Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke China.

Ketua Umum Kadin Periode 2024-2029, Anindya Bakrie mengatakan, Kadin turut menggali potensi kerja sama dengan China dalam mendukung program Kepala Negara seperti pengadaan 3 juta rumah dan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8%,” ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya menjelaskan, dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

Dalam kunjungan tersebut, dirinya melakukan studi banding terkait skema pembiayaan, maupun pengadaan alat produksi. Selain itu, Kadin juga buka peluang kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi tiga juta rumah per tahun.

Menurutnya dukungan dari dunia usaha perlu lantaran program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan.

“Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya.

Sementara di sektor perikanan, pihaknya menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan tanah air.

Kerja sama ini juga untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," jelasnya.

Selain itu, kerja sama yang dibidik adalah membawa teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan dalam negeri.

Lebih lanjut, Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu.

Anindya mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

Lebih dari itu, Anindya melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh.

"Jadi walaupun di awalawal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju," jelasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer(P2P)lending Modalku mencatatkan kinerja yang positif hingga Oktober 2024. Hal ini tercermin dari penyaluran pembiayaan yang masih terus tumbuh pada periode tersebut.

Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto menyebutkan hingga Oktober 2024, perusahaan telah berhasil menyalurkan pendanaan sebesar Rp 64 triliun kepada lebih dari 5,1 juta total transaksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama, total penyaluran pendanaan masih cukup stabil,” kata Arthur kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Selain itu, Arthur mengatakan sepanjang Januari-September 2024, TWP90 Modalku stabil di angka rata-rata 2% per bulan. Namun, bisnis yang dinamis dan berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, mempengaruhi TWP90 yang meningkat menjadi 4,4% pada akhir Oktober 2024.

Dia menilai, salah satu faktor utama adalah penurunan jumlah kelas menengah, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan sektor UMKM, serta berpotensi mempengaruhi kemampuan bayar UMKM hingga kualitas pengembalian dana.

“Meskipun demikian, kami terus berupaya untuk menjaga kesehatan portofolio di Modalku dengan beragam strategi untuk menjaga kesehatan tingkat keberhasilan bayar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arthur mengatakan bahwa Modalku juga akan terus menjaga tingkat TWP90 tetap di bawah 5% hingga akhir tahun 2024. Hal ini sesuai dengan standar institusi keuangan dan harapan perusahaan, di mana kinerja bisa terus membaik dengan berbagai mitigasi risiko yang dijalankan.

Arthur bilang, ke depannya, Modalku juga terus melakukan sejumlah strategi agar kinerja perusahaan tetap tumbuh di antaranya yakni, intensif menargetkan industri UMKM yang menjadi fokus perusahaan, seperti industri perdagangan besar dan eceran; manufaktur dan daur ulang; supplier alat kesehatan; akomodasi dan layanan makanan, hingga industri hiburan.

“Kami juga memperluas jangkauan ke pengusaha proyek pemerintah melalui produk Modal Proyek, yang menyediakan pendanaan tanpa agunan bagi perusahaan atau vendor e-catalogue dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” ungkapnya.

Tak hanya itu, dua menyebutkan bahwa Modalku juga terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM.

“Kemudian, kami juga aktif untuk meningkatkan penetrasi pasar di setiap wilayah dan mengevaluasi peluang ekspansi cabang untuk distribusi pendanaan yang lebih merata,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan, LG Electronics Inc., memasang target pendapatan sebesar KRW 100 triliun di tahun 2030 mendatang. Target ini, menjadi bagian dari transformasi bisnis yang akan dilakukan perusahaan dalam jangka panjang.

Untuk mencapai target itu, LG ingin mencetak triple seven, yakni pertumbuhan bisnis dan laba operasi masing-masing minimal 7% per tahun, serta rasio EBITDA perusahaan sebesar 7 pada tahun 2030 nanti.

