Bisnis.com,JAKARTA — Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), mencatatkan arah kinerja yang berbeda pada kuartal III/2024.

TUGU atauTugu Insurance, emitenasuransi umumdan merupakan anak usaha PTPertamina(Persero), mampu membukukan pertumbuhan cukup signifikan dari sisi pendapatan yang ditopang peningkatan premi pada periode itu. Namun, laba bersih perseroan terkoreksi signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menargetkan penyaluran pinjaman sekitar Rp110 triliun sampai akhir 2024. Hingga Agustus 2024, penyaluran pinjaman perusahaan pegadaian mencapai Rp84,18 triliun.

Sekretaris PPGI Holilur Rohman mengatakan prospek bisnis pegadaian ke depan akan terus tumbuh mengingat masih ada kota-kota di luar Pulau Jawa yang belum banyak terfasilitasi oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan, sehingga diharapkan pegadaian bisa mengisi ruang kosong tersebut.

"Diharapkan akan makin bertambah perusahaan pegadaian baru yang berizin OJK. Bagi yang sudah ada bisa menambah outlet layanannya, menerima barang jaminan yang lebih variatif dan mengembangkan skema produk gadai," kata Holil kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Sebagai informasi, jumlah perusahaan pegadaian yang terdaftar di OJK sampai Agustus 2024 sebanyak 117 perusahaan. Menurut Holil, semakin maraknya perusahaan pegadaian swasta berizin OJK yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan bisnis pegadaian.

Sementara dari sisi tantangan, Holil menjelaskan faktor yang menghambat pertumbuhan bisnis gadai ini adalah kondisi literasi dan inklusi keuangan di daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Menurutnya, meningkatnya jumlah perusahaan pegadaian swasta di daerah-daerah juga berperan dalam penetrasi literasi bisnis gadai.

Pinjaman pegadaian per Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 25,83% year-on-year (yoy). Holil mengatakan pertumbuhan tersebut tidak semata karena faktor makro ekonomi seperti daya beli turun atau tren maraknya PHK yang membuat masyarakat butuh dana cepat untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut juga disebabkan karena faktor jumlah pemain di industri pegadaian yang juga tumbuh pesat sejak 2016, serta faktor perbaikan sistem bisnis pegadaian yang menawarkan kemudahan dan keamanan.

"Pengalaman perusahaan pegadaian dalam menghadapi krisis sejak tahun 1998 selalu menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa lagi mengakses ke perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya," kata Holil.

Jakarta: Selain ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti pun melakukan kunjungan ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Dalam kunjungannya kali ini, Mu'ti juga mendapat sejumlah masukan.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan bahwa masyarakat merupakan stakeholder pendidikan. Untuk itu, penting bagi semua untuk bersama-sama mendukung cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masyarakat.

"Kami di Kemendikdasmen ingin membangun paradigma bahwa kementerian ini harus menjadi rumah pendidikan. Selain itu, kami juga ingin memperkuat gotong royong mencerdaskan bangsa," papar Mu'ti, di Kantor PGI, Rabu, 30 Oktober 2024.
Pada kesempatan tersebut, Pendeta Gomar Gultom, menyoroti tentang distribusi guru PPPK untuk juga dapat mengajar di sekolah swasta. Hal tersebut ia ungkapkan untuk menghindari fenomena banyaknya sekolah swasta kristen yang tutup karena kekurangan guru.

"Dalam kunjungan ini kami berharap Mendikdasmen agar memerhatikan persoalan mengenai distribusi guru untuk sekolah Kristen. Kami juga memberikan masukan untuk pengadaan guru Kristen dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah kristen di kawasan 3T," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mu'ti menuturkan, pemerintah melalui Kemendikdasmen menganggap sekolah swasta sebagai mitra kerja sama. "Masukan dan aspirasi dari pertemuan bersama PGI ini akan kami tampung dan menjadi pertimbangan dasar pengembangan kerja sama maupun pemajuan sekolah kristiani ke depannya," tutur Mu'ti.

