Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggodok formula aturan terkait pemusnahan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk yang bisa memberikan keuntungan bagi negara.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan bahwa formula itu melibatkan bea cukai, kejaksaan, hingga kepolisian.

“Termasuk juga kita lagi coba menggodok aturan ke depan terkait dengan barang pemusnahan dan sebagainya. Ini juga lagi kita formulasi dengan bea cukai, kejaksaan, dan kepolisian,” ungkap Rusmin saat ditemui di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Rusmin pun mengakui dalam proses penyitaan membutuhkan biaya, salah satunya untuk pemusnahan barang impor ilegal. Untuk itu, menurutnya, diperlukan pertimbangan agar pemusnahan barang impor ilegal itu bisa menguntungkan negara.

“Ada beberapa barang kan mau nggak mau kalau setelah penyitaan dan sebagainya ini pasti ada salah satunya yang jadi persoalan itu biasanya cost terkait dengan pemusnahan dan sebagainya, tetapi bagaimana itu menguntungkan bagi negara, ini kita lagi cari,” terangnya.

Kendati demikian, Rusmin menyampaikan bahwa aturan ini belum dituangkan menjadi draf.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa masuknya barang impor secara ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia dengan implikasi yang luas terhadap perlindungan dan perekonomian masyarakat serta perekonomian domestik.

Rusmin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor dengan terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

“Satgas akan terus melakukan pengawasan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, instansi yang tergabung dalam Satgas akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Adapun pada hari ini, Jumar (8/11/2024), Kemendag mengekspose kain gulungan yang diduga ilegal senilai Rp90 miliar di Jakarta Utara. Produk tersebut merupakan hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pengawasan dilakukan di dua tempat di Jakarta dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Barang-barang tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri. Budi menyampaikan bahwa Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri.

Pada ekspose kali ini, pengawasan pertama dilakukan di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat pada 30 Oktober 2024 dengan jumlah temuan 30.000 rol TPT bernilai sekitar Rp30 miliar. Kemudian, Pengawasan kedua, yaitu di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 31 Oktober 2024 dengan jumlah temuan sebanyak 60.000 rol TPT bernilai sekitar Rp60 miliar.

Sederet dugaan pelanggarannya antara lain tidak dilengkapinya dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

“Masuknya barang tanpa mengikuti ketentuan seperti ini merupakan musuh utama kita bersama, yangmenghambat tumbuhnya industri tekstil dalam negeri,” jelas Budi.

Adapun, sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali.

Jika diperinci, ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar. Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar.

Lalu, ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 milar. Sebagai tindak lanjut ekspose, Satgas telah melakukan pemusnahan barang hasil temuan pengawasan sebanyak dua kali, yaitu pada 2 dan 9 September 2024.

BANDUNG, KOMPAS.com - The Gaia Hotel Bandung menghadirkan pameran fotografi bertajuk The Journey sejak 7 November 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka merayakan hari jadi ketiga hotel bintang lima di Bandung, Jawa Barat, tersebut.

Pameran tersebut menghadirkan karya-karya fotografer Hengky Susanto dan dikurasi oleh Bagoes Kresnawan. Pameran ini menampilkan berbagai momen dan cerita yang jarang terlihat selama perjalanan Gaia.

“Di pameran ini kita bisa lihat timeline dari proses pembangunan Gaia dari 2016 hingga hari ulang tahun ketiga ini,” ujar Bagoes saat membuka pameran The Journey, Kamis (7/11/2024).

Pameran fotografi tersebut berada di 4 lokasi di The Gaia Hotel Bandung. Pertama berada lokasi di lobi hotel. Para pengunjung akan melihat semacam sinopsis dari pameran The Journey, memberikan gambaran pengalaman yang akan dialami dalam pameran tersebut.

Lokasi pameran yang kedua berada di lorong setelah lobi hotel. Di lokasi ini pengunjung akan diajak nostalgia perjalanan awal Gaia Hotel Bandung dan kumpulan foto yang merepresentasikan warna, dari yang cold sampai ke warm.

Sementara itu, lokasi ketiga berada di lorong lantai P0. Di sini, pengunjung akan disuguhkan berbagai foto yang khusus tentang Resident, sebutan bagi staf hotel di Gaia Hotel Bandung. Tujuannya yaitu untuk mengapresiasi kerja para staf hotel.

Sedangkan lokasi keempat ada di studio musik lantai P0. Seperti tempatnya, pengunjung bisa melihat deretan foto bertema musik karena Gaia Hotel Bandung juga terkenal memiliki festival musik yaitu Gaia Music Festival.

Bagi tamu hotel yang menginap di The Gaia Hotel Bandung, bisa mengunjungi pameran tersebut untuk melihat perjalanan salah satu hotel ikonik di Kota Bandung tersebut.

