KOMPAS.com - Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, dan Museum Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta, menawarkan tiket gratis untuk para veteran dan keluarga, serta tiket seharga Rp 1.000 untuk warga negara Indonesia (WNI) pada Hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024) esok.

Tiket tersebut merupakan bagian dari program Seribu Pahlawan untuk mengapresiasi kontribusi dari para veteran Indonesia serta keluarga.

• Museum Nasional Indonesia: Lokasi, Jam Buka, dan Harga Tiket Terbaru 2024
• Cara ke Museum Nasional di Jakarta Naik KRL dan Transjakarta

"Bagi IHA (Indonesian Heritage Agency), Hari Pahlawan bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan dalam diri generasi muda. Melalui promo ini, kami berharap melalui program ini, minat masyarakat semakin terdorong untuk mengenal lebih dekat sejarah dan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan para pahlawan," jelas Plt. Kepala Indonesian Heritage Agency, Ahmad Mahendra lewat keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

Syarat dan ketentuan

Museum Nasional Indonesia

• Tiket Rp 1.000 untuk WNI
  • Berlaku untuk pengunjung dewasa dan anak
  • Terbatas untuk 500 tiket
  • Tiket hanya bisa dibeli secara online (daring) di Traveloka pada Minggu (10/11/2024) mulai pukul 00.00 WIB sampai 19.00 WIB
  • Satu akun hanya bisa membeli satu tiket
  • Tiket hanya berlaku pada hari Minggu (10/11/2024)
  • Tidak termasuk tiket ImersifA
• Tiket gratis untuk veteran dan keluarga
  • Terbatas untuk 500 tiket
  • Maksimal lima anggota dalam satu rombongan
  • Hanya bisa dibeli di lokasi (on the spot) dengan menunjukkan Kartu Legiun Veteran Republik Indoneisa
  • Tidak termasuk tiket ImersifA

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

Museum Benteng Vredeburg

• Tiket Rp 1.000 untuk WNI
  
  • Berlaku untuk pengunjung dewasa dan anak
  • Terbatas untuk 500 tiket
  • Tiket hanya bisa dibeli secara online di GOERS pada Minggu (10/11/2024) dari pukul 00.00 WIB sampai 19.00 WIB
  • Satu akun hanya bisa membeli satu tiket
• Tiket gratis untuk veteran dan keluarga
  • Terbatas untuk 500 tiket
  • Maksimal lima anggota dalam satu rombongan
  • Hanya dapat dibeli di lokasi dengan menunjukkan Kartu Legiun Veteran Republik Indonesia

Program promo Seribu Pahlawan bertujuan mendukung tujuan strategis Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat identitas nasional dan melestarikan serta menciptakan nilai-nilai bersama yang berlandaskan pada kearifan Nusantara.

"Dengan hadirnya program ‘Seribu Pahlawan’ bagi publik dan para veteran serta keluarga mereka, kami ingin menjadikan museum lebih inklusif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat," kata Kepala Bagian Umum Indonesian Heritage Agency, Brahmantara.

• Museum Benteng Vredeburg Tingkatkan Layanan Bagi Pengunjung Disabilitas
• Museum Benteng Vredeburg Buka Malam Hari, Ada Air Mancur Menari

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(acd/acd)

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - KLATEN. Belakangan ini viral video mobil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Maung MV3 Garuda sedang melakukan pemeriksaan kaki-kaki di salah satu bengkel mobil di Jawa Tengah.

Dalam video tersebut tampak Maung MV3 Garuda Limousine berkelir putih sedang dilakukan pengecekan pada bagian kaki-kaki oleh sejumlah teknisi. Sejumlah aparat dengan seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut mengawasi kerja dari teknisi tersebut.

Video itu pun mendapat ragam komentar dari warganet, tak sedikit dari mereka yang heran dan mengira bahwa mobil orang nomor satu di Indonesia tersebut mengalami kerusakan.

Prabowo menggunakan Maung MV3 Garuda Limousine produksi PT Pindad selama beberapa hari di Magelang, dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, sejak Kamis hingga Minggu, 24-27 Oktober 2024.

Melansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024) siang. Kepulangannya dari Lembah Gunung Tidar itu menyudahi rangkaian kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih selama empat hari terakhir.

Andy Setiawan, pemilik bengkel kaki-kaki mobil Setiawan Spooring Yogyakarta, mengatakan mobil tersebut sudah berada di bengkelnya sejak H-1, sebelum Prabowo sampai di Magelang.

“Bukan rusak, kami melakukan pemeriksaan alignment (sudut-sudut roda) terhadap mobil Maung MV3 yang bakal dipakai bapak Presiden Prabowo selama di Magelang,” ucap Andy kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2024).

@setiawan_spooring Kesan-kesan kami saat kedatangan mobil Pak Presiden, adalah grogi ߘ… Tapi bukan jadi alasan untuk tidak profesional. Apalagi jika kendaraan yang datang adalah kendaraan yang digunakan RI-1. #setiawanspooring#tokoban#jualban#maunggaruda#promoban♬ original sound - Setiawan Spooring

Andy mengatakan, pihak PT Pindad yang datang ke bengkelnya beserta anggota TNI berseragam lengkap. Mereka bertugas untuk memastikan keamanan mobil tersebut selama dikerjakan.

“Pindad memberikan data spesifikasi terkait sudut-sudut roda mobil yang diproduksi tersebut, nah kami bertugas menyetel agar sesuai dengan kondisi semula,” ucap Andy.

Andy mengatakan, proses spooring yang dilakukan pada Maung MV3 tersebut bukan karena kerusakan, melainkan perawatan berkala yang harus dilakukan.

“Karena sudut-sudut roda itu kan digerakkan oleh ulir baut, seiring pemakaian mereka bisa berubah, nah maka dari itu harus rutin disetel ulang agar sudutnya selalu akurat dan sama dengan setelan awal,” ucap Andy.

Justru bila mobil rusak, menurut Andy, pihaknya tidak bisa melakukan proses spooring. Hal ini perlu dipahami oleh semua orang, khususnya bagi para pengguna kendaraan roda empat, yang notabene juga membutuhkan jasa spooring.

Andy mengatakan, kunjungan mobil Presiden RI tersebut terjadi di salah satu cabang di Magelang. Sementara mobil yang ditangani hanya satu, yakni mobil yang dipakai Prabowo selama empat hari ini.

Jakarta -

Prabowo Subianto akan memiliki 4 ajudan baru dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden ke-8 RI. Para ajudan ini dipilih dari para perwira berprestasi TNI-Polri sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016.

Dalam Permensesneg 12 Tahun 2016 itu dijelaskan kedudukan ajudan presiden dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Militer Presiden. Adapun para anggota yang bertugas sebagai ajudan presiden ini tidak akan kehilangan statusnya di kesatuannya masing-masing.

"Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan dan Asisten Ajudan Presiden/Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden tidak kehilangan statusnya sebagai Anggota TNI dan Polri," terang Petunjuk Pelaksanaan dalam Lampiran Permensesneg 12 Tahun 2016.

Mengingat para ajudan ini berasal dari kalangan TNI-Polri dan tetap memiliki status keanggotaan, maka besaran gaji yang mereka terima akan disesuaikan berdasarkan pangkat dan golongannya di kesatuannya masing-masing.

Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II bagian D nomor 2 Petunjuk Pelaksanaan Permensesneg tadi. Di mana dalam hal ini para ajudan presiden terdiri dari perwira menengah berpangkat kolonel yang berasal dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan berpangkat komisaris besar polisi yang berasal dari Polri.

"Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan dan Asisten Ajudan menerima gaji, fasilitas serta dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan itu.

Sehingga untuk besaran gaji ajudan baru Prabowo yang berasal dari kalangan TNI akan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji Tentara Nasional Indonesia.

Di mana dalam aturan itu besaran gaji pokok seorang Kolonel Rp 3.446.000-5.663.000 per bulan. Besaran ini tentu belum termasuk fasilitas keuangan lain seperti tunjangan jabatan dan tunjangan melekat.

