JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret mayoritas pelaku judi online (judol) menggunakan mayoritas penghasilannya untuk deposit. PPATK juga memotret rata-rata pelaku judol melakukan transaksi dengan nominal yang kecil.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang beberapa yang dia pakai itu hampir 70% penghasilan legal dia digunakan untuk judi online," kata Ivan.





Dari data yang dihimpun PPATK sejak 2017-2023, masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta per bulan mengalihkan 69,95% untuk judol. Sementara masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta-Rp2 juta mengalihkan 41,35% untuk judol.

Adapun masyarakat yang berpenghasilan Rp10 juta-Rp20 juta mengalihkan pendapatannya sebesar 34,68% untuk judol. Sementara yang berpenghasilan Rp2 juta-Rp5 juta mengalihkan 33,06% untuk judol.

"Kalau dulu orang terima satu juta hanya akan menggunakan Rp100 ribu - Rp200 ribu untuk judi online, sekarang sudah sampai Rp900-nya dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict-nya masyarakat untuk melakukan judi online," terang Ivan.

"Nah jumlah yang terbesar para pelaku judi online kita itu masyarakat yang berpenghasilan deposit yang kecil yang bawah jadi depositnya cenderung Rp100.000 sampai Rp1 juta," papar Ivan.

JAKARTA, investor.id– Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali terperosok sebesar 25,75 poin (0,34%) ke level 7.479,5 pada penutupan perdagangan Senin (4/11/2024). Saat IHSG hari ini rontok lagi, ada barisan saham rugi besar, MPPA terparah.

Barisan saham tersebut masuk daftar top losers. Sebab, anjlok hingga 25%.

Barisan saham tersebut adalah PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) anjlok 25,5% menjadi Rp 79, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) terjungkal 25% menjadi Rp 3, dan PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) jatuh 19,6% menjadi Rp 438.

Ada pula saham PT Multipolar Tbk (MLPL) turun 18,9% menjadi Rp 150 dan PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) melemah 16,7% menjadi Rp 5.

Sementara itu, saat IHSG hari ini ambles lagi, indeks saham Asia justru menguat. Shanghai (China) melonjak 1,1%, Straits Times (Singapura) meningkat 0,6%, dan Hang Seng (Hong Kong) naik 0,3%. Sedangkan Nikkei (Jepang) libur.

Saham ARA

Saat IHSG hari ini ditutup kembali loyo, tujuh saham terbang berjemaah hingga menembus batas Auto Rejection Atas (ARA) dan teratas dalam daftar top gainers. Sebab, melonjak hingga 34%.

Ketujuh saham ARA tersebut adalah PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) melonjak 34,9% menjadi Rp 228, PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) melejit 34,7% menjadi Rp 163, dan PT Golden Flower Tbk (POLU) meningkat 24,8% menjadi Rp 1.230.

Selanjutnya saham PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) menguat 24,8% menjadi Rp 980 dan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) naik 24,7% menjadi Rp 1.690

Ditambah lagi, saham PT NFC Indonesia Tbk (NCFX) menguat 24,7% menjadi Rp 1.465, dan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) 24,5% menjadi Rp 406.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.

"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.

Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR mencecarKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait dengan implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, pada Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mencecar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan terkait dengan UU KIA yang tidak masuk dalam 16 program prioritas Kemen PPPA .

“Bu Menteri, kami sudah mendengarkan tadi, kami tidak ada mendengar tertulis ataupun mendengarkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk ke lampiran,” kata Marwan di dalam ruang rapat.

Marwan turut menyebutkan bahwa UU itu baru saja disahkan di Komisi VIII DPR, tetapi disayangkan implementasi UU tersebut tidak disebutkan oleh pihak Kemen PPPA.

Saat ditemui seusai rapat, Arifatul mengatakan bahwa sebenarnya UU KIA sudah masuk dalam program prioritasnya, tetapi saat rapat tadi belum sempat tersampaikan.

“Di lampiran itu sudah kita jelaskan secara lengkap, tapi memang tadi tidak sempat tersampaikan. Sebetulnya ada [tentang UU KIA],” pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 4 Juni 2024 lalu.

