CILACAP, iNews.id - Sebanyak 65 narapidana risiko tinggi dari Sumatra Utara dipindahkan penahanannya ke Lapas Kelas IIA Karanganyar. Puluhan napi ini akan ditempatkan pada lapas dengan sistem pengamanan super maksimum.

Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pas Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan, pemindahan ini sebagai langkah tegas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam lapas dan rutan.
 
“Ini untuk mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sejalan dengan Astacita Presiden tentang pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba,” ujarnya, Sabtu (9/11/2024). 

Menurutnya, para narapidana yang dipindah berdasarkan hasil penindakan dan asesmen. Mereka terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Pada pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan TNI, Polri dan BNN yang dikoordinasi langsung Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatra Utara (Sumut). Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online. 

“Mereka ditempatkan di Lapas Kelas Karanganyar. Harapannya selain menimbulkan efek jera juga memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan,” katanya. 

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan di Sumut yang saat ini dihuni 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang. 

Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumut sudah mengalami overcrowoded mencapai 217 persen.  

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus berupaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 65 narapidana risiko tinggi (high risk) dari lapas dan rutan di Sumut ke Nusakambangan ini merupakan langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.  

Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke Lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan.

Editor: Donald Karouw

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto menyambangi kantor Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua pihak sepakat bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh Kementerian BUMN.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyatakan terus melakukan bersih-bersih seperti yang dilakukan di periode sebelumnya.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Erick menyebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program ekonomi. Satu hal yang juga penting adalah memberantas korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menghadapi tantangan besar karena harus menyelesaikan 5 undang-undang pendukung Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya tenggat waktu itu dalam. Dia menjelaskan, penyusunan undang-undang tersebut menjadi krusial demi memuluskan implementasi hukum pidana baru.

“Dalam waktu yang singkat setahun ini, pemerintah harus menyelesaikan lima undang-undang guna melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru,” kata Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, undang-undang tersebut mendukung pelaksanaan KUHP nasional yang berfokus pada nilai-nilai keadilan restoratif, menggantikan pendekatan aturan hukum yang diberlakukan sejak masa kolonial yang lebih menekankan pembalasan (retributif).

Dengan prinsip keadilan restoratif, KUHP baru mengedepankan pemulihan hak-hak korban dan penciptaan perdamaian di masyarakat.

“Penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan, pencelaan seperti yang kita kenal dalam hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restorative justice, lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketentraman, serta keadilan di tengah-tengah masyarakat,” papar Yusril

Perubahan mendasar ini mendorong Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana lebih relevan dengan karakter dan nilai-nilai lokal.

Yusril mengingatkan, prinsip keadilan restoratif sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, mengingat sistem hukum adat dan Islam telah lama mengedepankan aspek musyawarah serta perdamaian dalam menyelesaikan konflik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

Penumpang menghadapi tuntutan pidana setelah membogem seorang penumpang yang tengah tertidur di dalam penerbangan United Airlines, Senin (28/10/2024).

Melansir USA Today, Sabtu (2/11), insiden itu terjadi sekitar dua jam setelah penerbangan UA2247 yang berangkat dari Bandara Internasional San Francisco menuju Bandara Internasional Washington Dulles, Amerika Serikat.

Everett Chad Nelson bangkit dari kursinya di 35F. Dia pergi ke toilet bagian depan pesawat. Dalam perjalanan kembali ke tempat duduknya, Nelson berhenti di kursi 12F. Dan seketika ia menyerang membabi buta kepada penumpang yang sedang tertidur hingga mengeluarkan darah.

Korban pun langsung memar di bagian mata dan luka di hidungnya. Menurut pernyataan tertulis FBI, darah dari korban bahkan tercecer di jaket Nelson, di kursi, dinding, hingga jendela.

"Dia sangat kasar dan sangat agresif memukul orang yang duduk di kursi dekat jendela yang ada di depan saya, dan itu sangat kejam. Ini tidak seperti ruang bar, saya akan melayangkan beberapa pukulan, maksud saya ini sangat kejam," imbuh penumpang yang duduk di belakang korban kepada ABC7 News.

Serangan itu disebut berlangsung sekitar satu menit. Dan saat korban terbangun dan mulai berteriak, penumpang lain menarik Nelson. Nelson pun langsung dipindahkan ke kursi lain di dekat bagian depan pesawat. Ia dipantau oleh penumpang lain.

Menurut FBI, beruntung tidak ada insiden lebih lanjut yang terjadi. Sementara korban yang luka-luka dirawat oleh seorang dokter yang untungnya ada di dalam penerbangan tersebut.

"Berkat tindakan cepat kru dan pelanggan kami, seorang penumpang berhasil kami amankan setelah melakukan tindakan agresif secara fisik terhadap pelanggan lain dalam penerbangan dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin," kata United Airlines dalam sebuah pernyataan.