Secara khusus tunjangan jabatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Besaran tunjangan ini akan berbeda-beda tergantung dari kelas jabatannya.

Meski tidak diketahui para ajudan ini nanti akan masuk dalam kelas jabatan berapa, namun besaran tukin terkecil anggota TNI berada di angka Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 dan terbesar Rp 37.810.500 untuk KSAD, KSAL, KSAU.

Begitu juga dengan ajudan Prabowo yang berasal dari kalangan Polri akan mendapat gaji sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di mana dalam aturan itu besaran gaji pokok seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rp 3.446.000-5.663.000 per bulan. Besaran ini juga belum termasuk fasilitas keuangan lain seperti tunjangan jabatan dan tunjangan melekat.

Secara khusus tunjangan jabatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018. Di mana besaran tukin terkecil anggota Polri berada di angka Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 dan terbesar di Rp 34.902.000 untuk Wakapolri; sedangkan tukin Kapolri sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17.

Simak Video Polri Ajukan Nama Kandidat Ajudan Presiden-Wapres Terpilih ke Setmilpres

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan untuk rakyat Palestina.

Prabowo menyebut bahwa pada pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan banyak bantuan seperti tim medis yang bekerja di Gaza. Oleh karena itu, hal tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

"Kita siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan dan siap evakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma," kata Prabowo.

"Kita siapkan semua rumah sakit dan tentara dan rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Indonesia juga akan terus berkomitmen membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia, termasuk rakyat Palestina. "Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam hubungan Internasional, Indonesia telah memberikan dukungannya secara cepat untuk memperjuangkan rakyat Palestina agar mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka.

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para anggota MPR serta Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, namun juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua," ujar Ahmad.

Ia menambahkan, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Melalui diplomasi yang aktif, Indonesia dapat memberikan suara kepada yang terpinggirkan serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam mendukung hak-hak Palestina.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia untuk dapat menerapkan standardisasi produk yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan selaras dengan perkembangan industri terkini yang menuntut efisiensi, keamanan, serta kualitas produk yang lebih tinggi.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, pemberlakuan standardisasi di sektor industri merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia, sekaligus dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah domestik dan pasar global.
Andi mengemukakan, saat ini sudah lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri sudah berlaku dan mencakup berbagai jenis produk. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (16/10).

Jakarta -

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Simak Video Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta: Museum Nasional Indonesia (MNI) dibuka kembali pada 15 Oktober 2024. Salah satu benda kuno bersejarah yang dapat Sobat Medcom lihat di Museum Nasional adalah Arca Manjusri, karya seni logam perak terbaik yang pernah ditemukan di Pulau Jawa.

Arca dari abad ke-9 ini ditemukan seorang petani di Desa Ngemplak, Semongan Jawa Tengah. Melansir akun Instagram @museumnasionalindonesia, patung ini menggambarkan seorang Bodhisattwa muda yang terlihat dari bentuk rambut dan perhiasannya.

Ia duduk dengan sikap lalitasana dengan tangan kanan Waramudra untuk memberi rahmat. Sikap witarka mudra di tangan kiri memegang Utpala atau Bunga Teratai Setengah Mekar.
Bunga teratai melambangkan kebijakan tertinggi dan pustaka yang dipegangnya melambangkan studi dan pembelajaran. Manjusri dipuja sebagai Bodhisattwa yang memiliki pengetahuan tinggi.

Arca Manjusri dibuat dengan teknik lilin hilang atau Lost waks. Teknik ini dimulai dengan membuat model dari material lilin untuk memudahkan pembuatan detail.

Model tersebut kemudian dilapisi tanah liat dan dilubangi pada satu sisinya. Ketika tanah liat dibakar dan mengeras, lilin akan meleleh dan keluar dari lubang.

Cetakan tanah liat inilah yang kemudian diisi dengan logam perak cair dan dihancurkan setelah dingin dan mengeras. Karya seni Arca perak ini memiliki bobot paling berat yang pernah ditemukan dan kini tersimpan dengan baik di MNI.