Selanjutnya, Mendikdasmen bersama jajaran mengakhiri kunjungannya di Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Persis, Jeje Zaenudin, berharap Kemendikdasmen dapat meningkatkan pendidikan moral dan melakukan penguatan karakter bagi peserta didik.

"Kami mengapresiasi kunjungan ini, semoga semua aspirasi dan masukan yang kami berikan dapat mencerahkan jajaran Kemendikdasmen guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang baik," tutup Jeje.

Baca juga: Kunjungan ke PBNU, Mendikdasmen Dapat Masukan Soal Pendidikan Berbasis Komunitas

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum PT Lippo General Insurance Tbk. (LPGI) per kuartal III/2024 mencatatkan laba bersih sebesar Rp55,81 miliar. Angka tersebut tumbuh 142,1% year on year (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dikutip dari laporan keuangan LPGI di keterbukaan infromasi, Selasa (29/10/2024), total pendapatan LPGI sepanjang Januari-September 2024 sebesar Rp2,03 triliun, atau turun 14,65% yoy dibanding Rp2,38 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pendapatan premi neto hingga 30 September 2024 LPGI tercatat sebesar Rp1,98 triliun atau turun 15,34% dari Rp2,34 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kenaikan laba dtopang pertumbuhan hasil investasi pada periode tersebut, tumbuh 21,52% yoy menjadi Rp60,78 miliar dibanding hasil investasi Januari-September 2023 sebesar Rp50,01 miliar.

Di sisi lain, jumlah beban yang tercatat juga mengalami penurunan 16,15% yoy menjadi sebesar Rp1,98 triliun. Seiring dengan hal tersebut, klaim neto juga mengalami penurunan 19,36% yoy menjadi Rp1,66 triliun.

Dari sisi aset, LPGI sepanjang Januari-September 2024 mencatat pertumbuhan tipis, yakni sebesar 0,01% menjadi Rp2,76 triliun.

Sementara liabilitas tercatat turun 2,46% yoy menjadi Rp1,87 triliun dan ekuitas mengalami pertumbuhan 5,66% yoy menjadi Rp891,45 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Dukungan ekosistem bisnis grup usaha menjadi keunggulan emitenasuransi umumseperti PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI).

Kendati begitu, kedua perusahaan asuransi itu berencana terus mengembangkan pasar di luar ekosistem grup usaha (non-captive), khususnya pasar ritel, dengan sederet strategi. Platform digital pun disiapkan untuk meningkatkan pemasaran produk asuransi tertentu ke pasar luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Emitenasuransi umum, PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI) atau Lippo Insurance, diyakini mampu melanjutkan pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas.

Syaratnya, perusahaan asuransi yang sejak 2023 dimiliki oleh Hanwha Group dengan porsi kepemilikan mayoritas hingga 74,4% ini perlu melakukan diversifikasi portofolio atau menggeser fokus bisnis ke lini-lini yang lebih profitabel.

JAKARTA, investor.id - PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) atau LGI resmi melakukan pemecahan nilai nominal saham alias stock split per Selasa, 17 September 2024 ini.

Rasio stock split saham Lippo General Insurance (LPGI) dengan rasio 1:10. Nilai nominal sebelumnya Rp 500/saham, menjadi Rp 50/saham setelah stock split.

Bursa Efek Indonesia (BEI) pun menerbitkan pengumuman tertanggal 13 September 2024. Isinya terkait penyesuaian harga teoretis, jumlah saham hasil stock split dan perubahan parameter saham LPGI dalam JATS yang dilaksanakan pada 17 September 2024.

BEI menyebutkan, harga saham LGI dengan kode  LPGI pada saat akhir cum di pasar reguler dengan nilai nominal lama Rp 500/saham tanggal 13 September 2024, tercatat pada harga Rp 4.200.

