REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan, yang merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam PKPU terbaru, KPU telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bersikap untuk menjalankan dua putusan itu sejak dibacakan oleh MK pada Selasa (20/8/2024). Bahkan, pada Selasa malam, KPU telah bersikap untuk menaati dua putusan tersebut.

"Meskipun dinamika luar biasa, tapi itulah konsistensi kita dari awal putusan MK dibacakan, sampai hari ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu semua, kemudian draf PKPU sengaja dicocorkan sebelum RDP, diterima 100 persen, sehingga tidak kemudian menjadi permasalahan," kata dia saat memberikan sambutan dalam peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meski dua putusan itu telah dituangkan dalam PKPU, Afifuddin menilai, dampak dari berubahnya aturan itu masih akan terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin berubahnya aturan itu memunculkan kerawanan baru.

"Dampak dari situasi ini bisa ada lagi persoalan kehangatan di pencalonan kepala daerah. Ini harus segera kita antisipasi," ujar dia.

Ia menilai, adanya putusan peradilan terkait pemilu ketika tahapan sedang berjalan memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan. Karena itu, KPU bersikap untuk mencegah kerawanan yang terjadi itu makin meluas.

Diketahui, usai dua putusan itu dibacakan oleh MK, DPR langsung melakukan pembahasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pilkada, yang isinya dinilai tak sejalan dengan putusan MK.

Alhasil, terjadi aksi massa berskala besar yang menolak DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada. Akhirnya, DPR batal melakukan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Setelah itu, KPU melakukan revisi PKPU yang mengadopsi dua putusan MK tersebut. Rancangan PKPU itu pun disetujui Komisi II DPR setelah dikonsultasikan oleh KPU pada Ahad (25/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024. Namun, proses revisi PKPU itu sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu sudah berulang kali mengingatkan agar lembaga peradilan tak lagi mengeluarkan putusan terkait pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan. Pasalnya, dampak dari putusan itu dapat menimbulkan kerawanan.

"Kami sudah berkali-kali mengingatkan ini, ke depan tidak boleh ada putusan-putusan pengadilan yang diputuskan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, apalagi terutama dengan syarat," kata dia dalam kegiatan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Menurut dia, pihaknya memiliki pengalaman ketika MK mengeluarkan putusan terkait perubahan syarat bagi calon anggota DPD pada 2018. Ia menilai, adanya putusan itu membuat adanya perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu.

Alih-alih belajar dari pengalaman, MK justru mengulangi hal serupa, yaitu Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 saat tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Apalagi, khusus Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK dinilai melebihi kewenangannya sebagai lembaga peradilan.

Menurut Bagja, akibat putusan itu, KPU menjadi kesulitan untuk mengambil sikap. Apalagi, dalam putusan itu MK membuat tafsir baru atas undang-undang (UU).

"MK membuat bukan hanya tafsiran baru, bahkan membuat aturan baru, sehingga kemudian banyak teman-teman akademisi mengatakan, kita harus objektif, akademisi mengatakan bahwa MK sudah berubah menjadi positivism judicial," kata Bagja

Ia menilai, lembaga peradilan sebenarnya hanya boleh memutus untuk menerima atau menolak. Dalam hal ini, MK dinilai sudah membuat aturan terkait ambang batas pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai di Pilkada 2024.

"Jadi sebenarnya tidak boleh aktif judicial. Judicial itu tidak boleh aktif, harus pasif. Yang tidak boleh adalah menolak perkara, bukan membuat aturan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkaran SUrvei Indonesia (LSI) Denny JA, mengatakan aksi protes mahasiswa, LSM, guru besar, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), batalnya RUU Pilkada, berujung pada tiga berkah sekaligus.

“Karena terjadi di bulan Agustus, sebut saja ini berkah proklamasi. Ia disebut berkah karena ujung dari dinamika politik ini justru lebih baik bagi penguatan demokrasi Indonesia,” kata Denny dalam siaran pers, Ahad (25/8/2024).

Dijelaskan Denny JA, berkah pertama adalah kompetisi politik, yang merupakan fondasi demokrasi, kini lebih terbuka. Tak ada demokrasi tanpa kompetisi politik.

