Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (24-27 Oktober 2024).

Usai acara tersebut, sempat hangat jadi pembicaraan publik soal dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan yang diikuti Menteri, Wakil Menteri hingga Penasihat dan Utusan Khusus Presiden itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun buka suara. Hasan menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih tidak menggunakan anggaran negara.

Prabowo, kata Hasan, menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

Saat itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Secara teknis, Hasan menjelaskan, kegiatan retreat menteri bukan merupakan kegiatan Kementerian Pertahanan, maka dari itu Prabowo yang saat itu masih jadi Menteri Pertahanan tak mau menggunakan anggaran kementerian.

Sementara itu, bila mau menggunakan anggaran Sekretariat Negara juga tidak bisa. Sebab saat masa persiapan agenda retreat, Prabowo belum jadi Presiden. Maka dari itu, semua acara disiapkan Prabowo dengan merogoh kocek pribadi.

"Waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya Kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan. Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg, sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri," beber Hasan.

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

Saksikan Live DetikPagi:

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Rumah sakit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 serta menurunkan jumlah pasien yang berobat ke luar negeri.

“Tantangan rumah sakit di Indonesia ke depan itu banyak. Yang pertama bagaimana rumah sakit berkontribusi untuk bangsa dan negara. Untuk mencapai Indonesia Emas 20245 itu kan bagaimana kita membangun sumberdaya manusia (SDM) yang produktif dan kompetitif, termasuk di bidang kesehatan,” kata Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang baru terpilih, dr Bambang Wibowo, SpOG, SubSp.KFm, MARS, FISQua di sela Kongres PERSI XVI di JCC, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Kedua, tambah Bambang, “Bagaimana mewujudkan SDM itu sehat. Kalau sehta, pasti produktifitasnya tinggi,” lanjut Bambang.Na

Ketiga, lanjut Bambang, yaitu dari sisi ekonomi. “Kalau kita bisa menahan masyarakat berobat ke luar negeri, kita kembangkan medical tourism lokal,” tambah Bambang.

Masalahnya, lanjut Bambang, untuk mewujudkan itu juga tidak mudah. “Kami butuh dukungan dari pemerintah agar industri rumah sakit di Indonesia bisa tumbuh,” pinta Bambang.

Beberapa yang menjadi penghambat industri rumah sakit Indonesia untuk bisa tumbuh dan menjadi medical tourism bagi pasar rakyatnya sendiri adalah harga obat yang mahal dan alat kesehatan yang mahal.

“Obat dan alat-alat kesehatan di dalam negeri kit aini mahal, karena pajaknya tinggi. Kalau ini tidak termasuk barang mewah, artinya ongkos produksi layanan kesehatan juga akan turun. Jadi kami berharap regulasi-regulasi yang memberatkan itu diperbaiki dan dibuat peraturan perundang-undangan yang bisa mendorong rumah sakit tumbuh dan mudah berkompetisi dengan baik sehingga ini bisa menahan pasien kita berobat ke luar negeri,” tandas Bambang.

Sebagai informasi, Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) XVI, Seminar Nasional PERSI XX, Seminar Tahunan Patient Safety XVIII, serta Hospital Expo XXXVI 2024 digelar sejak Rabu, 16 Oktober 2024 dan ditutup Sabtu, 19 Oktober di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kegiatan ini mengusung tema Rumah Sakit Tumbuh,  Tangguh, dan Berkualitas untuk Semua.

Rangkaian kegiatan itu diikuti lebih dari 1.000 peserta dari kalangan rumah sakit seluruh Indonesia, Regulator, Pemilik, Pimpinan RS, Praktisi, pakar dan  mahasiswa manajemen perumahsakitan, serta seluruh pemangku kepentingan rumah sakit. Saat ini PERSI terdiri dari 33 PERSI wilayah di seluruh Indonesia, 18 Asosiasi Perumahsakitan dan beranggotakan 2.803 rumah sakit.

