Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

(rrd/rir)

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan Kementrian Pertanian ingin mengambil alih tata kelola pupuk yang saat ini masih diatur oleh berbagai lembaga kementerian. Alasannya, banyaknya keluhan tentang distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran.

"Ketua kelasnya adalah Kementerian Pertanian. Tata kelola pendistrubusian pupuk. Sekarang misalnya tahun ini, kuota pupuknya cukup, tapi distribusinya itu banyak keluhan," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Dia mengatakan, saat ini bahan baku pupuk masih diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sementara itu, lanjut Sudaryono, produksi pupuk berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Gini, jadi ketua kelasnya, Menteri Pertanian, saya kasih tahu aja. Urusan pupuk, sebetulnya kan begini, pupuk itu bahan bakunya sama-sama gas yang atur itu Menteri ESDM. Produksi pupuk Indonesia itu Menteri BUMN," tutur dia.

Berikutnya, soal distribusi pupuk dari pabrik hingga pengecer berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Setelah itu, Kementan hanya mendapatkan bagian untuk para petani. "Distribusinya, dari pabrik sampai ke pengecer itu yang ngatur Menteri Perdagangan. Baru petaninya itu, domainnya Menteri Pertanian," ucap Sudaryono.

Menurut dia, selama ini berbagai lembaga kementerian yang mengatur tentang pupuk telah bekerja dengan baik. Namun, kata Sudaryono, tata kelola pupuk saat ini masih menjadi permasalahan.

"Jadi, saya kira, ini maksudnya mungkin baik, tapi kita ingin bagaimana tata kelola pupuk ini, sebetulnya bukan di bawah siapa atau di bawah siapa, tapi tata kelola pupuknya," ujar Sudaryono.

Menurutnya, selama ini, pupuk produk berasal dari perusahaan. Sehingga memang wajar kalau industri harus mendapatkan keuntungan. Namun, kata dia, menciptakan produk harus selaras dengan tujuan bernegara yakni, menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sudaryono menegaskan, kesejahteraan para petani juga harus jadi perhatian. "Bernegara ini tujuannya, bagaimana petaninya itu cukup, mendapatkan pupuk tepat waktu. Karena tujuan bernegara ini dalam hal urusan pertanian ini, produktivitasnya harus naik," kata dia.

Sudaryono mengkritik kinerja Kementerian BUMN yang menurutnyanhanya mencari keuntungan bagi perusahaan yang berada di bawah naungannya. Padahal, menurutnya, Kementerian BUMN juga harus memiliki fungsi melayani masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. "Karena, BUMN itu kan bukan hanya mencari keuntungan corporate-obligation, tapi dia juga ada public-obligation, ada tugas dia untuk membantu negara menyejahterakan rakyat," tutur Sudaryono.

Jakarta -

Budi Arie dan Maman Abdurrahman resmi dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM periode 2024-2029. Dalam 100 hari ke depan, keduanya akan berfokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan Kementerian masing-masing.

Budi Arie mengatakan akan berfokus kepada tiga hal, yakni rebranding, digitalisasi, dan tata kelola koperasi. Budi menekankan pentingnya rebranding koperasi. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi yang masih rendah.

"Rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Baru 27 juta orang Indonesia yang berkoperasi," kata Budi Arie saat ditemui usai acara Sertijab, Gedung Kemenkop UKM, Senin (21/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan negara Amerika Serikat yang jumlah anggota koperasinya mencapai 125 juta orang. Padahal negeri Paman Sam itu dikenal dengan negara yang indivudualistik.

Selain itu, dia juga menyebut pentingnya membangun kepercayaan di masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang sekarang tidak percaya dengan koperasi lantaran dari cerita-cerita masa lalu.

"Juga kepercayaan, karena trust building penting kan di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cerita masa lalu. Untuk itu, tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu penting," jelasnya.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi juga tidak kalah penting. Budi menambahkan lebih dari 127 ribu koperasi eksistensi di Indonesia. Untuk itu, dia menilai untuk memperbaiki tata kelola koperasi dengan digitalisasi.

"Tata kelola sumber daya manusia kita ingin membangun koperasi. Koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju koperasi dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan," terangnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan struktur organisasi dipastikan berjalan dengan lancar. Namun, transisi tersebut tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dari pelaku UMKM.

"Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target keuntungan. Nah salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM. Yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%," katanya.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM ini berkepentingan untuk menjaga sektor informil yang didominasi oleh pelaku UMKM ini tetap terkendali. Salah satunya, dengan memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain.

"Maka dari itu kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM. Karena di satu sisi tadi selain mendorong jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain ada kurang lebih 60-an juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan secara fokus," jelasnya.

Terkait dengan anggaran, Maman menyebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pihak swasta dan pihak-pihak perusahaan pelat merah.

"Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN," imbuhnya.

(kil/kil)

JAKARTA - PT Pertamina EP ( PEP ) berkomitmen menerapkan transparansi untuk meningkatkan kepatuhan tata kelola perusahaan (governance) dalam Annual Report Award (ARA) 2023. Pertamina EP melalui ajang tersebut meraih penghargaan kategori perusahaan BUMN non-keuangan.

Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari mengatakan perusahaan semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja positif yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan pemerintah selaku pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), baik dari sisi bisnis dan operasional.

"PT Pertamina EP terus konsisten dan memastikan bahwa setiap langkah operasi dan bisnis kami berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG), dan membangun pertumbuhan berkelanjutan melalui penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG)," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/10/2024).

Sementara, Senior Manager Relations Pertamina EP Agus Suprijanto mengungkapkan keberhasilan PEP meraih penghargaan ARA 2023 semakin memperkuat komitmen perusahaan untuk terus menerapkan azas keterbukaan dan tata kelola yang baik serta untuk menjadi lebih agile, resilient, dan responsive dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia, PEP selalu berupaya mengintegrasikan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik dengan aspek keberlanjutan operasional, bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ajang ARA 2023, yang tahun ini bertema Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-term Value Creation, merupakan penyelenggaraan yang ke-19 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2002.

Sementara, Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yang juga Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof. Mardiasmo mengatakan kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan, yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA," ucapnya.

Penghargaan ARA yang digagas oleh tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia tersebut menekankan pentingnya laporan tahunan secara terintegrasi dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan.

Hal tersebut membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Aspek penjurian dilakukan dengan ketat melalui dua tahap, yaitu tahap penilaian desk evaluation dan tahap wawancara untuk mendapatkan high level view dari pimpinan perusahaan.

Penilaian ARA 2023 dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar. Adapun, kriteria ARA disusun dengan mengakomodir ketentuan atau standar terkait pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan serta praktik terbaik di bidang corporate governance, juga pemutakhiran informasi menyelaraskan dengan perkembangan yang ada.

ARA 2023 menggunakan kriteria yang telah selaras dengan Surat Edaran OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodir Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 serta ASEAN CG Scorecard.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BUMN Holding Industri Pertambangangan Indonesia MIND ID menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan dan menyempurnakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) seluruh anggota. MIND ID memastikan semua inisiatif strategis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menegaskan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian integral dari upaya Grup MIND ID dalam mewujudkan transformasi perusahaan.

"Melalui penerapan GCG yang konsisten, kami berupaya tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dan dampak positif yang luas bagi negara dan masyarakat,” kata Heri dalam keterangan resmi MIND ID, Senin (14/10/2024).

Dalam praktiknya, penerapan GCG di grup MIND ID telah menciptakan lingkungan pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, efisien, dan efektif. Anggota MIND ID mampu menurunkan biaya angkutan, menghemat kontrak jasa penambangan, meningkatkan optimasi proses bisnis yang berdampak positif pada penjualan, hingga menurunkan biaya proyek yang belum layak dilanjutkan.

Selanjutnya, penerapan GCG berperan penting dalam mendukung kontribusi MIND ID terhadap perekonomian nasional. Ini dengan cara memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan.

Pasalnya, penerapan GCG membuat iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan investasi nasional. MIND ID menjadi salah satu BUMN Holding yang proaktif dalam mendorong dan mempromosikan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, MIND ID juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001). Ini menjadi salah satu wujud nyata dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

"Tentunya, roadmap implementasi GCG masih terus berlanjut. Kami optimis dapat terus berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Heri.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG (environmental, social, andgovernance) makin menjadi fokus secara global. Tak terkecuali di industri keuangan, investor global banyak yang mengukur aspek ESG sebelum memutuskan masuk ke pasar saham.

Melihat tren itu, Bursa Efek Indonesia menambah inisiatif untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berprinsip ESG. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan konsep keuangan berkelanjutan berfokus tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG (environmental, social, andgovernance) makin menjadi fokus secara global. Tak terkecuali di industri keuangan, investor global banyak yang mengukur aspek ESG sebelum memutuskan masuk ke pasar saham.

Melihat tren itu, Bursa Efek Indonesia menambah inisiatif untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berprinsip ESG. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan konsep keuangan berkelanjutan berfokus tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) dalam setiap langkah bisnis perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, TASPEN kembali menggelar TASPEN Governance, Risk dan Compliance Insight Forum (TGIF) 2024 dengan mengambil tema “Reshaping GRC Behaviour To Maintain Sustainable Growth”.

Kegiatan TGIF ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman seluruh Insan TASPEN dengan memperdalam pengetahuan terkait penerapan GRC melalui kegiatan seminar dengan narasumber dan pakar yang kompeten di bidangnya.

Kegiatan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi TASPEN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, R. Narendra Jatna serta pimpinan Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

Seluruh Kepala Unit Kerja TASPEN dari seluruh Indonesia dan mitra bisnis TASPEN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Hotel Tentrem, Tangerang (19/09).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN Diyantini Soesilowati mengatakan, kegiatan TGIF, merupakan salah satu wujud komitmen TASPEN untuk selalu menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang efektif dan menerapkan standar etika yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal.

“Kegiatan TGIF sudah dilaksanakan 3 kali yang dimulai di tahun 2022 – 2024 dengan tema yang terus menyesuaikan sesuai kebutuhan dalam merespon tantangan ke depan dan sejalan dengan harapan dari stakeholder. Kegiatan TGIF 2024 diharapkan dapat memberikan insight dan refreshment untuk konsisten menerapkan GRC dalam segala aspek dan yakin bahwa apa yang dimulai hari ini akan berdampak besar pada Perusahaan di kemudian hari dan terus berkelanjutan,” kata Diyantini dalam keterangan resminya Kamis (26/9).

Kegiatan TGIF 2024 merupakan salah satu inisiatif TASPEN untuk menginternalisasi nilai-nilai GRC dalam lingkungan perusahaan.

Acara ini menghadirkan sejumlah pakar dan ahli di bidang tata kelola perusahaan untuk meningkatkan pemahaman para Insan TASPEN.

Salah satu pemateri, Sila H. Pulungan, selaku Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN, memaparkan topik mengenai Fraud Risk Management dan Pencegahan Korupsi. Antonius Alijoyo, Ketua Center for Risk Management & Sustainability (CRMS), menyampaikan pembahasan lebih mendalam terkait konsep GRC.

Selain itu, Teguh Arifiyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama Satriyo Wibowo, Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum, turut membahas isu perlindungan data pribadi yang kian relevan di era digital ini.

Komisaris Utama TASPEN Suhardi Alius mengatakan, “TASPEN sebagai salah satu BUMN senantiasa berkomitmen meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau GCG. Penerapan GRC menjadi fondasi utama bagi TASPEN dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Bukan hanya sebagai alat untuk mematuhi regulasi, tetapi juga sebagai kerangka untuk mendorong tata kelola yang lebih baik, mengelola risiko dengan bijak, serta memastikan seluruh kegiatan operasional Perusahaan tetap berada dalam koridor yang tepat.”

Tahun 2024, hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko TASPEN yang diukur dengan penilaian Risk Maturity Index memperoleh nilai “Strong Practice Phase”.

Adapun aspek dimensi yang dinilai, antara lain budaya dan kapasitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko, dan model, data dan teknologi risiko.

Selain itu, sejak 2014 hingga 2022, penilaian GCG TASPEN selalu berada di kategori "sangat baik". Pada tahun 2022, penilaian GCG TASPEN memperoleh nilai tertingginya yakni sebesar 99,66 yang juga termasuk kategori "sangat baik".

Dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, TASPEN melakukan pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Regulator.

Sepanjang tahun 2023, TASPEN telah memenuhi seluruh kewajiban penyampaian laporan pada regulator, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih dari sekadar peningkatan operasional, Kegiatan TGIF diharapkan dapat memperkuat posisi TASPEN sebagai perusahaan yang berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan menjalankan prinsip GRC yang baik, TASPEN dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan bisnis di masa depan sehingga dapat menghadirkan layanan berkualitas serta mengembangkan inovasi produk yang tidak hanya relevan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi sampel dalam penilaian Indeks AkuntabilitasBUMN atau Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penilaian itu untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan demi mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Ada lima dimensi penilaian ICORPAX, meliputi dimensi akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, serta dimensi efektivitas pengendalian
fraud.

Selama dua tahun berturut-turut, Waskita Karya mempertahankan kategori baik pada Penilaian ICORPAX.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, keikutsertaan perseroan dalam penilaian ICORPAX merupakan wujud komitmen Waskita Karya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penilaian ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab pada setiap lini proses bisnis perseroan.

“Sebagai BUMN konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendorong BUMN agar dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara,” ujar Hanugroho dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Peran tersebut, lanjutnya, akan menciptakan nilai-nilai sosial yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Maka, sambung dia, penilaian ICORPAX ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk konsisten melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, salah satunya melalui proses restrukturisasi. Sebagai informasi, pada 6 September 2024 perseroan telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 kreditur perbankan sebesar Rp 26,3 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi sampel dalam penilaian Indeks AkuntabilitasBUMN atau Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penilaian itu untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan demi mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Ada lima dimensi penilaian ICORPAX, meliputi dimensi akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, serta dimensi efektivitas pengendalian
fraud.

Selama dua tahun berturut-turut, Waskita Karya mempertahankan kategori baik pada Penilaian ICORPAX.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, keikutsertaan perseroan dalam penilaian ICORPAX merupakan wujud komitmen Waskita Karya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penilaian ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab pada setiap lini proses bisnis perseroan.

“Sebagai BUMN konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendorong BUMN agar dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara,” ujar Hanugroho dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Peran tersebut, lanjutnya, akan menciptakan nilai-nilai sosial yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Maka, sambung dia, penilaian ICORPAX ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk konsisten melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, salah satunya melalui proses restrukturisasi. Sebagai informasi, pada 6 September 2024 perseroan telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 kreditur perbankan sebesar Rp 26,3 triliun.

Ditandatangani pula perubahan pokok perjanjian fasilitas Kredit Modal kerja Penjaminan (KMKP), dengan nilai sebesar Rp 5,2 triliun.

“Dengan disetujuinya restrukturisasi utang perbankan, kondisi finansial perseroan akan lebih stabil dan fleksibel. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kemampuan operasional dalam penyelesaian proyek-proyek yang dikelola,” jelas dia.

Pada kesempatan tersebut, Waskita Karya pun menjadi sampel dalam penilaian Penerapan Faktor Enviromental, Social, dan Governance (ESG). Penerapan ESG yang berkualitas dinilai akan meningkatkan akuntabilitas korporasi.

Hal ini sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA - PT Insight Investments Management ( Insight Investments ) meraih penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2024.Ajang penghargaan yang diadakan pada Rabu (11/9/2024) dengan tema Leadership For Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs ini mengakui komitmen Insight Investments dalam menerapkan tata kelola perusahaan , manajemen risiko, dan kepatuhan yang baik (GRC).

Pada tahun ini, Insight Investments Management berhasil meraih dua penghargaan, yakni TOP GRC Awards 2024 #4 Star, dan The Most Committed GRC Leader 2024.

?Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari komitmen Insight Investments dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku,? ungkap Komisaris Independen PT Insight Investments Management, M. Jani dalam keterangan resminya.

?Insight Investments menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Top Business atas penghargaan yang diberikan, sehingga memotivasi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan,? lanjutnya.

Sebagai informasi, perusahaan yang mendapatkan penghargaan TOP GRC Awards, merupakan perusahaan yang dinilai telah memiliki kelengkapan sistem dan infrastruktur GRC yang baik dan berhasil dalam hal implementasi Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, dan Compliance untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan .

Lebih lanjut, Direktur PT Insight Investments Management, Ria Warganda juga menekankan, pentingnya penerapan GRC dalam menjalankan usaha Manajer Investasi yang berkelanjutan.

?Implementasi GRC yang baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi dan geopolitik saat ini serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,? jelasnya.

Sebagai bagian dari pengelolaan GRC, Insight Investments juga menerapkan Three Lines of Defence dengan infrastruktur yang mencakup Code of Conduct, Kebijakan dan SOP Internal, Pedoman Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Internal Audit, Whistleblowing System, hingga BCP Procedures. Infrastruktur ini memungkinkan Perusahaan untuk tetap tangguh dalam menghadapi tantangan dan risiko bisnis di masa depan.

Komitmen Insight dalam menerapkan GRC yang baik juga dapat dibuktikan dengan pencapaian Perusahaan dalam penilaian tahun 2022 oleh PPATK terkait Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) sebesar 7,52 (Baik); di mana hasil tersebut di atas rata-rata Nasional yaitu 6,28 (Baik) serta rata-rata sektor Manajer Investasi yaitu 5,70 (Cukup Baik). Hal ini menjadi bagian penilaian TOP GRC Awards yang mencakup hingga penilaian 2 tahun terakhir.

Selain itu, Insight juga berkomitmen melalui penerapan standar internasional melalui ISO yang telah didapatkan antara lain ISO 27001 tentang Information Security Management System, ISO 9001 tentang Quality Management dan ISO 26000 tentang Corporate Social Responsibility.

Selain penerapan GRC, Insight Investments sejak beroperasional pada tahun 2005 telah mengintegrasikan nilai-nilai SDGs dan ESG. Dengan prinsip "Transforming Investment Into Social Impact", Insight telah melaksanakan berbagai program CSR inovatif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Salah satu pengakuan yang didapatkan Insight atas komitmen ini adalah penghargaan TOP CSR Awards 2024 #5 Star, yang menegaskan peran penting Insight dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas secara berkelanjutan.

?Ke depannya, Insight Investments akan terus memperkuat penerapan GRC, ESG, dan SDGs dalam setiap lini bisnisnya, untuk menjaga kepercayaan investor, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,? tutur Ria.

JAKARTA - Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi, PERURI meraih penghargaan 5 Stars (Bintang 5) dalam acara Top GRC (Governance, Risk, and Compliance) Award 2024 yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta, pada Rabu (11/9).

Selain itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PERURI, Fajar Rizki, juga mendapatkan penghargaan sebagai The Most Committed GRC Leader 2024.

Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas pencapaian, kontribusi, dan inovasi perusahaan dalam mendukung kelengkapan Sistem dan Infrastruktur GRC yang baik dan berhasil mengimplementasikan GCG, Risk Management, dan Compliance Management untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan.

Penerapan GRC di PERURI mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di antaranya UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

PERURI juga telah berhasil mengintergasikan GRC dalam strategi bisnis secara menyeluruh, memastikan bahwa tata kelola, risiko, dan kepatuhan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian inti dari keputusan strategis, baik di level perusahaan induk maupun yang diterapkan pada seluruh anak perusahaan.

?PERURI memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan standar etika dan kepatuhan perusahaan. Kinerja yang berprinsip menjadi teladan dalam menyikapi ketidakpastian, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis yang berisiko, dan menjaga kepercayaan stakeholders di tengah tantangan ekonomi dan regulasi yang dinamis,? kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PERURI, Fajar Rizki saat menerima penghargaan.

Sebagai perusahaan teknologi high security, PERURI kerap berinovasi memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola risiko atau membangun sistem kepatuhan yang efisien dan terukur. Sebagai bentuk keseriusan PERURI menerapkan GRC, perusahaan terus mendorong karyawan memiliki budaya GRC di seluruh level organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan, memahami pentingnya GRC, serta ikut bertanggung jawab dalam penerapannya.