IDXChannel - Rencana pemerintah menerbitkan aturan family office memicu pro dan kontra. Meski bisa menarik dana dari orang-orang kaya, kehadiran family office dikhawatirkan menjadi tempat pencucian uang.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembentukan family office di Indonesia berpotensi menjadi celah bagi pelaku pencucian uang, terutama jika tidak diatur secara ketat.

"Family office ini berpotensi besar untuk menjadi tempat pencucian uang. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cuci uang. Jadi, mereka (Singapura) sekarang lebih ketat," kata Faisal, Sabtu (6/7/2024).

"Di Singapura yang hukumnya bagus segala macam saja, sekarang menahan diri, menciptakan (family office) karena dia tidak mau lagi diperlakukan atau di-image-kan sebagai negara tempat cuci uang," katanya.

Faisal juga mengkritisi pembentukan family office sebetulnya tidak memberikan dampak apapun terhadap pendapatan negara karena tidak adanya pajak. Dia pun mewanti-wanti sebelum rencana itu direalisasikan, harus ada persiapan aturan yang jelas sehingga bisa meminimalkan dampak negatifnya.

"Pertanyaannya siap tidak kita? Perangkat perundang-undangannya sudah siap tidak?," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjelaskan, kehadiran family office atau wealth management center bakal memberikan dampak positif karena bisa menumbuhkan ekonomi nasional.

Berdasarkan data The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan tumbuh sebesar 38,3 persen dalam kurun waktu 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan terus meningkat.

Luhut menilai, Indonsia memiliki kesempatan untuk menarik dana dari family office global, yang saat ini jumlahnya mencapai total USD11,7 triliun. Apalagi, dua negara yang selama ini menjadi tempat bagi family office, yakni Hong Kong dan Singapura tengah menghadapi ketidakpastian bagi investor, terkait perubahan regulasi dan kondisi geopolitik.

"Dengan memiliki family office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal," kata Luhut.

(RFI)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan bahwa kesehatannya baik-baik saja dan tetap bisa mengalahkan Donald Trump dalam pemilihan umum tahun ini. Ia mencoba menyuarakan tekadnya ini melalui wawancara di sebuah stasiun televisi pada Jumat kemarin.

Dalam wawancara dengan kantor berita ABC pada Jumat malam, ia mengatakan buruknya performa dalam acara debat dengan Trump beberapa waktu lalu merupakan sebuah "fase yang buruk," seraya mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada "indikasi kondisi (kesehatan) serius apa pun."

"Saya setiap hari menjalani tes kognitif," kata Biden kepada George Stephanopoulos dari ABC.
"Setiap hari, saya menjalani tes itu. Semua yang saya lakukan. Anda tahu, saya tidak hanya berkampanye, tetapi saya juga menjalankan dunia," sambungnya, mengutip dari laman Toronto Star, Sabtu, 6 Juli 2024.

Biden, pria berusia 81 tahun, berhasil menjalani wawancara di ABC selama 22 menit tanpa melakukan kesalahan fatal yang dapat menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada pencalonannya. Tetapi penampilan yang cukup baik ini masih kurang untuk meredakan kekhawatiran sebagian masyarakat AS perihal usia serta kebugarannya, dan kemampuan untuk mengalahkan eks presiden Trump pada November mendatang.

Biden harus berhadapan dengan sebuah faksi di internal Partai Demokrat yang menginginkan dirinya mundur untuk diganti calon lain. Perselisihan di Demokrat ini berlangsung sekitar empat bulan jelang pemilu, dan hanya beberapa pekan sebelum Konvensi Nasional Demokrat.

Ada sejumlah tokoh yang diusulkan menjadi pengganti Biden, termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris.

Selama wawancara, Biden menegaskan bahwa kondisinya tidak lebih lemah daripada sebelumnya selama menjadi presiden. Dia mengatakan bahwa dirinya menjalani "penilaian berkelanjutan" oleh tim dokter pribadinya, dan mereka "tidak ragu untuk memberi tahu saya" jika memang ada masalah kesehatan.

"Bisakah saya berlari 10 putaran? Tidak. Namun, kondisi kesehatan saya masih baik," ujar Biden.

Mengenai debat, "Saya tidak mendengarkan insting saya dalam hal persiapan," sambungnya.

Biden mengatakan hal-hal yang dilakukan Trump selama debat telah membuat perhatiannya teralihkan.

"Ketika saya menjawab pertanyaan dan mereka mematikan mikrofonnya, dia terlihat masih berteriak dan hal itu mengganggu saya. Saya tidak menyalahkan hal tersebut. Namun, saya menyadari bahwa di momen itu saya kurang bisa mengendalikan diri," ungkap Biden.

Baca juga: Biden Tegaskan Tidak Akan Mundur dari Pencapresan AS

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlingungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto menyoroti kasus pelecehan sesama jenis yang dialami anak di Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Korban yang masih berusia 8 tahun diduga dilecehkan temannya sendiri, MR (13) di area Taman Jajan sekitar permukiman rumahnya.

"Oke, nanti kita monitor melalui LPAI Tangsel. Artinya bagaimana juga, karena sudah di atas 12 tahun, undang-undang sistem pengadilan anak memang dimungkinkan ada pemidanaan," ujar Kak Seto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

LPAI akan memantau kasus pelecehan seksual sesama jenis, kususnya terhadap pelaku meski disebut sudah bisa dijerat pidana, tetapi masih kategori anak-anak.

Dengan begitu, pelaku juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari berbagai lembaga.

"Karena pelaku anak tetap ada pendampingan supaya tetap ramah anak. Dilakukan tindakannya karena tak bisa dibenarkan, tidak mengulangi lagi tindakannya," kata Kak Seto.

Diberitakan sebelumnya, anak berusia 8 tahun di Cisauk, Kabupaten Tangerang, menjadi korban pelecehan sesama jenis.

Orangtua korban, I, menceritakan, pelecehan yang dialami putranya terjadi pada bulan Ramadhan, tepatnya April 2024.

Kasus pelecehan itu terungkap setelah teman korban yang juga menerima perlakuan yang baru menceritakan kepada kakaknya pada 1 Juli 2024.

"Ada anak yang ngobrol sama kakaknya. Nah, kakaknya korban itulah mengadu ke orangtuanya si korban itu, diinterogasi anaknya itu," ujar I kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan laporan ibu korban, I, putranya dilecehkan sebanyak dua kali oleh MR yang tak lain merupakan teman mainnya.

Pelecehan pertama yang dialami korban terjadi di salah satu warung sekitar Taman Jajan tak jauh dari tempat tinggalnya.

Aksi kedua dialami korban di tempat tinggal temannya yang lain. Temannya itu turut juga menjadi korban pelecehan sesama jenis.

Jumlah korban pelecehan sesama jenis itu diperkirakan mencapai 12 orang. Sebagian dari keluarga korban telah melapor ke polisi.

"Korban hampir 12 orang, tapi yang melapor hanya 7 orang karena enggan melapor, karena ada juga yang korban masih saudara dengan pelaku," ujar I.

Kini, I yang telah melaporkan kejadian dialami anaknya itu ke Polres Tangerang Selatan, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil Sahril mengatakan, kasus pelecehan sesama jenis itu sudah ditangani Unit PPA.

"Perkara saat ini ditangani oleh PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan," ujar AKP Agil saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jersey kontingan Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, ternyata menyita perhatian warganet Malaysia. Hal itu lantaran jersey dominan warna merah dan putih rancangan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo dianggap menarik dan elegan.

Adapun sebelumnya kontingen Malaysia juga sudah mengenalkan jersey yang akan digunakan atlet mereka untuk tampil di Olimpade Paris. Sayangnya, warganet Malaysia menghujat seragam berwarna kuning dan hitam yang dipakaian di manekin.

