Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut pihaknya bakal menggandeng sekolah swasta dalam membangun pendidikan di Indonesia. Dia menilai sekolah swasta merupakan mitra pembangunan negara.

"Kemitraan negeri dengan swasta ini kami di kementerian membangun paradigma bahwa swasta itu adalah mitra kami," kata Mu'ti saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ia menegaskan sekolah swasta tak boleh dijadikan pesaing dalam membangun pendidikan. Apalagi, sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia merupakan swasta.
"Swasta bukan pesaing bagi kami," tegas dia.

Mu'ti menyebut justru negara akan kesulitan bila tak bermitra dengan sekolah swasta. Sebab, sekolah swasta juga harus turut tumbuh dan berkembang.

"Jadi kalau swasta tidak tumbuh dan berkembang, maka beban negara akan semakin berat," ujar dia.

Namun, Mu'ti belum menjelaskan lebih rinci terkait kemitraan yang dimaksud. Saat ini, pihaknya tengah membuat formula kemitraan tersebut.

"Ini yang coba kita cari formulanya bagaimana negeri dan swasta tumbuh dan berkembang dan sama-sama memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Soroti Sekolah-Sekolah yang Tidak Terurus Dalam Pidatonya, Begini Kata PGRI

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sekolah swasta juga akan menjadi target penerima program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin memandang sumber daya manusia (SDM) secara luas. Karena itu, program makan bergizi gratis tidak ingin membedakan antar sekolah.

"Jadi target kita adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah PAUD sampai SMA termasuk santri, baik itu swasta maupun negeri. Jadi itu total jadi target intervensi kita," kata Dadan dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, Selasa (17/9).

Terkait sekolah swasta khususnya di Jakarta yang siswanya berkecukupan, Dadan mengatakan mereka juga tercatat sebagai sasaran program MBG. Namun, pemerintah mempersilakan jika tidak ingin menerima makan bergizi gratis.

"Kalau tidak ingin menerima ya tidak apa-apa. Tapi kalau mereka juga ingin terlibat tentu kami akan tetap hitung sebagai bagian dari target program ini," katanya.

Untuk pelaksanaan makan bergizi gratis sambung Dadan, akan melibatkan digitalisasi. Salah satunya dengan siswa akan diabsen setiap hari menggunakan sistem scan. Informasi absen kemudian akan diterima oleh unit pelayanan.

"Sehingga unit pelayanan akan tahu sekolah itu hari itu berapa anak yang masuk. Dengan informasi itu, akan dikirim menu ke sekolah tersebut sejumlah yang masuk. Dan ketikan anak ambil (makanan) akan di-scan lagi betul tidak makanan diambil oleh anak tersebut. Ini akan kita koneksikan di seluruh wilayah di Indonesia. Program ini lah yang akan mendorong internet masuk ke desa," imbuhnya.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan menu makanan dalam program makan bergizi gratis bisa dibawa pulang jika tidak sesuai dengan selera peserta didik."Kalau tidak sesuai seleranya gimana dong. Siapa tahu ada orang di rumahnya yang memerlukannya," katanya di Kompleks DPR, Rabu (28/8).

Kendati demikian, ia mengatakan makanan akan diimbau untuk dihabiskan di sekolah.

"Tapi wajibnya (dimakan) di sekolah," katanya.

Jakarta: Koordinator Nasional Ubaid Matraji mengkritisi perbedaan perhitungan kebutuhan sekolah bebas biaya di swasta oleh pemerintah. Ubaid menilai pemerintah ingin lari dari tanggung jawab.

“Perhitungan versi pemerintah yang beda-beda dan memunculkan angka yang ratursan triliun ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin lari dari kewajiban konstitusional dan mendramatisir kebutuhan terlalu besar, seakan-akan tidak mungkin untuk dilakukan,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 2 Agustus 2024.

Hal ini mengemuka dalam sidang lanjutan Nomor 3/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi (MK). JPPI menggugat tafsir sesat sekolah bebas biaya pada Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, dalam keterangannya di sidang menyebut biaya sekolah siswa swasta dapat mencapai belasan kali lipat lebih besar dibandingkan dengan biaya sekolah siswa negeri. Standar pelayanan minimal di sekolah negeri dialokasikan Rp24,9 juta per siswa, sementara itu, di sekolah swasta, biayanya bisa mencapai Rp200 juta per siswa.

