PEMERINTAH DKI Jakarta berikan insentif pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 0 persen alias pembebasan BBNKB, untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2024 yang berlaku tiga hari kerja sejak diundangkan pada Jumat (18/10/2024), atau efektif sejak Rabu (23/10/2024).

Pembebasan BBNKB ini berlaku sejak ketentuan berlaku hingga 5 Januari 2025, untuk kendaraan yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda terutang dari kendaraan yang BBNKB-nya dibebaskan.

Pengertian BBNKB

BBNKB merupakan salah satu pajak daerah yang dikenakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, karena perjanjian dua pihak, atau perbuatan sepihak.

Selain itu BBNKB bisa juga dilakukan karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Adapun kendaraan bermotor yang dikecualikan sebagai objek BBNKB antara lain:

• Kereta api
• Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
• Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
• Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan
• Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual

BBNKB merupakan kewajiban orang pribadi dan badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau pembeli.

Mekanisme pembebasan BBNKB

Pembebasan BBNKB di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitas tersebut.

Untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya sebelum ketentuan ini berlaku, tidak berhak mendapat pembebasan BBNKB DKI Jakarta. Jadi, wajib pajak tidak bisa mengajukan permohonan pengembalian atas BBNKB yang sudah dibayarkan.

Berikut ini salinan aturan pembebasan BBNKB untuk DKI Jakarta ini yang dapat digulirkan di sini dan atau diunduh:

Naskah: MUC/ASP, KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta (28/10/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai tiga hari kerja setelah tanggal diundangkan pada 18 Oktober 2024.

KOMPAS.com/SRI LESTARI Ilustrasi STNK dan BPKB. Berikut cara mengurus STNK hilang beserta syarat dan biayanya.

Lalu, insentif ini akan berlangsung hingga berlakunya ketentuan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.

Artinya, insentif BBNKB ini efektif berlaku sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2025. Dengan demikian, masyarakat yang mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya pada periode tersebut dapat menikmati tarif BBNKB 0 persen.

Selain itu, Pemprov DKI juga menghapus sanksi bunga dan/atau denda atas kendaraan yang mendapat insentif BBNKB 0 persen.

Penghapusan sanksi administrasi ini diberikan secara jabatan tanpa permohonan dari wajib pajak.

Meski begitu, wajib pajak yang telah membayar BBNKB sebelum 23 Oktober 2024 tidak dapat meminta pengembalian pembayaran.

“Terhadap BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah,” bunyi Pasal 5 Pergub Jakarta 41/2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyesuaian terhadap sistem perpajakan kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023. Peraturan ini mengubah dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku efektif sejak 2023.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan Pergub 38/2023 merupakan landasan hukum yang penting dalam penetapan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta.

"Dengan peraturan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, sambil tetap mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap infrastruktur dan lingkungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10).

Ia melanjutkan, penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan Harga Pasaran Umum (HPU) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Ia melanjutkan, NJKB ditetapkan dengan dua ketentuan. Pertama, jika diperoleh off the road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan rumus NJKB = (HPU Off the Road - Pajak Pertambahan Nilai).

Kedua, jika diperoleh on the road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB, dengan rumus NJKB On the Road = (HPU On the Road - (Pajak Pertambahan Nilai + BBNKB + PKB).

Di samping itu, NJKB dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling tinggi 5% setiap tahun. Sedangkan untuk NJKB Ubah Bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk, dan dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan.

"Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk," jelas Morris.

Ia menambahkan, untuk light truck, truck, tronton, dan tractor head masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Jika HPU tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB dengan jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor berikut:

Sementara itu, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien dengan nilai 1 sampai dengan 1,4. Penentuan koefisien didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Berikut koefisien bobot kendaraan:

Berdasarkan pasal 9 Pergub 38/2023, angkutan umum yang mengangkut penumpang, baik bus maupun mikrolet, dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak. Sementara angkutan umum yang berfokus pada pengangkutan barang dikenakan pajak sebesar 60% dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Kendaraan yang menggunakan baterai sebagai sumber energi, baik untuk keperluan pribadi, barang, maupun angkutan umum, dibebaskan dari PKB. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud adalah tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Tak hanya itu saja, Kepemilikan KBL Berbasis Baterai kedua dan seterusnya diberikan insentif tidak dikenakan tarif pajak progresif dan Penyerahan kepemilikan KBL Berbasis Baterai diberikan insentif tidak dikenakan BBNKB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang berperan penting dalam keselamatan dan pelayanan masyarakat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan, pengenaan PKB dan BBNKB juga ditetapkan sebesar 0%.