Karena itu, sebut BEI, harga teoretis saham LPGI yang dicantumkan di JATS untuk pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 17 September 2024 disesuaikan dengan fraksi harga menjadi Rp 420.

Tujuan

Sebelumnya, aksi stock split Lippo General Insurance (LPGI) atau LGI telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 21 Agustus 2024.

Manajemen LGI (LPGI) sempat menyebutkan alasan dan tujuan stock split untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan di BEI. Memenuhi ketentuan saham free float sesuai Peraturan Nomor I-A Bursa Efek Indonesia.

“Stock split akan menyebabkan harga saham perseroan menjadi lebih terjangkau bagi investor perorangan (ritel). Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham perseroan,” sebut manajemen Lippo General Insurance (LPGI).

Saat ini pengendali LPGI adalah PT Hanwha Life Insurance yang menguasai 59% saham LPGI.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt Henrek Lokra mengatakan pihaknya belum mendapat tawaran izin usaha tambang dari pemerintah. Meski begitu, bila suatu saat pihaknya ditawari izin usaha tambang, PGI akan tegas menolaknya.

Henrek menuturkan, ada sejumlah alasan PGI untuk tidak menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah. Pertama, PGI mendukung green economy dan green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau. Salah satunya, dengan dekarbonisasi energi maupun pengurangan bahan bakar fosil. Sementara dalam industri pertambangan, menurut Henrek, pemerintah belum bersungguh-sungguh mengimplementasikan hal tersebut.

"Belum ada cerita sukses tentang industri ekstraktif dan pengelolaannya yang membuat lingkungan lestari," ujar Henrek.

Henrek memberi contoh persoalan lubang tambang di Kalimantan yang jumlahnya ditengarai mencapai 1.100 lubang. Namun hingga kini, lubang bekas tambang itu tidak ditutup karena biayanya lebih mahal ketimbang biaya produksi.

Alasan berikutnya, Henrek melanjutkan, PGI menolak izin usaha tambang lantaran gereja-gereja di Indonesia sudah bersikap kritis terhadap kerusakan ekologi. Ia berujar, ada mandat pelayanan sosial ekologis, yakni memelihara melestarikan alam.

Selain itu, Henrek mengatakan, PGI menolak persoalan industri ekstraktif menjadi masalah penting yang diangkat dewan gereja sedunia. Ia berujar, model pembangunan dunia berbasis pertumbuhan ekonomi ekstratif tidak berkelanjutan dan justru memicu perubahan iklim.

Ketika hal itu terjadi, kata dia, masyarakat miskin, masyarakat ada, perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang paling terdampak. Hal itu tidak sejalan dengan visi misi PGI yang selama ini mengadvokasi masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan.

"Itu alasannya, PGI tidak mau lari dari komitmen dan visi," kata Henrek. "Kalau kami terima ini, siapa lagi nanti yang mau membela masyarakat adat, masyarakat Penajam Paser Utara yang tergusur pembangunan IKN yang sangat luar biasa?"

Pemerintah memberi izin tambang kepada ormas keagamaan setelah Presiden Jokowi meneken PP Nomor 25 Tahun 2024. Beleid ini merupakan hasil revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sejauh ini, ormas keagamaan yang sudah menerima tawaran ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Ihwal izin tambang untuk ormas keagamaan, Jokowi mengatakan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut usai menerima komplain dari masyarakat ketika datang ke pondok pesantren dan berdialog di masjid. “Banyak yang komplain ke saya, kenapa tambang hanya diberikan ke perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsensi, sanggup,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan, menurut Jokowi, juga dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, pengelolaan tambang itu bukan berati dikelola langsung oleh ormas. Ia berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas tersebut. Misalnya, koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Rukka Sombolinggi berterima kasih kepada dua ormas keagamaan, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena tidak menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Dia berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Mudah-mudahan mereka tetap kuat, tidak tergoda," kata dia, di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pernyataan Rukka itu disampaikan saat menanggapi perihal ormas keagamaan yang menerima IUP, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Rukka, keputusan menerima izin mengelola tambang ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Rukka menyebut hal yang dikhawatirkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah saat harus berhadapan dengan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, bahkan aparat lantaran menolak tanahnya dijadikan konsesi tambang. Menurut Rukka, ada keluarga anggota AMAN yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. "Bagaimana kalau (konflik horisontal) itu terjadi ke mereka? NU mau apa ke keluarganya? Muhammadiyah mau apa ke keluarganya?" beber Rukka.

