JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya kembali mengomentari rencana pemerintah membentuk asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan bermotor. OJK menyebut, asuransi wajib TPL ini merupakan upaya negara mengambil peran lebih mendorong kesejahteraan masyarakatnya (welfare state).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir 300 miliar. Sehingga rata-rata kerugian materi didapati sekitar Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

“Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 – 10 juta per kejadian,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Sementara itu dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia. Ini menjadi urgensi tersendiri tentang ketahanan finansial seseorang jika mengalami suatu risiko kecelakaan.

Dengan demikian, kata Ogi, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Tapi sebelum itu, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis “Law of Large Number” dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu.

“Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik,” jelas Ogi.

Upaya MencapaiWelfare State

Lebih lanjut, Ogi menuturkan bahwa asuransi wajib TPL ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai definisi “welfare state”. Ini adalah situasi di mana negara mengambil peranan lebih dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Peran negara yang dimaksud termasuk mengenai risiko yang semakin besar yang dapat dialami masyarakat di area lalu lintas. Sebelumnya, program-program sosial ini sudah pernah dijalankan melalui pembentukan Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, dana desa, maupun program-program seperti KIS, KIP, dsb, pada sektor lalu lintas, serta sudah diberlakukan asuransi sosial wajib yang dijalankan oleh Jasa Raharja.

Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive).

“Saat ini, produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu,” kata Ogi.

Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan.

“Saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” demikian jelas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dua mekanisme pertanggungan asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) kendaraan bermotor mencuat ke publik. Dua mekanisme yang dimaksud adalah melalui konsorsium atau pasar bebas (free market).

Industri perasuransian, khususnya sektor industri asuransi umum akan mendapat durian runtuh dari kehadiran asuransi wajib TPL kendaraan bermotor. Pendapatan premi diyakini akan mengalir deras ke industri tersebut.

“Selain manfaat yang akan diterima oleh publik, ide asuransi wajib TPL kendaraan bermotor yang mengcover risiko bodily injury (cedera atau meninggal dunia), juga bermanfaat bagi industri asuransi Indonesia. Karena ini diwajibkan atau anti seleksi, maka kita bisa menduga volume premi yang akan dihasilkan oleh asuransi wajib ini akan sangat besar,” ungkap Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Dia mengatakan, asuransi wajib TPL kendaraan bermotor juga akan sangat membantu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat penetrasi asuransi yang sangat rendah. Adapun penetrasi asuransi merupakan rasio premi asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Di negara-negara yang punya asuransi wajib TPL kendaraan bermotor untuk risiko bodily injury, maka premi asuransi kendaraan bermotornya mengambil pangsa yang besar secara industri. Misalnya di Malaysia, sekitar 50% premi asuransi umum berasal dari asuransi kendaraan bermotor. Jadi tentu ini akan sangat baik bagi industri asuransi itu sendiri,” kata Delil.

Namun demikian, ia juga mengkritisi adanya usulan mekanisme pertanggungan asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini menggunakan format konsorsium (pool). Ide lain tapi serupa yang juga mencuat adalah konsorsium yang terbagi berdasarkan tiga wilayah zona waktu Indonesia, mulai dari zona barat, zona tengah, dan zona timur.

“Saya pada prinsipnya tidak setuju dengan ide ini. Kenapa? Konsorsium atau pool itu memang jadi salah satu solusi yang biasa dipakai industri asuransi/reasuransi. Tetapi, situasi yang menyebabkan kita memakai konsorsium atau pool adalah apabila kita dihadapkan pada risiko yang sulit dikelola, risiko yang tidak mau diambil oleh market pada umumnya,” urai Delil.

Beberapa contoh konsorsium dengan risiko yang sulit dikelola saat ini misalnya asuransi gempa bumi, asuransi dengan risiko khusus, asuransi terorisme, asuransi pasar tradisional, surety bond dan asuransi kredit. Ada pula konsorsium untuk asuransi penerbangan (aviation), konsorsium asuransi energi (offshore/onshore), hingga konsorsium asuransi terkait risiko perang (war risk).

“Jadi konsorsium ini dipilih karena risiko-risikonya sulit dikelola, dimana market pada umumnya memiliki low appetite. Tetapi asuransi kendaraan bermotor ini adalah asuransi yang sebenarnya tidak rumit dan appetite market sangat tinggi. Karena tanpa mewajibkan saja, kalau saya tidak salah, premi asuransi kendaraan bermotor ini preminya terbesar kedua di bawah asuransi properti, di Indonesia,” jelas Delil.

Rekomendasi Pelaku Usaha

Delil bilang, hampir semua perusahaan asuransi telah menawarkan asuransi kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan, sehingga tidak cocok untuk diterapkan konsorsium.

