Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati. Lantas seperti apa sosok bos baru Pertamina saat ini?

Berdasarkan catatan detikcom, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dirinya tercatat sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres kemarin.

Dalam hal karier, berdasarkan hasil temuan dalam akun LinkedIn miliknya, Simon merupakan Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy (NEI). Di mana dalam situs resmi perusahaan, NEI merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta dengan portofolio usaha mencakup jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

Selanjutnya Simon Aloysius tercatat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sejak 10 Juni 2024 kemarin. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina. Artinya, baru lima bulan Simon jadi Komut Pertamina.

Barulah kemudian, per hari ini dirinya ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

Sebagai informasi, selain mengangkat Simon sebagai Direktur Utama Pertamina, dalam RUPS kali ini Kementerian BUMN turut menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Sedangkan Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi:

Jajaran Dewan Komisaris Pertamina

1. Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

2. Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

3. Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

4. Komisaris: Heru Pambudi

5. Komisaris: Bambang Suswantono

6. Komisaris Independen: Condro Kirono

7. Komisaris Independen: Alexander Lay

8. Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi Pertamina

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

2. Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

4. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

7. Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

8. Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

(fdl/fdl)

Jakarta -

Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga merupakan Ekonom Senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikSore:

(hal/hns)

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Prabowo-Gibran Muhammad Sirod menyebut, Andi Amran Sulaiman akan menjabat lagi sebagai Menteri Pertanian (Mentan) di kabinet baru presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Insyaallah Pak Mentannya Pak Amran lagi, ya,” ujar Sirod dalam acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045, Rabu, 16 Oktober 2024 di Hotel Oria, Jakarta.

Sirod menyebut, kemampuan manajerial dan kepemimpinan Amran di Kementerian Pertanian menjadi alasan Prabowo mendapuknya sebagai Menteri Pertanian lagi. Ia mengklaim, saat Amran kembali menjadi Menteri Pertanian di periode pemerintahan kedua Joko Widodo menggantikan Syahrul Yassin Limpo (SYL), Amran banyak membenahi kondisi kementerian tersebut. “Begitu Pak Amran didapuk menjadi menteri lagi menggantikan menteri yang lama (SYL), itu langsung dibenerin masalah pupuk, semprotan. Jadinya naik lagi grafiknya,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengatakan, terpilihnya lagi Amran Sulaeman menjadi Menteri Pertanian seharusnya jadi momen yang dinanti-nanti para petani. Sebab, menurut dia, Amran tidak hanya memperhatikan kelangsungan komoditas tani saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petaninya.

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil Amran Sulaiman bersama sejumlah tokoh lainnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024. Adapun tokoh-tokoh yang dipanggil Prabowo ini, digadang-gadang akan mengisi kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian dalam periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga 2019. Di periode selanjutnya, ia kembali didapuk Joko Widodo menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi unsuk sisa masa jabatam 2019 hingga 2024.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968 tersebut dulunya pernah memimpin Tiran Group. Perusahaan konglomerat bermarkas di Makassar yang sebagian besar beroperasi di Indonesia Timur ini membawahi 9 perusahaan bidang pertanian.

Sebelum menjadi menteri, selama 15 tahun lebih Amran telah berkecimpung usaha perkebunan dan perdagangan selama 15 tahun. Amran sebelum di pemerintahan telah memulai kariernya sebagai pegawai PT Perkebunan Nusantara XIV.

Hendrik Khoirul Muhidberkontribusi dalam artikel ini.

Jakarta -

Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi superholding berbentuk Badan BUMN.

Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, hingga saat ini proses diskusi menyangkut rencana perombakan tersebut masih terus berjalan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuknya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Tapi kan kita nggak tahu ya, secara lebih strategisnya karena kan kementeriannya sudah ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih sifatnya koordinatif saja gitu," sambungnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa fungsi kementerian/lembaga (KL) ini akan tetap berubah menjadi lebih koordinatif dengan perusahaan BUMN. Begitu pula dengan kementerian teknis juga akan terlibat dan punya wewenang lebih besar.

Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang menaungi bisnis konstruksi akan berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN di lingkup energi yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Aku belum bisa pastikan (tetap jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas kewenangan daripada kementerian teknis akan punya kewenangan yang lebih besar untuk bisa mengakselerasi supaya ada sinkronisasi program," ujarnya.

Anggawira mengatakan, di lingkup internal sendiri pihak sudah melakukan pembahasan mendalam terkait rencana perombakan tersebut. Rencana ini berdasarkan pada fungsi dari BUMN sebagai motor, tapi juga jangan sampai bertabrakan dengan pihak swasta.

"Jadi misalnya berulang kali Pak Prabowo sampaikan, ngapain BUMN punya hotel gitu loh, itu kan bukan main bisnis lagi atau punya rumah sakit, kalau memang udah bisa dikelola ini diserahkan kepada swasta dan harus ada pengelompokannya," kata dia.

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut merubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya.

Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

"(Skema pembagian dividen) tergantung ini. Ini yang perlu kita perjelas, jadi memang yang akan ada fokus BUMN mana yang memang itu PSO dan mana yang memang hanya mencari keuntungan," ujar Anggawira.

(shc/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah rancang untuk Prabowo, masih kurang Rp300 triliun.

Drajad mengakui bahwa anggaran belanja senilai Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 tak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah mendatang.

“2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncataan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ungkapnya dalam Katadata:Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Dirinya merasa belanja cukup terbatas karena sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang pada tahun depan.

Tercatat dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp800,33 triliun. Sementara bunga utang yang harus pemerintah bayar mencapai Rp552,9 triliun.

Artinya, Prabowo dan Gibran harus mengalokasikan Rp1.353,23 triliun dari APBN untuk membayar utang. Angka tersebut mencakup 45% dari total penerimaan negara yang ditargetkan senilai Rp3.005,1 triliun dalam APBN 2025.

Alhasil, pemerintahan baru nanti hanya memiliki sisa Rp2.268 triliun untuk melakukan belanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Drajad berkeyakinan, bahwa penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diharapkan dapat menyerap penerimaan lebih maksimal.

“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN,” tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,8% hingga 5,9% pada tahun depan agar target 8% dapat tercapai.

Harapannya, dari lima tahun pemerintahan Prabowo ke depan, terdapat satu tahun yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Untuk diketahui, konsumsi rumah tangga memang menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Namun, konsumsi pemerintah juga menjadi penyumbang dengan distribusi 7,31% pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024.

IDXChannel - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai subsidi BBM lebih baik diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak.

Menurutnya, hal itu akan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yg disempurnakan, supaya pada mereka itu, diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima itu yang akan kita lakukan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Burhanuddin melanjutkan, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada 2023 belum tepat sasaran.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun menceritakan pengalamannya saat pergi ke Solo, di mana dia bertemu dengan masyarakat kecil pelanggan PLN.

"Mereka bayar bulanan paling Rp30 ribu lampunya hanya satu. Orang miskin mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas melon, ini untuk 2 minggu lalu, jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?" kata Burhanuddin.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun, apabila skema subsidi energi seperti subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik diubah.

Burhanudin mengungkapkan selama ini skema pemberian subsidi energi di Indonesia belum tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi ke bawah.

Sebab, subsidi yang diberikan hanya menyasar pada komoditas bukan pada target masyarakat.

Ia pun bercerita mengenai pengalamannya minggu lalu saat pergi ke Solo dan bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, di mana mereka membayar (listrik) bulanan sebesar Rp30 ribu dan hanya memiliki satu lampu saja.

"Orang-orang miskin, mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?" kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, Burhanuddin menilai bahwa nilai subsidi sebesar Rp540 triliun pada 2023 lalu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor energi ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Sehingga menurutnya, solusinya yaitu pemberian subsidi untuk masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). Dengan bergitu, Indonesia bisa menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp200 triliun.

"Ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 triliun to Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," kata Burhanuddin.

(Kunthi Fahmar Sandy)

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengklaim uji coba makan bergizi gratis mulai menunjukan hasil. Dampak positif mulai diukur sejak studi awal atau pilot project program unggulan presiden terpilih itu dilaksanakan.

Burhanuddin memaparkan sebelum pilot project dimulai, anak-anak dicek terlebih dahulu berat dan tinggi badannya, lalu dilihat kebiasaan sekolahnya seperti tingkat bolos sekolahnya. Setelah diberi makan bergizi grais, ia berujar, tingkat kehadiran mereka di sekolah meningkat. Gizi dan kesehatan para anak juga dianggap membaik.

"Hasil dari pilot project itu sangat promising, sangat menjanjikan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025, di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Ia menambahkan program ini menyasar sekitar sepertiga populasi Indonesia sehingga diharapkan menggerakkan perekonomian. Bekas Gubernur Bank Indonesia itu mencontohkan uji coba program di Sukabumi yang sudah dilakukan selama ini dengan melibatkan 40 dapur. “Bayangkan, kebutuhan sekitar 40 ribu dapur yang akan menyerap 40 ribu dikali 55 orang,” ujarnya.

Dia yakin perekonomian daerah bakal berputar karena setiap dapur diperintahkan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur ayam dari UMKM lokal. Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai perusahaan swasta yang dalam sekitar 4 bulan terakhir membantu. Juga dukungan dari daerah sehingga tim mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana melaksanakan program ini.

Diprediksi bakal ada 44 juta anak sekolah, 5 juta anak pesantren, 30 juta balita dan 4 hingga 5 juta ibu hamil, yang bakal menerima makan bergizi tahun depan. Jumlah totalnya sekitar 80 juta orang. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk program ini tahun depan sebesar Rp 71 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Adanya deindustrialisasi dan tarif PPN yang sudah naik ke 11% dua tahun terakhir menurut Drajad turut berpengaruh pada tekanan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu tulang punggung konsumsi domestik, yang menjadi komponen utama perekonomian Indonesia.

"Saya tracking pertumbuhan kita kuartalan sejak krisis Asia [1998] itu growth kita closely align dengan consumption growth [pertumbuhan konsumsi]. Kalau consumption growth melambat, karena kelas menengah drop, bagaimana kita bisa mengejar target pertumbuhan [ekonomi]?" ujarnya.

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung atau UIN Bandung menjadi perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) terbaik versi AD Scientific Index 2025. Pemeringkatan ini dirilis September 2024.

Apa Itu AD Scientific Index 2025?

AD Scientific Index 2025 adalah pemeringkatan perguruan tinggi yang diukur berbasis kinerja akademik yang komprehensif, dengan memperhitungkan produktivitas penelitian dan dampak ilmiah yang diukur melalui Total H Index. Ini merupakan metrik yang mengukur jumlah karya ilmiah terindeks dan seberapa sering karya tersebut disitasi oleh peneliti lain di tingkat global.

“Prestasi ini semakin mengukuhkan UIN Bandung sebagai institusi pendidikan yang unggul, tidak hanya di ranah nasional tetapi juga dalam lingkup internasional,” terang Rektor UIN Bandung, Rosihon Anwar dilansir dari laman Kemenag, Selasa, 24 September 2024.

Rosihon mengatakan, UIN Bandung unggul dibandingkan PTKN lain di Indonesia berkat performa akademik dan kontribusi penelitian dari para dosen dan peneliti yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini sekaligus mencerminkan komitmen UIN Bandung dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendorong riset inovatif dan relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
"Pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama dalam memajukan pendidikan dan riset berbasis keislaman yang mampu bersaing di kancah global. Kami akan terus berinovasi dan berusaha mempertahankan kualitas ini di tahun-tahun mendatang," ujar Rosihon.

Dengan dirilisnya AD Scientific Index 2025, UIN Bandung berharap hal itu dapat terus menarik minat calon mahasiswa dan peneliti dari berbagai penjuru dunia untuk bergabung dan berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Ketua LPM UIN Bandung, Ija Suntana, berharap prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi UIN Bandung, "tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh perguruan tinggi keagamaan di Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di masa mendatang," pungkasnya.

Daftar 5 PTKN terbaik di Indonesia versi AD Scientific Index 2025:

1. UIN Bandung 2,137 dunia dan 20 Indonesia
2. UIN Yogyakarta 2,989 dunia dan 40 Indonesia
3. UIN Sumatera Utara 3,408 dunia dan 49 Indonesia
4. UIN Jakarta 4,044 dunia dan 66 Indonesia
5. UIN Makassar 4,279 dunia dan 80 Indonesia

Baca juga: Catat! Ini 5 Universitas Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2024

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA - Program Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) akan dilanjutkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto , guna mewujudkan perumahan yang masif.Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Tapera menjadi dasar untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah dan apartemen per tahun yang dijanjikan Prabowo.

"Tapera, SMF (PT Sarana Multigriya Finansial), terus ada BTN, ada banyak dana-dana terhimpun sedang dikaji alokasi dananya mau ke mana, sektor tujuan adalah perumahan. Kita menghimpun dana untuk berdaya membangun 3 juta rumah per tahun. Tapera itu adalah satu instrumen," jelas Hashim dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim mencontohkan, di Singapura ada program Central Provident Fund (CPF). Sedangkan Malaysia ada Employees Provident Fund (EPF). Menurut Hashim, program-program itu telah berjalan selama 30 sampai dengan 40 tahun.

?Salah satu tujuan adalah suplai dana untuk pembangunan rumah itu tersedia. So, itu sedang dikaji,? kata Hashim.

Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 unit rumah akan dibangun pemerintah di desa dan 1 juta unit apartemen di kota.

Hashim melanjutkan, pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

?Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" ungkap Hashim.

Hashim mengklaim, langkah ini bertujuan mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru. Dia mengaku mendengar statemen dari pemerintah, kelas menengah di Indonesia telah berkurang 9 juta orang. Pemerintahan Prabowo, kata dia, ingin mengembangkan dan membesarkan kelas menengah.

Selain rumah di pedesaan, pemerintah ingin membangun 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahun. Menurut Hashim, apartemen ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia mencontohkan di Jakarta, program ini akan membidik kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.

Program ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen Prabowo dalam memberantas tempat-tempat kumuh di perkotaan. Ditargetkan dalam 10 tahun, total ada 30 juta hunian, baik rumah maupun apartemen, yang bisa dihasilkan lewat program ini.

"Menurut BTN, saat ini di samping itu ada 27 juta rumah tidak layak huni, RTLH. Saya baru tahu pak, saya baru tau itu RTLH ini banyak jargon-jargon banyak yang saya harus tampung ya. Dan ternyata berarti ada 37 juta rumah atau apartemen yang kita harus bangun. Jadi itu adalah tantangan dan itu adalah target pak Prabowo. Dia ingin membangun, selama dia menjadi presiden, insyaAllah bisa dua periode," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan di sektor perekonomian. Ferry juga meyakini Prabowo tidak akan berada di bawah bayang-bayang Presiden Joko Widodo setelah dia dilantik nanti.

Menurutnya, saat ini wajar bila muncul persepsi bahwa Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi. "Itu memang benar, karena sekarang Jokowi masih presiden dan Prabowo adalah menteri," katanya saat ditemui usai menghadiri diskusi bertajuk Menagih Komitmen Ekonomi Hijau dalam RAPBN 2025, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024.

Ferry menilai Prabowo adalah sosok yang punya pendirian. Dia yakin Prabowo akan realistis dengan situasi perekonomian dan kondisi postur anggaran yang ada. Menurut Ferry, Prabowo juga tidak akan memaksakan untuk melanjutkan semua program pemerintah yang ada saat ini.

“Saya sangat optimistis Prabowo bukan cuma akan mengubah tatanan birokrasi yang tidak efisien, tetapi juga akan mengubah paradigma pembangunan, apa yang menjadi kebutuhan, di situ akan dieksplorasi," katanya.

Soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Ferry meyakini akan ada langkah strategis yang diambil Prabowo. Menurut dia, tidak mungkin memaksakan pembangunan IKN dalam waktu dekat.

Menurut Ferry, isu IKN akan selalu terkait dengan beban pembiayaan dari APBN. Lagipula, berdasarkan visi-misi Prabowo-Gibran, ujar Feri, ada hal yang lebih mendesak untuk dilakukan.

"Tentu IKN diteruskan, tapi tidak bisa dipaksakan. Ini tidak necessary, ada yang lebih diperlukan, seperti makan bergizi gratis misalnya. Jangan kita korbankan visi-misi yang disusun untuk IKN, kan gitu," ujarnya.

Dia menambahkan sikap realistis dan terukur dari Prabowo tampak dari pembentukan Badan Gizi Nasional yang akan mengurusi program makan bergizi gratis di masa pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kalau ke depannya saya rasa Pak Prabowo akan bersikap realistis. Apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini, dan sesuai visi misinya," katanya.