"Kami punya (target pendapatan) 100 trilliun won Korea hingga tahun 2030 jadi kami perlu meningkatkan (pendapatan) setiap tahun," terang Lea Lee, Global PR Team Leader of Global Marketing Group LG dalam acara LG H&A Press Tour 2024 di LG Twin Tower, Selasa (5/11).

LG bakal bertransformasi dari posisinya saat ini sebagai merek peralatan rumah tangga global. Dalam jangka panjang, LG ingin menjadi perusahaan solusi kehidupan cerdas (smart life solution company).

Ada empat transformasi LG. Pertama, manajemen pertumbuhan bisnis eksisting. Kedua, layanan platform. Ketiga, model transaksi business to business (B2B). Keempat, New to LG Electronics.

Ke depan, LG juga bakal berinvestasi lebih dari KRW 50 triliun pada tahun 2030. Angka ini, mencakup investasi penelitian dan pengembangan sebesar lebih dari KRW 25 triliun, investasi fasilitas sebesar lebih dari KRW 17 triliun, dan investasi strategis sebesar KRW 7 triliun.

Adapun LG bakal fokus pada elektrifikasi, servitisasi, dan juga digitalisasi. Untuk itu, dalam jangka panjang, LG akan mendongkrak model bisnis layanan berbasis platform, akselerasi B2B, dan pengadaan mesin pertumbuhan baru berdasarkan keunggulan kompetiti dalam penjualan laba perusahaan.

Berdasarkan keterangan resmi LG Electronics Inc. pertengahan Oktober lalu, perusahaan ini membukukan pendapatan sebesar KRW 28,11 triliun pada kuartal III-2024 dengan laba operational sebesar KRW 751,9 miliar. Pendapatan ini yang tertinggi selama kuartal ketiga. Sementara laba operasional menempati peringkat keempat tertinggi dalam sejarah perusahaan.

Pendapatan terbesar, berasal dari LG Home Appliance and Air Solution Company yang tercatat KRW 8,34 triliun pada kuartal III-2024, setara 29,67% dari total pendapatan. Sedangkan laba operasional tercatat KRW 527,2 miliar, setara 71,12% dari total laba operasional pada periode tersebut. Baik pendapatan maupun laba operasional tersebut, masing-masing tumbuh 11,7% year on year (yoy) dan 5,5% yoy.

Pendapatan terbesar kedua, berasal dari LG Home Entertainment Company mencapai KRW 3,75 triliun setara 13,34% dari total pendapatan dan tumbuh 5,2% yoy. Adapun laba operasional perusahaan ini tercatat sebesar KRW 49,4 miliar setara 6,57% dari total.

Pendapatan terbesar ketiga, berasal dari LG Business Solutions Company yang sebesar KRW 2,61 triliun dan laba operasional sebesar KRW 1,1 miliar.

Pendapatan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun turun dibandingkan kuartal sebelumnya karena melambatnya permintaan kendaraan listrik (EV), peningkatan biaya penelitian dan pengembangan untuk mengamankan teknologi kendaraan yang ditentukan perangkat lunak (SDV), dan investasi untuk produksi massal sesuai volume pesanan.

Terakhir, pendapatan perusahaan berasal dari LG Business Solutions Company sebesar KRW 1,40 triliun.

Namun, unit usaha ini mencatatkan kerugian operasional sebesar KRW 76,9 miliar, bahkan meningkat, karena kenaikan harga panel LCD, peningkatan biaya logistik, persaingan yang semakin ketat, dan investasi yang lebih tinggi dalam mengembangkan bisnis baru perusahaan.

Jakarta: Apakah kamu termasuk dalam salah satu orang yang berpikir jumlah tertinggi dari nominal adalah triliun? Jangan salah, ternyata masih ada bilangan lain di atas triliun lho.

Bilangan di atas triliun memiliki beberapa sebutan yang digunakan untuk menyatakan nilai sangat besar. Berikut adalah penjelasan mengenai bilangan-bilangan tersebut, dilansir berbagai sumber.

Satuan di atas triliun

Kuadriliun

Nilai: 1.000.000.000.000.000 (15 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: quadrillion.

Kuintiliun

Nilai:1.000.000.000.000.000.000 (18 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: quintillion.

Sekstiliun

Nilai:1.000.000.000.000.000.000.000 (21 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: sextillion.

Septiliun

Nilai: 1.000.000.000.000.000.000.000.000 (24 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: septillion.

Baca juga: Apa Arti K,M, dan B dalam Satuan Harga? Simak Yuk!

Oktiliun

Nilai: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (27 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: octillion.

Noniliun

Nilai: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (30 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: nonillion.

Desiliun

Nilai: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (33 nol).
Sebutan dalam bahasa Inggris: decillion.

Undesiliun

Nilai: 1 (0 ada 36).

Duodesiliun

Nilai: 1 (0 ada 39).

Tredesiliun

Nilai: 1 (0 ada 42).

Kuattodesiliun

Nilai: 1 (0 ada 45).

Kuindesiliun

Nilai: 1 (0 ada 48).

Kemudian 13-14-15 dan seterusnya, bilangan ini terus berlanjut dengan penambahan tiga nol setiap kali. Ada istilah seperti vigintiliun (1 0 ada 63) dan bahkan lebih besar seperti googol (1 0 ada 100) yang merupakan angka yang sangat besar dan sering digunakan dalam konteks matematika dan teori bilangan. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

(akn/ega)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) terus memperkuat posisinya di sektor beton dan konstruksi nasional dengan mengikuti sejumlah tender yang masih berjalan di penghujung tahun 2024. Proses tender ini menawarkan total nilai kontrak hingga Rp2,78 triliun.

Dari nilai ini, mayoritas tender yang WSBP ikuti berasal dari pelanggan eksternal, seperti pemerintah, BUMN, dan swasta sebesar Rp2,56 triliun.

Sedangkan tender internal dari induk perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp220,97 miliar.

“Melalui keikutsertaan kami dalam tender-tender ini, kami optimis dapat memenuhi target tahun 2024, yang per 30 September ini sudah berhasil terpenuhi 75%,” ujar Sena Eka Hanafi, Kepala Divisi Penjualan WSBP dalam siaran persnya, Senin (4/11).

Rasa optimistis ini didasarkan pada win rate atau persentase kemenangan tender WSBP yang mencapai 26,35% terhadap keseluruhan lelang.

Win rate ini dinilai cukup baik berdasar keseluruhan tender yang ada, baik tender berjalan maupun yang batal. Dengan win rate tersebut, WSBP yakin memenuhi sisa target di tahun ini.

Untuk memitigasi risiko finansial, WSBP menerapkan pendekatan selektif dalam mengikuti tender proyek. Dalam proses ini, WSBP mempelajari profil bisnis, legal, dan keuangan dari calon pelanggan dengan prinsip KYC (Know Your Customer).

WSBP memilih proyek dan calon pelanggan yang telah melalui evaluasi ketat dan diyakini memiliki kapasitas finansial yang kuat dan kredibilitas yang tinggi.

Setiap calon pelanggan menjalani proses menyeluruh, yang mencakup penilaian aspek keuangan, rekam jejak pembayaran, dan potensi risiko.

Langkah-langkah ini diambil agar setiap proyek yang digarap memiliki landasan keuangan yang stabil, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Salah satu pencapaian terbaru WSBP adalah memenangkan tender Pembangunan Universitas Persatuan Islam (UNIPI) PERSIS Bandung.

Proyek yang berlokasi di Desa Margaasih, Kabupaten Bandung ini bernilai Rp117 miliar dan dilaksanakan atas kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat.

Di proyek ini, WSBP berperan sebagai kontraktor utama yang melakukan berbagai pekerjaan. Sebagai wujud dari visi perusahaan yaitu menjadi One Stop Solution di industri beton terintegrasi, Konstruksi dan Modular serta Peralatan Pendukung sesuai kebutuhan pelanggan.

WSBP tanggung jawab penuh atas pekerjaan persiapan hingga penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, infrastruktur, serta lansekap.

"Strategi sebagai One Stop Solution ini kami canangkan untuk memberikan value terbaik bagi pelanggan kami. Seiring dengan hal tersebut, kami juga senantiasa menghadirkan inovasi yang meningkatkan efisiensi bagi pelanggan kami," tambah Sena.

Proyek Pembangunan UNIPI PERSIS juga memiliki misi penting dalam meningkatkan fasilitas pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Dengan adanya fasilitas yang lebih memadai, Universitas Persatuan Islam diharapkan dapat menjadi lingkungan pendidikan yang nyaman dan mendukung aktivitas akademik serta administrasi mahasiswa.

Mengikuti berbagai tender merupakan salah satu upaya untuk menambah kontrak baru. Hingga 30 September 2024, WSBP berhasil membukukan NKB sebesar Rp1,73 triliun, telah mencapai 75% dari target tahunan yang sebesar Rp2,3 triliun.

Capaian ini meningkat signifikan sebesar 50,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana NKB tercatat sebesar Rp1,15 triliun.

Peningkatan NKB ini diraih melalui penjualan tiga lini bisnis utama WSBP yang berkinerja baik yaitu Produk Readymix, Precast, dan Jasa Konstruksi.

Lini bisnis Readymix menyumbang NKB terbesar dengan Rp674,91miliar, diikuti oleh Beton Precast sebesar Rp624,93 miliar, dan Jasa Konstruksi sebesar Rp432,28 miliar.

WSBP terus berkomitmen dalam menjalankan setiap proyeknya dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan manajemen risiko yang efektif.

Dengan pendekatan ini, WSBP memastikan setiap pekerjaan dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mencapai Rp100 triliun dalam kurun waktu 2026-2029.

Erick Thohir menuturkan pada 2025, BUMN menargetkan dividen sebesar Rp90 triliun. Menurutnya, target ini dapat tercapai tahun ini.

"Kami mempunyai target dividen Rp90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan, kami sedang kerja keras untuk mencapai target ini," kata Erick dalam Rapat Kerja di DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan, capaian dividen BUMN saat ini telah berada pada angka 95%-96% dari target Rp90 triliun tersebut. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.

Erick juga menuturkan saat ini BUMN tengah menyusun peta jalan atau roadmap ke depan, untuk tahun 2026-2029 apakah dividen perusahaan-perusahaan BUMN dapat menembus angka Rp100 triliun.

"Kami sedang menyusun roadmap ke depan, di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, bisa enggak tembus target dividen BUMN ini mencapai Rp100 triliun," tuturnya.

Erick melanjutkan dengan progres yang sudah dicapai lima tahun terakhir, menurutnya saat ini bisa dilihat antara dividen dan Penyertaan Modal Negara (PMN), jumlah dividen saat ini sudah jauh lebih tinggi.

"Artinya apa, suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri," ujarnya.

Adapun dalam catatan Bisnis.com, dividen BUMN pada 10 tahun terakhir (2014-2024) tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Total dividen BUMN pada 2014 tercatat sebesar Rp40,31 triliun. Sempat melandai, dividen BUMN kemudian melompat menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.

Pada 2023, seperti dilansir dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 10 BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023. Posisi pertama dihuni oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp23,23 triliun.

Posisi berikutnya adalah PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp14,02 triliun. Setoran ini diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp12,84 triliun.

Adapun peringkat keempat ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp8,64 triliun. Adapun posisi kelima dihuni oleh MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp7,45 triliun pada 2023.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris perusahaan smelter timah swasta, PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menggunakan nama sopirnya sebagai Direktur CV Bangka Jaya Abadi (BJA).

Adapun CV BJA merupakan perusahaan cangkang atau boneka bentukan PT Stanindo Inti Perkasa yang digunakan untuk menampung bijih timah dari para kolektor dan penambang untuk kemudian dibawa ke perusahaan smelter.

Suwito mengakui penempatan sopirnya di kursi direktur itu ketika diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon da kawan-kawan.

“Kalau untuk CV Bangka Jaya Abadi itu direkturnya siapa?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Suwito lantas menjawab, kursi Direktur CV BJA itu diisi oleh mantan sopir ayahnya yang sewaktu-waktu juga menjadi sopirnya.

“Direkturnya adalah bekas sopir papa saya, setelah papa saya meninggal dia bawa saya lagi. Tapi enggak terus menerus,” jawab Suwito.

Dalam sidang itu, Suwito mengaku diminta pihak PT Timah membentuk perusahaan cangkang untuk menampung dan mengangkut bijih timah.

PT Stanindo kemudian membentuk dua perusahaan yakni, CV BJA dan CV Rajawali Total Persada.

“Kalau CV BJA kita yang mendirikan atas permintaan PT Timah. Kalau Rajawali atas titipan PT Timah,” tutur Suwito.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebut, terdapat 12 perusahaan cangkang yang dikendalikan 5 smelter timah swasta.

Untuk memenuhi ketentuan, mereka meminjam kartu identitas sejumlah pihak sebagai penanggungjawab CV tersebut dengan bayaran Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

“Bahkan terdapat penanggung jawab operasi yang berstatus sebagai PNS serta tidak mengetahui dirinya dijadikan sebagai penanggung jawab operasi perusahaan-perusahaan cangkang/boneka tersebut,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Adapun 12 perusahaan boneka itu adalah CV Bangka Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, CV Semar Jaya Perkasa, CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, CV Bangka Jaya Abadi.

Kemudian, CV Rajawali Total. Persada, CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, CV Mutiara Jaya Perkasa, CV Babel Alam Makmur, dan CV Babel Sukses Persada.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengoreksi hasil studinya terkait hasil kontribusi program makan bergizi gratis ke perekonomian Indonesia pada tahun depan.

Sebelumnya, Indef menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi hingga Rp4.510 triliun ke produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Kendati demikian, kini Indef menyatakan program PDB 'hanya' berkontribusi Rp14,61 triliun ke PDB pada tahun depan.

Indef sendiri melakukan studi berdasarkan proyek percontohan (pilot project) yang sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh GoTo Group sejak Mei 2024. Hasilnya, program MBG menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Lewat siaran persnya, Indef menjelaskan bahwa program MBG dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun pada tahun 2025. Selain itu, anggaran program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0.39%.

Pada sisi lain, alokasi belanja MBG ini akan mendorong pertumbuhan impor sebesar 0,24%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor yaitu 0,13%, dan investasi dalam negeri senilai 0.06%.

Oleh sebab itu, Indef menyimpulkan program MBG perlu terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.

Angka Sebelumnya Dikoreksi

Sebelum dikoreksi, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa peningkatan Rp1 triliun terhadap belanja pendidikan akan mendorong peningkatan nilai PDB sekitar Rp63,52 triliun.

"Nah, anggaran Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan kemarin Rp71 triliun pada 2025 akan mendorong PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar Rp34,2% dari PDB," ungkapnya dalam diskusi publik Indef secara daring, Kamis (17/10/2024).

Bahkan, Indef telah melakukan estimasi manfaat ekonomi pelaksanaan MBG dari 2025—2029 berdasarkan jumlah sasaran penerima manfaat dan rencana anggaran pertahunnya.

Perinciannya: pada 2025 jumlah sasaran program MBG sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp4.510 triliun.

Pada 2026, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 30,46 juta orang dengan anggaran Rp109,7 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp6.967,2 triliun.

Pada 2027, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 41,45 juta orang dengan anggaran Rp149,2 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp9.479,4 triliun.

Pada 2028, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 62,17 juta orang dengan anggaran Rp223,8 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp14.219,1 triliun.

Pada 2029, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta orang dengan anggaran Rp298,4 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp18.958,8 triliun.

"Nah gampangnya seperi apa? Jadi setiap Rp1.000 yang dikeluarkan oleh MBG maka akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian," jelas Esther.