Dengan adanya penemuan ini, memiliki bukti kehebatan seni logam peran di Indonesia pada masa lampau. Acra Manjusri sendiri menjadi bukti nyata dari kecerdasan dan kreativitas para seniman pada masa itu.

Yuk lihat langsung Acra Manjusri di Museum Nasional Indonesia. Jangan khawatir, harga tiket masuk ramah di kantong lho. Warga Negara Indonesia (WNI), anak-anak (3-12 tahun) Rp15.000 dan Dewasa Rp25.000 . Sementara itu, warga negara asing (WNA) tiket masuk dibanderol dengan harga Rp50.000 (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Awal Baru Museum Nasional Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi kebijakan baru Kementerian Perindustrian yang menerapkan SNI wajib bagi produk keramik yang beredar di pasar.

Adapun, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk ubin keramik secara wajib.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto meyakini SNI wajib merupakan upaya pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan daya saya industri keramik Indonesia dari gempuran produk impor.

"Dengan kehadiran ada SNI wajib ini yang tidak hanya untuk produk lokal, tapi juga terhadap produk impor sehingga ini akan memberikan sebuah kesetaraan kualitas," kata Edy saat ditemui, Senin (14/10/2024).

Menurut Edy, aturan tersebut juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan kualitas keramik dalam negeri. Pihaknya selama ini mengeklaim telah menjaga kualitas produk nasional.

Kendati demikian, pasar dalam negeri selama ini dibanjiri produk impor murah yang diragukan kualitasnya. Kehadiran SNI wajib dapat membuat produk lokal lebih berdaya saing.

"Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru. Hari ini total kapasitas terpasang untuk sektor industri keramik 675 juta meter persegi per tahun. Hari ini kita hanya mampu running di level 60-65% hari ini," ujarnya.

Namun, Edy menuturkan, saat ini pihaknya masih terhambat aturan bea masuk antidumping (BMAD) yang tak kunjung dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Kalau ini dikeluarkan dalam waktu segera, kami yakin bahwa industri keramik akan bisa segera pulih kembali. Kami sudah memiliki planning ini bisa meningkat ke 80% kembali di 2025 dan pada 2026 kita bisa naik kembali ke 90%," pungkasnya.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikeluarkan sejak 2 Juli 2024. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewanti-wanti industri yang jenis produknya telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Setidaknya terdapat 130 SNI yang telah diterapkan saat ini.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-undang No. Tahun 2014 tentang Perindustrian, apabila ada yang melanggar aturan SNI maka akan ada konsekuensi.

“Jadi barang siapa yang mengedarkan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang seharusnya itu ber-SNI wajib maka dia akan dikenakan sanksi pidana dan denda,” kata Andi kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, saat ini pihaknya telah memiliki lebih dari 5.300 SNI di bidang industri yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk. Adapun, 130 SNI telah diberlakukan wajib terutama produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Terbaru, Kemenperin meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Kita sudah bisa me-launching 16 Permenperin tentang pemberlakuan SNI yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri atas izin dari presiden. Nah, sekarang yang sudah melalui proses Setneg [Sekretariat Negara] ada 28 peraturan menteri dan tidak lama lagi juga itu siap ditandatangani. Nah, sisanya sekitar 20-an akan diselesaikan di tahun ini,” jelasnya.

Adapun, 16 Permenperin baru diterapkan untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Andi menerangkan, SNI merupakan salah satu nontariff barrier yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO) sehingga kebijakan ini dapat menekan importasi barang yang tidak sesuai standar Indonesia, termasuk barang impor ilegal.

“Kita juga ingin semua produk yang ada di Indonesia baik diproduksi dari dalam negeri dan impor itu SNI sesuai standar Indonesia, SNI itu tidak mengada-ngada, standar lumrah yang diberlakukan setiap negara. Oleh sebab itu, kita punya SNI, Jepang punya JIS [Japanese Industrial Standard], dan sebagainya,” pungkasnya.