Pada rangkaian seminar dikupas topik Peran RS dalam Mencapai UHC dan SDG’s, Kesiapan RS dalam Implementasi Kebijakan – kebijakan pemerintah, Sustainabilitas RS dalam Penyelenggaraan JKN, How to Developed Hospital Global Rating, SMART Hospital, Health Outlook Bisnis RS Indonesia, Industri Bisnis Rumah Sakit, System Safety for The Future, hingga Penegakan Anti Rasuah dalam Dunia Kesehatan.

Selain itu, diselenggarakan pula rangkaian kegiatan side event, di antaranya Redesain Bangunan Sarpras untuk Pengampuan KJSU, Hospital Quality Improvement, Leadership, Menyongsong Implementasi Kebijakan KRIS, serta RS Ramah Keselamatan Pasien.

Ada pula berbagai workshop di antaranya, Penguatan Peran Clinical Leadership di Bidang Medis dalam Meningkatkan Kualitas Asuhan Medis, Keselamatan Pasien, Koding Tepat dan Klaim Tanpa Fraud, Penguatan Pelaksanaan Pengendalian Resistansi, Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit, Hukum RS, Pendekatan Komprehensif Rumah Sakit dalam Mewujudkan dan Meningkatkan Budaya Keselamatan Pasien selama Proses Pemberian Asuhan Pasien, Penyusunan Hospital Disaster Plan, serta Implementasi Audit Medik.

PERSI Award

Selain itu, diselenggarakan pula rangkaian kompetisi PERSI Award. Terkumpul 463 makalah mengenai berbagai program inovasi terdiri atas kategori Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit, Corporate Social Responsibilty, Green Hospital, Health Services During Crisis, Healthcare Workers’ Wellbeing, Leadership and Management, Quality and Patient Safety, Innovation in Healthcare IT, serta Customer Service, Marketing and Public Relation. Setiap peserta mengikuti proses penilaian dewan juri, para finalis juga memaparkan dan membagikan praktik terbaiknya pada rumah-rumah sakit lainnya pada sesi Side Event.

Pada kegiatan ini, PERSI juga memberikan anugerah kepada sejumlah pihak yang berprestasi dalam tiga kategori bidang pelayanan perumahsakitan. Kategori Paramakarya Parama Husada merupakan penghargaan tertinggi PERSI kepada tokoh masyarakat/lembaga/ instansi atas perhatian yang besar serta prakarsa dalam pengembangan upaya dibidang perumahsakitan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya.

Anugerah ini diberikan kepada Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR atas kiprahnya menulis artikel terkait Covid-19 serta tema kesehatan lainnya.

Anugerah serupa juga diberikan pada Menteri Kesehatan periode 2014 – 2019 Prof Dr dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M(K) atas kontribusinya menginisiasi dan memimpin berbagai program kesehatan preventif dan promotif, rumah sakit pratama, wajib kerja dokter spesialis, serta Nusantara Sehat.

Penerima ketiga adalah Menteri Kesehatan 2012-2014 dr Andi Nafsiah Walinono-Mboi SpA, MPH atas sumbangsihnya mengatasi kasus kematian ibu dan anak di wilayah tertinggal.

Kategori anugerah kedua, Dharmartha Husada, merupakan  penghargaan  tertinggi PERSI kepada rumah sakit Anggota PERSI yang telah menunjukkan prestasi kemasyarakatan yang menonjol dalam pengamalan pelayanan. Kategori ini diraih Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular).

Penerima Anugerah Paramakarya Darmatahusada lainnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, diberikan pula pada RS An-Nisa Tangerang yang telah sukses mengimplementasikan pembiayaan efektif dalam kerangka JKN sehingga telah menjadi model pembelajaran bagi lebih dari 400 rumah sakit.