Sebelum dinamika politik, kata dia, pada Juli 2024, partai atau koalisi partai yang bisa mencalonkan kepala daerah hanya pemilik kursi DPR minimal 20%, atau pemilik suara 25%. “Kini di bulan Agustus, berkat putusan MK, aksi protes mahasiswa, dan civil society, KPU dan DPR bersepakat menjalankan syarat yang lebih rendah. Untuk boleh mencalonkan, partai atau koalisi partai cukup dengan persentase 10% - 6,5%, sesuai dengan jumlah populasi penduduk,” paparnya.

Semakin rendah persentase persyaratan, menurut Denny JA, semakin terbuka pula kompetisi politik. Ini menghindari tragedi dan komedi demokrasi: terjadinya pilkada seorang calon hanya melawan kotak kosong.

“Kini politik Indonesia lebih kompetitif. Semakin banyak partai yang bisa mencalonkan. Mahar politik untuk memperoleh dukungan partai bisa ditekan. Bahkan partai politik yang tak dapat kursi di legislatif potensial bisa ikut mencalonkan kepala daerah,” ungkap Denny JA.

Berkah politik kedua, menurut Denny JA, dinamika politik ini memberikan memori kolektif jangka panjang. Bahwa negara ini tak hanya berisi partai politik. Kata Denny JA, politik terlalu penting jika hanya diatur oleh partai politik.

“Di dalam negara, juga ada civil society aktivis, intelektual, penulis, para guru besar, LSM. Mereka juga berhak menentukan bulat lonjong negeri ini,” paparnya.

Dijelaskan Denny JA, dalam sejarah Indonesia, civil society beberapa kali memainkan peran signifikan, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, tumbangnya Orde Lama 1966, dan tumbangnya Orde Baru 1998.

“Dinamika ini menyadarkan kita bahwa negara Indonesia ternyata memiliki batas ambang toleransi. Jika ambang batas itu terlewati, tanpa dikomando, civil society bergerak,” kata dia.

Adapun berkah politik ketiga, menurut Denny, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan civil society menuju harmoni yang baru, senada, satu kata, satu sikap.

Sebelumnya, kata Denny JA, DPR dan pemerintah diberitakan akan melakukan RUU Pilkada, yang mengembalikan apa yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu syarat mencalonkan kepala daerah sebesar 20% kursi DPR dan 25% suara.

Jika RUU Pilkada itu jadi disahkan, akan lahir preseden ganjil dalam proses demokrasi. Yakni norma baru yang diciptakan Mahkamah Konstitusi, hasil dari judicial activism-nya, yang dalam kasus ini mengatur syarat persentase baru calon sah Pilkada 6,5% - 10%, bisa dibatalkan oleh UU baru DPR dan Pemerintah.

“Akan muncul kesan tafsir konstitusi dari MK dikalahkan oleh DPR dan pemerintah. Niscaya ini akan menjadi benih krisis kelembagaan dan distrust jangka panjang kepada lembaga negara,” ungkap Denny JA.

Tapi kini, lanjut Denny JA,partai politik, DPR, lembaga presiden, membatalkan RUU Pilkada itu. Merekaberselancar dengan civil society, menghormati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tiga berkah proklamasi ini justru menjadi penutup yang baik dari pemerintahan Jokowi. Dan juga awal yang baik dari pemerintahan Prabowo.

“Dinamika politik bulan Agustus ini meninggalkan berkah, pesan yang mendalam. Ternyata hadir kesadaran kolektif, invisible hand, tangan yang tak terlihat, yang menjaga ambang batas demokrasi,” papar Denny JA. Ini sekaligus juga menjadi pegangan bagi semua kita, untuk tidak melampaui batas, dan untuk berani menjaga semangat reformasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI akan menggelar rapat terkait pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024. Rapat ini dipercepat menjadi Ahad (25/8/2024) pagi pukul 10.00 WIB.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat konsinyering menyiapkan PKPU di Jakarta pada Sabtu (24/8/2024) malam. Awalnya, rapat pengesahan PKPU di DPR direncanakan dilakukan pada Senin (26/8/2024).

Dia menilai percepatan rapat dilakukan agar semua pihak bisa lega dan tak ada prasangka. "Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasi ke pimpinan DPR dan pemerintah, rapat hari Senin kami majukan besok (Ahad) pukul 10.00," kata dia.

Ia memastikan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU turut hadir.