Salah satu aturan yang ada dalam UU tersebut adalah ibu bekerja bisa cuti melahirkan hingga 6 bulan.

Berikut 16 fokus Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2025:

1. Penguatan regulasi dan peraturan teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
3. Penguatan norma positif dan perubahan pelaku dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku salah pada anak;
4. Penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan den anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan meningkatkan response role oleh petugas;
5. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO serta layanan perlindungan sementara;
6. Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PRA)sebagai instrumen manajemen penanganan kasus dan menghasilkan satu data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional;
7. Penguatan tata kelola layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
8. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, daerah, dan desa);
9. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan termasuk perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas kekerasan dan bencana;
10. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota;
11. Optimalisasi pengasuhan berbasis anak dan penguatan kapasitas perlindungan anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
12. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak termasuk anak dalam kondisi khusus seperti anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, situasi darurat, anak pekerja migran serta anak-anak di wilayah 3T;
13. Peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan;
14. Penciptaan lingkungan yang ramah anak antara lain melalui pembinaan dan evaluasi kabupaten dan kota layak anak;
15. Peningkatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan peduli anak (DRPPA) secara mandiri;
16. Pengawasan pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak di K/L dan daerah.

Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 66 perusahaan baru tercatat menjadi perusahaan publik lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2025. BEI juga menargetkan penambahan 2 juta investor baru pada tahun depan.

"Target efek baru kita adalah 407 dengan 66 pencatatan saham dan terkait investor saham meningkat 2 juta di 2025," kata Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Sampai 18 Oktober 2024, BEI telah mencatatkan 36 perusahaan tercatat saham baru. Dengan data tersebut, total perusahaan yang tercatat di pasar modal mencapai 938 perusahaan.

Sampai 18 Oktober 2024, total jumlah investor di pasar modal mencapai 14,2 juta. Jumlah itu mengalami peningkatan lebih dari 2 juta investor baru atau naik 16% dari tahun 2023 dengan partisipasi investor ritel yang masih terjaga.

"Hal tersebut mencerminkan keyakinan investasi di pasar saham yang masih terjaga," ucapnya.

Dalam RUPSLB BEI salah satu agendanya adalah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. Penetapan sejumlah asumsi berdasarkan kondisi makro ekonomi yaitu tren penurunan inflasi dan suku bunga global, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal.

Jumlah pencatatan efek pada 2025 ditetapkan menjadi 407 efek yang terdiri atas pencatatan efek saham, emisi obligasi, dan pencatatan efek lainnya meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Efek Beragun Aset (EBA), serta emisi Waran Terstruktur.

"Secara umum, RKAT 2025 berfokus pada pendalaman pasar melalui produk dan layanan baru, serta perluasan pasar pada derivatif keuangan. BEI akan berfokus untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, hingga penyempurnaan teknologi yang digunakan oleh BEI," tutur Iman.

Berdasarkan catatan BEI, perdagangan produk obligasi melalui SPPA rata-rata transaksi hariannya mencapai Rp 993 miliar atau tumbuh 44,7% dibandingkan posisi akhir 2023 dengan rata-rata transaksi hariannya sebesar Rp 686 miliar.

Sementara itu, aktivitas perdagangan produk Non-Saham (Right, Warrant, Structured Warrant, KIK, dan Derivatif) sampai 18 Oktober 2024 total nilai transaksinya mencapai Rp 3,75 triliun dibandingkan posisi nilai transaksi pada akhir 2023 sebesar Rp 8,90 triliun. Untuk kelas aset yang baru yaitu Unit Karbon, terdapat Rp 6,15 miliar total transaksi.

