Bisnis.com, JAKARTA – Dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024. Strategi pengelolaan kas kini tengah disiapkan keduanya.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan sederet permasalahan yang tengah dihadapi oleh industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sektor ini tengah menjadi sorotan lantaran banyaknya tenaga kerja yang dipangkas di industri ini.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Reny Yanita menuturkan salah satu permasalahan yang dihadapi industri TPT adalah adanya stigma sunsetnya industri ini membuat pelaku usaha sulit mendapatkan pembiayaan.

Sementara, menurut dia, pelaku usaha membutuhkan pembiayaan ini untuk memperbaharui alat produksi yang rata-rata berusia lebih dari 20 tahun. Kesulitan mengakses pembiayaan ini kemudian berdampak pada efisiensi produksi industri TPT di Tanah Air.

“Ada stigma sunset industri yang menyulitkan industri TPT dalam mengakses sumber pembiayaan. Padahal presentasi permesinan industri TPT saat ini rata-rata di atas 20 tahun jadi secara produksi mungkin efisiensinya patut dipertanyakan,” kata Reny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Meskipun, Reny tetap menyoroti goyangnya pertahanan pabrik-pabrik di industri ini utamanya disebabkan oleh aturan impor yang tidak dapat membendung banjirnya produk dari luar negeri.

Reny memandang importasi pakaian jadi masih membutuhkan persyaratan impor berupa Pertimbangan Teknis (Pertek).

Sebab, menurut dia Persetujuan Impor (PI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai syarat impor selain Laporan Surveyor tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sebelumnya dipertimbangkan dalam Pertek.

“Jadi Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak mempertimbangkan faktor harga dan supply demandnya,” tambah Reny.

Adapun penghapusan Pertek sebagai syarat impor beberapa komoditas termasuk pakaian jadi diteken pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dari aturan sebelumnya, Permendag 36/2023.

Aturan impor baru ini, menurut Reny juga berdampak pada penurunan utilitas Industri Kecil Menengah (IKM) sektor tekstil. Akibatnya, sektor hulu tekstil turut goyah.

“Kemudian penurunan utilisasi industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen, semenjak pemberlakuannya Permendag 8 tahun 2024 ini,” tutur Reny.

Hal ini bersamaan dengan penerapan restriksi perdagangan di sejumlah negara. Sehingga Indonesia dengan aturan impor yang dianggap lebih longgar menjadi negara tujuan baru produk-produk tersebut.

Terlebih menurut dia, selain masuk melalui jalur legal, Reny juga memandang produk impor ilegal turut berkontribusi dalam rontoknya pekerja industri tekstil. “Kita tahu juga yang belum selesai sampai hari ini yaitu terkait dengan impor ilegal dan impor pakaian bekas atau thrifting,” imbuh Reny.

Di sisi ekspor, industri ini juga tertekan oleh permasalahan geopolitik dan ekonomi dunia yang menyebabkan pasar ekspor sektor ini terbatas, sejak 2022 hingga kini. Terakhir, permasalahan perjanjian perdagangan yang diharapkan akan segera diselesaikan.

“Permasalahan berikutnya yaitu kerja sama perdagangan IEU-CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) kita yang belum di tanda tangannya jadi harapannya ketika IEU-CEPA ini ditandatangani untuk produk ppt kita mendapatkan preferensi tarif untuk masuk ke negara IEU-CEPA ini,” tutup Reny.

Sebelumnya, Kemenperin mencatat sebanyak 11.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas terdampak dari regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Kemenperin mencatat pasca terbitnya Permendag 8/2024 pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali naik pada bulan Mei 2024, menjadi 194,87 ribu ton dari semula 136,36 ribu ton pada April 2024.

"Perkembangan isu PHK di industri TPT dapat kami sampaikan, ini pasca terbitnya Permendag 8 tahun 2024 ada utilisasi IKM (industri kecil menengah) yang turun rata-rata hampir 70 persen," kata Reny saat diskusi di kantornya, Senin (8/7).

