Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar hari ini, Selasa (5/11/2024). Pertemuan ini membahas kemudahan izin untuk UMKM.

Pertemuan tersebut diungkap Erick Thohir melalui Instagram @erickthohir. Erick mengatakan, ia dan Taruna akan mendorong kualitas dan daya saing UMKM.

"Bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pak Taruna Ikrar. Kami bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM yang dibina dan mendapat pembiayaan dari BUMN," tulis Erick di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Erick mengatakan, Taruna berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan dan eksosistem BUMN.

"Terima kasih untuk Pak Taruna yang berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan BUMN maupun yang bekerja sama dalam ekosistem BUMN," katanya.

Erick menambahkan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, Prabowo mendorong wirausaha dan industri krearif.

"Sinergi ini untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif," katanya.

[Gambas:Instagram]

(acd/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perhimpunan dana dari penawaran umum pasar modal Indonesia telah mencapai Rp 159,19 triliun. Kemudian sebesar Rp 4,66 triliun di antaranya adalah penggalangan dari penawaran saham di pasar modal.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif tercatat nilai penawaran umum Rp 159,19 triliun, di mana Rp 4,66 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 30 emiten baru," kata Kiki dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, perhimpunan dana dari Securities crowdfunding (SCF) hingga 25 Oktober 2024 telah ada 17 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK. Selain itu juga tercatat 650 penerbit efek.

"Ada 166.515 pemodal dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi mencapai Rp 1,26 triliun," terang dia.

Kemudian perkembangan bursa karbon, Kiki mengatakan setelah diluncurkan hingga 29 Oktober telah ada 90 perusahaan yang mendapatkan izin.

"Dengan total volume sebesar 614.454 ton CO2, dengan akumulasi nilai Rp 37,09 miliar," pungkasnya.

(hns/hns)

Jakarta -

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menerapkan transformasi digital dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi proyek dan operasional. Langkah ini mencakup penggabungan inovasi digital dan pemantauan risiko sejalan dengan komitmen perusahaan dalam tata kelola berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menyebutkan ada beberapa fokus utama dalam strategi transformasi Waskita. Pertama pemulihan bisnis, kedua organisasi dan budaya, ketiga restrukturisasi keuangan, serta digitalisasi.

"Program-program kerja transformasi yang Waskita sudah jalankan, disusun untuk mendukung fokus perseroan tersebut. Diharapkan melalui strategi ini, visi perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan bisa tercapai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Program transformasi Waskita melibatkan Komite Manajemen Risiko yang menilai risiko dan kelayakan proyek sebelum tender atau pengambilan proyek. Semua bidang, termasuk manajemen risiko, produksi, teknis, keuangan, dan legal mengamati proyek dari berbagai sudut pandang.

Ermy menyatakan penerapan teknologi memungkinkan keputusan proyek berdasarkan pengelolaan risiko yang menyeluruh dan mitigasi risiko lebih dini.

Perseroan melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan Building Information Modelling (BIM), ERP SAP, dan Last Planner System (LPS), menjadikan Waskita satu-satunya perusahaan konstruksi yang menggunakan ketiga sistem ini. Integrasi ini diharapkan dapat mengontrol biaya dan waktu, menghasilkan efisiensi.

Ermy menambahkan Waskita menggunakan teknologi AI WISENS (Waskita Intelligent Sensing System) dalam beberapa proyek untuk meningkatkan efektivitas kerja. AI Pavement Crack Detection membantu mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis, mendukung inspeksi dan pengawasan aset jalan tol, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja hingga 40 persen.

Waskita juga menggunakan teknologi AI APD Inspection untuk memastikan pekerja mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mencapai target zero fatality. Selain itu, juga berkomitmen memperkuat manajemen risiko sesuai Assessment Risk Maturity Index dari BPKP, dan melaksanakan Surveillance Audit untuk memenuhi standar ISO dan SMK3.

Ermy menegaskan bahwa Waskita akan terus memenuhi standar operasional lainnya. Hingga 30 September 2024, 94% dari rekomendasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) telah ditindaklanjuti, dengan 376 rekomendasi selesai dan 24 masih dalam proses.

Penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan, nomor PE.05.02/ST-241/D401/3/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Surat tersebut bertujuan mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KNYD) untuk mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Terdapat lima ruang lingkup penilaian mencakup Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional, Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara, Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola, dan Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud.

Capaian ICORPAX Waskita Karya untuk tahun buku 2023 oleh BPKP adalah 70,20 persen dengan kategori Baik. Waskita Karya juga melakukan penilaian ESG yang mencakup faktor lingkungan, sosial, tata kelola, dan finansial.

"Ke depannya, perseroan akan konsisten menjalankan strategi transformasi. Berfokus pada pemulihan bisnis dengan terus memperkuat tata kelola sebagai upaya perbaikan organisasi dan budaya perusahaan," jelas Ermy.

Seperti diketahui, Waskita telah mendapat persetujuan dari 22 kreditur perbankan untuk penyempurnaan MRA 2021 dan perubahan perjanjian fasilitas KMKP, senilai Rp 31,5 triliun. Restrukturisasi ini sudah efektif, menjaga operasional Waskita tetap optimal.

Waskita juga mendapat persetujuan atas tiga dari empat seri obligasi non-penjaminan, dengan kupon restrukturisasi dan standstill sudah dibayarkan. Untuk satu seri obligasi non-penjaminan yang belum disetujui, Waskita terus berkomunikasi intensif dengan pemegang obligasi dan wali amanat untuk mencapai kesepakatan pada RUPO berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan pada kuartal III 2024, Waskita mencatat kenaikan laba bruto sebesar 33,18% (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun, dari Rp 773,93 miliar pada periode yang sama tahun lalu. GPM naik menjadi 15,19% dari 9,90% pada kuartal tiga tahun lalu.

EBITDA juga naik 141% dari Rp 252 miliar menjadi Rp 609 miliar per September 2024. Total utang Waskita menurun sekitar Rp 3 triliun menjadi Rp 80,58 triliun dari Rp 83,99 triliun pada Desember 2023.

(prf/ega)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

(hns/hns)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meta Platforms Inc., induk perusahaan dari Facebook, telah menghapus beberapa akun di Threads dan Instagram yang digunakan untuk melacak jet pribadi selebriti dan CEO terkenal, termasuk jet pribadi milik CEO-nya sendiri, Mark Zuckerberg. Langkah ini diambil dengan alasan adanya risiko "bahaya fisik" terhadap individu terkait.

Akun-akun yang dihapus ini memanfaatkan informasi yang tersedia untuk umum untuk melacak lokasi pesawat, emisi CO2, dan detail lainnya.

Di antara akun yang dihapus tanpa peringatan minggu ini adalah akun yang melacak pesawat selebriti terkenal seperti Kim Kardashian dan Kylie Jenner, serta pemimpin bisnis seperti Jeff Bezos (mantan CEO Amazon) dan Elon Musk (CEO Tesla dan pemilik X).

Pembaruan Kebijakan Privasi Meta

Meta mengutip rekomendasi dari Dewan Pengawas (Oversight Board) mereka sebagai dasar keputusan untuk melakukan penghapusan ini.

Dewan Pengawas, yang bertugas meninjau aturan perusahaan dan postingan kontroversial, merekomendasikan agar Meta menghapus “informasi tempat tinggal pribadi” dari situsnya, bahkan jika informasi tersebut dapat diakses secara publik. Rekomendasi ini pertama kali disampaikan pada awal 2022.

“Dengan mempertimbangkan risiko bahaya fisik terhadap individu, dan sejalan dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas independen, kami menonaktifkan akun-akun ini karena melanggar kebijakan privasi kami,” jelas juru bicara Meta dalam sebuah pernyataan.

Kontroversi Jack Sweeney

Banyak akun yang terdampak dioperasikan oleh Jack Sweeney, seorang mahasiswa dari Florida yang telah dikenal karena melacak jet pribadi selebriti. Sweeney menjadi sorotan publik karena akunnya, yang mempublikasikan data jet pribadi selebriti serta para miliarder.

Dalam surat yang diunggah ke akun Threads miliknya, Sweeney mengeluhkan bahwa ia “tidak menerima komunikasi apa pun dari Meta” mengenai penghapusan akunnya sebelum tindakan itu dilakukan. Ia juga menuduh bahwa “platform ini beroperasi tanpa transparansi” dan menyatakan bahwa keputusan yang diambil terasa arbitrer.

Ini bukan pertama kalinya Sweeney terlibat dalam perselisihan dengan perusahaan teknologi besar atau para miliarder yang ingin akunnya dihapus. Elon Musk, misalnya, telah lama menentang akun yang melacak pesawat pribadinya, menyebut informasi tersebut sebagai "koordinat pembunuhan".

Setelah membeli X (sebelumnya Twitter) pada akhir 2022, Musk melarang akun Sweeney dan menetapkan aturan baru yang melarang membagikan lokasi seseorang secara real-time. Namun, Sweeney masih melacak pesawat Musk di X dengan menunda publikasi lokasinya selama 24 jam.

Awal tahun ini, pengacara pop star Taylor Swift juga meminta Sweeney untuk berhenti melacak pesawat pribadinya. Pada waktu yang bersamaan, Meta menghapus akun Sweeney yang melacak pesawat Swift, tetapi membiarkan akun-akun lainnya tetap aktif, hingga akhirnya beberapa di antaranya dihapus secara permanen minggu ini.

Penutupan Akun Massal

Secara keseluruhan, Sweeney mengklaim bahwa sebanyak 38 akun miliknya telah diblokir di Meta dan X. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan aktivitas pelacakannya, meskipun dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebijakan privasi baru dari platform-platform tersebut.

Penghapusan akun-akun ini telah memicu perdebatan mengenai kebebasan informasi dan bagaimana platform-platform besar seperti Meta menangani data publik yang digunakan untuk melacak individu.

Di satu sisi, ada argumen yang menyatakan bahwa informasi yang digunakan oleh Sweeney dan akun-akun lainnya adalah data publik yang tersedia untuk siapa pun.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan fisik dari individu-individu yang dilacak, khususnya bagi para selebriti dan tokoh bisnis berpengaruh yang sering menjadi target perhatian media.

Dengan pembaruan kebijakan privasi ini, Meta tampaknya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara melindungi privasi pengguna mereka, terutama figur publik, sekaligus merespons kekhawatiran dari Dewan Pengawas.

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

(das/das)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Senin (21/10/2024). Pengangkatan Luhut ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut mengatakan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dia akan membantu tata kelola pemerintahan dengan digitalisasi.

?Presiden prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien,? ujarnya dalam keterangannya kepada awak media usai dilantik.

Luhut pun mengatakan bahwa dia akan mengoptimalkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). Presiden Prabowo, kata Luhut, juga ingin agar diterapkan government technology secara masif.

?Seperti e-catalog, Simbara, Simbara Nikel, Simbara untuk kelapa sawit dan juga government technology itu menjadi target Presiden Prabowo,? ujarnya.

?Saya pikir kita bisa melakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama dalam satu atau dua tahun ini, kita quick win daripada Presiden Prabowo saya kira e-catalog versi 6 kita sudah akan segera akan membuat lebih dari 85 persen lebih government procurement,? pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri juga kompak mengenakan dasi berwarna biru muda.