Jakarta, Investor.id- Sepanjang tahun 1976 hingga kini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengaku menyalurkan 5,5 juta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi baik melalui KPR konvensional maupun pembiayaan syariah.

Belakangan ini, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon dalam siaran pers Sabtu (9/11/2024).

Karena itu, kata Nixon, pengurangan biaya total 21% untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon juga mengatakan bahwa BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki dampak turunan (multiplier effect) terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Sementara itu, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas PPN menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan BPHTB dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir Program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) telah menjalankan diskusi dengan memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program 3 juta rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah melakukan kajian dan hasilnya menunjukkan isu utama perumahan di daerah dari sisi demand. Di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’,

Ditambah, adanya tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara jika melihat dari sisi supply, Nixon melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Maka itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang.

“Karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 sub sektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya,” ujar Nixon, Jumat (8/11).

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Sebagai informasi, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Lebih lanjut, Nixon bilang semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni,” tambahnya.

Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Paramount Land terus berinovasi dala melakukan pengembangan Kawasan Kota Mandiri Paramount Petals di sisi selatan. Inovasi tidak hanya dilakukan dari sisi produk properti, tetapi juga pada fasilitas kawasan hingga pembangunan infrastruktur.

Paramount Petals adalah kota mandiri berkonsep one-stop living dengan luas pengembangan 400 hektare (ha). Kawasan ini akan disulap menjadi the next Gading Serpong yang ditandai dengan pengembangan-pengembangan fasilitas infrastruktur, klaster hunian, dan fasilitas komersial secara paralel.

Sejumlah produk yang sudah diluncurkan Paramont Petals telah diserahterimakan kepada pemilik unit dengan tepat waktu. Pengembang ini sudah melakukan serah terima tiga klaster hunian, yakni Aster, Canna, dan Gardenia. Terbaru, kawasan ruko perdanannya bertajuk Calico Square sudah mulai serah terima pada Oktober 2024 lalu.

Di samping itu, Paramount Petals juga telah melakukan pembukaan fasilitas retail dan Klinik Bethsaida, hingga peresmian Marketing Gallery dan kantor Paramount Estate Management.

Untuk melanjutkan pengembangan Paramont Petals, Paramount Land baru-baru ini telah meluncurkan produk komersial baru bertajuk Calico Grande. Lokasinya ada di Jalan Boulevard Sakura atau berseberangan dengan Calico Square.
Henry Napitupulu, Direktur Eksekutif Planning & Design Paramount Land, mengatakan peluncurkan ruko baru itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan produk komersial baru, sekaligus melengkapi fasilitas komersial di Paramount Petals

“Sebelumnya, komersial perdana Calico Square berhasil menarik perhatian masyarakat saat diluncurkan pada Februari 2023. Semua unit sold out satu jam setelah peluncuran,” kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (7/11).

Ia bilang, Calico Grande mengusung konsep Alfresco dan Reguler dengan desain modern dengan daya tarik utama pada bagian fasad melalui kombinasi aluminium composite panel (ACP) dan tempered glass railing.

Ada dua tipe unit yang ditawarkan, yaitu Tipe Alfresco L4x18, L5,5x18, L6,5x18, serta Tipe Reguler L4x12, dengan pilihan 2 lantai dan 3 lantai. Tipe Alfresco dilengkapi area Alfresco, yakni Alfresco Terrace di lantai 1 selebar 4 meter dan Alfresco Balcony di lantai 2 yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis, terutama F&B.

Henry menekannya bahwa salah satu kunci kesuksesan Paramount Land dalam mengembangkan kawasan komersial adalah menciptakan long term sustainable business dengan menumbuhkan ekosistem bisnis yang bisa hidup secara jangka panjang.

“Hal ini kami terapkan juga di Calico Crande. Kami sudah menyiapkan berbagai anchor tenant yang akan meramaikan area ini dalam waktu dekat, di antaranya AW, Tekko, dan Kampung Kecil, melengkapi berbagai tenant yang sudah beroperasi di Paramount Petals, seperti Alfamidi, Kong Djie Coffee, dan KFC, serta tentunya akan disusul oleh tenant-tenant besar lainnya,” tuturnya.