Perhitungan ini berbeda dengan versi Kemendikbudristek. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Vivi Andriani dalam paparannya di hadapan majelis hakim mengatakan pemerintah butuh dana tambahan sebesar Rp418 triliun untuk bisa menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta.

“Perbedaan angkanya jauh sekali. Kemendikbudristek bilang Rp418 triliun sudah bisa gratiskan semua, sementara versi Bappenas uang Rp200 juta baru bisa biayai satu anak di sekolah swasta. Bappenas dan Kemendikbudristek terlihat tidak punya standar yang jelas dan panduan yang sama tentang bagaimana cara menghitung biaya pendidikan," tegas Ubaid.

Ubaid mengungkapkan Bappenas tidak memerinci kebutuhan angka Rp200 juta per siswa. Sementara itu, perhitungan Kemendikbudristek dengan kebutuhan dana tambahan Rp418 trilliun berdasarkan sejumlah hal.

Mulai dari biaya sarana dan prasarana, kebutuhan rehabilitasi, peralatan, laboratorium dan perpustakaan, hingga penambahan sekolah dan ruang kelas baru.

“Jika mengikuti perhitungan Kemendikbudristek, maka tambahan dana Rp418 triliun itu akan digunakan untuk menampung semua anak Indonesia di sekolah negeri. Kalau begini, bagaimana nasib sekolah swasta? Pasti banyak yang gulung tikar," kata Ubaid.

Dia menyebut apabila diterapkan, pasti mendapat perlawanan dari sekolah-sekolah swasta. Apalagi keberadaan sekolah swasta sudah lebih dahulu ada ketimbang sekolah negeri.

"Pasti akan lebih rumit dan problematik. Belum lagi soal tambahan dana Rp418 itu diperoleh dari mana? Bangun sekolah negeri baru dan penambahan ruang kelas baru itu butuh berapa tahun lagi untuk bisa menampung semua anak di sekolah negeri? Pasti butuh waktu yang tidak singkat,” ujar dia.

Ubaid mengatakan JPPI mempunyai perhitungan lebih jelas. Dari hasil perhitungan, negara hanya membutuhkan Rp84 triliun untuk menggratiskan anak-anak yang sekolah di swasta dari jenjang SD-SMA.

Basis perhitungannya adalah biaya uang pangkal, SPP, dan kegiatan sekolah. Besaran komponen ini sudah diperhitungkan berdasarkan dua komponen utama dalam pembiayaan sekolah swasta, yakni biaya investasi dan biaya operasional (personalia dan non-personalia).

Dia menyebut agar sekolah bebas biaya bisa terlaksana dan tidak mematikan sekolah swasta, skema yang perlu dilakukan pemerintah adalah pelibatan sekolah swasta dalam skema pembiayaan. Kebijakan pemberian soal dana BOS untuk sekolah swasta harus dilanjutkan.

Sebab, dana BOS hanya bisa menutupi kebutuhan operasional sekolah swasta. Sementara itu, untuk menutupi biaya investasi dan personalia dapat digunakanlah dana tambahan Rp84 triliun.

“Dengan perhitungan seperti ini, anak Indonesia bisa sekolah tanpa dipungut biaya dari SD sampai SMA. Sementara kebutuhan tambahan dana Rp84 triliun itu sangat mungkin dieksekusi dengan melakukan realokasi anggaran 20 persen dari APBN sesuai dengan skala prioritas menunaikan kewajiban konstitusional dalam Pasal 31 UUD 1945,” ujar dia.

Pada persidangan, Amich Alhumami juga memaparkan terkait partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Amich mengatakan ditinjau dari kinerja pembangunan pendidikan, partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sudah mencapai kategori Tuntas Paripurna untuk SD/MI/Sederajat (APK 105,62 persen) dan Tuntas Utama untuk SMP/MTs/Sederajat (APK 92,51 persen).

Ubaid menilai penjelasan itu seakan-akan semua anak sudah sempurna bisa sekolah. Bahkan, angkanya melampaui 100 persen.