"Penerbangan tersebut mendarat dengan selamat dan disambut oleh paramedis dan penegak hukum setempat," sambung pernyataan.

Dalam pernyataan tertulis, diketahui Nelson tidak mengalami cedera dan tidak ada indikasi bahwa korban berhasil memukul balik maupun membela diri.

Atas insiden tersebut, Nelson didakwa dengan tuduhan pidana melakukan penyerangan dengan memukul, menyerang, dan melukai. Persidangannya dijadwalkan berlangsung pada Minggu (11/12/2024).

Penumpang Pesawat Domestik Enggak Perlu Tes Antigen-PCR, Tapi...

Penumpang Pesawat Domestik Enggak Perlu Tes Antigen-PCR, Tapi...

Seorang penumpang memukuli penumpang lain yang dalam kondisi bisu dan tuli, saat dia sedang terlelap di tengah penerbangan. Dia memukulinya sampai berdarah-darah.

Diberitakan New York Post, Jumat (1/1/2024) pria tak waras ini dengan kejam memukuli penumpang bisu ini di tengah penerbangan United Airlines dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin lalu. Padahal, mereka berdua tidak saling kenal dan belum pernah berjumpa.

Menurut pengaduan pidana, kejadian ini bermula ketika penyerang, Everett Chad Nelson, 44, bangun untuk menggunakan kamar mandi. Saat kembali ke tempat duduknya, Nelson berhenti di kursi 12F dan tanpa pemberitahuan, mulai menyerang seorang penumpang laki-laki yang sedang tidur dengan memukulnya berulang kali di wajah dan kepala hingga berdarah.

"Hal berikutnya yang saya tahu, saya hanya mendengar jeritan yang mengerikan. Dia sangat kasar dan agresif memukuli pria yang duduk di kursi dekat jendela di depan saya dan itu sangat kejam," kata Sandhya Gupta, yang duduk di belakang korban kepada ABC 7 News.

Nelson menghujani pria yang tak berdaya itu dengan pukulan selama satu menit penuh, kata petugas. Akhirnya, seorang Samaria yang baik hati melompat masuk dan melepaskannya dari korban.

Nelson mematahkan hidung pria itu, menyebabkan darah berceceran di seluruh kursinya, dinding kabin, jendela, dan lengan jaket hijau Nelson. Korban juga mengalami lebam di matanya.

Setelah keduanya dipisahkan, seorang dokter yang kebetulan berada di dalam pesawat langsung merawat pria itu untuk luka-lukanya. Di momenm itulah, penumpang dan awak pesawat menemukan bahwa pria itu tidak dapat mendengar atau berbicara.

"Ketika dia mencoba berkomunikasi dengan kami dalam bahasa isyarat, saat itulah kami menyadari bahwa dia tuli dan tidak dapat berbicara," katanya.

Dia dapat berkomunikasi dengan awak United melalui pesan telepon.

Lalu, pramugari memindahkan Nelson ke kursi paling depan dan menempatkan orang Samaria yang melerai tadi untuk bertugas mengawasinya hingga pesawat mendarat.

Pengaduan tersebut tidak menjelaskan motif dan tidak mengatakan apakah kedua pria itu memiliki hubungan sebelumnya sebelum serangan, yang tampaknya terjadi begitu saja.

Gupta mengatakan bahwa selama pertukaran pesan dengan korban, seorang pramugari menulis bahwa tersangka mengklaim korban menyerangnya di jalan sebelumnya. Tetapi korban menjawab bahwa ia belum pernah melihat pria itu.

Menurut Administrasi Penerbangan Federal, TSA menghubungi FBI di tengah penerbangan dan dan mengindikasikan ada gangguan 'Tingkat 2' di dalam pesawat, yang merupakan 'perilaku kekerasan fisik'.

"Berkat tindakan cepat kru dan pelanggan kami, seorang penumpang berhasil ditahan setelah bersikap agresif secara fisik terhadap pelanggan lain dalam penerbangan dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin," kata juru bicara United dalam sebuah pernyataan.

"Penerbangan mendarat dengan selamat dan disambut oleh paramedis dan penegak hukum setempat," tambahnya.

Nelson didakwa dengan satu tuduhan penyerangan dengan memukul, memukul, dan melukai di yurisdiksi pesawat khusus Amerika Serikat. Dia terancam hukuman penjara hingga satu tahun jika terbukti bersalah.

Video: Penampakan Penumpang di Stasiun Manggarai Membludak!

Video: Penampakan Penumpang di Stasiun Manggarai Membludak!

Pemberantasan mafia tanah masih menjadi perhatian Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah.

Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.

"Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,"

Nusron menekankan pihaknya terus memberantas mafia tanah. Sebab, tindakan tersebut melibatkan masyarakat kecil yang diambil haknya. Dia pun tidak akan menoleransi pelaku mafia tanah ke depannya.

"Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera," jelasnya.

CILACAP, iNews.id - Sebanyak sembilan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) dipindahkan dari Rutan Mako Brimob Cikeas cabang Rutan Kelas I Depok ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir Putih, Nusakambangan. Pemindahan ini dengan dikawal ketat anggota Polsek Nusakambangan, Densus 88/AT, petugas Ditjen Pemasyarakatan, Kejagung dan BNPT.

Para napiter ini diterima oleh Kepala Lapas Pasir Putih Enjat L dan pejabat administrasi serta staf regu pengamanan, Kamis (31/10/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng Kadiyono mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program sinergi dari Ditjen Pas bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 AT dan Kejaksaan Agung.

"Tentu ini tidak lepas dari sinergi antara Ditjen Pemasyarakatan, BNPT, Densus 8 AT, Kejaksaan Agung serta Lembaga Pemasyarakatan," ujar Tejo, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, para napi kini ditahan di Lapas High Risk Kelas IIA Pasir Putih dengan keamanan super maximum security. Di dalam kamar, napiter tersebut ditempatkan secara one man one cell dengan pantauan CCTV terintegrasi online 24 jam.

"Kami laksanakan sesuai SOP yaitu pengawasan secara terus-menerus melalui server CCTV 24 jam dan secara langsung dengan kontrol keamanan berkala oleh petugas," kata Kalapas Pasir Putih Enjat L.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi yang dapat membahayakan keamanan dan selalu menjaga ketertiban dalam Lapas.

Pemindahan 9 napiter ke Nusakambangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu keamanan nasional dengan tindakan preventif. Keputusan ini tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga fokus pada pengawasan dan pencegahan. 

"Dengan mengamankan para narapidana terorisme di fasilitas super maximum security, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan masyarakat dan negara serta dalam rangka mendukung revitalisasi Pemasyarakatan," ucap Kalapas.

Editor: Donald Karouw

Warga negara Indonesia (WNI) bernama Tuma Thierry Henry (50) ditangkap petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) di Bandara Internasional Washington Dulles, Virginia lantaran membawa uang tunai palsu sebesar US$ 28.500 atau sekitar Rp 447,45 juta (kurs Rp 15.700).

Melansir dari situs resmi CBP, Kamis (31/10/2024), Tuma kedapatan membawa uang palsu yang disebut 'black money' atau 'dolar hitam', di mana uang palsu tersebut punya berat dan tekstur yang sama dolar AS, namun sebenarnya hanyalah kertas berwarna hitam, biru, atau putih.

Tak lama setelah penangkapan Henry langsung diserahkan petugas Kepolisian Metropolitan Washington Airports untuk dilakukan pemeriksaan dan penindakan lebih jauh.

"Petugas Kepolisian Metropolitan Washington Airports Authority mendakwa Tuma Thierry Henry (50) dari Indonesia atas tuduhan pemalsuan yang merupakan tindak pidana," terang CBP dalam keterangan resminya.

Henry tercatat tiba di bandara Dulles pada Rabu (30/10) malam waktu setempat dengan pesawat dari Lome, Togo. Selama pemeriksaan bagasi, petugas CBP menemukan dua bundel kertas hitam kosong dan satu bundel kertas putih kosong yang masing-masing dibungkus pita berlabel 'seratus'.

Atas asumsi jumlah lembaran kertas yang dibawa Henry dan label 'seratus' inilah CBP menaksir perkiraan total nilai uang palsu tersebut sebesar US$ 28.500 atau Rp 447,45 juta. Asumsi ini semakin terbukti saat uang palsu tersebut diperiksa di bawah sinar ultraviolet.

"Petugas menghitung total 285 lembar kertas dalam ketiga bundel tersebut. Ukuran kertasnya sangat mirip dengan uang kertas AS," tulis CBP.

"Petugas CBP memeriksa uang kertas tersebut di bawah sinar ultraviolet dan melihat kemiripan yang baik antara gambar bagian depan dan belakang uang kertas US$ 100," tambah mereka.

Kasus penipuan uang palsu 'dolar hitam' ini memang bukan hal baru di Negeri Paman Sam. Dalam praktiknya, pelaku akan meyakinkan korban bahwa uang tersebut dolar AS sungguhan yang telah diwarnai dengan bahan kimia untuk menghindari deteksi.

Pelaku kemudian merayu korban untuk membeli dolar hitam itu dengan harga diskon dan mengklaim warna pada kertas dapat dihilangkan/dicuci dengan cairan kimia tertentu untuk mengungkap uang asli di baliknya. Meski begitu, Henry masih dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

"Penjahat dapat mencampur mata uang asli dengan uang hitam untuk lebih meyakinkan korban. Uang kertas hitam tersebut palsu," jelas lembaga Bea Cukai AS tersebut.

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.