Henry menyebut, Calico Grande ditawarkan dengan jumlah unit terbatas dengan harga mulai dari Rp 1,6 miliaran. Produk anyar ini ditargetkan akan serah terima pada 2026. Untuk mempermudah pembelian, Paramount Land menyediakan berberapa pilihan cara pembayaran, termasuk Supercash, Tunai Keras, KPR DP 5% atau Tunai Bertahap DP 10% 1x, tenor 18x (khusus tipe Alfresco) dengan harga Tunai Keras, serta opsi cara bayar KPR dan tunai bertahap lainnya

“Periode early bird berlangsung dari 25 Okt - 10 Nov 2024, sementara periode non-early bird dari 11 - 18 November 2024, dengan hadiah voucher cashback hingga Rp 40 juta per unit. Setiap unit telah dilengkapi CCTV dan AC di setiap lantai.” pungkas Henry.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK sejak 2018.

Sebelumnya Djoko Siswanto merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Bahlil yang diikuti oleh Djoko, di Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024).

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," sambung Bahlil.

Setelah pengucapan sumpah selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas.

Sebagai informasi, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto yang dalam hal ini diberhentikan secara hormat sebagai Kepala SKK Migas. Kementerian ESDM juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Dwi selama menjabat.

Djoko merupakan lulusan S1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Master of Business Administration in Oil and Gas Management The University of Dundee, dan S3 Teknik Perminyakan ITB.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

OKU, iNews.id – Seorang anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ditangkap polisi setelah dilaporkan ayah kandungnya atas kasus pencurian. Pelaku Septi Arindi (22) dituduh telah mencuri genset dan handphone di rumah senilai total Rp4,3 juta. 

Kapolsek Semidang Aji, Ipda Hartomi mengatakan, ayah pelaku, Alwi, warga Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang melaporkan anaknya tersebut setelah mendapati sejumlah barang berharga di rumahnya hilang.

"Barang-barang yang dilaporkan hilang adalah satu unit mesin genset dan satu unit handphone merk Vivo. Total kerugian ditaksir mencapai Rp4,3 juta," ujar Hartomi, Kamis (7/11/2024).

Hartomi menjelaskan, peristiwa itu terjadi, Minggu (3/11/2024), sekitar pukul 07.00 WIB, saat rumah pelapor dalam keadaan kosong karena sedang bertani. Setibanya di rumah, Alwi mendapati barang-barangnya sudah tidak ada.

"Setelah kejadian itu, pada hari Senin, korban melapor ke Polsek Semidang Aji, dan kami segera melakukan penyelidikan," kata Hartomi.

Hasil penyelidikan mengarah kepada Septi Arindi, anak kandung pelapor. Polisi pun segera melakukan penangkapan Selasa (5/11/2024), sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah pelaku di Desa Keban Agung.

"Pelaku ditangkap dan berdasarkan hasil pemeriksaan, dia mengakui perbuatannya. Ternyata pelaku merupakan anak kandung dari pelapor," ujarnya.

Akibat perbuatannya, Septi Arindi kini ditahan di Mapolres OKU. Pelaku dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun.

Editor: Kastolani Marzuki

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga kuartal III 2024.

Capaian produksi migas sebesar 1,04 MBOEPD ini terdiri dari produksi minyak sebesar 554.000 barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengatakan, capaian produksi tidak terlepas dari implementasi teknologi yang diterapkan seperti multi stage fracturing, simple surfactant flood, artificial intelligence untuk program reaktivasi sumur, dan beberapa teknologi lain.

Hingga triwulan III 2024, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service.

"Pencapaian kinerja triwulan III 2024 lebih baik dibandingkan periode sama tahun 2023. Secara keseluruhan meningkat antara lain realisasi pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5%, dan sumur workover meningkat 21,7%," ujar Chalid dalam siaran pers, Rabu (6/11).

PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 km dan 3D sepanjang 2.322 km2 pada triwulan III 2024. Pencapaian ini juga meningkat dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2023.

Chalid memastikan, PHE akan terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk pencapaian target yang telah ditentukan. Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan Subholding Upstream Pertamina berhasil menemukan sumberdaya migas big fish, yakni Astrea-1 yang berada di wilayah Rokan Hilir sebesar 40 juta barel setara minyak (MMBOE).

Sementara realisasi tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) hingga triwulan III tahun 2024 sebesar 312 juta barel setara minyak (MMBOE). Tambahan sumberdaya 2C ini terdiri dari minyak sebesar 128 juta barel minyak (MMBO) dan gas 1.067 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Hingga triwulan III 2024, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 juta barel setara minyak (MMBOE). Temuan cadangan P1 ini terdiri dari cadangan minyak sebesar 89 juta barel minyak (MMBO) serta cadangan gas sebesar 560 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Dalam mendukung energi bersih, Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen dalam mencapai target Net Zero Emission. Salah satu programnya dengan injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati.

Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

PHE juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan terus berupaya menaikkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga kontrak berakhir. Hingga triwulan III-2024, realisasi TKDN mencapai 62,94%.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina mendorong seluruh lini bisnis meningkatkan kinerja operasional untuk mencapai target Perusahaan.

"Kinerja operasional PHE mendukung target Pertamina dalam meningkatkan produksi Minyak dan Gas," tandas Fadjar.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (boepd) hingga kuartal III 2024. Produksi itu terdiri dari minyak sebesar 554 ribu barel minyak per hari (bopd) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (scfd).

Hingga kuartal III 2024, PHE menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service. Kinerja tersebut lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu dan mengalami kenaikan di mana realisasi pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5% dan sumur workover meningkat 21,7%.

"Kami bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar," ujar Direktur Utama PHE Chalid Said Salim dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 km dan 3D sepanjang 2.322 km2 pada kuartal III 2024. Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan Subholding Upstream Pertamina berhasil menemukan sumberdaya migas big fish, yakni Astrea-1 yang berada di wilayah Rokan Hilir sebesar 40 juta barel setara minyak.

Sementara realisasi tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) hingga kuartal III tahun 2024 sebesar 312 juta barel setara minyak. Tambahan sumberdaya 2C ini terdiri dari minyak sebesar 128 juta barel minyak dan gas 1.067 miliar standar kaki kubik.

Hingga kuartal III 2024, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 juta barel setara minyak. Temuan cadangan P1 ini terdiri dari cadangan minyak sebesar 89 juta barel minyak serta cadangan gas sebesar 560 miliar standar kaki kubik.

Dalam mendukung energi bersih, Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen dalam mencapai target Net Zero Emmission. Salah satu programnya dengan injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati. Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar, baik melalui cukai maupun pajak lainnya. Kontribusi ini diperkuat oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 6 juta orang.

Atas sumbangsih itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat tembakau perlu menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang aturannya, yakni RUU tentang Komoditas Strategis, sedang digodok pemerintah.

Ia menjelaskan dari segi ekonomi saja, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sekitar Rp 223 triliun. Menurut Kusnasi jumlah ini kurang lebih setara 10-12% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ini.

"Dampak secara ekonomi kita tahu bahwa dari sektor hulu ke hilir di industri hasil tembakau, tembakau ini memberikan sumbangan baik berupa pajak maupun cukai," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Tahun ini targetnya (penerimaan cukai rokok) adalah 223 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar dan ini senilai dengan 10-12% APBN kita," terangnya.

Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnasi berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Sebab menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," papar Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," tegasnya

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Cilegon. Penyaluran gas bumi ini dimulai pada Jumat (01/11) lalu.

Bertempat di PLN Indonesia Power UBP Cilegon, pembukaan katup aliran gas pertama atau open valve first gas ini menandai dimulainya sinergi guna mendukung ketersediaan pasokan gas yang andal demi pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Terhitung 1 November 2024, PHE OSES menyediakan gas sebesar 5 BBUTD Billion British Thermal Unit per Day), dengan total volume sebesar 9.977 BBTU sampai dengan tahun 2029. Gas yang dipasok ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik wilayah Cilegon-Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.

PLTGU Cilegon merupakan satu-satunya pembangkit bertenaga gas di wilayah Banten, yang berperan vital sebagai salah satu interkoneksi jaringan transmisi Jawa-Bali. Listrik dari PLTGU Cilegon diperuntukan untuk menyuplai kebutuhan listrik industri di Banten. General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menciptakan ketahanan energi nasional.

"Kerja sama ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk mendukung kebutuhan energi nasional, melalui kerja sama yang solid antara PHE OSES, SKK Migas dan PLN," kata Antonius dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/11/2024).

Menurut Antonius, dengan sinergi lintas instansi pemerintah, potensi energi domestik dapat dioptimalkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri. Pada acara pembukaan tersebut, hadir pada perwakilan SKK Migas, Vice President Primary Energy Planning & Control II PLN IP, dan perwakilan management PHE OSES lainnya.

"Kami berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan dapat menghasilkan dampak yang besar untuk mendukung ketersediaan energi yang andal, efisien dan berkelanjutan," lanjutnya