Simak Video: Senangnya Jokowi, Pasar Modal RI Dikuasai Investor Muda

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang telah diberi amanat sebagai Menteri Agama (Menag) dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (PPPA) RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

JPPRA juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segenap dukungan, regulasi, dan kebijakan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga selama menjabat di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengatakan, salah satu isu penting yang ditangani secara serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian PPPA selama ini adalah pencegahan dan penindakan kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
"Keberanian Menag Gus Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan anak di pesantren ini patut diapresiasi dan harus menjadi acuan utama oleh pejabat selanjutnya agar cita-cita dari inisiatif tersebut bisa tercapai, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan anak," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Ustaz Agung, selama ini baik Kemenag maupun Kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan dalam menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Namun, lanjutnya, tantangan di lapangan masih cukup besar.

"Upaya pencegahan, penindakan, dan pendampingan harus terus diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak dan perluasan cakupan implementasi kebijakan yang lebih efektif, sehingga lingkungan pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak," kata Ustaz Agung.

Ustaz Agung mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus disikapi tak kalah serius oleh Menag Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri terkait hal tersebut. Di antaranya adalah masih banyaknya lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang memiliki kesadaran cukup rendah tentang kekerasan terhadap anak, terutama yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal dan psikologis.

"Sosialisasi yang merata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil," katanya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa pesantren masih mengadopsi budaya ketaatan hierarkis yang sangat kuat sehingga kasus kekerasan atau pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap 'wajar' atau ditutupi atas dasar menjaga citra pesantren.

"Tak kalah penting, masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana pendukung memadai untuk menerapkan kebijakan anti-kekerasan, seperti fasilitas konseling atau pendampingan psikologis untuk santri yang mengalami kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera dilakukan secara lebih fokus, masif, dan serius.

"Kemenag dan Kementerian PPPA harus melanjutkan sosialisasi terkait hak-hak anak dan pencegahan kekerasan melalui pelatihan dan kampanye, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini meliputi pelibatan para kiai, ustaz, dan pengurus pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sadar dan peka terhadap hak anak," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula integrasi kurikulum yang mencakup pendidikan terkait pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak sehingga santri dan pengurus pesantren memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku yang dapat membahayakan anak.

"Tantangannya juga masih ada. Misalnya, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan di pesantren sering kali lambat dan tidak tuntas, terutama karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ini juga dipersulit oleh minimnya akses korban terhadap lembaga hukum dan dukungan sosial," kata Kiai Yoyon.

Belum lagi, banyaknya pesantren yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan yang spesifik membuat penindakan terhadap kasus kekerasan kerap tidak berjalan sesuai dengan standar nasional.

"Pembuatan SOP perlindungan anak di seluruh pesantren ini menjadi penting. Dan ini yang sedang didorong dan dilakukan JPPRA, minimal dimulai dari 50 pondok pesantren yang tergabung dalam jaringan ini," pungkasnya.

Saat ini, dengan dukungan Kemenag dan Kementerian PPPA, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak di pesantren. Jaringan yang dideklarasikan sejak 2023 itu kerap melakukan sosialisasi, riset, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan korban, serta kampanye pencegahan kekerasan anak di pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Agama (Menag) KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga). Selama menjabat, keduanya dinilai sebagai sosok yang getol dalam melakukan ikhtiar atau upaya-upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengungkapkan, kepemimpinan Menag Yaqut telah membawa perubahan nyata dalam upaya perlindungan anak di pesantren. Sejak awal menjabat, Gus Yaqut langsung giat dan aktif dalam mendorong terwujudnya regulasi yang memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang belajar di pesantren.

"Gus Yaqut juga mendorong pembentukan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak di lembaga pendidikan agama," kata Ustaz Agung, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu dari regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag).

"Peraturan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menghadapi kekerasan di lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini menetapkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan, dengan tujuan melindungi anak-anak dan santri dari kekerasan, terutama pelecehan seksual," katanya.

Selain melalui regulasi, Menag Yaqut, menurut Ustaz Agung, telah melakukan tiga langkah utama dan strategis dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Pertama, investigasi lembaga pendidikan. Menag Yaqut memerintahkan investigasi terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kasus yang terungkap di pesantren dan sekolah berasrama.

"Kedua, kerja sama dengan pihak eksternal. Kemenag juga tak sungkan atau pun ragu menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan. Termasuk, dengan JPPRA," ungkap Ustaz Agung.