"Saya sudah minta izin pimpinan DPR, proses suratnya sudah berjalan, Mendagri Mensesneg, agar kita semua punya kepastian, tidak ada lagi salah sangka, tidak negatif thinking. Jadi, Insya Allah besok (hari ini) pukul 10 pagi di DPR RI ruang rapat komisi II, kita akan putuskan bahwa revisi PKPU Nomor 8, bulat-bulat isinya mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70," ujarnya.

Doli optimistis rapat tidak akan berlangsung lama. Sebab, semua pihak telah sepakat PKPU akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Tidak lamalah kalau untuk urusan kayak begini. Setengah jam juga selesai. Mudah-mudahan karena tinggal ketok saja. Betul-betul valid, betul-betul up to date, dan bisa menjadi pegangan bagi kita semua," kata Doli.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI akan membahas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu pagi. Dia mengirimkan bukti undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang akan dilakukan pada Senin.

Dalam undangan tersebut ada enam agenda yang akan dibahas. Pertama, pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada.

Kedua, pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Walikota terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024;

Ketiga, pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keempat, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada.

Kelima, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Keenam, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketujuh hal-hal lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya mendukung suara mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurut dia, seluruh partai di parlemen juga menyerap aspirasi itu, sehingga tak jadi mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

Ia mengakui, masih ada kekurangan dari DPR yang melakukan pembahasan RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, pembahasan itu relatif dilakukan dengan sangat cepat.

"Terlepas dari kekurangan DPR yang mendapatkan kritikan dari sana-sini, tapi kalau sudah mahasiswa bicara biasanya itu partai-partai, teman-teman, pasti mendengar dan memperhatikan, dan itu lah hasilnya," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Ia menyatakan, sesuai pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengesahan RUU Pilkada tidak dapat dilaksanakan lantaran peserta rapat paripurna yang hadir tak mencapai kuorum. Karena itu, aturan di Pilkada Serentak 2024 akan tetap mengikuti putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Jadi saya melihat dari DPR menyampaikan, Pak Dasco, bahwa revisi tidak jadi karena tidak kuorum dan tidak tahu kapan akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, yang berlaku adalah putusan MK," ujar Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, DPR berencana mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU setelah adanya putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Namun, RUU Pilkada dinilai mengingkari putusan MK.

Diketahui, ambang batas pencalonan dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berlaku untuk semua partai politik. Sementara dalam RUU Pilkada, ambang batas yang disesuaikan dengan jumlah DPT setara syarat dukungan pasangan calon perseorangan di putusan MK hanya berlaku untuk partai politik nonparlemen. Partai politik atau gabungan partai yang punya kursi di DPRD tetap mengacu aturan lama, yaitu 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Sementara terkait putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, terkait syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara RUU Pilkada justru mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA), yang menghitung syarat usia minimal sejak pelantikan kepala daerah terpilih.

Alhasil, berbagai elemen masyarakat melakukan aksi besar-besaran untuk menolak RUU Pilkada disahkan. Di sisi lain, pengesahan RUU Pilkada tak dapat dilakukan karena peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

Karena tak banyak waktu tersisa jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU, DPR memutuskan untuk tak mengesahkan RUU Pilkada untuk Pilkada Serentak 2024. Namun, DPR tetap akan melakukan revisi terhadap UU Pilkada untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Beredar kabar salah satu mahasiswa peserta aksi unjukrasa tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8/2024), meninggal dunia. Andi Andriana, mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba), sempat diisukan tewas saat mengikuti demonstrasi.

Presiden Mahasiswa Unibba Fauzi Septian membantah rekannya meninggal dunia. Ia mengatakan korban masih hidup akan tetapi mengalami luka di bagian mata kiri akibat lemparan batu dan terancam mengalami kebutaan.

"Harus ditekankan korban tidak meninggal, banyak berita yang bertebaran kalau korban itu anak Unisba dan meninggal, informasi salah. Itu anak Unibba nama Andi dan tidak meninggal tapi sedang dirawat di RS Cicendo untuk perawatan," ucap dia, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan korban bersama sejumlah mahasiswa Unibba yang tergabung di aliansi mengikuti aksi demonstrasi tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jabar. Mereka melakukan aksi sejak pukul 15.00 WIB hingga akhirnya kericuhan terjadi pada sore menjelang malam.