Selain pameran, The Gaia Hotel Bandung juga meluncurkan buku coffee table berjudul “Beyond the Seen – A Visual Story of GAIA Becoming”.

Buku ini merupakan koleksi foto candid karya fotografer Hengky Susanto yang menampilkan sisi-sisi hotel yang jarang terlihat. Dari pemandangan kolam renang Infinity Pool yang diselimuti kabut hingga momen kebahagiaan seorang anak.

Buku ini memberikan perspektif yang lebih dalam tentang kisah Gaia dari masa konstruksi hingga hari ini.

Setiap kamar di hotel dilengkapi dengan buku ini, sehingga para tamu dapat mengeksplorasi lebih banyak tentang upaya di balik kenyamanan dan inspirasi yang mereka rasakan selama menginap.

Selain itu, Gaia juga menyelenggarakan diskusi panel tentang simbiosis antara seni dan bisnis.

Diskusi ini menghadirkan Ferry Ridwan (arsitek The Gaia Hotel), Bagus Pandega (pencipta instalasi seni "The Echoes" di lobi hotel), Bagas Indyatmono (CEO Jazz Gunung Indonesia), dan Hengky Susanto (fotografer buku “Beyond the Seen”).

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

 

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

(hal/fdl)

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

JAKARTA, investor.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut membahas berbagai isu terkini pada sektor sawit.

Di antaranya terkait program peremajaan sawit Rakyat (PSR), dana bagi hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, hingga keamanan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.

“Peran sawit di Sumut sangat besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya. Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni dikutip dari keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Fatoni memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha terkait adanya isu peremajaan, penjarahan, dan perambahan sawit. Bahkan isu tersebut juga telah dibahas oleh pemerintah dengan mencarikan solusi.

Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” ucapnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. PSR Membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengah menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak tahun 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR seluas 25.581 hektare.

Sementara itu, pada tahun 2024 Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Terctatat hingga bulan November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

“Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” katanya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Asei Indonesia mengumumkan akan melakukan pengalihan portofolio unit usaha syariah (UUS) kepada perusahaan asuransi syariah lain.

Kepala Divisi Transformasi dan Inistiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia Wahyudin Rahman menyebut pihaknya tengah melakukan penjajakan pengalihan portofolio UUS kepada dua perusahaan asuransi syariah. Wahyudin hanya menyebutkan dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN.

"Masih mendalami penjajakan, tetapi belum final," ucapnya kepada Kontan, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Wahyudin mengungkapkan, aset UUS Asei mencapai Rp 85 miliar dari total aset Asei yang sebesar Rp 2,2 triliun.

Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan di Harian Kontan, Rabu (6/11), Direksi PT Asuransi Asei Indonesia menetapkan untuk tidak melanjutkan kegiatan bisnis pada unit usaha syariah.

"Perusahaan akan melakukan transfer portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain," tulis Direksi PT Asuransi Asei Indonesia dalam pengumuman tersebut.

Direksi Asei juga menyampaikan aksi tersebut juga sudah direstui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Asei disebutkan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas Rencana Kerja Permisahan Unit Syariah (RKPUS) PT Asuransi Asei Indonesia, sebagaimana Surat CJK Nomor 5-717/PD.11/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Lebih lanjut, Direksi Asei mengumumkan pelaksanaan transfer portofolio unit usaha syariah kepada perusahaan asuransi syariah lain akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Asuransi Asei Indonesia akan memastikan pemegang polis tetap mendapatkan manfaat dan layanan asuransi, serta menjamin atau melindungi dana para pemegang polis sebagaimana diatur dalam ketentuan polis yang berlaku.

Jakarta: Jaksa Agung RI Sianitar Burhanuddin meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jumat, 8 November 2024. Burhanuddin berpesan soal pendidikan, terkait sarana dan prasarana.

"Fasilitas yang memadai dan modern tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tetapi juga mendukung kegiatan akademik yang lebih efektif," kata Burhanuddin di lokasi, Jumat, 8 November 2024.

Burhanuddin mengatakan peresmian kampus STIH Adhyaksa menandai kemajuan yang signifikan. Serta, simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Terlebih, pada hakikatnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Peresmian gedung juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran Jaksa Agung Muda berbagai bidang.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.
ST Burhanudin berharap fasilitas itu dapat memberikan yang terbaik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing unggul.

Dirut Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan tempat kampus baru ini akan menjadi Kawah Candradimuka untuk dapat menggembleng insan yang berkualitas dan berkarakter.

