Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap rencana usai tak memimpin Jakarta. Ia bakal kembali ke pekerjaan awalnya, yakni sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Sesuai dengan aturan itu selesainya tahun kedua adalah 17 Oktober, kalau ditanya setelah jadi gubernur ngapain pindah sebagai tugas awalnya kan jadi kepala staf presiden," ujar Heru di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.

Heru juga belum mengetahui apakah akan ada perpanjangan atau tidak, mengingat Pilkada Jakarta baru dilaksanakan bulan November, sedangkan Heru menjabat sampai 17 Oktober 2024. Keputusannya ada di tangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Jadi kalau selesai dari Pak Mendagri nanti 17 oktober selesai, nanti ke istana sebagai Kepala Staf Presiden," terangnya.

Baca juga: Heru Budi Kunjungan ke Palmerah, Warga Berteriak KJP Belum Cair

Dalam kesempatan itu, Heru juga sempat ditanya soal tawaran maju Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, Heru telah mendapat dukungan dari Partai Demokrat DKI. Heru kembali menegaskan tak tertarik maju.

Sebelumnya, Heru mengaku tidak tertarik saat namanya diusulkan Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dia pun mengaku tidak ada komunikasi dengan partai berlambang bintang mercy itu.

"Tidak ada (komunikasi dengan Partai Demokrat). Tidak (tertarik), tertariknya ya bagi-bagi sembako saja ini sama awak media," kata Heru usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

Heru menerangkan dirinya merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak berpengalaman di bidang politik. Karena itu, dia tidak tertarik untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Saya kan ASN, tidak pengalaman, tidak pengalaman di bidang politik. Gimana?," ujar Heru.

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penanganan lebih lanjut terhadap 80 ribu anak yang terlibat dalam perjudian.

"Kami sedang koordinasi dengan PPATK terkait dengan 80.000 anak yang perlu penanganan lebih lanjut, agar dapat dicegah mengulangi perbuatannya," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Nahar, upaya penanganan terhadap anak-anak tersebut penting guna mencegah keberulangan.

Berdasarkan data demografi yang dirilis oleh PPATK, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen atau 80 ribu anak dari total keseluruhan pemain yang mencapai lebih kurang 4.000.000 orang.

Dari 4.000.000 penjudi online, PPATK merinci demografi pengelompokannya berdasarkan kategori usia di bawah 10 tahun sebesar 2 persen, usia 10-20 tahun sebesar 11 persen, usia 21-30 tahun sebesar 13 persen, usia 30-50 tahun sebesar 40 persen, dan usia di atas 50 tahun sebesar 34 persen.

Hingga saat ini, KemenPPPA telah menerima enam laporan masyarakat mengenai kasus judi daring atau online yang telah berdampak buruk pada keluarga pelapor.

"Yang masuk ke KemenPPPA sudah ada enam (laporan)," kata Nahar.

Sejumlah pengaduan masyarakat tersebut disampaikan melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.

Enam kasus itu berasal dari Madiun, Tangerang, Jakarta Utara, Tasikmalaya, dan dua kasus dari Jombang,

Nahar menambahkan bahwa pelapor kebanyakan adalah para istri yang suaminya berjudi.

KemenPPPA menjadi bagian dari Anggota Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Online.

Keterlibatan KemenPPPA dalam satgas ini lantaran maraknya praktik judi online di masyarakat yang tidak hanya menyasar pengguna orang dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Viral di media sosial video berisi curhatan pemilik MitsubishiPajero Sport yang mengeluhkan adanya masalah pada mobilnya.

Video itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram bernama Agatha Claudia. Ia menyebut adanya masalah pada mobil Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 yang dibeli olehnya pada tahun 2022.

Kepada Kompas.com, Agatha menceritakan, bahwa permasalah bermula pada Februari 2024, ketika sedang berkendara menuju tempat kerja. Saat menuju parkiran basement, terdapat jalan menanjak dan berbelok.

Agatha menjelaskan pada saat itu mobil yang dikendarainya tidak bisa mundur dalam kondisi setir tidak lurus, dan di waktu yang bersamaan mobil terasa bergetar hebat.

“Saya sudah keluhkan ini saat bawa servis di awal Maret, beserta AC yang tidak dingin (sekarang AC sudah dingin dan diperbaiki oleh dealer). Saat awal Maret dikatakan (penyebab mobil bergetar) saya yang salah mengubah gigi terlalu cepat,” ucap Agatha kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Agatha kemudian mencoba untuk mengubah gigi secara perlahan, namun kejadian itu tetap berulang. Mobil terasa bergetar dan tidak mau mundur kecuali setir diluruskan.

View this post on Instagram

A post shared by Lowslowmotif (@lowslowmotif)

“Saya sudah bolak balik ke dealer resmi, dicek komputer, di-test drive di tanjakan, mereka juga tidak ada masalah. Sampai keputusan, mereka akan bawa test unit ke tempat saya kerja dan dibandingkan,” kata Agatha.

Setelah itu, lanjut Agatha, tidak ada kabar dari pihak Mitsubishi hingga satu bulan berlalu. Ia pun memutuskan untuk menutup laporan dan meyakini bahwa mobil yang dikendarainya tidak ada masalah.

Namun, baru-baru ini ketika dirinya sedang menyetir di jalan tol dengan kondisi macet dan kecepatan 50-60 Km per jam, mobil seolah-olah melompat ketika hendak di gas. Pada saat bersamaan sensor di seluruh mobil menyala.

“Bahkan safety mode juga menyala dan mobil tidak membiarkan saya gas di atas kecepatan 70-80 Km per jam,” ujar Agatha.

Agatha pun kembali ke dealer pada 1 Juli 2024, tetapi lagi-lagi dealer menyatakan kendaraan tidak ada masalah, hanya diperlukan reset pada bagian ECU.

“ECU sudah di program ulang, dan dealer klaim tidak ada yang salah di mobil saya. Untuk getaran, Mitsubishi pusat klaim tadi siang mereka sudah periksa, dan menentukan bahwa hal ini adalah hal wajar yang terjadi di semua unit Pajero,” ucap Agatha.

Agatha mengaku sangat menyayangkan respon dari pihak Mitsubishi yang menyebut bahwa semua unit Pajero mengalami hal tersebut, dan menolak untuk memproses keluhan lebih lanjut.

“Menurut saya, pihak Mitsubishi tidak memberikan solusi konkret. Jujur saya berharap karena gaya saya menyetir atau kondisi jalan nya saja, tetapi sudah di test pada unit yang sama dan dikatakan hal wajar di Pajero, selain itu masalah ECU dan safety mode menyala juga dikatakan hanya korsleting dan di-reset ulang,” kata Agatha.

Saat Kompas.com mengkonfirmasi hal ini kepada Mitsubishi, Intan Vidiasari, General Manager Marketing Communication & PR Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyebut, pihaknya masih menunggu hasil pengecekan kendaraan dari tim teknisi.

"Saat ini kami sedang menghimpun informasi yang lebih lengkap mengenai hasil pengecekan yang dilakukan oleh tim technical mengenai kendaraan yang dilaporkan konsumen tersebut," ucap Intan, kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Sehingga pihak Mitsubishi saat ini belum dapat memberikan informasi detail terkait kondisi kendaraan tersebut hingga pengecekan dinyatakan selesai oleh tim teknis.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) terpaksa menurunkan target okupansi atau tingkat keterisian unit dalam pusat belanja atau mal di Indonesia tahun ini menjadi hanya 80 persen. Target sebelumnya sebesar 90 persen diprediksi tidak tercapai hingga akhir tahun.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menuturkan target itu termaktub dalam rencana bisnis yang asosiasinya susun pada 2023. Rencana bisnis antara lain memuat target tingkat kunjungan dan okupansi pusat-pusat belanja di Indonesia pada 2024.

Dia mengatakan tingkat kunjungan di pusat-pusat belanja dalam negeri sebenarnya sudah cukup baik, yakni lebih dari 100 persen dari capaian sebelum pandemi Covid-19. Untuk tingkat okupansi, dia berharap pada 2023 mencapai 80 persen dan 2024 naik menjadi 90 persen.