“Enggak cocok dan enggak kena. Jadi saya juga agak struggling untuk memahami background atau latar belakang pemikiran, mengapa mengemuka ide untuk melakukannya dengan cara pooling? Saya merasa ini harus di-open ke semua perusahaan asuransi yang bersedia memberikan cover dan service,” ungkap Delil.

Bagi dia, sebaiknya asuransi wajib TPL untuk risiko kecelakaan atau kendaraan bermotor ini dibebaskan ke pasar melalui mekanisme pasar bebas atau free market. Meski begitu, mekanisme ini juga memerlukan regulasi untuk kompetisi itu bisa berlangsung dengan sehat, atau menekan potensi kecurangan (fraud).

Bahkan, kata dia, mekanisme semacam ini masih akan jauh lebih baik sekalipun pemerintah memberi batasan tarif premi. Lantaran di banyak negara, asuransi wajib TPL kendaraan bermotor untuk perlindungan risiko cidera atau meninggal dunia turut menerapkan batas tarif premi, dan tidak ada masalah berarti atas kebijakan tersebut.

“Jadi saya belum bisa memahami sepenuhnya ide membuat konsorsium, jadi saya belum dalam posisi untuk meyakini itu adalah solusi terbaik. Buat saya, solusi terbaik adalah tetap melepaskannya ke market, ke kompetisi, sehingga publik juga akan mendapat benefit atau pilihan kepada siapa menyerahkan asuransi wajib TPL kendaraan bermotor mereka,” pungkas Delil.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan, dalam pembahasan asuransi wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam program Investor Market Today di IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi.

Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mewajibkan kelompok masyarakat tertentu membayar premi asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) kendaraan bermotor untuk risiko kecelakaan. Lantas siapa sebenarnya yang mesti membayar premi dan siapa yang menerima manfaat dari proteksi asuransi ini?

Regulasi

Asuransi Wajib TPL diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid ini juga dikenal sebagai omnibus law sektor keuangan yang terbit pada 12 Februari 2023 lalu.

Berdasarkan UU PPSK mendefinisikan Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan UU untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.

Ketentuan mengenai Asuransi Wajib tercantum dalam BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Program Asuransi Wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

UU PPSK selanjutnya memberi mandat kepada pemerintah untuk dapat mewajibkan kelompok tertentu dalam masyarakat ikut serta dalam Program Asuransi Wajib ini. Mereka yang ikut serta dalam program ini dapat pula diwajibkan membayar premi atau kontribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Asuransi Wajib diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan DPR. Dalam hal ini, pemerintah punya waktu dua tahun setelah UU PPSK terbit atau paling lambat pada 12 Februari 2025 untuk membentuk peraturan pelaksana tersebut.

Siapa Membayar, Siapa Terima Manfaat?

Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat menerangkan, secara umum, asuransi kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan memberi proteksi terhadap kerugian material (material damage) dan kerugian cedera atau meninggal dunia (bodily injury). Lalu secara khusus, ada dua jenis komponen dalam asuransi kendaraan.

Pertama, asuransi kendaraan bermotor yang sudah banyak dikenal masyarakat. Ini merupakan perlindungan terhadap kerugian material (material damage) suatu kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan atau bencana. Untuk jenis asuransi ini, pihak yang membayar premi adalah pemilik kendaraan. Sehingga jika terjadi kecelakaan, si pemilik kendaraan pula yang menerima manfaat atas risiko kendaraan rusak.

“Jadi situasinya di Indonesia saat ini, orang beli asuransi mobil itu karena dia sayang dengan mobilnya. Kalau ada apa-apa dengan mobilnya, maka ada asuransi yang mengcover. Itu motivasi utamanya, sama dengan asuransi rumah,” ungkap Delil kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Di sisi lain, asuransi kendaraan juga punya perluasan perlindungan bagi pemilik dan pengguna kendaraan mengalami risiko kecelakaan seperti cedera maupun meninggal dunia. Ini yang disebut sebagai manfaat asuransi kendaraan bermotor terkait risiko bodily injury. Ada juga yang menyebut ini sebagai asuransi kecelakaan.

Kedua, ada asuransi TPL kendaraan bermotor. Untuk jenis asuransi ini, manfaat perlindungan asuransi utamanya diberikan kepada pihak ketiga dari suatu kecelakaan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah para pejalan kaki atau pengendara yang ditabrak oleh pengendara lain (bodily injury). Selain itu, asuransi TPL juga bisa memberi perlindungan terhadap kerugian material terhadap motor/mobil akibat kecelakaan hingga properti rusak di sekitar lokasi kecelakaan (material damage).

“Ini yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa orang di luar mobilnya itu, apakah pejalan kaki, atau pengendara lainnya, bisa juga terkena cedera tubuh atau bahkan meninggal (bodily injury), atau propertinya ikut rusak seperti motor atau mobil yang ditabrak ikut rusak (material injury). Kemungkinan lain misalnya mobil menabrak warung, sehingga warung itu rusak,” jelas Delil.

Adapun pihak yang membayar premi untuk asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini adalah para pemilik kendaraan. Tetapi, jenis Asuransi TPL atas risiko kecelakaan ini belum banyak dijalankan masyarakat yang juga pemilik kendaraan. Padahal, risiko kecelakaan juga membayangi mereka para pejalan kaki atau mereka yang sebenarnya berkendara dengan baik untuk menghindari kecelakaan.

Lebih dari itu, melalui kehadiran Asuransi Wajib TPL ini, si pelaku kecelakaan pun bisa ikut mendapat manfaat. Ia tak perlu menanggung biaya pengobatan atau santunan kepada korban kecelakaan, termasuk biaya kerusakan kendaraan atau properti sang korban.

“Manfaatnya yang pasti adalah bagi pengguna jalan, terutama para pengguna jalan yang lebih lemah. Misalnya, para pejalan kaki atas risiko tertabrak kendaraan. Selain itu, risiko kecelakaan yang dialami kendaraan roda dua terhadap pengendara roda empat,” jelas Delil.

Meniru Negara Lain?

Delil juga menerangkan, Indonesia bisa meniru beberapa negara tetangga seperti Malaysia yang sudah lebih dulu mewajibkan asuransi TPL kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, Malaysia mewajibkan para pemilik kendaraan membayar premi asuransi TPL atas risiko cedera (bodily damage), bukan untuk risiko material (material damage).

Pendekatan pemerintah untuk memberi pelindungan terhadap para pengguna jalan ini juga diterapkan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Mereka yang punya kendaraan minimal wajib memiliki asuransi TPL sebagai pelindungan atas risiko cedera atau meninggal dunia akibat kecelakaan. Sementara kerugian atas kendaraan rusak (material damage) menyusul sebagai inisiatif masing-masing pemilik kendaraan.

Namun demikian, pemerintah Indonesia nantinya juga bisa mewajibkan masyarakat untuk memiliki asuransi wajib TPL secara sekaligus untuk risiko bodily injury dan material damage akibat kecelakaan. Tentu kajian dan pertimbangan sangat diperlukan, khususnya mengenai kemampuan bayar premi dari masyarakat itu sendiri.

“Dari perspektif itu saya rasa kita semua harus sepakat bahwa itu untuk menyediakan asuransi wajib TPL terutama untuk bodily injury adalah betul-betul ide yang sangat baik, yang seharusnya memang bisa diimplementasikan. Karena yang pertama yang mendapat manfaat adalah publik,” ujar Delil.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia memang punya PT Jasa Raharja yang memberikan santunan atas risiko kecelakaan. Tetapi perlu juga dipahami bahwa besaran santunan Jasa Raharja itu sudah tidak lagi memadai untuk situasi sekarang, khususnya untuk menutupi segala macam biaya pengobatan.

“Ini ide yang cemerlang sekali karena akan ada pembagian pembebanan biaya. Artinya, pengobatan atas kecelakaan di jalan raya ini—karena sudah dicover asuransi wajib TPL kendaraan bermotor—maka tidak perlu lagi dicover oleh BPJS. Jadi ini membebaskan BPJS dari biaya yang cukup tinggi atas perawatan apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, karena sudah dicover oleh asuransi wajib TPL,” pungkas Delil.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia sekaligus Pengamat Asuransi Tri Joko Santoso menilai wacana aturan wajib asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan ketika merespons kekhawatiran masyarakat terhadap wacana asuransi wajib TPL ini hanya bertujuan menguntungkan pelaku industri asuransi, alih-alih memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan maupun kepada pihak-pihak yang dirugikan dari suatu peristiwa kecelakaan.

“Sebetulnya agak sulit mengatakan industri yang untung. Semua asuransi yang ada kata wajibnya, biasanya itu asuransinya diambil pemerintah, seperti misalnya BUMN asuransi sosial milik negara, Jasa Raharja,” ungkap Tri Joko, saat dihubungi, pada Kamis (1/8/2024).

Tri Joko menduga, apabila aturan mengenai asuransi wajib TPL ini sudah selesai digodok dan diberlakukan, pemerintah melalui BUMN Asuransi akan menjadi pengelola penuh, bukan melalui swasta.

“Itu kan dia eksklusif. Orang pegang dan beli SIM, punya SIM A, SIM B, itu asuransi ditanggung oleh satu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh negara. Jadi yang mendapatkan untung sebenarnya bukan industri asuransi, tapi asuransi yang dimiliki oleh negara,” katanya.