Morris menambahkan, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, ditetapkan berdasarkan NJKB. NJKB yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

"NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air," tutur dia.

Jika penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka Gubernur akan menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan.

Penetapan ini didasarkan pada usulan pengajuan NJKB untuk Kendaraan Bermotor, kereta gandeng atau tempel, serta tambahan atau selisih NJKB akibat pergantian mesin. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk jenis, merek, tipe, dan nilai jual belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dan/atau Lampiran dari Pergub 38/2023, Gubernur menetapkan NJKB pada Kendaraan Bermotor dengan jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan lebih tua, dengan penambahan paling tinggi 5% setiap tahun.

Kepatuhan terhadap peraturan pajak kendaraan di Jakarta turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, masyarakat secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih baik.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) terus menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2024. Hingga 30 September 2024, WSBP berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp 1,73 triliun, telah mencapai 75% dari target tahunan sebesar Rp 2,3 triliun.

Capaian ini meningkat signifikan sebesar 50,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana NKB tercatat sebesar Rp 1,15 triliun.

"Dengan pencapaian NKB WSBP di triwulan III ini kami optimis dapat mencapai target akhir tahun. Kinerja positif ini mencerminkan strategi yang tepat dalam menangkap peluang pasar dan memberikan solusi terbaik bagi para pelanggan," ujar Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Peningkatan NKB ini diraih melalui penjualan tiga lini bisnis utama WSBP yang berkinerja baik yaitu Produk Readymix, Precast, dan Jasa Konstruksi. Lini bisnis Readymix menyumbang NKB terbesar dengan Rp 674,91miliar, diikuti oleh Beton Precast sebesar Rp 624,93 miliar, dan Jasa Konstruksi sebesar Rp 432,28 miliar.

Perolehan NKB yang sudah memenuhi 75% dari target tahunan ini ditopang dari berbagai proyek suplai maupun pekerjaan konstruksi yang dilakukan WSBP. Setidaknya ada 5 proyek terbaik yang WBSP kerjakan tahun ini.

Mulai dari Pembangunan Container Yard (CY) dan Infrastruktur Pendukung (TPK) Batu Ampar Batam, suplai Readymix pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 3B dan suplai produk Precast PC-I Girder pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 3, Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Enim 1 & 2, dan suplai Readymix pada Proyek LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai).

"Kami terus berinovasi dalam setiap lini bisnis kami, baik di sektor Precast, Readymix, maupun Jasa Konstruksi, untuk memastikan kualitas terbaik bagi para pelanggan dan mitra kerja kami," kata Fandy.

Pada periode ini, komposisi proyek yang diperoleh mayoritas berasal dari pelanggan eksternal (Pemerintah, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya) sebesar Rp 1,11 triliun atau 64,14% dan dilengkapi perolehan dari internal (PT Waskita Karya (Persero) Tbk) sebesar Rp621,07 miliar atau 35,86%.

Melihat potensi optimalisasi aset perusahaan yang demikian besar, WSBP melakukan pengembangan strategi bisnis baru melalui penyewaan alat konstruksi. WSBP memanfaatkan aset-aset peralatan yang dimiliki melalui bisnis penyewaan alat seperti truck mixer, batching plant, wheel loader, genset, dan excavator termasuk alat-alat idle, untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan. Per 30 September 2024 ini, WSBP berhasil meraih NKB Rp 13,65 miliar dari bisnis sewa alat.

Selain pencapaian NKB yang impresif, WSBP juga berhasil mengimplementasikan restrukturisasi. Hal ini terlihat dari pembayaran kewajiban ke kreditur melalui skema CFADS yang telah mencapai tahap empat dengan total Rp 320,85 miliar dan akan terus dilanjutkan tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati. Saat ini, lebih dari 90% skema restrukturisasi berjalan dengan lancar.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kami dalam menjaga efisiensi operasional, manajemen risiko yang baik, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kami akan terus meningkatkan kolaborasi dengan para mitra kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional," ujar Fandy.