Ia mengatakan korban dan sejumlah mahasiswa Unibba lainnya dievakuasi ke kantor Gedung Sate Jabar. Namun, korban dan satu orang mahasiswa Unibba lainnya masih bertahan di lokasi aksi karena ingin membantu mahasiswa yang menjadi korban dan ditangkap polisi.

Fauzi mengatakan korban dan temannya terpisah saat berusaha membantu mahasiswa lain yang menjadi korban. Salah satu teman korban menghilang dan diketahui ditarik oleh massa untuk menjadi border.

"Ketika yang satu menghilang itu ternyata ditarik sama aksi massa untuk jadi border. Ketika jadi border ada yang melemparkan sesuatu entah batu atau botol dari belakang ke arah polisi, dan dari arah polisi melemparkan sesuatu itu batu kena Andi," ucap dia.

Fauzi mengatakan posisi Andi tengah membetulkan tali sepatu dan saat hendak berdiri terkena lemparan batu di bagian mata kiri. Setelah kejadian itu, Andi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami pendarahan.

"Dievakuasi oleh tim medis ke RSHS jam setengah tujuh malam. Dari situ dapat perawatan secara intensif dan harus dirujuk ke RS Cicendo untuk dioperasi," kata dia.

Hasil CT Scan dan Rontgen Andi sendiri, ia mengatakan dalam keadaan baik. Namun, korban terancam kehilangan mata kiri akibat terkena lemparan batu."Hasil operasi, mau dijahit atau diangkat bola matanya Andi kehilangan indera penglihatannya atau buta permanen," kata Fauzi.

Ia pun membantah kabar hoaks bahwa Andi meninggal dunia. Pihaknya bersama kampus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam demo tersebut.

Terpisah Kepala Humas Unisba Firmansyah memastikan bahwa tidak terdapat mahasiswa Unisba yang meninggal dunia saat mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Barat. "Hoaks," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelajar STM membawa bendera Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ikut berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Pelajar yang sebagian besar mengenakan seragam sekolah ini mengambil bendera-bendera partai yang semula terpasang di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto arah Sudirman.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para pelajar tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 17.10 WIB dan langsung bergabung dengan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak laen kau sekeluarga,” senandung massa HMI menyambut pelajar STM di depan Kantor KPU RI.

Namun, tak sampai lima menit para pelajar tiba di lokasi aksi, polisi yang berjaga langsung mengambil bendera-bendera partai yang dibawa massa.

Polisi seketika merobek bendera tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan bambu yang semula digunakan untuk memasang bendera.

Hendak melawan, para pelajar sempat melempar botol plastik ke arah polisi. Namun, massa dari HMI segera menenangkan para pelajar dan meminta mereka mundur dari dinding beton pembatas.

Adapun aksi yang digelar di depan kantor KPU ini merupakan unjuk rasa lanjutan mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi Undang-undang Pilkada yang digelar di DPR RI dan sejumlah titik lainnya pada Kamis (23/8/2024).

Sebelum UU Pilkada direvisi, MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelajar STM membawa bendera Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ikut berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Pelajar yang sebagian besar mengenakan seragam sekolah ini mengambil bendera-bendera partai yang semula terpasang di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto arah Sudirman.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para pelajar tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 17.10 WIB dan langsung bergabung dengan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak laen kau sekeluarga,” senandung massa HMI menyambut pelajar STM di depan Kantor KPU RI.

Namun, tak sampai lima menit para pelajar tiba di lokasi aksi, polisi yang berjaga langsung mengambil bendera-bendera partai yang dibawa massa.

Polisi seketika merobek bendera tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan bambu yang semula digunakan untuk memasang bendera.

Hendak melawan, para pelajar sempat melempar botol plastik ke arah polisi. Namun, massa dari HMI segera menenangkan para pelajar dan meminta mereka mundur dari dinding beton pembatas.

Adapun aksi yang digelar di depan kantor KPU ini merupakan unjuk rasa lanjutan mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi Undang-undang Pilkada yang digelar di DPR RI dan sejumlah titik lainnya pada Kamis (23/8/2024).

Sebelum UU Pilkada direvisi, MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerindra mengaku tak ingin menjadi ‘tukang’ sandera hak dan kepentingan partai lainnya di Pilkada 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra resmi mengusung Taj Yasin Maimoen menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Ahmad Luthfi dalam pertarungan Pilkada 2024. Ini sekaligus menjawab spekulasi sebelumnya bahwa Luthfi akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep.

Dilansir kantor berita Antara, di lokasi kantor DPP Gerindra, terlihat Ahmad Luthfi menerima surat rekomendasi yang dimasukkan di dalam map bergambar logo partai Gerindra.

Pembawa acara pun mengumumkan bahwa Ahmad Luthfi akan dipasangkan dengan Taj Yasin Maimoen. Namun demikian, Taj Yasi Maimoen yang juga anggota DPD terpilih di Jawa Tengah itu terpantau tidak hadir dalam acara penyerahan surat rekomendasi.

Tidak hanya itu, Gerindra juga mengumumkan beberapa nama calon kepala daerah yang akan bertarung di kota-kota besar. Beberapa diantaranya yakni Ridwan Kamil dan Suswono yang akan bertarung dalam pilkada Jakarta.

Selain itu ada Khofifah Indar Parawansa juga akan dipasangkan dengan Emil Dardak untuk bertarung di Pilkada Jawa Timur.

Hingga saat ini, acara pemberian surat rekomendasi terhadap beberapa calon kepala daerah yang diusung Gerindra masih berlangsung di kantor DPP.

Sebelumnya, Ahmad Luthfi juga diusung oleh partai Golkar menjadi Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah. Seakan tidak mau ketinggalan, PSI juga ikut mengusung Ahmad Luthfi untuk maju menjadi calon orang nomor satu di Jawa Tengah.

Namun ketika ditanya siapa bakal calon wakil yang akan diusung untuk mendampingi Ahmad Luthfi, baik pihak PSI dan Golkar pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

Kaesang Pangarep

Putra Presiden Joko Widodo sempat santer akan mendampingi Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah. Sejumlah partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti Nasdem sudah mengusulkan nama tersebut.

Nama Kaesang menguat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan umur di Pilkada. Namun setelah putusan MK muncul kegamangan, karena Kaesang belum cukup umur karena belum mencapai batas usia 30 tahun saat penetapan calon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dua putusan MK itu akan disesuaikan di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan yang akan direvisi.

Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, KPU telah melakukan langkah untuk menindaklanjuti dua putusan MK itu dengan akan melakukan revisi PKPU tentang pencalonan. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar perubahan PKPU tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Terhadap perubahan PKPU Nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," kata dia saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jumat (23/8/2024) siang.

Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan Pasal 11 dan pasal-pasal terkait di PKPU tentang pencalonan. Perubahan pasal-pasal terkait pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik akan disesuaikan berdasarkan ambang batas perolehan suara sah sesuai putusan MK.

Artinya, ambang batas pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam DPT pada Pemilu 2024. Dengan aturan itu, PDIP tetap bisa mencalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Sementara itu, terkait terkait perubahan PKPU nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan dalam Pasal 15 beserta formulir pernyataan calon,yang termuat dalam lampiran 8. "Yang pada pokoknya, pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar dia.

Dengan aturan itu, dipastikan Kaesang Pangarep tak bisa mencalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Pasalnya, usia Kaesang belum memenuhi syarat apabila pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon.

"Lebih detail lebih teknis yang nanti insyaallah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan dengan teman-teman di DPR Komisi II, beserta pembahasan bebrrapa PKPU yang lain," kata Afifudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Risiko bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika tak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 dan 70/2024 sebagai pedoman dalam pendaftaran calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2024 dinilai cukup besar.

Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Yance Arizona mengatakan, penyelenggara pemilu itu bakal kerepotan menjadi objek sengketa kepemiluan oleh banyak pihak jika mengabaikan putusan hakim konstitusi tentang ambang batas baru dan syarat usia cakada saat pencalonan.

Bahkan, kata Yance, keengganan KPU dalam mengadopsi putusan MK di dalam PKPU-nya, bisa menggagalkan pilkada itu sendiri. “Kalau KPU tidak melakukan perubahan PKPU (8/2024), dan misalkan nanti minggu depan sudah mulai pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, yang diusung oleh partai politik, atau gabungan partai politik mengacu pada putusan MK 60 itu, lalu ditolak oleh KPU. Dan ada calon kepala daerah yang mendaftar tetapi tidak sesuai dengan putusan MK 70 itu, lalu diterima oleh KPU, maka itu akan merepotkan sendiri bagi KPU. Itu potensial bisa menjadikan KPU sebagai objek sengekata lagi di MK” begitu kata Yance saat dihubungi, dari Jakarta, Jumat (23/8/2024).