Jakarta: Museum Nasional Indonesia (MNI) bakal kembali dibuka untuk umum pada 15 Oktober 2024. Pembukaan setelah setahun renovasi akibat kebakaran.

Nah, sebelum mengatur waktu mengunjungi Museum Nasional, enggak ada salahnya kalau kamu intip dulu harga tiket dan jadwal kunjungan terbarunya. Harga tiket MNI tetap ramah di kantong dan kamu akan mendapatkan pengalaman menarik dan bernilai tinggi.

Pengunjung dapat menikmati berbagai koleksi museum yang dipamerkan di berbagai ruangan, mulai dari artefak prasejarah hingga benda-benda peninggalan kerajaan di Indonesia. MNI juga akan menghadirkan IMERSIFA, sebuah pengalaman imersif yang memungkinkan pengunjung menjelajahi sejarah Indonesia melalui teknologi multimedia.
“Saya sangat senang dapat kembali membuka Museum Nasional untuk umum,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam siaran Instagram @nadiemmakarim dikutip Senin, 14 Oktober 2024.

Nadiem mengatakan MNI kini tampil dengan wajah baru, hasil dari perubahan menyeluruh dalam kurational, koleksi, estetika, pengelolaan, dan infrastruktur. Hal ini bertujuan menciptakan ruang yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menyenangkan untuk dikunjungi.

Harga tiket masuk MNI

Museum Nasional menawarkan harga tiket masuk terjangkau untuk semua kalangan. Dilansir dari akun Instagram @museumnasionalindonesia, berikut harga tiket masuk Museum Nasional:

Warga negara Indonesia (WNI), anak-anak (3-12 tahun) Rp15.000 dan Dewasa Rp25.000. Sementara itu, warga negara asing (WNA) tiket masuk dibanderol dengan harga Rp50.000.

Pengunjung yang ingin menikmati pengalaman imersif IMERSIFA dikenakan biaya tambahan sebesar Rp35.000. Namun, untuk dapat menikmati IMERSIFA, pengunjung wajib membeli tiket kunjungan museum terlebih dahulu.

Kuota pengunjung IMERSIFA dibatasi maksimal 35 orang per sesi. Anak di bawah usia 3 tahun tidak dikenakan tarif. Pembelian tiket dapat dilakukan di lokasi atau melalui platform online, seperti Traveloka.com.

Jam Operasional dan Kuota Pengunjung

Berikut jam operasional Museum Nasional:

1. Selasa hingga Kamis: pukul 08.00-16.00 WIB
2. Jumat hingga Minggu: pukul 08.00-20.00 WIB

Museum tutup setiap hari Senin dan hari libur nasional.

Kuota pengunjung per hari dibatasi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Kuota pengunjung untuk Selasa hingga Kamis adalah 2.000 orang, sedangkan untuk Jumat hingga Minggu adalah 4.000 orang.

"Kami berharap dengan dibukanya kembali Museum Nasional, masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menikmati warisan budaya Indonesia," tutur Nadiem.

Tunggu apa lagi? Yuk, Sobat Medcom kunjungi Museum Nasional Indonesia! (Nithania Septianingsih

Baca juga: Awal Baru Museum Nasional Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan 16 aturan baru penerapan SNI wajib berbagai produk industri beberapa di antaranya yaitu kompor gas, kawat baja beton pratekan, katup tabung LPG, hingga kompor gas.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan aturan tersebut mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Saat ini, kita telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk,” kata Agus secara daring, Senin (24/10/2024).

Dari total penerapan SNI, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Dia menerangkan, tujuannya tak lain untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar domestik dan global.

“Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun, 16 aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga akan efesien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Di sisi lain, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, ke-16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

“Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan,” jelas Andi.

Sementara itu, terdapat 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan denganstakeholderyang mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

Sebagai informasi, lewat beleid SNI wajib baru tersebut terdapat kebijakan tambahan yakni kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Tak hanya itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruhstakeholder. Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” pungkasnya.