Kegiatan terbaru dalam rangkaian kegiatan PERSI ini adalah Pemeringkatan Rumah Sakit yang dapat diikuti gratis. Peringkat Rumah Sakit terbaik Indonesia dikembangkan oleh PERSI dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan klinis seluruh rumah sakit di Indonesia melalui mekanisme penilaian kinerja klinis meliputi kriteria input, proses, dan hasil pelayanan klinis

Sistem peringkat ini diharapkan dapat menjadi bagian dari proses kaji banding antar rumah sakit dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat

Pada tahun 2024 ini PERSI menetapkan 3 katagori peringkat, yaitu untuk pelayanan: Jantung, Kanker, dan Neurologi.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka-bukaan soal nasib instansinya di era presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Arief, Bapanas seharusnya akan terus dihadirkan oleh pemerintah karena pembentukan Bapanas diatur di Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian pendirian Bapanas diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Karena amanat pembentukannya setingkat UU, Arief menegaskan Bapanas akan tetap eksis di pemerintah ke depan.

"Masih, masih ada ke depan, Bapanas itu kan amanah UU nomor 18 Tahun 2012 jadi UU kemudian ada Perpres 66 tahun 2021, jadi amanahnya itu amanah UU jadi itu sangat kuat untuk Badan Pangan itu," ungkap Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun, Arief tak menafikan keputusan kehadiran Bapanas akan menjadi keputusan Prabowo Subianto sebagai presiden baru. Cuma yang jelas amanah pembentukan Bapanas sudah ada dalam UU.

"Tapi apapun yang diputuskan pak presiden terpilih itu kewenangan beliau, kita siap untuk menyukseskan semua program," ujar Arief.

Lantas apakah Arief akan kembali memimpin Bapanas kembali di era Prabowo? Dia mengaku tak tahu menahu soal hal tersebut karena itu merupakan keputusan Prabowo.

"Nggak tahu kalau itu. Yang penting saya kan do our best saja," beber Arief.

Ditanya soal apakah ada tugas khusus dari Prabowo untuk Bapanas, Arief cuma bilang pihaknya sedang diminta mempercepat persiapan Badan Gizi Nasional yang bakal menjadi operator utama program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari urusan kantor yang akan menempati tempat yang sama berbarengan dengan Kantor Bapanas.

"Kita kan diminta mempersiapkan Badan Gizi Nasional, itu kan kantornya bareng dengan Badan Pangan di bawah pimpinan Prof Dadan. Banyak yang memang kita siapkan sama-sama," ujar Arief.

Kemudian akan ada satu deputi di Badan Pangan, tepatnya Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi yang akan dilebur ke Badan Gizi Nasional. Pihaknya sedang sibuk mempercepat peleburan deputi tersebut ke Badan Gizi.

Persija Jakarta menang 2-0 lawan PSIS Semarang pada pertandingan Liga I di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).

Di pertengahan babak pertama kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satryo mendapatkan kartu merah usai melakukan pelanggaran.

Hal tersebut dimanfaatkan Persija untuk bermain agresif hingga menciptakan gol di menit 24 oleh tendangan bebas Maciej Gajos.

Lanjut di babak kedua, PSIS Semarang mendapatkan kartu merah keduanya usai Roger Bonet melakukan pelanggaran di menit 87. Berselang 1 menit Persija menambah gol oleh Rayhan Hanan di menit 88.

Atas kemenangannya Persija berada di posisi enam dengan 12 poin, sedangkan PSIS Semarang berada di posisi 14 dengan total tujuh poin.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengakui bahwa saat ini untuk mengurus perizinan terkait pembangunan perumahan dan permukiman masih membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.

"Untuk perizinan selama ini masih rentang panjang, waktu lama dancost yang tinggi. Harus ada terobosan untuk menyelesaikan masalah ini semua," ungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah saat dihubungi Kontan, Kamis (17/10).

Menurutnya salah satu cara untuk memecah masalah tersebut adalah denganmemisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

"Salah satu usulan Apersi yaitu berdirinya Kementerian yang fokus, mengingat sektor Perumahan adalah sektor yang strategis.Kita butuh perumahan ini ada yangngurusinlebih fokus terkait perumahan," tambah Junaidi.

Meski begitu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, pemisahan Kementerian PUPR seperti mengulang sejarah pada masa orde baru.

Di mana, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Ia menambahkan, menurutnya selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai olehMenteri PUPR Basuki Hadimuljono selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.Pemisahan ini menurutnya, lebih condong pada kepentingan politik atau bagi-bagi kue.

“Nggak efektif, lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya.

Sebelumnya, pemisahan Kementerian PUPR tercetus dari pernyataanKetua MPR RI Bambang Soesatyo yang setuju jika presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Ia beralasan, kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat setiap tahun. Baru sekitar 70% lebih penduduk Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik. Sebanyak 36,8 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umumnya," kata Bambang di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, dikutip Kamis (17/10).

Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hari ini Rabu (16/10/2024) mulai dilaksanakan. Tes ini wajib diikuti seluruh CPNS 2024 setelah melewati tahapan seleksi administrasi yang sudah diumumkan oleh masing-masing instansi.

Melansir situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), peserta diwajibkan datang satu jam sebelum waktu seleksi yang telah ditentukan.

Tes SKD CPNS

Dalam tes SKD CPNS 2024 ini terdapat 3 tes yang diikuti meliputi sebagai berikut:

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang di dalamnya terdapat materi nasionalisme, bela negara, pilar negara, integritas, dan bahasa negara.

- Tes Intelegensia umum (TIU) yang di dalamnya terdapat materi kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan kemampuan figural

- Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang di dalamnya terdapat materi pelayanan public, jejaring kerja, sosial budaya, professionalisme, anti radikalisme, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa peraturan dan ketentuan juga harus diperhatikan peserta yang mengikuti SKD CPNS 2024, ada tiga barang yang wajib dibawa saat tes SKD ini.

Tiga Barang yang Wajib Dibawa Saat Tes SKD CPNS 2024

1. KTP asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP/ Kartu Keluarga asli.

2. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak.

3. Alat tulis pribadi yakni pensil kayu.

Ketentuan Pakaian SKD CPNS 2024

1. Kemeja putih polos tak bercorak.

2. Celana panjang atau rok yang ketentuannya di bawah lutut berwarna hitam (tidak boleh berbahan jeans).

3. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan).

4. Sepatu tertutup berwarna hitam.

Demikian ketentuan untuk mengikuti SKD CPNS 2024 yang sudah dimulai hari ini, termasuk barang-barang yang harus dibawa.

Jakarta, Investor.id- Pengembang rumah subsidi berharap pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi pekan ini.

"Semoga bisa cair minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam siaran pers dikutip Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, dengan cairnya tambahan dana kuota FLPP ini akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian karena sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Isyarat pencairan tambahan kuota FLPP termuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

"Apersi mengucapakan terimakasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini,” kata Junaidi.

Dia menegaskan, tambahan kuota ini membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah.

“Selain itu, juga membantu pelaku industri perumahan yang tergabung dalam Apersi," tutur Junaidi.

Dia menerangkan, total unit ready stock rumah subsidi yang dikembangkan anggota Apersi saat ini mencapai 25 ribu unit.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik penambahan dana kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit atau senilai Rp4,3 triliun. Diharapkan bisa segera cair paling lambat akhir pekan ini.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut sudah ditandatangai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu.

"Semoga bisa cair di minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," kata Junaidi kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan telah cairnya tambahan dana kuota FLPP ini, jelas dia, akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi bersama Dewan Perwakilan Daerah DPD) Apersi pada akhir September 2024 lalu melakukan audiensi ke perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor BP Tapera di kawasan SCBD, Jakarta.

"Alhamdulillah, perjuangan Apersi yang melakukan audiensi dan lainnya akhirnya berujung dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri keuangan (KMK) nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024," ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan, info yang diterima Apersi per hari ini terkait revisi DIPA kuota FLPP sudah selesai di Kemenkeu, selanjutnya proses penetapan dan dilanjutkan proses di Tapera untuk diedarkan kepada bank penyalur.

"Estimasi saya pada Jum'at mendatang sudah bisa realisasi akad KPR FLPP," katanya.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34 ribu unit rumah. Sehingga, total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit rumah.

"Apersi mengucapakan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini. Dengan tambahan ini tak hanya membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah. Selain itu juga membantu pelaku industri perumahan yang ergabung dalam Apersi," kata Junaidi.

(Dhera Arizona)