“Kami terpaksa merevisi karena banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan peritel tak bisa pembukaan toko-toko barunya,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Alphonsuz menjelaskan rendahnya tingkat okupansi itu disebabkan oleh produk-produk ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut dia, baik toko impor maupun lokal terdampak oleh banjir impor ilegal. Dia mencontohkan, bisnis UMKM hijab terhambat karena di pasar beredar hijab impor seharga hanya Rp 5 hingga Rp 8 ribu. “Impor ilegalnya sama sekali tidak pernah diperhatikan. Yang diubah-ubah hanya impor resmi,” kata dia.

Dengan kondisi ini, Alphonsuz memprediksi sampai akhir tahun, tingkat okupansi akan stagnan di angka 80 persen. Dia mengaku sulit meningkatkan tingkat okupansi itu lantaran masa puncaknya telah lewat pada Lebaran lalu. Tahun ini, hanya tersisa satu momentum, yakni Natal dan tahun baru.

Namun bila kondisi ini terus dibiarkan, dia mengaku ragu tingkat okupansi dapat bertahan di angka 80 persen sampai memasuki 2025. Dia mengatakan, banyak peritel akan menutup tokonya karena kalah oleh impor ilegal. “Kalau dibiarkan terus, ini akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) terpaksa menurunkan target okupansi atau tingkat keterisian unit dalam pusat belanja atau mal di Indonesia tahun ini menjadi hanya 80 persen. Target sebelumnya sebesar 90 persen diprediksi tidak tercapai hingga akhir tahun.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menuturkan target itu termaktub dalam rencana bisnis yang asosiasinya susun pada 2023. Rencana bisnis antara lain memuat target tingkat kunjungan dan okupansi pusat-pusat belanja di Indonesia pada 2024.

Dia mengatakan tingkat kunjungan di pusat-pusat belanja dalam negeri sebenarnya sudah cukup baik, yakni lebih dari 100 persen dari capaian sebelum pandemi Covid-19. Untuk tingkat okupansi, dia berharap pada 2023 mencapai 80 persen dan 2024 naik menjadi 90 persen.

“Kami terpaksa merevisi karena banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan peritel tak bisa pembukaan toko-toko barunya,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Alphonsuz menjelaskan rendahnya tingkat okupansi itu disebabkan oleh produk-produk ilegal yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut dia, baik toko impor maupun lokal terdampak oleh banjir impor ilegal. Dia mencontohkan, bisnis UMKM hijab terhambat karena di pasar beredar hijab impor seharga hanya Rp 5 hingga Rp 8 ribu. “Impor ilegalnya sama sekali tidak pernah diperhatikan. Yang diubah-ubah hanya impor resmi,” kata dia.

Dengan kondisi ini, Alphonsuz memprediksi sampai akhir tahun, tingkat okupansi akan stagnan di angka 80 persen. Dia mengaku sulit meningkatkan tingkat okupansi itu lantaran masa puncaknya telah lewat pada Lebaran lalu. Tahun ini, hanya tersisa satu momentum, yakni Natal dan tahun baru.

Namun bila kondisi ini terus dibiarkan, dia mengaku ragu tingkat okupansi dapat bertahan di angka 80 persen sampai memasuki 2025. Dia mengatakan, banyak peritel akan menutup tokonya karena kalah oleh impor ilegal. “Kalau dibiarkan terus, ini akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” kata dia.

GRESIK, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah wakaf, di Gresik, Jawa Timur.

AHY bersama dengan staf menyerahkan sebanyak empat sertifikat tanah wakaf milik Yayasan Makam Sunan Giri, Masjid Ainul Yakin di kawasan wisata religi Sunan Giri, Yayasan Pondok Pesantren Darul Islam dan musala Baiturrohmah, yang diserahkan secara simbolis, Jumat (5/7/2024).