Mestinya, kata dia, data disajikan secara fair dan ditampilkan semua. Mulai dari Angka Partisipasi Kasar (APK), APM (Angka Partisipasi Murni), dan juga Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Jika semua data disajikan, maka akan terlihat ternyata masih ada jutaan anak-anak Indonesia yang sekolah saja tidak bisa. Maka, istilah tuntas paripurna dan tuntas utama ini terkesan hanya untuk mengelabui masalah. Padahal, kenyataannya masih belum tuntas dan masih banyak anak tidak bisa sekolah,” tegas Ubaid.

Baca juga: JPPI: Pemerintah Cuma Perlu Rp84 Triliun untuk Wujudkan Sekolah Bebas Biaya di Swasta

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim konstitusi secara khusus meminta masukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) soal konsekuensi yang akan muncul jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait SD-SMP negeri dan swasta gratis.

Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan hakim konstitusi Arsul Sani dalam sidang lanjutan uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Kamis (1/8/2024).

"Apa konsekuensinya kalau ini dikabulkan? Itu yang paling penting. Sebab, kalau nanti itu tidak tegambar dengan baik, kami khawatir Mahkamah akan salah dalam mengambil sikap," kata Saldi kepada perwakilan Bappenas yang dipanggil sidang.

"Supaya ada keseimbangan kami memandang antara yang dimohonkan pemohon dengan desain yang itu dimulai dari Bappenas. Jadi, Bapak bisa menggambarkan, kalau ini dikabulkan, ini akan terganggu, ini terganggu, ini terganggu," ujar dia menambahkan.

Saldi menegaskan, MK membutuhkan gambaran yang komprehensif. MK, misalnya, mengantisipasi bahwa jika gugatan ini dikabulkan, hal tersebut berpotensi membuat pemerintah tak bisa menyediakan biaya untuk pendidikan menengah dan tinggi.

Sebab, menurut dia, pendidikan dasar yang wajib dibiayai oleh pemerintah implementasinya masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Padahal, hal itu merupakan amanat konstitusi.

Lalu, hakim Arsul Sani juga melontarkan pertanyaan sejenis kepada Bappenas.

Secara spesifik, ia ingin tahu pos mana saja yang dapat dikorbankan jika alokasi minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dipusatkan untuk menggratiskan SD dan SMP, tanpa pandang bulu sekolah negeri atau swasta.

"Karena yang ada di hadapan kita, kementerian dan lembaga berlomba-lomba membuat lembaga pendidikan yang levelnya pendidikan tinggi. Itu bukan berarti tidak perlu, tapi secara konstitusi tidak diletakkan sebagai kewajiban utama," kata eks politikus PPP itu.

"Kita tidak usah bicara kementerian A, B. Kita bisa menyaksikan lah kalau dari siaran televisi saja, bagaimana penerimaan, wisudanya, kemewahan gedungnya, itu kan ada. Dari perspektif konstitusi itu bukan 'kewajiban' nomor satu, 'kewajiban' nomor satu adalaj pendidikan dasarnya," ujar dia.

Arsul menegaskan, Bappenas perlu memberi masukan kepada majelis hakim supaya putusan terkait gugatan ini nantinya bukan sekadar cek kosong, semata-mata putusan utopis yang tidak bisa atau sulit dilaksanakan karena keterbatasan.

Ada dampak lain yang perlu diantisipasi juga, misalnya, bakal menjamurnya sekolah swasta apabila MK memutuskan SD-SMP swasta turut dibiayai pemerintah.

"Apa sih sebetulnya yang bisa 'digoyang' dari alokasi APBN yang kurang lebih 20 persen untuk menguatkan pendidikan dasar?" kata Arsul.

Dalam uji materi di MK ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut mereka, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

JPPI berpandangan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Jumlah siswa di sekolah swasta Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalami penurunan pada tahun ajaran baru 2024/2025.

Ketua perkumpulan Kepala Sekolah Swasta se-Kota Tangsel Eko Pranoto menjelaskan, penurunan jumlah siswa tidak hanya dirasakan pada tahun ajaran 2024/2025 saja, tapi selalu terjadi di setiap tahunnya.

"Memang penurunan (siswa) sekolah swasta ini bukan terjadi tahun ini saja. Tahun lalu pun penurunan sangat luar biasa. Bahkan lebih besar mungkin penurunan di tahun lalu," ujar Eko Pranoto saat ditemui Kompas.com di Jalan Komplek BSD Sektor 1,1 Blok B2, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangsel, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan penurunan jumlah siswa di sekolah swasta wilayah Tangsel.

Contohnya, manajemen sekolah yang masih belum rapi hingga kurangnya branding atau sosialisasi dan promosi pihak sekolah.

Namun, menurut Eko terdapat faktor lainnya yang sangat berpengaruh, yaitu adanya "negeri minded".

Dia menilai, negeri minded membuat para orangtua akhirnya berbondong-bondong mendaftar dan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

Sehingga daya tampung siswa per kelasnya melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan dalam Permendikbud Tahun 2021, atau dengan kata lain overload.

Hal itu menjadikan sekolah swasta kekurangan siswa. Padahal, kata Eko, jumlah siswa yang overload itu membuat kualitas belajar menurun.

Namun karena "negeri minded", banyak orangtua yang memaksakan anaknya masuk sekolah negeri.

"Persoalannya kemudian memaksakan diri itulah yang kemudian ya mungkin brandnegeri minded," kata dia.

Faktor lainnya, lanjut Eko, yaitu adanya sistem zonasi.

Menurut dia, sistem tersebut menjadikan sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa lantaran siswa harus bersekolah sesuai dengan zonasi yang ditentukan dalam Permendikbud Tahun 2021.

"Bagi saya perlu ada perubahan, perlu ada kajian yang kemudian bisa mengangkat kembali sekolah swasta," kata dia.

"Jujur, sistem zonasi saat ini, hampir yang terjadi satu sekolah negeri itu diisi hanya orang-orang satu kelurahan," sambungnya.

Sebagai contoh, SMP Falatehan, Serpong. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2000 itu memiliki target market di sekitar Kelurahan Lekong Gudang Timur.

"Kayak sekolah saya ini, punya market wilayah kelurahan sebelah tapi di kelurahan sebelah ada SMP negeri, otomatis ya market saya lari semua ke negeri," jelasnya.

Bahkan faktor zonasi ini memunculkan keinginan masyarakat untuk dibuatkan sekolah negeri di setiap kelurahan.

Bagi Eko, keinginan tersebut tidak realistis karena dapat mematikan sekolah swasta, khususnya di Tangsel.

"Ini menurut saya tidak realistis. Kalau ini terjadi membangun setiap kelurahan satu sekolah negeri, SMP Negeri, tentu selesai nasibnya sekolah-sekolah swasta," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok wacana menggratiskan biaya sekolah di lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta. Kajian itu ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan sekolah swasta gratis itu sangat mungkin untuk diimplementasikan. Namun, pihaknya masih dalam tahap kajian agar kebijakan itu dapat dilakukan secara optimal.

"Kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta. Namun, kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini," kata dia kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).

Menurut dia, kajian untuk menerapkan kebijakan sekolah swasta gratis masih terus dilakukan. Ditargetkan, kajian itu dapat rampung pada akhir 2024.

"Kami usahakan akhir tahun (kajian) selesai. Mudah-mudahan kalau bisa (diimplementasikan pada) 2025, bagus banget," ujar Budi.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta terus berupaya agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Disdik Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan kajian dan perencanaan yang matang terkait program tersebut.

“Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, regulasi itu dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya. Mengingat, saat ini sudah banyak warga yang menitipkan anaknya di warga Jakarta hanya untuk sekolah gratis.

Johnny menambahkan, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Pasalnya, APBD DKI Jakarta saat ini sudah lebih dari Rp 80 triliun atau paling besar di Indonesia.

“Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman,” ujar Jhonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, wacana sekolah swasta gratis bagi anak-anak kurang mampu di Jakarta berpeluang direalisasikan.

Saat ini, kata Budi, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait usulan kebijakan tersebut.

"Kami masih dalam tahapan kajian, kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/7/2024).

Budi menuturkan, perlu pengkajian dan perhitungan matang sebelum merealisasikan wacana sekolah swasta gratis.