Menurut Tri Joko, hal ini menjadi masuk akal mengingat wacana aturan ini akan menekan tarif premi asuransi agar dibayar semurah mungkin oleh masyarakat. Sehingga, memang selayaknya dikelola oleh satu perusahaan yang dinaungi negara.

“Dan masuk akal juga kenapa negara mengambil, karena preminya akan bisa ditekan semurah mungkin oleh negara. Last Number Policy itu mengatakan, kalau satu perusahaan mengelola tertanggung yang begitu banyak, maka dia bisa menekan biaya asuransi secara tidak langsung,” jelas dia.

“Jadi, ini ada kata-kata wajib, kata-kata wajib itu sejauh pengalaman kami, pasti akan diambil oleh satu atau dua perusahaan milik negara, bukan industri swasta,” tegas Tri Joko.

Bocoran Skema

Adapun sebelumnya, saat dihubungi secara terpisah, Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman memprediksi ada dua opsi skema pembahasan asuransi wajib TPL ini.

Pertama, model free market. Wahyudin menjelaskan, implementasi model free market yang dimaksud adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Bagaimana pembayarannya? Sudah ada wacana bahwasannya melalui perpanjangan dari STNK. Bentuknya adalah Samsat mensyaratkan sudah harus punya polis asuransi kendaraan bermotor. Jadi, pada saat perpanjangan STNK, dalam rekrutmennya oleh Samsat, cek list-nya sudah punya asuransi kendaraan bermotor, copy polisnya boleh disampaikan juga. Nanti di Samsat tinggal bayar biayanya saja, biaya tambahannya, selain pajak tentunya,” urai Wahyudin.

Kedua, yakni model konsorsium. Wahyudin menerangkan, model ini melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah atau regulator tertentu.

“Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Seluruhnya dapat perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya. Jadi, terkait dengan pengelolanya, karena berdampak dengan pembayaran dan kerjasama dengan Samsat,” pungkas Wahyudin.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan memiliki dana yang cukup untuk menjamin premi asuransi ketika Lembaga Penjamin Polis (LPP) berdiri. Termasuk jika nanti program asuransi wajib kendaraan bermotor telah berjalan.

"Kalau saya lihat lebih untung untuk perusahaan asuransinya. Anda lihat kecelakaan berapa sih yang terjadi? Kalau semuanya wajib, harusnya dananya cukup," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi oleh pemerintah soal wacana kendaraan bermotor wajib asuransi. Meski begitu, kebijakan itu disebut akan membuat industri asuransi semakin sehat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi kerugian pihak ketiga atau third party liability (TPL). Jika peraturan ini rampung, otomatis akan ada penambahan premi dengan jumlah besar di masyarakat.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian jika nanti perusahaan asuransinya terpapar risiko dan harus tutup, maka LPS akan menjamin nilai polisnya. Meski demikian, hal ini akan berlangsung jika LPP resmi meluncur pada 2028.

Saat ini LPS sedang menyusun Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) sebagai peraturan turunan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengurus hal ini.

"Kita sedang merekrut ahli-ahli asuransi. Jadi dalam satu bulan saya pikir orang-orang utama yang menangani asuransi sudah lengkap sehingga kita bisa bekerja lebih cepat lagi. Targetnya 1 Januari 2025 nanti semua peraturannya sudah ada di tempat, jadi tinggal kita rapikan pelaksanaannya ke depan," terang Purbaya.

LPS kemudian akan memilih perusahaan asuransi yang berhak untuk masuk kategori perusahaan yang dijamin LPS. Kemudian LPS akan menetapkan beberapa syarat yang diperlukan, agar jangan sampai banyak perusahaan asuransi yang tumbang dalam jangka waktu 2-3 tahun LPP berdiri.

"Kalau keadaannya darurat juga LPS punya banyak uang. Asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank, walaupun itu akan dicegah semaksimal mungkin," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani menyampaikan bahwa Asuransi Wajib dengan skema tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) bagi kendaraan bermotor merupakan bentuk gotong royong sesama masyarakat. Melalui skema ini, masyarakat yang terlibat kecelakaan pada prinsipnya tidak akan mengalami kerugian keuangan.

“Memang ini bagus, terlebih negara lain juga sudah menjalankan. Dengan adanya regulasi itu juga akan mendorong masyarakat untuk lebih mengenal asuransi secara inklusif lagi,” ujar Firdaus Djaelani dalam program Investor Market Today di IDTV, Selasa (30/7/2024).

Firdaus menuturkan, ke depan dalam implementasinya, proses klaim asuransi kendaraan bermotor tidak akan dipersulit atau relatif mudah. Pasalnya, dalam perkembangan pembahasan selama ini dengan melibatkan pemerintah, industri asuransi menghendaki supaya akan ada satu konsorsium yang menaungi beberapa perusahaan asuransi.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium, sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas dia.