"Uniform Olimpik Team Indonesia dah officially keluar. Safe to say yang Malaysia gagal teruk dalam design, presentation dan pemilihan sponsor termasuklah brand kasut yang support Israel. At this point, semoga Atlet Malaysia berjaya dan goodjob Team Indonesia! Indonesia X Li Ning," kata pemilik akun X @Januarhaikal dikutip Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Januar pun mempertanyakan bagaimana cara kerja kontingen Malaysia dalam mengenalkan jersey terbaru mereka. Menurut dia, presentasi menggunakan atlet dan model kala mengenalkan jersey juga tepat.

"Approach Team Indonesia hampir sama dengan Team The Great Britain, straight forward kinda design tapi dia jadi presentable bila mereka gunakan real atlet dan proper photoshoot untuk full attire. I wonder team media @olympicmas dan @KBSMalaysia ni memang tak buat kerja ke?" ucap Januar.

Dia pun memuji kontingen Indonesia yang lebih menghargai karya seni dan desainar. "Indonesia was built differently. Mereka lebih menghargai arts and designs. Malaysia, we can do better and be better," ujar Januar.

Dia juga kemudian mengunggah status kontingen Malaysia akhirnya meluncurkan ulang jersey mereka dengan menggunakan atlet. Jersey yang terinspirasi dari warna harimau tersebut sebelumnya dikenakan di manekin dengan presentasi ala kadarnya hingga mengundang kecaman publik. "Design baju Malaysia SEBELUM dikritik dan design baju Malaysia SELEPAS dikritik masyarakat. Tetap AIBBB. Tetap takde proper photoshoot," kata Januar.

Status tersebut ternyata viral hingga ditanggapi ribuan warganet lainnya. "Aku tak salahkan designer sebab biasanya kat malaysia ni yg tukang approve design tu boomers yang dah sepatutnya bersara," ujar akun X @hazimsafari.

"Indonesia: Design: simple, presentation: good. Malaysia: Design: motif belang-belang sudah sering dipakai... Padahal banyak designer bagus di negeri Jiran. Presentation: kenapa harus pakai Mannequin... Atlet-atlet Malaysia banyak yang good looking + fotografernya keren-keren," ucap akun @BeatZiga.

Pengakuan Didit Prabowo...

Desainer jersey kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Didit Hediprasetyo alias Didit Prabowo menyebut karyanya, sebagai bentuk kontribusi mendukung perjuangan atlet Tanah Air di Olimpiade Paris. Dia mengungkapkan, keputusannya menerima tawaran mendesain jersey itu adalah amanah sehingga melakukannya dengan senang hati.

"Saya menerima tawaran ini karena salah satunya, sebagai cara saya untuk bisa berkontribusi dan berdedikasi bagi bangsa yang saya cintai ini. Saya bangga jadi orang Indonesia," kata Didit.

Dia mengakuim ide desain atau bentuk motif jersey itu terinspirasi bendera Merah Putih sedang berkibar. Didit berharap, jersey tersebut mendorong semangat para atlet yang akan berjuang dalam Olimpiade Paris 2024 pada 26 Juli sampai 11 Agustus.

"Harapannya untuk selalu berjuang dan meraih prestasi serta mengharumkan nama bangsa Indonesia," kata putra semata wayang dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto itu.

SOLO, KOMPAS.com - Proses pendinginan yang terjadi saat menggunakan AC mobil akan menghasilkan air evaporasi. Hal ini terjadi ketika udara panas dan lembab di dalam kabin kendaraan melewati evaporator.

Air hasil evaporasi ini terbentuk di evaporator, di mana airnya akan mengalir ke dalam saluran drainase yang terletak di bagian bawah mobil atau sekitar mesin.

Pada umumnya, air hasil evaporasi akan menetes di bawah kolong mobil dan hal ini normal terjadi. Sebab jika tidak menetes artinya proses evaporasi tidak sempurna.

Bahkan, Iwan, Pemilik Iwan Motor Honda Auto Clinic mengatakan, air hasil evaporasi ini perlu dibuang dan jangan sampai mampet.