"Bahkan, JPPRA sendiri dideklarasikan dengan menyerap arahan dan saran dari Gus Menag dan dikawal langsung oleh pejabat Kemenag terkait pada 2023 lalu," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ustaz Agung, Menag Yaqut berani melakukan pengetatan prosedur izin operasional lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kemenag menerapkan verifikasi dan validasi yang ketat sebelum memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan agama.

"Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lembaga yang mengajukan izin demi memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk jaminan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, terobosan yang tidak kalah penting dilakukan Menag Yaqut adalah mengimbau masyarakat, termasuk santri untuk berani melaporkan jika mereka mengalami kekerasan.

"Sudah barang tentu, langkah cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Sebab, sebelumnya, hal ini berhadapan dengan isu-isu ketabuan, berpotensi mengalami tekanan, juga tantangan stigma sosial," katanya.

Menurut Kiai Yoyon, peran serupa juga telah dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sejumlah kebijakan dan regulasi turut dikeluarkan Kementerian PPPA demi mencegah kekerasan terhadap anak di pesantren

"Bersama dengan Kemenag, Kementerian PPPA telah menyusun pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, mencakup SOP Perlindungan Anak di Pesantren yang memuat langkah-langkah preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan implementasi perlindungan anak," katanya.

Kementerian PPPA di bawah komando Bintang Puspayoga, menurut Kiai Yoyon, secara rutin mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pesantren dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Salah satu inisiatif besar Kementerian PPPA di bawah Bintang Puspayoga adalah kampanye nasional untuk melawan kekerasan terhadap anak. Dalam kampanye ini, pesantren ikut terlibat sebagai mitra dalam penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Salah satunya dengan mendukung penuh program dan kegiatan-kegiatan JPPRA," katanya.

Kiai Yoyon berharap, legasi positif dan berharga yang telah ditancapkan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga ini diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri pengganti di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Tentu, instruksi yang berakar dari Presiden Joko Widodo yang telah dilaksanakan dengan baik itu kami harap bisa diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri baru pilihan Presiden Prabowo yang juga memiliki niat, gagasan, dan harapan serupa tentang prospek perlindungan anak di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Di antara nama tersebut terdapat Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar sebagai Menag, dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri PPPA RI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," jelasnya.

Budi Arie mengungkapkan sejak 2017 hingga 14 Oktober 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya penanganan judi online. Pertama, pemutusan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online.

"(Kedua) Penanganan sekitar 72 ribu konten judi online yang disisipkan pada situs dan lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan," terangnya.

Ketiga, Kominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Bahkan, Budi Arie menyebut penggunaan e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,"pungkasnya.

Simak Video 'Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sudah merilis jadwal resmi tes eleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024

Bersumber dari situs KemenPPPA, tes SKD CPNS untuk KemenPPPA berlangsung selama dua hari yakni hari Rabu 16 Oktober 2024 dan Kamis 17 Oktober 2024.

Berikut ini daftar titik lokasi atau tilok tes SKD CPNS KemenPPPA tahun 2024.

Daftar lokasi tilok tes SKD CPNS KemenPPPA 2024

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Jl. Magelang No.Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY 55285

2. Kantor Regional II BKN Surabaya, Jl. Letjend. S. Parman No.6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

3. Kantor Regional III BKN Bandung, Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122

4. Kantor Regional IX BKN Jayapura, Jl Baru No 100B Kotara Abepura Jayapura

5. Kantor Regional VI BKN Medan: Jl. Tahi Bonar Simatupang No.124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, 20127

6. Kantor Regional VII BKN Palembang: Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 30267

7. Kantor Regional XI BKN Manado: Jl. A.A. Maramis No.Km. 8, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, 95256

8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru: Jl. Hangtuah Ujung No.148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, 28131

9. Kantor Regional XIII BKN Aceh: Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Gani, Ingin Jaya, Gani, Aceh, Kabupaten Aceh Besar, 24411