“Bahkan pilkadanya bisa diulang,” kata Yance.

Sebab itu, kata Yance, terlalu berisiko bagi KPU sebaga penyelenggara pemilu, untuk memilih jalan lain, yaitu diluar putusan MK 60/2024, dan 70/2024. Karena dikatakan Yance, putusan MK, sudah berlaku sejak dibacakan oleh hakim, pada Selasa (20/8/2024).

Putusan tersebut semestinya bahkan sudah dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan pengubahan UU Pilkada 2016 terkait dengan Pasal 40 dan Pasal 7 sesuai dengan bunyi putusan MK 60 dan 70.

Akan tetapi, DPR tak melakukan perevisian, dan menerima putusan MK tersebut menjadi acuan, dan dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Karena itu, seelanjutnya KPU memang seharusnya merespons penerimaan DPR itu, dengan mengubah PKPU 8/2024 yang mengatur teknis administratif persyaratan para cakada yang masih belum mengadopsi putusan MK.

Akan tetapi, tanpa PKPU, pun kata Yance, sebetulnya tak masalah. Karena kata Yance, putusan MK yang setara dengan undang-undang tersebut, punya hirarki hukum yang lebih tinggi ketimbang PKPU. “Putusan MK bisa dilaksanakan tanpa PKPU. Karena PKPU itu, hanya sarana administratif untuk memudahkan pekerjaan KPU,” kata Yance.

Mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (20/8/2024) lalu, pun mengatakan yang sama. Menurut Mahfud, putusan MK merupakan negative legislatur yang ketika dibacakan oleh hakim konstitusi akan setara dengan undang-undang.

Kedudukan putusan MK yang setara dengan UU, membuatnya berada di atas PKPU. “Putusan MK 60, dan putusan MK 70 tentang syarat usia itu, tentu saja berlaku sejak diucapkan dan diputuskan MK yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU (PKPU). (Putusan MK) lebih tinggi sekalipun dari Peraturan Pemerintah (PP). Karena putusan MK setara undang-undang, negative legislature. Kalau ada peraturan di bawahnya, maka putusan MK yang berlaku,” begitu kata Mahfud, Selasa (20/8/2024).

Patuhi putusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dua putusan MK itu akan disesuaikan di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan yang akan direvisi.

Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah untuk menindaklanjuti dua putusan MK itu dengan akan melakukan revisi PKPU tentang pencalonan. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar perubahan PKPU tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Terhadap perubahan PKPU Nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," kata dia saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jumat (23/8/2024) siang.

Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan Pasal 11 dan pasal-pasal terkait di PKPU tentang pencalonan. Perubahan pasal-pasal terkait pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik akan disesuaikan berdasarkan ambang batas perolehan suara sah sesuai putusan MK.

Artinya, ambang batas pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam DPT pada Pemilu 2024. Dengan aturan itu, PDIP tetap bisa mencalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Sementara itu, terkait terkait perubahan PKPU nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan dalam Pasal 15 beserta formulir pernyataan calon,yang termuat dalam lampiran 8. "Yang pada pokoknya, pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI menyatakan bakal segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Surat edaran itu sebagai perintah untuk memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, jajaran KPU bakal menggelar tahapan pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024. Dia pun memastikan KPU di daerah-daerah bakal mengumumkan tahapan pendaftaran itu yang bakal memperhatikan substansi putusan MK. "Tahapan kita lakukan ketika mendadak ada putusan yang harus kita tindak lanjuti," kata Afifuddin, di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti dua putusan MK itu untuk dituangkan dalam perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pilkada. Perubahan itu, menurutnya, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

"KPU mengupayakan agar perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon," kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya pun segera melaksanakan rapat bersama Komisi II DPR RI untuk membahas perubahan PKPU tersebut dengan memedomani putusan MK tersebut. "Hari ini juga hampir bersamaan ketua Komisi II DPR RI menyampaikan perkembangan, semuanya selaras dengan apa yang akan dilakukan KPU," kata August.

Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.

Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.