Sebelumnya, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Namun, dia mengingatkan bahwa mengurus tambang tidaklah mudah. “Dunia usaha tambang ini sangat kompleks, mempunyai konsekuensi yang amat luas, dan diliputi beragam kontroversi di dalamnya,” ujar Gomar kepada Tempo di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Marten Jenarut mengungkapkan pengelolaan tambang tak sesuai tugas KWI sebagai lembaga di bidang keagamaan. Menurut dia, sejak berdiri pada 1924, KWI bertujuan mengatur peribadatan umat Katolik di Indonesia dan menyelenggarakan program kemanusiaan. “Dalam konteks konsistensi terhadap jati diri dan muruah KWI sebagai ormas keagamaan, tidak menerima tawaran pemerintah untuk memegang IUP pertambangan,” kata Marten kepada Koran Tempo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan izin tambang ormas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu pun menuai pro dan kontra.

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Rukka Sombolinggi berterima kasih kepada dua ormas keagamaan, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena tidak menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Dia berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Mudah-mudahan mereka tetap kuat, tidak tergoda," kata dia, di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pernyataan Rukka itu disampaikan saat menanggapi perihal ormas keagamaan yang menerima IUP, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Rukka, keputusan menerima izin mengelola tambang ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Rukka menyebut hal yang dikhawatirkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah saat harus berhadapan dengan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, bahkan aparat lantaran menolak tanahnya dijadikan konsesi tambang. Menurut Rukka, ada keluarga anggota AMAN yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. "Bagaimana kalau (konflik horisontal) itu terjadi ke mereka? NU mau apa ke keluarganya? Muhammadiyah mau apa ke keluarganya?" beber Rukka.

Sebelumnya, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Namun, dia mengingatkan bahwa mengurus tambang tidaklah mudah. “Dunia usaha tambang ini sangat kompleks, mempunyai konsekuensi yang amat luas, dan diliputi beragam kontroversi di dalamnya,” ujar Gomar kepada Tempo di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Marten Jenarut mengungkapkan pengelolaan tambang tak sesuai tugas KWI sebagai lembaga di bidang keagamaan. Menurut dia, sejak berdiri pada 1924, KWI bertujuan mengatur peribadatan umat Katolik di Indonesia dan menyelenggarakan program kemanusiaan. “Dalam konteks konsistensi terhadap jati diri dan muruah KWI sebagai ormas keagamaan, tidak menerima tawaran pemerintah untuk memegang IUP pertambangan,” kata Marten kepada Koran Tempo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan izin tambang ormas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu pun menuai pro dan kontra.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua PGI (PGI) Pendeta Albertus Patty menekankan bahwa pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Menurutnya, selama ini institusi PGI bersama dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) secara tegas terus menolak distribusi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bakal diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Penyebabnya, kata Patty, secara profesionalitas ormas keagamaan tidak memiliki keterampilan dalam mengelola urusan pertambangan sehingga akan sulit untuk mewujudkan tujuan pemerintah untuk memajukan industri.

“Institusi agama tidak punya profesionalisme dalam pengelolaan IUP itu. Tugas institusi agama adalah meningkatkan iman, ketakwaan dan integritas umat di tengah berbagai tantangan hidup. Usaha pertambangan adalah bidangnya perusahan yg profesional di bidangnya,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (23/7/2024).