“Air AC hasil evaporasi harus dibuang, malah gak boleh mampet, kalau itu terjadi malah akan membanjiri kabin mobil,” kata Iwan kepada Kompas.com, belum lama ini.

Iwan juga menjelaskan, air hasil evaporasi menetes di kolong mobil bukanlah kebocoran tapi air buangan AC, karena masih ada pemakaian mobil yang tidak paham. Padahal ini sama seperti air buangan AC rumah.

“Evaporator AC dirancang memiliki ruang untuk menampung air hasil evaporasi. Dari tampungan di evaporator air akan dibuang keluar mobil melalui pipa dan selang,” kata Iwan.

“Kalau air hasil evaporasi bermasalah pembuangannya, maka kalau tampungannya penuh akan meluap dan membanjiri kabin,” kata Iwan.

Iwan juga mengatakan, jika saluran pembuangannya sudah tersumbat, maka solusinya adalah dibersihkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 78 tahun yang lalu, tepatnya 5 Juli 1946 Bank Negara Indonesia (BNI) resmi berdiri. Dari masa-masa awal berdirinya di tengah perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, BNI telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Cikal bakal BNI dimulai pada 5 Juli 1946, kurang dari setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di tengah gejolak revolusi dan upaya mempertahankan kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari pentingnya kehadiran sebuah bank nasional yang dapat mendukung perekonomian negara yang baru merdeka.

Dilansir dari laman resmi BNI, bank ini pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946. Margono Djojohadikusumo, seorang tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia menjadi direktur pertama BNI.

Margono yang merupakan kakek Prabowo Subianto merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Pendiriannya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendirikan bank yang dapat mengelola keuangan negara yang baru merdeka dan membantu membangun ekonomi nasional.

Pada awal pendiriannya, BNI berfungsi sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Tugas utama BNI pada saat itu adalah untuk mengeluarkan dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada 1968, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya berubah menjadi Bank Umum Milik Negara. Peran BNI sebagai bank yang bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional semakin ditekankan dengan undang-undang ini.

Seiring berjalannya waktu, BNI mengalami berbagai perubahan signifikan. Pada 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992, BNI mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Langkah besar lainnya adalah pada 1996 ketika BNI menjadi bank BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, menjadikannya perusahaan publik.

Menghadapi krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, BNI menerima proses rekapitalisasi dari pemerintah pada 1999 untuk memperkuat struktur keuangannya. Selanjutnya, pada 2007, BNI melakukan divestasi saham pemerintah dan mengadakan penawaran umum saham terbatas pada 2010.

Memasuki abad ke-21, BNI dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Revolusi digital yang mengubah lanskap industri keuangan global menuntut BNI untuk kembali bertransformasi. Bank yang lahir di era perjuangan kemerdekaan ini harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan di era digital.

BNI merespons perubahan ini dengan meluncurkan berbagai inovasi digital. Pada 2007, BNI memperkenalkan layanan internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara online. Ini diikuti dengan peluncuran aplikasi mobile banking pada 2010, yang semakin memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Transformasi digital BNI tidak hanya berfokus pada pengembangan channel digital, tetapi juga mencakup digitalisasi proses internal dan pengembangan kapabilitas analitik. BNI berinvestasi besar-besaran dalam teknologi big data dan artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengalaman nasabah.

Salah satu terobosan penting BNI di era digital adalah peluncuran BNI Digital pada 2019. Platform ini memungkinkan calon nasabah untuk membuka rekening online tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Dengan slogan "Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa", BNI terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tokoh moderat, Masoud Pezeshkian, memenangkan pilpres Iran. Ia terpilih menjadi Presiden Iran setelah unggul dari sosok garis keras, Saeed Jalili.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri Iran. Atas kemenangan itu, Pezeshkian berjanji untuk membuka Iran kepada dunia dan memberikan kebebasan yang didambakan rakyatnya.