Sebagai gambaran, pelaku yang menyebabkan kecelakaan dan merugikan orang lain maka mesti bertanggung jawab mengganti kerugian materi, akibat kendaraan rusak atau semacamnya. Nantinya melalui asuransi wajib TPL, maka masyarakat tidak perlu lagi ribut siapa pihak yang salah maupun berdebat mengenai besaran nilai kerugian materi yang dialami.

Mereka, baik itu pelaku maupun korban tinggal menghubungi pihak asuransi dan selanjutnya membawa kendaraan untuk segera diperbaiki ke bengkel mitra perusahaan asuransi. Hal semacam ini tentu akan memudahkan masyarakat ketika terjadi kecelakaan sehingga risiko kerugian materi dapat ditutup pihak asuransi.

Namun demikian, AAUI mengungkap bahwa dalam skema ini, masyarakat mesti turut membayar premi asuransi sebagai bentuk pengalihan risiko. Dalam perkembangannya, besaran premi masih dihitung pemerintah.

“Nanti pasti ada limitnya nanti di Perda maupun di Kemenkeu pasti ada limit misalnya untuk pintu berapa? Untuk penyok bemper berapa? Kalau mesin sampai rusak berapa? Jadi ada limit dan prinsipnya gotong royong masyarakat jadi kalau ada apa-apa yuk kita share bersama-sama,” pungkasnya.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A menyatakan bahwa pemerintah “dapat” mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar premi atau kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asuransi Wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor telah dibahas pemerintah dan industri perasuransian untuk dapat segera digulirkan. Namun demikian, kebijakan ini dinilai tidak didasari semangat kerakyatan, melainkan dalam rangka menyehatkan sektor keuangan domestik.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dalam program Investor Daily Talk di IDTV, pada Senin (29/7/2024). Menurut dia, persoalan ini mesti dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi keuangan saja.

Suryadi menerangkan, Asuransi Wajib TPL terkait kendaraan bermotor tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Salah satu pasal dalam beleid itu menyebut bahwa pemerintah “dapat” menyelenggarakan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu.

“Kami melihat ini spiritnya bukan untuk masyarakat tetapi bagaimana menyehatkan sektor keuangan, sehingga ini yang harus dilengkapi dengan penjelasan lebih detail termasuk aturan sehingga tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat,” jelas Suryadi.

Dia mengungkapkan, masalah sebenarnya bukan pada perlindungan finansial atas risiko kerugian yang dialami masyarakat saat terjadi kecelakaan. Terkait risiko kecelakaan, masalah sebenarnya lebih kompleks dan ini menyangkut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masih Menunggak Bayar Pajak

Alih-alih membebankan premi kepada masyarakat sebagai upaya menyebar risiko kerugian atas kecelakaan, merubah UU yang ada dinilai lebih mendesak bagi DPR. “Karena disini banyak sekali masalah sehingga itu yang kami sarankan kepada pemerintah untuk terlebih dulu diperbaiki,” ungkap Suryadi.

Dia menjelaskan, pemerintah harus menyelesaikan dulu masalah terkait pengaturan lalu lintas daripada menambah pungutan dari masyarakat. Terlebih, sebanyak 50% masyarakat masih menunggak membayar pajak kendaraan, berdasarkan data Korlantas Polri pada tahun 2022.

“Apalagi kalau dibebankan asuransi yang seharusnya bersifat sukarela, yang wajib saja yang memang sah kewajiban warga negara banyak yang nunggak. Bisa jadi karena tidak mampu atau karena sistem dari pemerintah, itu 50% sehingga bagaimana mungkin membebani masyarakat lagi,” beber Suryadi.

Di samping itu, tidak semua kendaraan dipakai sebagai fasilitas pribadi. Banyak di antara mereka memanfaatkan kendaraan sebagai sarana produksi. Pemerintah mesti jeli melihat hal ini, sebab jika segmen ini dibebankan lagi, tak pelak biaya produksi semakin tinggi. Alhasil, malah akan membebani roda perekonomian secara nasional.

DPR menyadari, manfaat kehadiran dari asuransi wajib TPL terkait kendaraan bermotor ini lebih banyak dirasakan sektor perasuransian. Ini juga dipercaya dapat mendongkrak penetrasi asuransi di tanah air, sehingga ikut mendorong perkembangan industri asuransi ke depan. Meski demikian, pemerintah sebaiknya lebih bijak untuk melihat persoalan lebih mendasar dan secara holistik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan asuransi Asuransi Wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor nantinya tidak akan menyulitkan masyarakat, terutama saat proses klaim terjadi.

