JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penutupan ratusan ribu situs judi online oleh pihaknya bukanlah sebuah prestasi.

Menurut Meutya, tindakan tersebut merupakan langkah yang sudah seharusnya diambil oleh Kemenkomdigi.

"Kami sampaikan 220 ribu lebih akun (telah ditutup) dalam dua minggu ya, dalam dua setengah minggu. Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu," ujar Meutya di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meutya menambahkan, penutupan situs judionline hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

Meutya menegaskan, pihaknya akan terus mengejar situs-situs judi online lainnya yang belum ditutup.

"Tapi untuk teman-teman pahami juga. Ini mungkin dalam kurun waktu dua setengah minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ini belum cukup, kita akan kejar terus," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap 15 orang tersangka terkait kasus judi online, di mana 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengapresiasi langkah GoPay dalam memerangi judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pemberantasan judol harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“(Upaya) yang dilakukan oleh GoTo, seperti diskusi publik dan penyediaan kanal aduan, adalah contoh kolaborasi yang baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Budi Arie dalam acara diskusi publik bertajuk “Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman” di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Budi Arie juga mengungkapkan dampak negatif judol terhadap masyarakat. Selain kerugian finansial, judol telah memicu masalah psikologis, seperti depresi dan perceraian, serta kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan.

Langkah tegas pemerintah, blokir 47 juta situs judol

Sejak 2017, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 47 juta situs judol. Selain itu, kementerian ini juga menangani lebih dari 72.000 konten judi yang disisipkan di situs-situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Upaya tersebut terus dilakukan dengan patroli 24 jam untuk mendeteksi dan menutup akses situs-situs judi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir menyampaikan, judol kini bertransformasi menjadi game atau investasi palsu yang menyasar pelajar dan anak-anak.

“Kami menemukan bahwa setengah juta pelajar dan mahasiswa terlibat dalam judol, bahkan 47.000 di antaranya anak-anak di bawah 10 tahun,” sebutnya.

Peran GoPay dalam pencegahan judol

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memfasilitasi transaksi judol.

Untuk mendukung pemberantasan judol, GoPay giat melakukan edukasi kepada masyarakat. Perusahaan juga menggunakan teknologi Know Your Customer (KYC), termasuk facial recognition.

Pengaplikasian teknologi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun dan transaksi mencurigakan.

“Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), kami memantau pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tindakan lebih lanjut,” jelas Ade Mulya.

Selain itu, GoPay juga meluncurkan situs judipastirugi.com untuk mengajak masyarakat melaporkan aktivitas yang terkait dengan judol, baik dalam bentuk situs web, konten di media sosial, maupun media lain.

Laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan oleh GoPay ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

Situs judipastirugi.com juga terintegrasi dengan aplikasi GoPay. Dengan demikian, pengguna mudah mengakses tautan tersebut dan berkontribusi langsung dalam upaya pemberantasan judol.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, GoPay juga menggandeng musisi legendaris Rhoma Irama dalam kampanye antijudol.

Penyanyi yang dikenal dengan lagunya tentang bahaya judi itu diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya menjauhi kejahatan tersebut.

Kolaborasi untuk ruang digital yang aman

Budi Arie menekankan bahwa permasalahan judol perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman.

Sebagai contoh, inisiatif dari GoPay. Sebagai penyedia layanan pembayaran karya anak bangsa dapat menerapkan e-KYC sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Ia pun optimistis bahwa upaya yang dilakukan GoTo bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk terus menurunkan dan menghilangkan judol di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi menyoroti fenomena judol yang sering kali terselubung sebagai permainan biasa.

"Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam judol karena sekarang ini sering kali dibungkus dalam bentuk games. Ini muncul lewat media sosial atau platform elektronik dengan visual yang menarik (sehingga) membuat orang penasaran untuk mencoba. Dengan taruhan kecil, hanya Rp 100 atau Rp 200, orang bisa dengan cepat menjadi ketagihan," jelas Prabu.

Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat adalah hal yang krusial dalam menghadapi masalah ini.

Prabu pun mengapresiasi inisiatif GoPay yang menggandeng Rhoma. Sebab, sosok tersebut tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tapi juga pemuka agama.

"Mengingat budaya masyarakat Indonesia, pemberian literasi terhadap bahaya judol lewat pemuka agama juga menjadi perlu," ucap Prabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri sejumlah aset milik Fajri Anugrah (23), pengelola tiga situs judionline (judol).

“Setelah itu tim penyidik akan melakukan penyitaan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan perjudian online,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2024).

Ade mengungkapkan, Fajri sudah beroperasi selama tiga bulan terakhir. Dia dibantu oleh seseorang di Indonesia yang berprofesi sebagai programmer dan komplotannya di Kamboja.

“Dalam kurun waktu tiga bulan, tersangka memiliki omzet sebesar Rp 200 juta - Rp 300 juta per bulan,” ungkap Ade.

Sebelum akhirnya mengelola tiga situs judol, Fajri mengaku merupakan seorang pemain biasa.

‘‘Awalnya adalah pemain judi online, kemudian diajak temannya untuk bekerja pada website perjudian online sebagai penyedia rekening dan marketing,” ujar Ade.

Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap Fajri Anugrah (23) karena mengelola tiga situs judi online (judol) bernama Pandawara126, Asalbet88, dan Targetbet777.

Penangkapan terhadap Fajri berlangsung di kediaman tersangka, Ampalu, Desa Ganting Mudiak Selatan Surantih, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (19/9/2023) pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil gelar perkara, polisi menetapkan Fajri sebagai tersangka dan ditahan pada Jumat (20/9/2024).

Fajri dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 dan/atau Pasal 303 Ayat 1 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa tersangka Fajri Anugrah (23) tidak sendirian dalam mengelola tiga situs judionline (judol).

"Untuk jaringan di Indonesia, pengakuan tersangka ia dibantu satu orang lagi yang berprofesi sebagai programmer website," ujar Ade saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2024).

Saat ini, tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang mendalami informasi untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan orang tersebut.

"Sedangkan, komplotan lainnya berada di luar negeri (Kamboja)," ungkap Ade.

Fajri berperan dalam mengecek laporan harian dan mengirimkan hasilnya ke bosnya yang berada di Kamboja.

Ia menjalankan tugas tersebut dari rumahnya di Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan menggunakan ponsel.

"(Tersangka FA juga) menyediakan rekening penampungan dana deposito dari para *player* dengan menggunakan rekening yang tersangka kuasai," pungkas Ade.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap Fajri Anugrah atas dugaan mengelola sejumlah situs judi online.

Penangkapan berlangsung di Ampalu, Ganting Mudiak Selatan Surantih, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Kamis (19/9/2024) pukul 10.00 WIB.

Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil patroli siber Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan peran Fajri Anugrah (23), yang ditangkap terkait pengelolaan tiga situs judionline.

"FA adalah pemilik dan pengelola situs judi online Pandawaea126, Asalbet88, dan Targetbet777," ujar Ade pada Senin (23/9/2024).

Fajri menjalankan berbagai tugas administratif untuk mengelola situs-situs tersebut, termasuk mengecek laporan harian, penghasilan, serta inventaris dari rumahnya.

Selain itu, Fajri menyediakan rekening penampungan dana deposito dari pemain judi online dengan menggunakan rekening yang ia beli dari temannya.

“Pelaku membelinya (rekening) dari temannya,” ucap Ade.

Setelah gelar perkara, polisi menetapkan Fajri sebagai tersangka pada Jumat (20/9/2024) dan menahannya di Rutan Polda Metro Jaya.

Penangkapan Fajri terjadi di Ampalu, Ganting Mudiak Selatan Surantih, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Kamis (19/9/2024) setelah patroli siber Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan keterlibatannya.

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami mendorong agar pasal TPPU juga diterapkan untuk bandar judi online yang merusak moral masyarakat dan berdampak pada ekonomi negara," kata Gilang melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai judi online menjerumuskan seseorang. Mulai dari kecanduan, hingga berani berutang untuk mencari modal berjudi.

“Karena selain merusak moral, judi online banyak menjerumuskan masyarakat ke perilaku utang hingga membuat penggunanya kecanduan. Tidak sedikit permasalahan sosial timbul akibat judi online,” ujar Gilang.
Menurut dia, bahaya judi online sudah setara dengan narkoba di Indonesia. Karena berdampak bukan hanya untuk penggunanya saja tapi juga turut merugikan orang lain.

Gilang menyebut perlu langkah berani dan tegas dari kepolisian. Sehingga, efek jera terhadap bandar judi online dapat terasa.

"Dengan memiskinkan bandarnya, kita berharap otak-otak pelaku judi online tidak lagi bisa mengulangi kejahatannya karena kehabisan modal. Jadi ini sebagai salah satu langkah membumihanguskan praktik-praktik judi online," ucap Gilang.

(ADN)

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online memburu bandar perjudian online. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) selaku tim penindakan, memburu bandar dengan melacak aset atau tracing asset.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pelacakan aset itu dilakukan berbekal pengungkapan kasus judi online yang telah dirilis sebelumnya. Berdasarkan catatan Medcom.id, Polri sudah menangkap 464 tersangka selama dua bulan dari 23 April-17 Juni 2024. Ratusan tersangka ini diringkus dalam penyidikan 318 kasus.

"Tentunya ini harus dilihat bahwa dari beberapa hasil pengungkapan itu, kita tracing asset dan muaranya dari IP yang ada, itu selalu di luar negeri, servernya di luar negeri," kata Himawan kepada wartawan Rabu, 17 Juli 2024.

Jenderal bintang satu ini mengaku akan bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam upaya menangkap bandar yang ditengarai berada di luar negeri. Kerja sama itu, kata dia, khususnya untuk mencari solusi terbaik dalam penindakan.
"Sehingga, itu nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terlaksana (penangkapan bandar)," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menyusul ramainya kasus judi online. Salah satunya, pembakaran seorang anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW) oleh istrinya Briptu Fadhilatun Nikmah, karena ketahuan uang habis untuk bermain judi online.

Jokowi menerbitkan aturan mengenai Satgas Judi Online ini dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres tersebut ditandatangani kepala negara pada Jumat, 14 Juni 2024.

Adapun Ketua Satgas dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Wakil Ketua Satgas Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pencegahan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

Kemudian, anggota di bidang pencegahan yaitu Irwasum Polri dan Kadiv Propam Polri. Satgas ini bekerja mulai 14 Juni-31 Desember 2024.

(ADN)

Jakarta: Polisi menangkap tujuh orang diduga terlibat praktik judi online di salah satu unit apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Total transaksi dalam tiga bulan terakhir mencapai Rp170 miliar.

"Dalam periode tiga bulan terakhir, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh penyidik, ditemukan beberapa rekening yang berada di negara Kamboja, dengan jumlah perputaran uang sebanyak kurang lebih Rp170 miliar," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Jumat, 12 Juli 2024.

Sebanyak tujuh tersangka melancarkan aksinya meraup uang dengan cara mencari situs milik instansi pemerintah atau lembaga pendidikan dengan sistem keamanannya lemah. Kemudian, sindikat ini menyewakan situs itu ke jaringan judi online Kamboja.
"Ketika itu sudah berhasil dilakukan (peretasan), maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para pemain judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi, tergantung daripada seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi online. Kisarannya antara Rp 3 juta sampai Rp 20 juta per harinya per situs yang disewakan," ujarnya.

Syahduddi mengatakan situs milik instansi pemerintah daerah dan kampus swasta maupun negeri rata-rata memiliki keamanan yang lemah. Setelah situs dibobol, para pelaku kemudian melakukan tindakan menambah atau menggunakan subdomain website atau disebut defacing.

"Dari data yang berhasil dihimpun oleh penyidik, berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing, dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah, dengan url atau uniform resource locator .go.id, dan 355 website dengan url berupa ac.id," jelasnya.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan kualitas situs yang sudah di-defacing, para pelaku melakukan optimasi dengan SEO atau search engine optimization. Ini membuat tampilan website tersebut berpotensi muncul di halaman pertama mesin pencari Google.

"Ketika dia muncul di halaman ataupun di halaman pertama mesin pencari Google tersebut, maka itulah yang paling sering dicari oleh para pemain-pemain judi online," ungkapnya.

Dari pengungkapan kasus tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang bukti bukti, di antaranya ada 6 unit CPU, 6 unit monitor, 7 unit keyboard, 6 buah mouse, 8 unit handphone, dan 1 unit airsoft gun. Aksinya dilakukan sejak Agustus 2023.

"Modus operandi yang dilakukan oleh jaringan pelaku perjudian online di apartemen di kawasan Grogol Petamburan ini adalah mereka menjalankan aksinya sejak Agustus 2023, dengan mencari website milik instansi," tuturnya.

Ketujuh tersangka berinisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21), FAP (19), dan MHP (41).

Para tersangka dijerat Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.

(ADN)