“Dengan memperoleh mayoritas suara pada hari Jumat, Pezeshkian telah menjadi presiden Iran berikutnya,” bunyi keterangan Kementerian Dalam Negeri Iran dikutip dari Reuters, Sabtu (6/7).

Dalam putaran dua pilpres Iran itu, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 50%. Terjadi persaingan ketat Pezeshkian dengan Saeed Jalili.

Namun, pilpres ini kemudian dimenangkan oleh Pezeshkian yang merupakan ahli bedah jantung berusia 69 tahun itu.

Pemilu 2024 ini merupakan percepatan akibat terbunuhnya Presiden Ebrahim Raisi. Mendiang Presiden Raisi adalah sosok dari kelompok ultrakonservatif.

Sebelum kecelakaan, Raisi digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Raisi terbunuh pada bulan lalu akibat kecelakaan helikopter. Hasil penyelidikan awal, kematian Raisi akibat heli jatuh disebabkan cuaca buruk saat penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi lembaga negara, utamanya yudikatif bisa dibilang tengah di titik nadirnya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, 3 pucuk pimpinan lembaga dipecat, tersangkut kasus yang berujung pelanggaran kode etik berat.

Realitas tersebut menjadi potret kelamnya kualitasnya para petinggi lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga lembaga tersebut ditinggalnya pimpinannya karena status dipecat.

MK menjadi lembaga yudikatif pertama yang harus mengalami pemecatan posisi ketua. Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua MK karena telah melanggar sejumlah poin yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyampaikan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Majelis Kehormatan menyimpulkan beberapa pokok hingga akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Kesimpulan tersebut didapat usai memeriksa para pelapor, hakim terlapor, serta para saksi dan ahli.

Pokok kesimpulan pertama, Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Harsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kedua, Anwar Usman sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Ketiga, Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi.

Keempat, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kelima, Anwar Usman beserta seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri

Putusan Dewan Pengawas KPK membuat Firli Bahuri harus dipecat dari posisinya sebagai Ketua KPK merangkap anggota pada masa jabatan 2019-2024.

Dewas KPK telah menggelar sidang etik terhadap Firli secara maraton pada 20-22 Desember 2023. Majelis Etik telah menghasilkan putusan terhadap Firli pada Jumat (22/12/2023).

Pada Rabu (27/12/2023), Dewas KPK melalui Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Pangabean menjatuhkan sanksi berat kepada Firli Bahuri atas perkara pelanggaran etik dan perilaku.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Etik di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta, Firli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa [Firli] berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean, Rabu (27/12/2023).

Dalam pertimbangannya Majelis Etik menyatakan Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Majelis Etik juga menyebut hubungan langsung dan tidak langsung itu tidak diberitahukan kepada sesama pimpinan, sehingga diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tidak hanya itu, Firli dinyatakan tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan maupun perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Perdewas KPK. Adapun Majelis Etik juga menyatakan tidak ada hal meringankan dalam putusan etik terhadap Firli.

Pelanggaran Kode Etik Hasyim Asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Kasus ini diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu [Hasyim] didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relawasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Oleh sebab itu, DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan bagaimana pemerintah berupaya mengendalikan impor. Ia mengatakan salah satu yang diperintakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah perketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas dan barang selundupan.

Luhut menerangkan hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri. Perintah tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 25 Juni 2024 lalu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Langkah itu juga dalam rangka perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku. Apalagi saat ini kondisi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan Tiongkok serta Rusia.

Menurutnya Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional (national interest) Indonesia.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," tegas Luhut.

Luhut mengatakan langkah-langkah perlindungan tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Ia menjelaskan salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff.

Kebijakan itu akan berlaku untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

Selain itu, pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tambahnya.

China sendiri, kata Luhut adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," terang Luhut.

(ada/eds)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hariyadi menilai pendekatan yang paling efektif dalam memberantas judi daring (online) yakni dengan mengandalkan perangkat RT dan RW dalam memantau aktivitas warga di lingkungan rumah.