10. Kantor Regional XIV BKN Manokwari: Jl. Manokwari - Maruni, Anday, Manokwari Sel., Kabupaten Manokwari, Papua Barat, 98315

11. UPT BKN Ambon: Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku

12. UPT BKN Balikpapan: Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40, Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

13. UPT BKN Batam: Gedung Bersama Pemko Batam Lt. 5 Jl. Raja Isa no. 17 Kec. Batam Kota Kota Batam Prov. Kepulauan Riau

14. UPT BKN Gorontalo: Jl. H.D.I. Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181

15. UPT BKN Jambi: Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Propinsi Jambi, Kodepos 36124

16. UPT BKN Kupang: Jl. Frans Seda, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang NTT

17. UPT BKN Lampung: Jl. Nusa Indah I No.02A, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214

18. UPT BKN Mataram: Jln. Sandat No.4, Kec.Selaparang Kota Mataram NTB

19. UPT BKN Padang: Jl. Adinegoro km 7, Batang Kabung Ganting Kec. Koto Tangah, Kota Padang

20. UPT BKN Palangkaraya: Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

21. UPT BKN Palu: Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

22. UPT BKN Pangkal Pinang: Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33172

23. UPT BKN Pontianak: Jl. Achmaad Sood No. 25, Pontianak, Kalimantan Barat, (Bekas Gedung Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat)

24. UPT BKN Semarang: Gedung Utara Samsat Bergas, Jln. Sukarno-Hatta Km. 29 Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang. Kode Pos 50552

25. UPT BKN Serang: Jl. Kh. Sokhari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

26. UPT BKN Sorong: Jl. Klamono KM. 24 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sorong, Aimas, Papua Barat Daya 98445

27. UPT BKN Tarakan: Komplek Perkantoran Dinas Kesehatan, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

28. UPT BKN Ternate: Jalan Jati Metro, No. 475, Jati, Ternate Selatan, Kota Ternate

29. Konsulat RI Songkhla: 19 Sadao Road, Muang District, Songkhla 90000, Thailand (tilok luar negeri)

30. Konsulat RI Tawau: TB 690-693 (LOT 5-8) Lorong Megah Jaya 10, Jalan Tiku KM 8, 91000 Tawau, Sabah Malaysia (tilok luar negeri)

Pembagian sesi SKD CPNS

Selain hari Jumat

1. Sesi 1
Persiapan waktu: 06.30 - 08.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 08.00 – 09.40 WIB
• Durasi: 100 menit

2. Sesi 2
Persiapan waktu: 09.00 – 10.30 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 10.30 – 12.10 WIB
• Durasi: 100 menit

3. Sesi 3
Persiapan waktu: 11.30 – 13.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 13.00 – 14.40 WIB
• Durasi: 100 menit

4. Sesi 4
Persiapan waktu: 14.00 – 15.30 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 15.30 – 17.10 WIB
• Durasi: 100 menit

Pada hari Jumat

1. Sesi 1
Persiapan waktu: 06.30 - 08.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 08.00 – 09.40 WIB
• Durasi: 100 menit

2. Sesi 2
Persiapan waktu: 13.30 – 15.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 15.00 – 16.40 WIB
• Durasi: 100 menit

Jakarta -

PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), Holding Rumah Sakit (RS) BUMN, kembali berinovasi mendukung kesejahteraan pekerja PT Pertamina (Persero). Dalam rangkaian Employee Well-being Week & Health Expo pada 7-11 Oktober 2024, Pertamina melakukan re-launching fasilitas Day Care di Kantor Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

Pertamina mempercayakan pengelolaan Day Care ini kepada Klinik Pertamina IHC, salah satu unit usaha IHC. Klinik Pertamina IHC mengelola fasilitas tersebut dengan menerapkan sistem yang terstruktur serta melibatkan tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman.

Day Care ini terbagi menjadi dua unit terpisah, satu untuk bayi usia 3 hingga 11 bulan dan satu lagi untuk toddler usia 1 hingga 5 tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan fokus dan kualitas pengasuhan yang optimal.

Mengusung metode pendidikan Montessori, Day Care ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka dengan menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dan perkembangan kognitif anak. Day Care ini diasuh langsung di bawah pengawasan dan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu untuk mengelola Day Care ini. Mereka terdiri dari bidan berpengalaman, perawat ahli, dan tenaga dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Seluruh tenaga ini telah tersertifikasi dan dilatih sesuai dengan standar Kementerian PPPA.

Day Care ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium yang mendukung kenyamanan anak-anak, seperti mainan edukatif, tempat tidur, ruang belajar, lingkungan bermain yang terpisah, serta sistem pengawasan melalui CCTV yang memberikan rasa aman bagi orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka di sini.

Ke depannya Klinik Pertamina IHC berencana mengembangkan layanan ini dengan menghadirkan dokter spesialis anak yang akan secara rutin mengunjungi Day Care untuk memantau tumbuh kembang anak-anak.

Plt. Direktur Utama IHC, dr. Lia Gardenia Partakusuma berharap agar Day Care ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak pekerja Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya di seluruh Indonesia.

"IHC sebagai anak perusahaan Pertamina sangat bangga dapat mendukung kesejahteraan keluarga pekerja Pertamina melalui fasilitas Day Care ini. Ini bukan hanya sekadar tempat pengasuhan, tetapi juga pusat pendidikan dan tumbuh kembang yang dapat merangsang kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial mereka sejak dini," ujar dr. Lia dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).
Senada dengan dr. Lia, Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan kecerdasan emosional para tenaga pengasuh dalam hal pengelolaan SDM.

"Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan tim pengasuh Bidan, tenaga perawat profesional untuk pengasuh bayi, dan lulusan PGTK untuk mengasuh Toddler. Mereka tersertifikasi ramah dan memahami hak anak dari Kementerian PPPA. Kami berupaya menciptakan lingkungan Day Care yang aman, hangat, dan sehat untuk pertumbuhan psikologis anak," jelas Devi.

"Fasilitas Day Care menjadi bagian penting dalam mewujudkan well-being di lingkungan kerja PT Pertamina (Persero) dan kami berharap dapat melayani kebutuhan Day Care BUMN lain, agar para pekerja dapat lebih optimal berkontribusi kepada perusahaan dan negeri kita tercinta. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi penerus yang sehat," tambahnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja agar dapat bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik.

"Dengan adanya berbagai fasilitas pendukung untuk pekerja, termasuk Day Care, Pertamina berharap para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus, sehingga pekerja memiliki mental yang sehat dan produktivitas pekerja bisa optimal," jelas Fadjar.

Sebagai informasi, acara peresmian Day Care ini dihadiri sejumlah manajemen dari PT Pertamina (Persero) dan IHC, termasuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) Edy Karyanto, Plt. Direktur Utama IHC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Direktur Keuangan IHC Alvin Christian, Direktur Komersial IHC dr. Harmeni Wijaya, serta Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari.

(ega/ega)

KOMPAS.com -- PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), Holding Rumah Sakit (RS) BUMN, kembali berinovasi dalam mendukung kesejahteraan pekerja PT Pertamina (Persero).

Dalam rangkaian Employee Well-being Week and Health Expo yang berlangsung Senin (7/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024), Pertamina melakukan re-launching fasilitas day care di Kantor Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

Pertamina mempercayakan pengelolaan day care ini kepada Klinik Pertamina IHC, salah satu unit usaha IHC. Klinik Pertamina IHC mengelola fasilitas tersebut dengan menerapkan sistem yang terstruktur serta melibatkan tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman.

Day care ini terbagi menjadi dua unit terpisah, satu untuk bayi usia 3 hingga 11 bulan, dan satu lagi untuk anak usia 1 hingga 5 tahun, untuk memastikan fokus serta kualitas pengasuhan yang optimal.

Mengusung metode pendidikan Montessori, day care ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dan perkembangan kognitif anak.

Day care ini diasuh langsung di bawah pengawasan dan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bermutu untuk mengelola Day Care ini. Terdiri dari bidan berpengalaman, perawat ahli, dan tenaga dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Seluruh tenaga ini telah tersertifikasi dan dilatih sesuai dengan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Day care ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium yang mendukung kenyamanan anak-anak, seperti mainan edukatif, tempat tidur, ruang belajar, lingkungan bermain yang terpisah, serta sistem pengawasan melalui CCTV yang memberikan rasa aman bagi orangtua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk diasuh di day care tersebut.

Ke depan, Klinik Pertamina IHC juga berencana untuk mengembangkan layanan day care dengan menghadirkan dokter spesialis anak yang akan secara rutin berkunjung untuk memantau tumbuh kembang anak-anak.

Pelaksan Tugas (Plt) Direktur Utama IHC, dr Lia Gardenia Partakusuma, menyampaikan harapannya agar day care ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak pekerja Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya di seluruh Indonesia.

"IHC sebagai anak perusahaan Pertamina sangat bangga dapat mendukung kesejahteraan keluarga pekerja Pertamina melalui fasilitas day care ini. Ini bukan hanya sekadar tempat pengasuhan, tetapi juga pusat pendidikan dan tumbuh kembang yang dapat merangsang kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial mereka sejak dini," ujar dr Lia.

Senada dengan dr Lia, dalam hal pengelolaan SDM, Devi D Pritasari selaku Direktur Klinik Pertamina IHC juga menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan kecerdasan emosional para tenaga pengasuh.

"Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan tim pengasuh bidan, tenaga perawat profesional untuk pengasuh bayi, dan lulusan PGTK untuk mengasuh toddler. Mereka tersertifikasi ramah dan memahami hak anak dari Kementerian PPPA. Kami berupaya menciptakan lingkungan day care yang aman, hangat, dan sehat untuk pertumbuhan psikologis anak," jelasnya.

Lebih lanjut Devi mengatakan, fasilitas day care menjadi bagian penting dalam mewujudkan well-being di lingkungan kerja PT Pertamina (Persero) dan kami berharap dapat melayani kebutuhan day care di BUMN lain.

“Tujuannya, agar para pekerja dapat lebih optimal berkontribusi kepada perusahaan dan negeri kita tercinta. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi penerus yang sehat," ujar Devi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja, agar dapat bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik.

"Dengan adanya berbagai fasilitas pendukung untuk pekerja, termasuk daycare, Pertamina berharap para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus, sehingga pekerja memiliki mental yang sehat dan produktivitas pekerja bisa optimal," jelas Fadjar.

Acara peresmian day care dihadiri sejumlah manajemen dari PT Pertamina (Persero) dan IHC, termasuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) Edy Karyanto, Plt. Direktur Utama IHC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Direktur Keuangan IHC Alvin Christian, Direktur Komersial IHC dr. Harmeni Wijaya, serta Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari.

Jakarta -

Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa.

Rata-rata usia pemain judi online umumnya di kisaran 30-50 tahun. Meskipun ada juga kategori anak-anak berusia 11-19 tahun yang sudah mendepositkan hingga Rp 293 miliar.

"Data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun. Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didorong besi oleh kelompok usia 30-50 tahun," katanya dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Budi Arie mengingatkan judi online dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, contohnya perceraian hingga menggerus potensi ekonomi formal. Ia juga menegaskan tidak ada potensi menang dalam judi online.

Pasalnya judi online sudah diatur oleh algoritma tertentu untuk membuat pemainnya kalah. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan dalam memberantas judi online, salah satunya bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

"Tapi saya pikir-pikir bener juga, kalau offline, manual, ngocok kartu itu random, nggak mungkin diatur. Tapi kalau pakai mesin pasti diatur algoritmanya. Tapi saya bukan penganjur judi offline ya," tegasnya.

Pada kesempatan itu Budi Arie menyebut judi online juga menjadi perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto. Empat hal yang disoroti Prabowo antara lain judi online, narkoba, penambangan ilegal dan ICOR.

"Pak Prabowo dalam sidang Kabinet Paripura terakhir di IKN menyampaikan, ini tantangan Indonesia ada 4. Satu narkoba, dua judi online, tiga illegal mining, dan keempat ICOR," tutupnya.

(ily/rrd)