Dengan pencapaian signifikan ini, WSBP optimis dapat mencapai target NKB tahunan pada akhir 2024 dan terus berfokus pada penguatan bisnis inti serta inovasi dalam produk dan layanan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat pembaruan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, tujuan pembaruan ini untuk menyelaraskan sistem perpajakan daerah dengan regulasi nasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Implementasi tarif baru yang akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025 memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beradaptasi," ucapnya.

Hal ini didasarkan pada Pasal 115 ayat (1) Perda Jakarta tentang ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru yang diberlakukan 3 tahun lalu sejak 5 Januari 2022.

Penyesuaian tarif progresif, kata Morris, juga cenderung lebih sederhana dari sebelumnya. Harapannya, kebijakan ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Morris melanjutkan, tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Adapun ketetapannya yaitu:

1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:

A. Sebesar 2 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;

B. Sebesar 3 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;

C. Sebesar 4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;

D. Sebesar 5 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan

E. Sebesar 6 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

2. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen.

3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2 persen dan tidak dikenakan pajak progresif.

4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Tarif PKB ditetapkan secara progresif atau bertingkat untuk kepemilikan kedua dan seterusnya sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.

Misalnya, jika orang pribadi memiliki satu motor dan satu mobil, maka masing-masing kendaraan diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena jumlah roda kendaraan berbeda sehingga tidak dikenakan tarif progresif.

Pada Perda 8/2010 dan Perda 2/2015, tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Jakarta memiliki 17 tingkatan tarif mulai dari 2 persen untuk kendaraan bermotor pertama hingga 10 persen untuk kendaraan bermotor ke-17. Perubahan ini tentunya menyederhanakan tarif progresif sebelumnya yang berjumlah 17 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif saja.

Sementara itu, tarif BBNKB yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, besarannya untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5 persen.

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

"Langkah ini mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Mari kita dukung dan patuhi kebijakan ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama," pungkas Morris.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembaruan signifikan terhadap sistem perpajakan daerahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang diterbitkan pada Januari lalu.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan sistem perpajakan daerah dengan regulasi nasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut tidak hanya menyesuaikan istilah pada objek pajak.

Peraturan ini, kata Morris, juga mengatur tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tarif Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) didalamnya.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai pembaharuannya, berikut penjelasannya:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepemilikan merupakan hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah.

Sementara penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya:

Tarif PKB ditetapkan secara progresif atau bertingkat untuk kepemilikan kedua dan seterusnya sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.

Misalnya, jika orang pribadi memiliki satu motor dan satu mobil, maka masing-masing kendaraan diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena jumlah roda kendaraan berbeda sehingga tidak dikenakan tarif progresif.

Perlu diketahui, bahwa pada Perda 8/2010 dan Perda 2/2015, tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Jakarta memiliki 17 tingkatan tarif mulai dari 2% untuk kendaraan bermotor pertama hingga 10% untuk kendaraan bermotor ke-17.

Dengan demikian, perubahan ini tentunya menyederhanakan tarif progresif sebelumnya yang berjumlah 17 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif saja.

2. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.Bea balik nama kendaraan bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.Tarif BBNKB sendiri terdapat pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Di dalamnya menjelaskan besaran tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5%.Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.3. Masa berlakunya tarif baru

Meskipun Perda ini telah diundangkan pada 5 Januari 2024, namun perubahan tarif PKB dan BBNKB ini akan mulai berlaku pada 2025, tepatnya pada 5 Januari 2025.Hal ini didasarkan pada Pasal 115 ayat (1) Perda Jakarta tentang ketentuan mengenai PKB dan BBNKB baru yang diberlakukan 3 tahun sejak 5 Januari 2022.Dengan waktu transisi ini, pemilik kendaraan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tarif yang lebih sederhana.Dengan demikin, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta merupakan langkah signifikan dalam penyederhanaan dan penyesuaian tarif yang diantaranya adalah PKB dan BBNKB.Morris Danny menyatakan dengan adanya penyesuaian tarif progresif yang lebih sederhana dari sebelumnya, diharapkan kebijakan ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka."Implementasi tarif baru yang akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025 memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri," ujar Morris dikutip Senin (30/9).Langkah ini, ujarnya, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Untuk itu, mari dukung dan patuhi kebijakan ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberlakukan mekanisme pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II) mulai 1 Oktober sampai 30 November 2024.

Hal tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @bapenda.jabar, Senin (30/9/2024).

“Program Pemutihan PKB Jabar 2024 ????
? Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
? Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
? Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Second (BBNKB II)
? Bebas tunggakan pokok tahun ke 3, 4, 5, dan seterusnya
? Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat
???? 1 Oktober - 30 November 2024
Jangan sampai kelewat??,” tulis unggahan tersebut.

Keringan PKB juga berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi Sapawarga.

Namun, sebelum membayar wajib pajak perlu melakukan registrasi akun dan memasukkan data terlebih dahulu.

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda Jabar (@bapenda.jabar)

Program yang diadakan oleh Pemprov Jabar meliputi diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas Bea Balik Nama Kendaraan Second (BBNKB II), bebas tunggakan pokok tahun ke tiga, keempat, kelima dan seterusnya, serta bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat.

Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk BBNKB II baik untuk pelat Jawa Barat maupun luar Jawa Barat di antaranya, E-KTP pemilik baru, BPKB asli, STNK asli, SKKP/SKPD terakhir, Bukti pengalihan kepemilikan, Kendaraan dihadirkan di Samsat, Bukti cek fisik kendaraan, Fotokopi berkas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena melepas pelat nomor belakang sepeda motor menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan berbagai alasan, mulai dari dudukan patah, baut yang kendur terus-menerus, keinginan untuk melindungi privasi, hingga menghindar dari tilang elektronik.

Seperti yang terlihat dalam posting akun Instagram @eldami.e, di sana terlihat sejumlah sepeda motor yang melepas pelat nomor belakang.

View this post on Instagram

A post shared by Eldami (@eldami.e)

Padahal, penggunaan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah diatur secara resmi. Bahkan mengganti, mengubah, atau tidak menggunakan TNKB merupakan pelanggaran lalu lintas.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, pelat nomor kendaraan atau TNKB adalah bukti legitimasi operasional kendaraaan bermotor di jalan.

Pelat nomor menjadi bukti legitimasi bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan atau diregistrasikan di kepolisian (Samsat).

“TNKB atau pelat nomor yang sah adalah TNKB yang dikeluarkan dari Korlantas Polri yang memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh Polri,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (21/9/2204).

“Termasuk pemasangannya harus pada posisi yang jelas, yang ditentukan pada desain sepeda motor baik pada sisi depan dan sisi belakang,” kata dia.

Menurutnya, pemasangan TNKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipasang pada dua sisi, baik pada bagian depan dan belakang.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Diduga pengendara sepeda motor dengan pelat nomor S 3026 OAJ merupakan pelaku eksibisionis terhadap wanita di Kota Batu, Jawa Timur.

“Tidak dibenarkan pelat nomer tidak dipasang karena dudukannya patah dan sebagainya,” ucap Budiyanto.

“Kendaraan bermotor yang hanya dipasang satu sisi depan atau sebaliknya merupakan pelanggaran lalu lintas dan patut kita curigai sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

“Fenomena melepas pelat nomer belakang sekali lagi tidak dibenarkan menurut undang-undang,” kata Budiyanto.

Foto: Polri Ilustrasi tilang manual.

Berikut ini dasar hukum dari penggunaan pelat nomor:

1. Pasal 68 ayat (1), bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

2. Pasal 58 angka (10) PP 55 tahun 2012 bahwa tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

a. Ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor; dan

b. Dilengkapi lampu tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kendaraan bermotor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Motor listrik semakin diminati masyarakat. Pasalnya, pemerintah juga memberikan banyak insentif bagi pemiliknya, seperti bebas pajak kendaraan dan bea balik nama.