Cara ini dinilai Hariyadi paling efektif karena RT dan RW selaku perwakilan pemerintah paling bawah bisa memantau adanya aktivitas judi online secara langsung di tengah masyarakat.

"Karena dengan sistem seperti ini maka sesama anggota masyarakat bisa saling mengingatkan, jika tetangga mereka ada yang terjerat judi online," kata Hariyadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hariyadi, aktivitas judi online dapat menimbulkan dampak yang buruk di lingkungan sosial. Salah satu yang paling sering terjadi yakni keretakan rumah tangga.

Hal tersebut disebabkan karena judi online dapat membuat perekonomian suatu keluarga tergerus sehingga memicu masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga.

Selain dari segi perekonomian, aktivitas judi online juga dapat menyebabkan minimnya interaksi antara anggota keluarga di dalam rumah.

"Waktu yang seharusnya untuk berkomunikasi dengan keluarga, malah dihabiskan untuk bermain judi. Semakin lama orang bermain judi, semakin tinggi tingkat ketagihannya," kata dia.

Karenanya, dia menilai peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk mengimbau setiap keluarga agar tidak terjerumus dalam pusaran judi online.

Dengan pencegah sejak dini ini, Hariyadi yakin angka kasus judi online dapat ditekan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

"Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," ucap Presiden RI Joko Widodo (12/6).

Bahaya judi online

Sebelumnya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online dan offline. MUI menegaskan bahwa mereka yang kecanduan main judi akan rugi dunia dan akhirat.

Kiai Zubaidi mengatakan, terkait perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang sangat dilarang. Jelas sekali di dalam Alquran berjudi dilarang dan disambungkan langsung dengan larangan meminum khamar yang hukumnya haram.

"Jadi judi ini setingkat haramnya dengan meminum khamar, ini jelas sekali Allah melarang dengan tegas dalam Alquran itu menandakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang sangat terlarang," kata Kiai Zubaidi kepada Republika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO) mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor tidak efektif menyelesaikan akar masalah.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seakan tak memberantas kegiatan impor ilegal.

"Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan yang harus ditindak tegas dan diberantas," kata Budi dalam Konferensi Pers bertajuk "Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit" di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Budi mengatakan, kalangan pengusaha khawatir Permendag 8/2024 lantaran impor resmi yang dipersulit. Hal ini, kata dia, akan membuat ritel modern dengan brand global kekosongan barang.

Selain itu, akan menimbulkan maraknya produk ilegal impor di pasar lokal.

"Yang mengakibatkan terpuruknya perdagangan dalam negeri dimana pabrik lokal, produk lokal dan UMKM terancam terpuruk," ujarnya.

Budi mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM, lantaran kehadiran brand tersebut dapat menarik traffic wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat Indonesia berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara.

Ia mengatakan, sektor ritel sebagai lokomotif ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir yang menghubungkan berbagai elemen seperti produsen, pabrik, distributor, supplier, UMKM, pusat perbelanjaan, dan marketplace, merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Budi mengatakan, apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri.

"Oleh karena itu, dukungan dan regulasi yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini," ucap dia.

JAKARTA, investor.id - Total pendapatan atau nilai bisnis layanan telekomunikasi (telko) di Indonesia diprediksi mencapai US$ 17,3 miliar atau sekitar Rp 280,23 triliun pada 2024, dengan asumsi kurs US$ 1 setara dengan Rp 16.221. Nilai bisnis tersebut diproyeksikan dari data yang mencakup pasar untuk pemanfaatan layanan di lingkungan bisnis/perusahaan (business to busness/B2B) hingga konsumen akhir (business to consumer/B2C).

Lebih detail lagi, nilai telko itu mencakup perhitungan dari data layanan suara, layanan pesan singkat (short message service/SMS), serta layanan data/internet seluler (mobile broadband) dan rumahan (fixed broadband). Sementara itu, layanan data seluler mendominasi pasar dengan proyeksi nilai bisnis mencapai US$ 9,7 miliar (sekitar 157,46 triliun) atau berkontribusi 56,07%.