Dia menerangkan, dalam pembahasan Asuransi Wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam Investor Market Today IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi. Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Adapun premi yang mesti dibayar masyarakat dan hingga maksimal nilai manfaat klaim yang dapat diterima masyarakat masih dihitung pihak pemerintah.

“Misalnya untuk motor preminya itu untuk satu tahun perpanjang STNK misalnya Rp 50.000 atau Rp 30.000, kalau mobil tergantung besarnya mobil misalnya Rp 100.000. Menurut saya sih tidak terlalu mahal karena sifatnya wajib dan massal. Tentunya diharapkan ekonomis sehingga premi tidak terlalu mahal,” tandas Firdaus.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A, tertulis bahwa pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum membahas kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor. “Belum ada rapat mengenai itu,” ucap Presiden Jokowi pada Kamis (25/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor dinilai memiliki beberapa kelemahan jika pemerintah mulai menyelenggarakan pada 2025 mendatang. Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya tidak digulirkan secara terburu-buru atau cenderung dipaksakan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan mayoritas masyarakat atau publik masih belum percaya kepada pihak asuransi. Banyak kejadian bahwa uang asuransi dirampok dan dikorupsi atau dibawa kabur oknum dari pihak asuransi. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik hilang dan belum percaya benar pada asuransi.

“Jadi masyarakat masih takut melihat asuransi ini disalahgunakan untuk hal lain dulu, apalagi kendaraan bermotor di Indonesia yang paling banyak adalah sepeda motor. Penggunanya itu bukan orang mampu, tapi melarat. Artinya tidak mampu secara keuangan. Mereka punya motor karena terpaksa bukan ingin dan tak ada pilihan lain. Jadi jangan dipaksa untuk memiliki asuransi kendaraan,” tegas Djoko saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Perilaku pihak asuransi yang tadinya dipercaya publik justru menyimpang dengan melakukan korupsi. Hal itu menjadi dasar dan alasan sederhana bagi masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak asuransi.

Selain itu, menurut Djoko, alih-alih membayar asuransi kendaraan bermotor, banyak dari masyarakat belum punya rumah sendiri. Ini juga perlu menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah bahwa masyarakat punya kebutuhan hidup yang lebih penting. Oleh karena itu, tak elok bagi Indonesia mencontoh negara maju lain, padahal situasi dan kondisi masyarakatnya berbeda jauh.

Dari sana, niat pemerintah untuk membentuk asuransi wajib TPL khusus untuk kendaraan bermotor menjadi dipertanyakan. Menurut dia, kalau tujuannya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, maka sebaiknya pemerintah membenahi tata kelola angkutan atau kendaraan umum, berikut sarana dan prasarana pendukungnya secara nasional.

“Kalau ingin adanya pergantian dari pihak ketiga (asuransi) saat terjadi kecelakaan, hal itu sudah dilakukan sebagian pemilik kendaraan yang merasa kendaraannya cukup mahal dan berharga, maka diasuransikan,” terang Djoko.

Benahi Dulu Transportasi Umum

Lebih lanjut, ia pun mendorong supaya asuransi kendaraan sebaiknya tetap seperti saat ini, yang bersifat sukarela atau belum diwajibkan. Kalau tujuannya agar dapat pergantian saat terjadi kecelakaan, masyarakat kecil memang tak punya pilihan alias terpaksa memilih motor sebagai moda transportasi sehari-hari karena terpaksa, mengingat biayanya yang mudah dan praktis.

Di sisi lain, hal tersebut diakibatkan pemerintah yang belum memberikan fasilitas terbaik untuk kendaraan umum bagi masyarakat di semua daerah atau secara nasional. Namun demikian, Djoko juga mengakui bahwa baru di wilayah DKI Jakarta saja yang kendaraan umumnya sudah lumayan baik dan terintegrasi.

“Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah masih buruk sekali angkutan umumnya. Belum ada pemerataan kesejahteraan daerah-daerah. Makanya orang yang menggunakan motor itu menilai asuransi kendaraan belum penting karena mereka masih kurang perekonomiannya dan sebenarnya lebih membutuhkan kendaraan umum yang layak dan banyak,” ungkap Djoko.

Pengamat transportasi ini mendorong agar pemerintah secepatnya membenahi pengadaan angkutan umum di semua daerah di Indonesia. Jangan hanya kota-kota besar saja yang menjadi perhatian utama.

“Ketika angkutan umum sudah membaik dan saling terintegrasi, maka waktu masyarakat yang menggunakannya tidak habis di jalan dan bisa menikmatinya. Tentunya hal ini bisa hasil kerjasama pihak swasta yang disubsidi oleh pemerintah. Operator swasta akan lebih baik dan pemerintah mensubsidinya. Bahkan dengan begitu nantinya bisa mengurangi jumlah pemakaian kendaraan pribadi,” pungkas Djoko.

Asuransi wajib TPL yang salah satunya mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini membuka opsi kepada pemerintah yang dapat membentuk asuransi wajib TPL, dimana pemerintah paling lambat mesti menerbitkan aturan pelaksanaanya pada Februari 2025 mendatang atau dua tahun setelah UU PPSK terbit.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kerugian material atas kecelakaan yang terjadi di Indonesia tercatat mencapai Rp 280 miliar setahun penuh pada 2022 lalu. Kerugian financial yang dirasakan masyarakat itu coba untuk ditekan pemerintah melalui wacana membentuk asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan bermotor.

Mengacu data Polri yang dirujuk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kerugian materi dari kecelakaan di Indonesia mencapai Rp 280,00 miliar pada tahun 2022 terhadap sebanyak 139.258 kasus kecelakaan. Dari jumlah itu, sebanyak 28.131 orang meninggal dunia, sebanyak 13.364 orang luka berat, dan sebanyak 160.449 orang luka ringan.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, berat, hingga meninggal, pelindungan asuransi wajib bagi masyarakat sudah tercover oleh program yang saat ini dijalankan PT Jasa Raharja. Korban kecelakaan, baik yang di dalam maupun di luar kendaraan bisa mendapatkan santunan sesuai amanat Undang-Undang (UU) 33 dan 34 Tahun 1964.

Namun demikian, belum ada amanat UU yang ditujukan untuk memberi pelindungan materi atas kerugian dari peristiwa kecelakaan, termasuk kerugian finansial dari kendaraan bermotor mobil atau motor. Bertolak dari sana, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) berupaya mengakomodasi pelindungan finansial atas kerugian materi atas risiko kecelakaan.

UU ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mewajibkan kelompok masyarakat tertentu mengikuti program asuransi wajib TPL yang diantaranya, terkait risiko kecelakaan hingga risiko bencana. Keputusan paling lambat untuk pemerintah membentuk program ini adalah pada Februari 2025 mendatang, melalui peraturan pelaksana.

Merespons wacana pembentukan asuransi wajib TPL ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berpandangan positif dengan menimbang tiga sisi yang akan bersentuhan langsung dari program tersebut.

“Ada tiga sisi yang bisa kita lihat. Dari perspektif konsumen masih rendahnya angka literasi dan inklusi. Ini terkait produk atau layanan sektor perasuransian yang masih relatif rendah,” kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto saat dihubungi, pada Minggu (28/7/2024).

Menurut dia, tingkat literasi berkaitan dengan produk dan layanan asuransi yang terbilang masih terbatas. Produk asuransi yang ada saat ini cukup kompleks untuk dipahami oleh masyarakat luas, sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas dari setiap perusahaan asuransi untuk menjawab hal ini.

Dongkrak Kepercayaan Masyarakat

Dari persoalan tersebut, maka pengaruhnya kepada inklusi asuransi atau pemanfaatan produk dan layanan asuransi oleh masyarakat Indonesia yang juga masih rendah. Ini semakin sulit dipacu kala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi cenderung menurun, seiring kasus-kasus yang menimpa sejumlah perusahaan asuransi. Bern mengungkapkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AseanInsurance Surveillance Report tahun 2022, penetrasi perasuransian di Indonesia memang telah diatas Filipina, namun tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Singapura.

“Untuk densitas Indonesia 2,7% diatas Filipina dan di bawah Malaysia. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara maju, TPL Insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara,” papar dia.

Menurutnya, asuransi wajib TPL dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui asuransi wajib TPL, pemerintah membagi risiko keuangan dengan perusahaan asuransi swasta, khususnya dalam rangka penyediaan pelindungan kerugian materi atas risiko kecelakaan. Ini dapat menjadi cara pemerintah memberi pelindungkan kepada rakyatnya melalui skema asuransi.

Perspektif kedua dari sisi pelaku usaha atau industri. Dalam hal ini, asosiasi bersama perusahaan asuransi umum mesti mendorong terciptanya keinginan masyarakat untuk berasuransi. Oleh karena itu, peningkatan permodalan jadi salah satu cara, agar suatu perusahaan asuransi punya kapabilitas lebih untuk melakukan misi tersebut.

Lebih dari itu, perusahaan asuransi juga mesti memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di masa mendatang. Dengan permodalan yang memadai, perusahaan asuransi bisa memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang seperti di bidang aktuaria, investasi, dan teknologi informasi (TI).

“Sayangnya digitalisasi kegiatan usaha belum optimal untuk meningkatkan akses langsung ke konsumen. Lalu masih adanya kelemahan dalam penerapan GCG (good corporate governance) dan manajemen risiko yang efektif,” urai Bern.

Ketiga yaitu dari perspektif regulator. Dia bilang, perlu adanya alokasi sumber daya manusia untuk regulator bisa mengawasi secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu kesesuaian kerangka peraturan dan pengawasan dengan standar internasional. Sehingga kedepannya terjadi sinergi yang lebih erat lagi antara regulator, asosiasi, dan industri dalam mewujudkan sektor perasuransian yang sehat, efisien, dan berintegritas.

Pembenahan dari sektor jasa asuransi juga perlu dilakukan saat ini guna memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tahapannya dengan penguatan ketahanan dan daya saing industri perasuransian. “Kemudian pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri perasuransian. Dilanjutkan dengan akselerasi transformasi digital dan penguatan pengaturan dan pengawasan,” pungkas Bern.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Pemerintah bakal mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025 mendatang. Sedikitnya terdapat dua model yang bisa diterapkan atau dicontoh Indonesia dari negara lain.

Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) Wahyudin Rahman menyambut baik rencana aturan wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dari sejumlah negara Asean yang telah lebih dulu mengimplementasikan aturan serupa.

“Kalau kita bahas ke negara-negara lain, kita sudah jauh tertinggal, khususnya di Asean. Apalagi di Eropa dan Asia lainnya, sudah wajib TPL ini. Khususnya di Malaysia dan Singapura sudah menerapkan sejak tahun 80-an. Sejak pemberlakuan peraturan perundangan-perundangan lalu lintas,” ungkap Wahyudin, saat dihubungi Minggu (28/7/2024).

Adapun Wahyudin menyampaikan, pihaknya bersama asosiasi dan pihak terkait lainnya turut terlibat memberikan rekomendasi terkait aturan ini kepada pemerintah. Ada dua skema yang rencananya akan diterapkan dalam aturan wajib asuransi TPL kendaraan ini.

Pertama, model free market. Dia menjelaskan, mekanisme model free market ini adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Kemudian yang kedua adalah model konsorsium, yakni melalui kerjasama terkait dengan beberapa perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola oleh asosiasi nantinya. Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Jadi seluruhnya dapat, perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya,” urai dia.

Malaysia dan Singapura

Di sisi lain, Wahyudin mengatakan, belum diketahui secara pasti mekanisme mana yang nantinya akan diimplementasikan di Indonesia. Dia berujar, pihaknya juga benchmarking dengan sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura.

“Di Malaysia itu, pada saat dia mengambil registrasi pajak terkait dengan kendaraan bermotor, modelnya adalah free market. Jadi setiap perpanjangan dari STNK, modelnya, surat tanda kendaraan bermotor di Malaysia itu, sudah menerapkan persyaratannya harus punya polis asuransi kendaraan bermotor, termasuk TPL,” kata dia.

Serupa seperti Malaysia, Singapura juga menerapkan model free market. Dalam implementasinya, pihak otoritas pengaturan lalu lintas di Singapura mempersyaratkan kepemilikan asuransi TPL kendaraan sebagai syarat pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

“Nah, jadi negara-negara Asean ini sudah memperlakukan sejak lama. Modelnya kebanyakan free market, artinya sebagai persyaratan pada saat mengambil licensing atau SIM ataupun STNK setiap tahunnya,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap bahwa program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL) untuk kendaraan motor dan mobil belum mendesak.

Terlebih menurut Anggota DPR Komisi XI Martinus Gea mengatakan bahwa substansi dari program asuransi wajib tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

“Kami melihat bahwa substansinya belum cukup bagus ya untuk dilakukan sampai saat ini,” kata Martinus ditemui usai kegiatan edukasi keuangan pelajar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten pada Jumat (26/7/2024).

Martinus mengatakan bahwa nanti pihaknya akan membahas lebih detail terkait dengan wacana asuransi wajib tersebut. Pihaknya ingin menegaskan bahwa program asuransi wajib tersebut belum mendesak.

Menurutnya justru lebih baik menyelesaikan masalah-masalah perusahaan asuransi lebih dahulu. Diketahui beberapa perusahaan asuransi yang sedang diterpa kasus gagal bayar di antaranya yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Jiwasraya, Kresna Life, dan Wanaartha Life.

“Sebagai anggota DPR, saya malah lebih fokus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan asuransi-asuransi pemerintah yang sudah ada dulu ya sebelum membuat menerapkan asuransi-asuransi baru gitu ya. Jangan menambah daftar masalah, daftar persoalan yang akan muncul nanti,” tandasnya.

Pemerintah diketahui tengah menggodok aturan untuk asuransi wajib kendaraan bermotor TPL. Ini merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Nantinya akan ada turunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan program asuransi wajib tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan dalam persiapan program asuransi wajib diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/7/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI memberikan bocoran PP sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).