Gratifikasi IUP dari pemerintah, kata Patty, menjadi alasan lain dari penolakan PGI. Menurutnya, meskipun konsesi tambang terlihat menguntungkan tetapi berpotensi menghilangkan daya kritis dan memendam suara kenabian institusi agama terhadap pemerintah.

Dia melanjutkan bahwa institusi agama yang punya kecenderungan bergantung pada fasilitas pemerintah akan menjadi institusi agama yang manja dan akan sulit baginya menjaga integritas dan kemandiriannya.

Bahkan, dia mengatakan bahwa sangat jelas pertambangan batu bara itu memperparah lingkungan hidup sudah rusak. Misalnya, ada ragam kerugian yang berpotensi terjadi seperti menghancurkan hutan, merugikan ekosistem lain seperti berbagai jenis binatang, termasuk menyingkirkan penduduk lokal dari tanah kelahirannya sendiri.

“Di tengah kerusakan dan hancurnya ekosistem dan lingkungan hidup seharusnya institusi agama memberi masukkan agar pemerintah dan sektor bisnis nelakukan akuh teknologi dengan mengutamakan teknologi yang ramah lingkungan. Bukan malah ikut-ikutan menghancurkan bumi,” pungkas Patty.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menerbitkan Perpres yang mengizinkan pendistribusian IUP yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Dalam beleidnya, tertuang ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum, PT Lippo General Insurance Tbk. (LPGI) akan melakukan stock split atau pemecahan nilai saham dengan rasio 1:10 dari nominal Rp500 menjadi Rp50 per saham.

Manajemen Lippo General Insurance mengungkapkan tujuan utama perseroan melakukan stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan untuk memenuhi ketentuan free float sesuai peraturan Nomor I-A Bursa Efek Indonesia.

"Alasan dan tujuan Perseroan melaksanakan stock split adalah meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia serta memenuhi ketentuan saham free float," kata manajemen dalam keterbukaan infromasi, dikutip Selasa (16/7/2024).

Manajemen juga menegaskan dilakukannya stock split akan menyebabkan harga saham LPGI menjadi lebih terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham perseroan.

Sebagai informasi, jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan sebelum stock split adalah sebanyak 300 juta saham nantinya jika sudah melaksanakan stock split akan bertambah menjadi 3 miliar saham.

Untuk memuluskan rencana stock split tersebut, manajemen LPGI akan meminta persetujuan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Agustus 2024 mendatang.

Jika aksi korporasi tersebut direstui pemegang saham, maka pengumuman stock split dilakukan pada 10 September 2024. Sementara itu, tanggal akhir perdagangan saham dengan nominal lama pada 13 September 2024.

Selanjutnya, perdagangan saham dengan nominal baru di pasar regular dan pasar negosiasi pada 17 September 2024. Sedangkan perdagangan saham di pasar tunai dimulai pada 19 September 2024.

Manajemen LPGI juga menegaskan, belum memiliki agenda /aksi korporasi dalam jangka waktu 6 bulan setelah pemecahan saham (stock split).

Sementara itu, pada perdagangan hari ini, Selasa (16/7/2024) pukul 09.43, saham LPGI terpantau melesat 16,33% menuju level Rp3.490 per saham. Secara year-to-date (ytd), saham LPGI telah terkoreksi 13,83%. Kapitalisasi pasar tercatat tembus Rp1,05 triliun.

Ketentuan Aturan Free Float

Sebagai infromasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan 7,5% dari jumlah saham tercatat pada 21 Desember 2023.

Saham free float merupakan saham yang dapat diperdagangkan di bursa dan dimiliki oleh investor kurang dari 5%.

Saham free float juga tidak mencakup saham-saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya, anggota dewan komisaris atau direksi, dan bukanlah saham hasil buyback atau saham treasure.

Dalam regulasi tersebut, perusahaan dapat tetap tercatat di bursa jika memenuhi kriteria tersebut paling lambat dua tahun sejak aturan berlaku.

Namun, Peraturan Nomor I-A juga memungkinkan emiten untuk mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float, tetapi dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.