Pemerintah sudah mengaturnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik KBL Berbasis Baterai (KBLBB) untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB.

Dok. Kompas.com Test ride motor listrik Honda EM1 oleh mahasiswi UNJ.

Selai itu, pada ayat kedua juga dituliskan bahwa pengenaan BBNKB KBLBB untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB.

Sehingga, jika dihitung besaran pajak motor listrik untuk tahun pertama, maka pemilik kendaraan hanya wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Untuk roda dua, SWDKLLJ besarannya Rp 83.000, penerbitan STNK dikenakan Rp 100.000, dan penerbitan TNKB sebesar Rp 60.000. Jadi, untuk tahun pertama, yang perlu dibayarkan adalah Rp 243.000.

United E-Motor Komunitas motor listrik United E-Motor

Lalu, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, jumlahnya berkurang. Besaran pajak tahunan dikurangi dengan penerbitan TNKB sebesar Rp 100.000. Sehingga, jumlahnya berkurang menjadi Rp 143.000.

Pada tahun kelima, setiap kendaraan harus mengganti pelat nomornya, termasuk motor listrik. Sehingga, dikenakan lagi penerbitan TNKB, ditambah dengan pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi, total yang perlu dibayarkan pada tahun kelima adalah Rp 293.000.

Jadi, untuk lima tahun kepemilikan motor listrik, pemilik kendaraan hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 965.000. Jika dibandingkan dengan motor bermesin konvensional, maka jumlahnya sangat jauh berbeda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong mobil listrik agar semakin banyak penggunanya. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau keringanan pada besaran pajaknya.

Saat ini, mobil listrik masih dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua jenis pajak ini sudah ditetapkan nol persen untuk mobil listrik.

Mobil listrik yang sudah diproduksi secara lokal maupun yang masih diimpor, mendapatkan insentif yang sama untuk kedua jenis pajak tersebut.

Kompas.com/Adityo Test drive Hyundai Kona Electric

Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik KBL Berbasis Baterai (KBLBB) untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB.

Pada ayat kedua juga dituliskan bahwa pengenaan BBNKB KBLBB untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB.

BYD Indonesia Test drive BYD M6

Dengan demikian, untuk tahun pertama, pemilik mobil listrik hanya diwajibkan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

SWDKLLJ besarannya Rp 143.000, penerbitan STNK dikenakan Rp 200.000, dan penerbitan TNKB sebesar Rp 100.000. Jadi, untuk tahun pertama hanya perlu membayar Rp 443.000.

edij@nw@ri Test drive Hyundai Ioniq 5 Bluelink

Kemudian, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, besaran pajak tahunan dikurangi dengan penerbitan TNKB. Sehingga, jumlahnya berkurang Rp 100.000 dan menjadi Rp 343.000.

Untuk tahun kelima, mobil listrik akan mendapatkan pelat nomor yang baru. Sehingga, dikenakan lagi penerbitan TNKB, ditambah dengan pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi, total yang perlu dibayarkan pada tahun kelima adalah Rp 493.000.

Sehingga, untuk lima tahun kepemilikan mobil listrik, konsumen hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 1.965.000. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional.

Pemerintah Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB dan BBNKB. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024.

Kebijakan ini memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak. Penghapusan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa memerlukan permohonan dari wajib pajak.

Adanya penghapusan sanksi administrasi ini tentu memberikan manfaat besar bagi wajib pajak. Meski begitu, ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum mengurusnya, yaitu:

Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Penghapusan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa memerlukan permohonan dari wajib pajak.

Penghapusan sanksi administrasi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak sampai dengan 31 Agustus 2024.

Untuk memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi, wajib pajak dapat menggunakan beberapa kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tersedia melalui signal dan gerai samsat. Sementara, untuk tunggakan pajak yang lebih dari satu tahun harus ke kantor samsat induk.

"Mari bersama-sama kita membangun Jakarta yang lebih baik. Segera lakukan pembayaran pajak kendaraan Anda dan raih manfaat dari penghapusan sanksi administrasi ini,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny.

Yuk, segara nikmati kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan untuk membayar pajak PKB dan BBNKB sebelum periode penghapusan sanksi administrasi selesai!

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio