Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

"Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua," sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

"Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN," ungkap Nusron.

Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana," ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 41,9 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini total realisasinya sebesar 57,8% atau sekitar Rp 24,22 triliun.

Hal ini dilaporkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI. Dody mengatakan, data tersebut merupakan realisasi per 25 Oktober 2024.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara (Nusantara) 2024 sebesar Rp 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8%," kata Dody, di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody pun merincikan alokasi dari anggaran tersebut. Untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp 1,45 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir i Sungai Sepaku, hingga pembangunan embung KIPP.

Selanjutnya di bidang Bina Marga, total alokasinya mencapai Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur. Kemudian Jalan Tol Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-1, 6A, 6B, dan 6C-1. Kemudian duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

"Infrastruktur permukiman (Cipta Karya) Rp 12,93 triliun antara lain Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), jaringan perpipaan," ujarnya.

Berikutnya yang terakhir, ada alokasi untuk perumahan sebesar Rp 8,37 triliun. Dody menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, serta Paspampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, serta dukungan Dormitory PSSI.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan akan mulai menempati hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Januari 2025 mendatang. Nantinya, para pegawai ini masih harus membayar biaya layanan seperti air hingga listrik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, belum ada pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut. Namun ia menyebut, nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dalam podcast yang diunggah pada Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Hal tersebut juga berlaku di rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Atas kondisi ini, menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau pembebasan biaya dengan alokasi pembiayaan dari negara.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa kelola," ujar Iwan.

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya akan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Juga menyangkut keamanannya, akan ada penggunaan face recognition hingga smart door lock.

Di samping itu, Iwan mengatakan, pemerintah juga belum mengatur secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

Menurutnya, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Iwan menilai, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu," ujarnya.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata Iwan.

Simak Video: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat 1 Unit Apartemen

[Gambas:Video 20detik]

Bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gedung kantor presiden ini merupakan ikon di IKN dengan desain berbentuk burung garuda raksasa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, dalam 100 hari pertama masa jabatannya akan diresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya ialah Istana Garuda ini.

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," kata Diana, ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Selain Istana Garuda, Diana menambahkan, juga akan ada peresmian waduk, pasar, hingga stadion. Infrastruktur-infrastruktur tersebut saat ini telah rampung dan siap diresmikan.

"Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait waktu peresmiannya, Diana belum dapat menjawab. Meski begitu, ia memastikan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

"(Diresmikan oleh) Presiden (Prabowo) insyaallah. Ya nunggu, jangan nanya sama saya (waktunya), nanyanya sama presiden," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, di IKN, total ada dua bangunan istana, antara lain Istana Negara dan Istana Garuda. Adapun bangunan Istana Negara baru diresmikan oleh Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Meski belum diresmikan secara seremonial, pada 12 Agustus lalu kedua bangunan ini telah rampung dan dipergunakan dalam mendukung Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN.

Istana Garuda berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden itu pun menjadi kulit luar bangunan gedung sehingga menambahkan kesan megah.

Berdasarkan catatan detikcom, Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

Saksikan Live DetikPagi:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru per September 2024 senilai Rp 15,5 triliun. Di antara jumlah tersebut, terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun proyek baru yang akan dibangun di IKN ialah peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dengan porsi WIKA senilai Rp 945 miliar.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen WIKA untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN)," kata Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi kepercayaan kepada KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Prima Maju Jaya (WIKA-PMJ KSO). Pengerjaan proyek ini dimulai pada Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.

WIKA ditugaskan mengerjakan pekerjaan utama, yang terdiri dari pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 6,89 km. Jalan ini nantinya akan menghubungkan jalan nasional di Kawasan Lingkar Sepaku ke Kawasan Hankam.

Dalam pengerjaannya, WIKA menggunakan teknologi digital Building Information Modeling (BIM) Level 5D yang dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam tahap perencanaan, mengefisiensikan biaya, serta memastikan estimasi dan kebutuhan material.

Selain itu, WIKA juga membangun Multi-Utility Tunnel (MUT) yakni terowongan yang berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

"Melalui proyek ini, WIKA berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus mendorong konektivitas di Ibu Kota Nusantara," ujar Agung.

Secara keseluruhan, kontribusi terbesar pada kontrak baru yang diperoleh WIKA senilai Rp 15,5 triliun berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung, diikuti oleh segmen Industri, Properti dan EPCC. Selain IKN, ada beberapa proyek lainnya yang masuk ke dalam kontrak baru itu.

Proyek tersebut antara lain Pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Proyek Penanganan Banjir di Kota Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun Anak Perusahaan.

BALIKPAPAN,investor.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggandeng sejumlah pelaku UMKM untuk turut serta mempersiapkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan diselenggarakan di IKN.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim menyampaikan, peran UMKM akan mengisi area komersil di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, seperti Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertahanan Keamanan (Hankam) yang rencananya mulai beroperasi September 2024.

Pelaku UMKM diseleksi melalui kegiatan market gathering yang digelar di Platinum Hotel, Balikpapan pada Selasa (16/7/2024) lalu. Proses seleksi ini sekaligus memperkenalkan peluang berusaha di IKN. Otorita IKN ingin mengajak keterlibatan pelaku usaha potensial dengan kualitas dan standar layanan sesuai visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

"Ini merupakan tahapan awal dari proses penyeleksian pelaku usaha. Tahapan selanjutnya dari kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha terpilih, sehingga UMKM yang ada dapat berkembang dan bertumbuh bersama IKN," tuturnya, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana menambahkan, perkembangan IKN saat ini telah memasuki tahap pengisian terhadap infrastruktur yang sudah terbangun.

“Kita harus menghidupkan ekosistemnya, bagaimana menyediakan klinik, food and beverages (makanan dan minuman), dan yang lainnya. Krena itu tugas Otorita IKN adalah membantu pemerintah di dalam menciptakan ekosistem hunian sehingga pada akhirnya IKN menjadi The World Class City for All dengan mengedepankan konsep-konsep smart, green, and sustainability,” ujar Desiderius.

Dia menjelaskan, proses penyeleksian akan melalui enam tahapan dan berdasarkan tiga aspek yaitu aspek teknis yang meliputi regulasi Otorita IKN, regulasi gedung, dan regulasi sistem. Kemudian aspek legal yang meliputi izin usaha, undang-undang, dan izin Otorita IKN, serta aspek jenis yang meliputi bidang usaha makanan, bidang usaha jasa, dan bidang usaha minimarket.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui lima tahapan. Ini dimulai sejak 2022 hingga 2045.

Semuanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN. Berikut penjabarannya, dimulai dari tahap satu.

Tema besarnya pemindahan tahap awal. Tepatnya pada 2022-2024. Jadi sekarang sedang berada di fase tersebut.

Instruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi untuk penduduk pionir. Itu antara lain infrastruktur penyedian air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan persampahan, dan air limbah.

Kemudian membangun sarana utama misalnya Istana Kepresidenana, perkantoran, perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Lalu pemindahan ASN Tahap awal, termasuk TNI-Polri. Berlanjut ke inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.

"Artinya sampai dengan akhir 2024. Nanti akan ada tahap-tahap berikutnya yang tentu akan banyak peran dari semua pelaku pembangunan di sana, tidak hanya di tahap satu," kata Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam S Ernawi, kepada awak media, Kamis (11/7/2024).

Berlanjut ke tahap kedua. Tepatnya dari 2025-2029. Temanya membangun IKN sebagai area inti yang tangguh.

Targetnya, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder sudah dapat digunakan. Kemudian perluasan kawasan pemukiman ASN dan TNI/Polri dan Perkantoran Pemerintahan Pusat. Lalu proses pemindahan ASN diperkirakan dapat diselesaikan.

Berlanjut ke pengembangan riset dan talenta serta Universitaas Unggulan. Lalu pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

"Pemindahan ASN, mulainya tahap awal di bulan September (2024) setelah 17-an (Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republika Indonesia pada 17 Agustus tahun ini)," ujar Imam.

Beralih ke tahap ketiga. Temanya melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Ini berlangsung dari 2030-2024.

Pada fase tersebut ada pengembangan utilitas terintegrasi serta KA akses bandara Balikpapan-KIPP. Pemindahan lanjutan personel TNI/Polri. Pengembangan kawasan Industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub. Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad ke-21. Peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi.

Menuju ke tahap keempat. Temanya membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Ini berlangsung dari 2035-2039.

Targetnya ada perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi. Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi. Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra.

Tema besarnya....

Selanjutnya menuju ke tahap kelima. Tema besarnya mengokohkan reputasi IKN sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'. Ini ditargetkan sudah terlihat di 2040-2045.

Ada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA IKN dan daerah mitra sekitarnya. Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi. Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN. Mencapai net zero carbon emission dan 100 persen energi terbarukan. Pengembangan industri berkelanjutan. Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.

"Ketika kita mengatakan IKN seakan-akan hanya KIPP. Ini yang sebetulnya perlu disosialisasikan. IKN itu 250 ribuan sekian hektar. Kita sedang membangun IKN, bukan membangun di IKN," ujar Imam.

Presiden Joko Widodo berencana memimpin upacara Bendera pada acara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP, Septriana Tangkary menegaskan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN salah satu transisi awal perpindahan ibu kota negara. Sehingga harus terus diberikan update pemberitaannya secara obyektif.

"Kami berharap dapat membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, untuk memberikan informasi yang cepat, akuran, obyektif, kepada seluruh masyarakat, serta kepada rekan media sekalian sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah terkait pembangunan IKN ini," ujar Septriana.

Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Penahanan pembangunan IKN didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni, juga kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan.