Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan perkembangan pailitnya Sritex kepada komisi IX DPR RI. Menurut Menaker, Sritex diduga pailit karena ada kelalaian dari pihak manajemen.

Sebagai informasi, pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR). Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menaker, apa yang terjadi pada Sritex tidak bisa digeneralisir bahwa semua industri tekstil akan bernasib sama. Adapun pemerintah tengah menyiapkan bantuan untuk penyelamat Sritex.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam salah satu unggahan, tampak Sri Mulyani sedang berpose di depan patung Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Sri Mulyani yang berbaju loreng militer berdiri di sudut patung yang memuat kata-kata Panglima Besar Jenderal Soedirman.

"Kamu bukanlah tentara sewaan tetapi prajurit yang berideologi, sanggup berjuang menempuh maut untuk kelahiran Tanah Airmu," kata Jenderal Soedirman yang lalu dikutip Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (26/10/2024).

"Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun itu," tulisnya lagi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati Foto: Dok. Instagram Menkeu Sri Mulyani Indrawati @smindrawati

Sri Mulyani menilai perkataan tersebut sebagai pesan berharga dan luar biasa. Ia juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian tanpa batas dari para pejuang.

"Sebuah pesan yang mulia dan luar biasa berharga-dedikasi dan pengabdian tanpa batas dari pejuang pendiri bangsa kita," tuturnya.

Dalam unggahan lainnya, Sri Mulyani juga berfoto dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Dalam salah satu foto, ketiganya kompak mengenakan pakaian loreng ala militer sambil menikmati suasana Bukit Tidar, Magelang.

Namun, Wamenkeu Thomas Djiwandono tidak hadir dalam acara di Magelang. Sri Mulyani menjelaskan, pria yang akrab disapa Tommy itu sedang mengikuti rangkaian acara G20 di Washington DC, Amerika Serikat.

Adapun acara di Magelang juga dijadikan kesempatan untuk ketiganya berdiskusi isu prioritas nasional yang menyangkut keuangan negara.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan materi dalam agenda hari kedua retreat di Akademi Militer, Magelang. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

Retreat dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, kepala badan dan utusan khusus Presiden. Dalam sesi tersebut, Erick menyampaikan peran penting BUMN yang memiliki tiga peran utama dalam menjalankan tugas sebagai agen Pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

"BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penyaluran KUR bagi UMKM, program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani," kata Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

BUMN juga berkontribusi atas pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT & kereta cepat Jakarta-Bandung. Serta memberikan kontribusi kepada pendapatan negara berupa dividen, pajak dan PNBP.

Adapun Sri Mulyani membahas tema soal pengelolaan keuangan negara serta strategi fiskal berkelanjutan.

"Sedangkan Menteri Sri Mulyani membahas tema terkait pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan," tutupnya.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan materi dalam agenda hari kedua retret di Akademi Militer, Magelang. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

Retret dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, kepala badan dan utusan khusus Presiden. Dalam sesi tersebut, Erick menyampaikan peran penting BUMN yang memiliki tiga peran utama dalam menjalankan tugas sebagai agen Pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

"BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penyaluran KUR bagi UMKM, program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani," kata Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

BUMN juga berkontribusi atas pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT & kereta cepat Jakarta-Bandung. Serta memberikan kontribusi kepada pendapatan negara berupa dividen, pajak dan PNBP.

Adapun Sri Mulyani membahas tema soal pengelolaan keuangan negara serta strategi fiskal berkelanjutan.

"Sedangkan Menteri Sri Mulyani membahas tema terkait pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan," tutupnya.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen pembekalan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahannya, tampak Sri Mulyani berfoto dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Dalam salah satu foto, ketiganya kompak mengenakan pakaian loreng ala militer.

"Sambil menikmati suasana Bukit Tidar Magelang," tulis Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (26/10/2024).

Namun, Wamenkeu Thomas Djiwandono tidak hadir dalam acara di Magelang. Sri Mulyani menjelaskan, pria yang akrab disapa Tommy itu sedang mengikuti rangkaian acara G20 di Washington DC, Amerika Serikat.

"Wamen Tommy Djiwandono tidak mengikuti retreat karena sedang bertugas menghadiri G20 di Washington DC," jelas Sri Mulyani.

Adapun acara di Magelang juga dijadikan kesempatan untuk ketigany berdiskusi isu prioritas nasional yang menyangkut keuangan negara.

"Kesempatan membahas berbagai issues prioritas nasional yang menyangkut Keuangan Negara bersama Wamenkeu @suahasil dan Wamenkeu @anggitoabimanyuofficial. Hari yang produktif...!" tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut acara pembekalan yang dilakukan Prabowo di Magelang dilakukan untuk menanamkan kekompakan dan kebersamaan antar pimpinan.

"Suasana persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029; untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim," imbuh Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia berpesan khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo minta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo menyebut nama Kabinet Merah Putih adalah simbol persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, hal itu adalah sumber kunci keberhasilan untuk kebangkitan suatu bangsa.

Meski masing-masing memiliki kepentingan politik atau kelompok, Prabowo mau jika bicara bangsa dan negara, semua sepakat menganggapnya sebagai kepentingan nasional yang vital.

"Kuncinya adalah bila elitenya bekerja sama, bersatu. Persatuan ini artinya adalah bisa kita sepakati mana kepentingan nasional yang intim, mana kepentingan yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri-menteri Merapat ke Istana Jelang Sidang Kabinet Perdana':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal penetapan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Airlangga mengatakan tak masalah jika koordinasi dari Kemenkeu langsung kepada Presiden.

"Ya nggak apa-apa. Kalau koordinasi kan biasa, berjalan," kata dia ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Saat ditanya apakah dirinya tidak lagi mengurusi kebijakan fiskal, Airlangga memastikan jika berkaitan dengan fiskal dan perdagangan semua akan berkoordinasi.

"Kalau kebijakan industrial policy, kan pasti ada fiskal dan trade policy, pasti koordinasi," terangnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Bahwa dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/ lembaga," tulis poin a bagian menimbang PP No 139 Tahun 2024, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dengan berlakunya Perpres itu per 21 Oktober 2024, kini Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati langsung berada di bawah koordinasi presiden, sebagaimana kementerian lain seperti Kementerian PAN-RB hingga Kementerian PPN/Bappenas.

"Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

"Bahwa dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/ lembaga," tulis poin a bagian menimbang aturan tersebut, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dengan berlakunya Perpres itu per 21 Oktober 2024, kini Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati langsung berada di bawah koordinasi presiden, sebagaimana kementerian lain seperti Kementerian PAN-RB hingga Kementerian PPN/Bappenas.

"Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro.

Terkait aturan-aturan yang selama ini berlaku dan ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masih menunggu ketetapan Perpresnya.

"Kan itu sedang digodok Perpresnya, jadi kita tunggu itu dulu ya," ucap Deni.

Khusus untuk struktur koordinasi di bawah Menteri koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto, ditetapkan dalam Pasal 26 Perpres 139/2024. Kemenko Perekonomian kini mengkoordinir 8 kementerian yaitu:

a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. instansi lain yang dianggap perlu.

"Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian," tulis Pasal 26 ayat 2 Perpres itu.

Dengan begitu, Kementerian Keuangan tak lagi di bawah koordinasi dari Kemenko Perekonomian, demikian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, serta Kementerian ATR/BPN.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin kemarin. Di bidang ekonomi, sebagian besar menteri sudah menjabat sejak pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Mulai dari Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Menteri Perindustrian dan lain sebagainya.

Berkat itu harta kekayaan para menteri ini sudah tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Dari laporan itu, terlihat ada sejumlah menteri yang memiliki harta sangat berlimpah bahkan hingga triliunan rupiah.

1. Sakit Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi pertama sebagai menteri kabinet Merah Putih paling tahir dengan kekayaan senilai Rp 2,6 triliun. Jumlah kekayaannya ini ia laporkan pada 26 Maret 2024 lalu untuk periodik 2023.

Sakti melaporkan kepemilikan 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman dengan total nilai Rp 91 miliar.

Kemudian dirinya juga melaporkan kepemilikan tiga alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp 22,9 miliar, surat berharga Rp 2,2 triliun kas dan setara kas Rp 156,1 miliar dan harta lainnya Rp 166,9 miliar. Di luar itu dirinya tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

2. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempunyai harta kekayaan senilai Rp 2,3 triliun, menjadikannya menteri bidang ekonomi terkaya kedua di RI. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Erick tercatat mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai Rp 419,6 miliar. Kemudian ada juga empat unit alat transportasi dan mesin senilai Rp 4,96 miliar.

Erick turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya Rp 28,5 miliar; surat berharga Rp 1,7 miliar; kas dan setara kas Rp 192,3 miliar. Meski begitu dirinya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 203 miliar.

3. Rosan Roeslani

Rosan Perkasa Roeslani mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 860,7 miliar. Hal ini terungkap dalam LHKPN pada 10 Juni 2024 lalu untuk periodik akhir menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pria yang kini menduduki posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal mempunyai 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara senilai Rp 511 miliar.

Kemudian dirinya juga memiliki empay alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,1 miliar. Lalu Rosan juga mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah Rp 18,1 miliar; surat berharga Rp 17,8 miliar; kas dan setara kas Rp 61,6 miliar; serta harta lainnya sejumlah Rp 248,8 miliar; dan tidak memiliki utang.

4. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kekayaan senilai Rp 411,6 miliar ke KPK pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Ia tercatat mempunyai tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado senilai Rp107,8 miliar. Kemudian dirinya juga mempunyai lima unit alat transportasi dan mesin dengan harga keseluruhan Rp 2,8 miliar.

Airlangga juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp873.500.000; surat berharga Rp56,4 miliar; kas dan setara kas Rp305,8 miliar; harta lainnya Rp 16,6 miliar. Namun dirinya tercatat memiliki utang senilai Rp 78,9 miliar.

5. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan harta kekayaan senilai Rp 310,4 miliar ke KPK pada 1 April 2024 untuk periodik 2023 saat dirinya masih memimpin di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil mengaku mempunyai 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen senilai Rp 291,6 miliar. Lalu untuk alat transportasi dan mesin dirinya hanya memiliki dua unit mobil dengan total nilai Rp 98.400.000.

Bahlil turut melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp 1,6 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp 17 miliar. Di luar itu dirinya mengaku tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]