"Kami menyerahkan empat sertifikat. Pertama untuk masjid, Alhamdulillah kita sudah bisa menyerahkan sertifikat dari negara sehingga memiliki kepastian hukum, mudah-mudahan membawa keberkahan yang lebih luas lagi," ujar AHY.

"Kedua untuk kawasan makam, selebihnya untuk musala dan juga untuk pondok pesantren," ucap AHY.

AHY berharap, pemberian sertifikat yang diserahkan tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf.

Terlebih, untuk tanah wakaf yang memang berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.

"Ini juga bentuk dari hadirnya pemerintah, Kementerian ATR/BPN bersama dengan jajaran yang ada di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan di tempat-tempat yang lain," kata AHY.

Kementrian ATR/BPN terus menginventarisasi beberapa lahan wakaf di tempat lain yang membutuhkan bantuan mengenai penerbitan sertifikat. Terlebih, lahan wakaf tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana umum.

"Kita terus lagi menginventarisasi, saya tadi juga mendengar ada yang perlu kami urus di tempat lainnya, jadi saya juga berharap cepat pengurusannya. Karena bagi kami, urusan surat wakaf ini benar-benar harus diprioritaskan dan disegerakan, kami yakinkan tidak ada biaya apapun dan bisa tuntas," tutur AHY.

AHY berharap, bakal lebih banyak lagi tanah wakaf yang dilakukan pengerjaan dan memiliki sertifikat. Sehingga, akan lebih banyak memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Semoga akan semakin banyak tanah wakaf yang diurus menjadi sertifikat," ucap AHY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat, modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia pada pekan pertama Juli. Meskipun demikian, nilainya menurun dibanding pada pekan lalu.

BI mencatat, pada pekan ini (1 - 4 Juli 2024), nilai capital inflow yang masuk ke pasar keuangan RI mencapai Rp 8,34 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding pekan lalu yang mencapai Rp 19,69 triliun.

"Berdasarkan data transaksi 1 sampai 4 Juli 2024, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 8,34 triliun," kata Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan data BI, investor paling banyak memburu SRBI pada pekan ini. Nilai capital inflow ke instrumen SRBI mencapai Rp 8,15 triliun.

Kemudian, nilai aliran modal asing yang masuk ke instrumen pasar saham mencapai Rp 2,08 triliun. Sementara itu, di pasar surat berharga negara (SBN) terjadi aliran modal asing keluar atau capital outflow sebesar Rp 1,89 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, data setlemen hinggga 4 Juli, nilai modal asing masuk ke instrumen SRBI sejak awal tahun kian banyak. Tercatat nilai aliran modal asing masuk ke SRBI sejak awal tahun mencapai Rp 139,79 triliun.

Sementara itu, sejak awal tahun terjadi aliran modal asing keluar dari pasar SBN sebesar Rp 32,58 triliun. Lalu, aliran modal asing keluar dari pasar saham sebesar Rp 9,06 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun ke level 73,58 bps pada 4 Juli, dari 77,05 bps pada 28 Juni lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rintik hujan dan genangan di aspal Terminal Tanjung Priok tak membuat puluhan penumpang JakLingko goyah.

Bermodal tutup kepala dari jaket serta sebagian lainnya menggunakan payung, mereka setia mengantre dengan rapih untuk masuk ke armada demi sampai ke rumah masing-masing.

Bahkan ada yang membiarkan kepala dan bajunya basah karena tidak terlindungi apa-apa.

Antrean calon penumpang JakLingko itu sendiri berada di sisi barat terminal. Lokasinya beralas aspal yang dipenuhi genangan air hujan serta beratap langit yang kelihatan masih mendung meski sudah gelap.

Tak seperti Transjakarta, commuterline, MRT atau LRT, tempat mengantre JakLingko di Stasiun Tanjung Priok ini sebenarnya hanyalah lintasan bus dan angkutan umum lainnya.

Tak ada pula marka atau rambu yang menunjukkan bahwa area itu merupakan tempat mengantre armada JakLingko.

Fitria (28) salah seorang calon penumpang mengatakan, kondisinya memang demikian. Ia dan calon penumpang JakLingko lain mengetahui bahwa area itu untuk mengantre karena sudah terbiasa.

"Aturannya memang begini dari awal. Jadi sudah biasa," ujar dia.

Ia pun tak memungkiri, calon penumpang JakLingko yang baru pertama kali naik, pasti akan kesulitan mencari akses menaikinya.

Di tengah berbincang dengan Fitria, muncul celetukan dari calon penumpang di barisan belakang.

"Bau kotoran kucing," ujar dia sembari menutup hidung.

Calon penumpang di depan serta belakangnya rupanya merasakan aroma yang sama. Meski dalam kondisi gelap karena lampu terminal mati, gestur mereka memperlihatkan menutup hidung dengan tangan.

Fitria menambahkan, kondisi lampu mati ini baru beberapa hari ini saja ia rasakan.

"Biasanya mah enggak gini nih. Lampu semuanya nyala terang. Enggak tahu deh ya ini kenapa mati," ujar dia.

Salah seorang penumpang lainnya bernama Andi (48) berharap, pemerintah memperhatikan calon penumpang JakLingko. Pemerintah semestinya menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman bagi penumpang transportasi umum agar orang-orang banyak yang berpindah ke sana.

"Harapannya, supaya lebih ditingkatkan lagi aja untuk fasilitasnya," ujar Andi.

Tidak lama kemudian, armada JakLingko pun tiba. Sekitar 20 calon penumpang yang tadi mengantre naik satu per satu. Mereka yang berdiri di barisan paling depan yang pertama kali masuk, kemudian diikuti orang di belakangnya.

Tak berebut saat naik, mereka justru dengan sabar menunggu orang di depannya untuk duduk terlebih dahulu, barulah ia memasuki armada.

Situasi ini boleh dibilang sangat tertib meski hujan, becek, dan bau kotoran hewan yang menyergap.

Merujuk survei evaluasi layanan transportasi terintegrasi JakLingko tahun 2019 yang dirilis Pusat Pelayanan Statistik Dinas Informasi, Informatika, dan Stastistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, indeks kepuasan pelanggan JakLingko secara umum di Jakarta Utara sebenarnya sudah masuk kategori cukup baik.

Tetapi, ada beberapa catatan. Pertama, ada rute di mana penumpang merasa belum puas, yakni Rute 01. Hasil survei itu pun merekomendasikan pemerintah meningkatkan pelayanan di rute tersebut.

Kedua, mengenai elemen sarana serta prasarana. Unsur kondisi/kualitas terminal di Jakarta Utara apakah sudah baik (memadai, rapi dan bersih) atau belum, memperoleh skor terendah dibandingkan unsur lainnya.

Unsur yang memiliki skor terendah lainnya, yakni tentang ketersediaan papan informasi rute dan jadwal JakLingko.

"Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk perbaikan agar layanan Jaklingko meningkat," tulis survei tersebut.

Awal Juli ini, kepolisian resmi melakukan uji coba pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk golongan A, B, dan C dengan menyertakan bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan aktif.

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Heru Sutopo menyampaikan, selama masa uji coba berlangsung dari 1 Juli-30 September 2024 tidak ubahan dari teknis pengajuan pembuatan atau perpanjangan SIM.

"Biaya tidak ada perubahan, syarat tidak ada perubahan. Hanya ada pengecekan oleh petugas BPJS terkait kepesertaan aktif BPJS," terang Heru dihubungi kumparan, Kamis (4/7).

Adapun syarat perpanjang atau pembuatan SIM baru telah tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Ada tiga variabel yang perlu terpenuhi yaitu usia, administrasi, dan kesehatan. Berikut detailnya.

Pasal 25 tentang Persyaratan Usia

1) Persyaratan usia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, paling rendah:

a. berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan

c. berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.

d. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;

e. berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan

f. berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.

Pasal 27 tentang Persyaratan Administrasi

Dokumen yang perlu dilampirkan untuk pembuatan SIM baru

Dokumen yang perlu dilampirkan untuk perpanjang SIM

Pasal 35 tentang Persyaratan Kesehatan

Kesehatan jasmani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

a. penglihatan;

b. pendengaran; dan

c. fisik atau perawakan.

Sementara mengenai detail biaya untuk perpanjang dan pembuatan SIM baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2020.

Biaya pengajuan penerbitan SIM baru

Biaya perpanjang SIM

Setiap pengajuan penerbitan baru atau perpanjang akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5 ribu. Kemudian pemeriksaan kesehatan fisik dan pemeriksaan psikologi masing-masing dikenakan Rp 25 ribu dan Rp 60 ribu. Lalu ada biaya asuransi sebesar Rp 30 ribu.

Misalnya, seseorang ingin membuat SIM A baru maka total yang harus dikeluarkan meliputi biaya penerbitan Rp 120 ribu ditambah administrasi Rp 5 ribu, kesehatan fisik Rp 25 ribu, pemeriksaan psikologi Rp 60 ribu, dan asuransi Rp 30 ribu. Total Rp 240 ribu.

Heru bilang, hal pertama yang harus dipastikan adalah apakah peserta terdaftar aktif dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sebab, pengecekan itu diperlukan lantaran saat mendaftar SIM nantinya harus melampirkan bukti kepesertaan JKN aktif.

Pendaftar dapat melihat status JKN-nya lewat laman resmi BPJS atau nomor WhatsApp. Bahkan petugas pun dapat memeriksa bagi peserta yang hendak mengajukan permohonan penerbitan SIM.

"Pertama bagi yang sudah memilikinya bisa mengeceknya terlebih dahulu melalui kanal layanan WA BPJS Kesehatan 08118165165. Bagi yang tidak melampirkan, maka pengecekan dilakukan dengan NIK," jelasnya.

Apabila status JKN tidak aktif, proses pembuatan SIM tetap dapat berlangsung hingga nanti dinyatakan dapat diambil. Namun, sebelum bisa diambil, peserta akan diminta menunjukkan nomor VA pendaftaran atau bukti bayar lunas atau bukti ikut program rehab/cicilan iuran BPJS.

"Untuk nomor VA tersebut, peserta hanya mendaftar saja dan belum melakukan pembayaran iuran ke BPJS," tambah Heru.

Heru menjelaskan peserta tidak perlu datang ke kantor BPJS untuk membuat hal tersebut, karena semuanya bisa dilakukan secara daring (online).

"Bagi peserta yang menunggak, yang berkeinginan membayar iuran pun, kami juga sediakan kanal-kanal layanan yang cukup banyak sehingga dapat diakses pemohon SIM," pungkasnya.

***

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan membuat peraturan baru agar aset sitaan dari obligor dan debitur eks BLBI lebih ekonomis dan laku terjual. Di antara aset-aset yang belum laku tersebut adalah sitaan milik Tommy Soeharto.

Menko Bidang Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Hadi Tjahjanto, menuturkan masih banyak hak negara dari obligor dan debitur eks BLBI belum diselesaikan. Padahal masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2024.

"Untuk melanjutkan hasil kerja satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai K/L untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," jelasnya saat konferensi pers, Jumat (5/7).

Hadi juga mengaku telah meminta Satgas BLBI untuk segera melengkapi ketentuan Pasal 26 Ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022. Tujuannya agar pengimplementasian pemanfaatan dan pendayagunaan aset di bawah kuasa BLBI yang bernilai ekonomis juga dilakukan dengan segera.

"Oleh karena itu, perlu kiranya terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," tuturnya.

Meski masih tercatat sebagai aset yang belum laku, akan tetapi saat ditanya terkait status lelang aset sitaan Tommy Soeharto, Hadi hanya mengatakan kegiatan lelang masih berlangsung dan pemerintah masih menunggu aset tersebut laku terjual.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, juga tidak menampik bahwa aset Tommy Soeharto hingga kini memang belum laku.

Menurut dia, sambil lelang aset tersebut berlangsung, Rio mengatakan pemerintah tengah menggodok aturan terbaru terkait pemanfaatan dan pendayagunaan aset eks BLBI.

"Seperti yang dikatakan Pak Menko tadi yang pendayagunaan akan kita pakai pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak," tuturnya.

Adapun setelah tia kali dilelang oleh Satgas BLBI, aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto akan kembali dilelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2024.

Pemerintah menurunkan nilai limit atau harga minimal barang menjadi Rp 2,06 triliun dari nilai lelang pertama Rp 2,42 triliun, dan nilai kedua Rp 2,15 triliun.

Begitu pula dengan nominal uang jaminan yang ditetapkan yang semula Rp 1 triliun pada lelang pertama, lelang kedua menjadi hanya Rp 430,2 miliar, lalu lelang ketiga turun menjadi Rp 420 miliar.

Terdapat 4 aset jaminan milik debitur atas nama PT Timor Putera Nasional (TPN) yang dilelang melalui www.lelang.go.id. Mulai dari sebidang tanah SHGB Nomor 3 seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing. Kemudian sebidang tanah SHGB Nomor 4 seluas 530.125,526 meter persegi yang juga terletak di Desa Kamojing.

Selanjutnya sebidang tanah SHGB Nomor 5 di Desa Cikampek seluas 100.985,15 meter persegi. Terakhir, tanah sebidang tanah SHGB Nomor 22 seluas 98.896 meter persegi di Kalihurip.

Keempat bidang tanah itu berlokasi di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aset yang dilelang tersebut termasuk bangunan di atas seluruh tanah yang disita.

JAKARTA, investor.id - Laporan terbaru dari Cloudflare Inc, perusahaan komputasi awan (cloud) multinasional untuk konektivitas, mengungkapkan bahwa tim keamanan siber dalam organisasi/institusi/perusahaan di berbagai belahan dunia saat ini sedang kesulitan menghadapi ancaman kejahatan/serangan siber melalui jaringan internet (online) yang dalam tren terus meningkat.

Melalui Laporan Status Keamanan Aplikasi 2025, Cloudflare menyoroti jumlah ancaman yang berasal dari masalah rantai pasok perangkat lunak (software), meningkatnya serangan melalui perangkat penolakan layanan terdistribusi (distributeddenial ofservice/DDoS), dan program yang bekerja otomatis (bot). Masalahnya, kemampuannya  seringkali melampaui sumber daya tim keamanan internal organisasi.

Jaringan Cloudflare setiap hari pun berhasil memblokir rata-rata 209 miliar ancaman siber terhadap mitra pelanggan secara global. Karena itu, sistem kemampuan/lapisan keamanan pada aplikasi/webiste saat ini telah menjadi salah satu bagian terpenting untuk menjamin keamanan jaringan internet.

“Masalahnya, aplikasi web jarang dibuat dengan mempertimbangkan keamanan. Meski demikian, kita menggunakannya setiap hari untuk berbagai fungsi penting, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para peretas,” ungkap CEO Cloudflare Matthew Prince, dalam pernyataannya, dikutip Jumat (5/7/2024).

Laporan Cloudflare pun membeberkan sejumlah temuan. Pertama, jumlah dan volume serangan DDoS terus meningkat. Hal ini terjadi karena DDoS  paling banyak dimanfaatkan untuk menargetkan serangan siber pada aplikasi web/ aplicationprogramminginterface (API), yakni sebesar 37,1% dari seluruh lalu lintas yang dimitigasi.

Sementara itu, industri yang seringkali menjadi target serangan siber DDoS adalah dunia gaming dan perjudian, teknologi informasi (TI) dan internet, mata uang kripto, perangkat lunak komputer, serta pemasaran dan periklanan.

Kedua, Cloudflare juga mengamati eksploitasi terhadap kerentanan zero day baru yang lebih cepat daripada sebelumnya. Proses eksploitasinya yang terjadi hanya 22 menit setelah bukti konsep (proof of concept/PoC) dipublikasikan.

Ketiga, sepertiga (31,2%) dari seluruh lalu lintas di aplikasi berasal dari bot, dan sebagian besar (93%) di antaranya belum terverifikasi dan berpotensi membahayakan. Industri yang paling sering menjadi sasaran adalah manufaktur dan barang konsumsi, mata uang kripto, keamanan dan investigasi, serta pemerintah federal Amerika Serikat (AS).

WAF dan Pihak Ketiga

Keempat, saat ini, organisasi/perusahaan masih menggunakan pendekatan yang sudah usang untuk mengamankan API. Satu di antaranya, aturan firewall aplikasi web (web application firewall/WAF) tradisional yang masih menggunakan model keamanan negatif.

Karena itu, sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa lalu lintas web tidak membahayakan. Hingga sekarang, WAF pun masih paling sering dimanfaatkan untuk melindungi lalu lintas API.

Sebaliknya, organisasi yang mengaplikasikan praktik terbaik keamanan API lebih diterima secara luas, yaitu model keamanan positif. Namun, jumlahnya masih terbilang sedikit. Sebagian lagi malah memberikan definisi ketat tentang lalu lintas, sedangkan yang lainnya menolak.

Kelima, ketergantungan pada perangkat lunak pihak ketiga, sehingga memunculkan risiko yang semakin besar. Organisasi rata-rata menggunakan 47,1% potongan kode dari penyedia pihak ketiga dan rata-rata membuat 49,6% koneksi ke sumber daya pihak ketiga demi membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja situs web. Misalnya, pemanfaatan Google Analytics atau iklan.

Namun, seiring adanya tren pergeseran kerawanan siber, sebagian besar pengembangan web yang memungkinkan jenis kode dan aktivitas pihak ketiga ini akhirnya dimuat di browser pengguna. Melihat semua kondisi tersebut, organisasi pun masih rentan terkena risiko keamanan siber karena terkait masalah rantai pasokan, tanggung jawab, dan kepatuhan. 

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia naik menjadi sebesar US$140,2 miliar pada Juni 2024, dari bulan sebelumnya US$139,0 miliar.

Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, meski ada kebutuhan untuk stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang sedang berlangsung.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa cadangan devisa pada Juni 2024 dipengaruhi oleh aliran modal asing yang keluar sekitar US$1,96 miliar dari pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan US$0,09 miliar dari pasar saham.

Sebaliknya, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan aliran modal asing masuk sebesar US$0,12 miliar.

“Selain itu, pemerintah menerbitkan sukuk global, menarik aliran modal asing masuk sebesar US$2,35 miliar,” katanya kepada Bisnis, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Josua mengatakan bahwa neraca perdagangan pada Juni 2024 juga diperkirakan kembali surplus. Namun, karena meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Meski cadangan devisa meningkat, katanya, potensi dari berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh Federa; Reserve (The Fed) dan dampak dari risiko global yang muncul terkait situasi politik di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, masih perlu diwaspadai.

“Risiko yang berasal dari ketidakpastian global akan tetap menjadi perhatian utama pada paruh kedua 2024,” jelasnya.

Dia merincikan, beberapa faktor yang mempengaruhi, utamanya dari sentimen risk-off yang didorong oleh suku bunga kebijakan ‘higher for longer’ dari the Fed dan risiko politik di AS dan Uni Eropa, terutama di Prancis.

“Faktor-faktor tersebut dapat membatasi aliran masuk modal asing ke Indonesia, karena kami masih mengantisipasi penurunan pertama Federal Funds Rate [FFR] yang akan terjadi pada kuartal IV/2024,” katanya.

Selain itu, Josua mengatakan, faktor lainnya adalah berkurangnya surplus perdagangan akibat normalisasi harga komoditas dan melemahnya permintaan global, di samping permintaan domestik Indonesia yang kuat, sehingga menimbulkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Dia memperkirakan, cadangan devisa akan menurun dari US$146,4 miliar pada akhir 2023 menjadi sekitar US$140 miliar hingga US$142 miliar pada akhir 2024.

Nilai tukar rupiah juga diperkirakan berada pada kisaran Rp15.800 hingga Rp16.200 per dolar AS pada akhir 2024, terdepresiasi dari Rp15.397 per dolar AS pada akhir 2023.