“Semoga tempat ini akan menjadi menumbuhkan SDM yang berkualitas dan berkarakter Merah Putih yang nantinya akan menjadi harapan bangsa ke depan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Narendra Jatna mengatakan, semangat hukum di Indonesia sudah ada sejak era para pemimpin besar bangsa ini yang berjuang demi terciptanya tatanan masyarakat yang berlandaskan keadilan. Perkembangan hukum Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan dan mengawal cita-cita hukum negara.

Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pihak yang turut membangun gedung STIH. Dengan adanya fasilitas baru ini, dirinya bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Sejak berdiri tahun 2022, STIH adhyaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan Tinggi yang berada ditengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguran tinggi yang bereputasi di kalangan dunia pendidikan nasional maupun internasional,” terangnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Sumber: Bloomberg | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Zhejiang Geely Holding Group Co. milik miliarder Tiongkok Li Shufu sedang dalam pembicaraan dengan bank untuk mencari pinjaman sindikasi guna membiayai ulang pinjaman terkait akuisisi sahamnya di Volvo AB. Fasilitas tersebut dapat bernilai lebih dari US$ 2,2 miliar dan diluncurkan paling cepat bulan ini.

Pembahasan pinjaman tersebut muncul saat pabrikan mobil tersebut ingin beralih ke portofolio produk yang lebih mewah demi meningkatkan profitabilitas. Harapannya strategi tersebut bisa membuat Volvo bersaing dengan pabrik mobil lainnya.

Geely sendiri menjadi pemegang saham utama Volvo AB, produsen truk, bus, dan peralatan konstruksi Swedia sejak enam tahun lalu. Perseroan membeli 100% saham di Volvo Car AB pada tahun 2010 dari Ford Motor Co.

Namun tahun ini, Geely telah mulai menurunkan sahamnya di Volvo AB. Perusahaan itu menjual US$ 1,3 miliar saham perusahaan pembuat truk itu pada bulan April dan kini menjadi pemegang saham terbesar kedua.

Namun rencana sindikasi ini masih belum final. Beberapa bank internasional yang dikabarkan akan masuk dalam pinjaman sindikasi tersebut masih bisa berubah pikiran.

Sementara pihak Geely sendiri menolak berkomentar menanggapi pertanyaan yang dikirimkan melalui email oleh Blooomberg.

TANGERANG, KOMPAS.com - Warga Kosambi, Kabupaten Tangerang bernama Hidayat (31), mengatakan, sempat terjadi penjarahan terhadap truk pengangkut tanah yang melintasi Jalan Raya Salembaran.

"Saya sebenarnya sambil lewat dan kelihatannya begitu. Ada yang ambil pintu truknya, ada juga yang ambil bagian kepala besi mobilnya, banyak. Bahkan tape audio mobil truknya juga ada yang ambil," ujar Hidayat di tempat kerjanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Jumat (8/11/2024).

Hidayat sempat kaget saat melihat aksi penjarahan yang dilakukan warga itu. Dia tidak mengetahui dari mana asal warga yang menjarah mobil truk itu.

"Kemarin itu situasinya enggak kondusif. Kalau dari mananya, saya kurang tahu karena mereka banyak yang bawa pakai motor," jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Atmo Prakoso (45). Dia mengatakan, banyak warga yang menjarah mobil truk tanah itu.

"Kalau kejadian itu mungkin sebagai bentuk kekekselan mereka karena yang kami lihat mobil truk tanah itu beroperasi hampir 24 jam," kata Atmo.

Diketahui, terdapat 19 truk tanah yang dijarah warga pada Kamis (7/11/2024). Mereka menjarah truk tanah itu pada siang hari, tepatnya saat sedang melintasi tempat kejadian perkara (TKP).

Sebelum peristiwa penjarahan, sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki bocah berinisial ANP (9) terlindas truk tanah.

Kejadian itu bermula dari ANP yang diboncengi oleh seorang wanita berinisial SD (20).

Kemudian truk yang dikemudikan DWA (21) melintas di Jalan Raya Salembaran dari arah Kosambi menuju Teluknaga.

"Kejadiannya di Jalan Raya Salembaran, tepatnya depan steam mobil Romauli," ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Saat di tempat kejadian perkara (TKP), sepeda motor yang dikendarai SD melintas. Dia hendak mendahului dari arah kiri.

Namun, saat hendak mendahului, SD tidak mempunyai jarak pandang yang bebas dan tidak tersedia ruang yang cukup.

"Korban SD terjatuh ke arah kiri dan ANP terjatuh ke kanan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan tersebut," ujar Zain.

Korban yang mengalami luka cukup serius di bagian kaki tersebut langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapat perawatan medis.

Sedangkan untuk sopir DWA, polisi langsung membawanya ke Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Masyarakat mohon bersabar dan percayakan penanganan kasus ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi korban," ucap Zain.