Dia berharap, kajian terkait wacana tersebut akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga sekolah swasta gratis di Jakarta bisa mulai diberlakukan pada tahun 2025.

"Kami usahakan akhir tahun selesai (dikaji)," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengaku telah meminta Pemprov DKI mempercepat pemberlakuan kebijakan sekolah swasta gratis.

Kebijakan tersebut diupayakan DPRD karena banyak siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terpaksa masuk sekolah swasta lantaran tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucap Jhonny, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Oleh karena terbentur biaya, banyak siswa yang putus sekolah dan tidak bisa menebus ijazah kelulusan karena adanya tunggakan.

"Fakta di lapangannya, banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," paparnya.

Sebab itu, Jhonny meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merampungkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis.

"Ya 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono berharap, wacana kebijakan sekolah swasta gratis untuk anak-anak di Jakarta bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Jika kebijakan itu direalisasikan, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan KJP di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis bagi anak-anak yang kurang mampu di Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin berharap, wacana tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan.

"Kami masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa (diterapkan) 2025 bagus banget," kata Budi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut bahwa pihaknya telah meminta Pemprov mempercepat kebijakan sekolah swasta gratis.

Kebijakan tersebut dinilai penting menyusul temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terpaksa masuk ke sekolah swasta lantaran tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucap Jhonny, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/7/2024).

Oleh karena terbentur biaya, kata Jhonny, banyak siswa yang putus sekolah dan tidak bisa menebus ijazah kelulusan karena menunggak pembayaran.

"Fakta di lapangannya banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," paparnya.

Sebab itu, Jhonny meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merampungkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis.

"Ya 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap, wacana kebijakan sekolah swasta gratis untuk anak-anak di Jakarta bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Jika kebijakan itu terealisasi, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan KJP di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) di Kota Serang, Provinsi Banten, mencatat, sebanyak delapan SMP swasta setempat tutup. Hal itu disebut sebagai imbas penerapan sistem zonasi penerima peserta didik baru (PPDB).

Pembina FOKKS Kota Serang, Hernida, mengatakan, sejak adanya zonasi PPDB, sekolah-sekolah swasta semakin tidak berdaya. Mereka terpuruk lantaran tidak kunjung memperoleh siswa baru.

"Mulai dari tahun 2019 hingga 2023, sudah ada delapan sekolah yang tutup akibat tidak mendapatkan siswa," kata Hernida kepada kantor berita Antara di Serang, Banten, Sabtu (13/7/2024).

Delapan unit sekolah tersebut adalah SMPIT Sidratul Muntaha, SMP PGRI 2, SMP Rahmateollah, SMP Plus Nurul Ma'arif, SMP Curug, SMP YP 17 1, SMP YP 17 2, dan SMP Yasmu. Menurut Hernida, sejak penerapan sistem zonasi PPDB, setiap tahun ada sekolah swasta yang tutup di Kota Serang.

"Makanya, sekolah-sekolah swasta membuka pendaftaran hingga Agustus. Sebab kalau tidak dapat siswa, bagaimana proses belajar-mengajar akan berjalan?" katanya retoris.

Hernida memandang, sistem zonasi sudah tidak cocok untuk upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, penerapannya justru membuat sekolah-sekolah swasta semakin terpuruk.

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang maupun pemerintah pusat agar dapat mengembalikan sistem PPDB pada sistem nilai (NEM) yang berfokus pada hasil ujian akhir. Dahulu, NEM menjadi acuan utama dalam menentukan kelulusan dan penerimaan siswa di jenjang pendidikan berikutnya.

"Kalau kita maunya, PPDB ini kembali lagi seperti dulu melalui sistem NEM dan tes yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kalau sekolah berbasis Islam, misal, pasti tes mengaji. Jadi jangan ada zonasi. Kita bersaing dengan kualitas," katanya.

Pihaknya juga berharap Pemkot Serang dapat memperhatikan sekolah swasta. Sebab, menurutnya, sekolah swasta juga memiliki potensi yang sama dengan sekolah negeri.

"Untuk sekolah swasta, belum ada signifikan siswa yang mendaftar. Masih sama seperti tahun lalu. Hampir 70 persen sekolah swasta siswanya di bawah 20 orang," katanya.