Sementara, berdasarkan catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) ada sebanyak 13.800 tenaga kerja industri TPT yang terPHK sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kondisi terkini jasa keuangan.

Mahendra menyebut saat ini kondisi industri jasa keuangan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit, piutang pembayaran, asuransi dan dana pensiun.

"Ini adalah apa yang terjadi secara menyeluruh di industri jasa keuangan. Pertama untuk keseluruhan kinerja dari industri keuangan 2024 cukup baik tercermin dari indikator, seperti kredit perbankan, dari piutang pembiayaan, maupun dari pembiayaan fintech," kata Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan kredit perbankan tumbuh sebesar 13,09% secara year on year (yoy) per April 2024. Untuk penyaluran kreditnya per April 2024 mencapai Rp 7.301 triliun.

Untuk penghimpunan dana di pasar modal sebesar hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp 122 triliun dengan penambahan emiten baru sebanyak 26 emiten. Sementara itu, untuk jumlah investor per periode 30 Juni 2024 mencapai 13,08 juta.

Total aset asuransi hingga April 2024, Mahendra menyebut menunjukkan peningkatan yang besar mencapai 1,44% secara yoy. Dengan begitu, aset asuransi mencapai Rp 1.121 triliun per April 2024. Sementara itu, dana pensiun juga meningkat dengan total aset dana pensiun Rp 1.432 triliun atau tumbuh sebesar Rp 8,74% secara yoy.

"Untuk lembaga pembiayaan perusahaannya modal ventura, terjadi peningkatan piutang perusahaan pembiayaan sebesar 10,82% menjadi Rp 486 triliun hingga April 2024. Sementara itu, terjadi penurunan pembiayaan perusahaan modal ventura sebesar 12,61% secara yoy menjadi Rp 16,32 triliun," jelasnya.

Kemudian untuk pertumbuhan fintech peer to peer (P2P) lending mencatatkan peningkatan outstanding pembiayaan sebesar 24,16% atau menjadi Rp 62,74 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP90) sebesar 2,79%.

Pada sektor aset keuangan digital dan kripto, Mahendra berujar sebanyak 19,75 juta total investor kripto per Mei 2024. Adapun nilai transaksinya sebesar Rp 260,9 triliun.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad menyampaikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diatur ulang atau reschedule dengan mempertimbangkan penerimaan negara yang seret.

Cucun menuturkan bahwa pembangunan tidak perlu dipatok dalam batas waktu tertentu mengingat keterbatasan keuangan negara. Terutama penerimaan negara yang pada tahun ini diramal tak capai target.

“Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Karena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara. Kami merekomendasikan penyelesaian harus disesuai dengan keuangan negara,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga melihat adanya kemungkinan-kemungkinan anggaran IKN ke depannya akan dialokasikan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.

Maklum, pemerintah melalui APBN hanya mengakomodir 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN atau hanya sekitar Rp93 triliun.

Sementara sejak 2022 hingga 2024, APBN mengalokasikan Rp72,5 triliun. Rinciannya, telah terealisasi senilai Rp5,5 triliun pada 2022, sejumlah Rp27 triliun pada 2023, serta alokasi Rp40 triliun pada 2024.

Per Mei 2024, dari total Rp40 triliun telah tersalurkan Rp5,5 triliun baik untuk pembangunan klaster infrastruktur dan noninfrastruktur.

Artinya, APBN hanya memiliki tanggungan atas Rp20,5 triliun lagi dan sisanya diserahkan kepada swasta. Sejauh ini, Cucun melihat Prabowo hanya perlu menjalankan program-program warisan Jokowi yang mendesak.

“Kita kan tadi pakai tema RKP juga inklusif berkelanjutan. Jadi mana yang sustainable yang harus dijalankan, masih bisa berjalan karena itu kayak zero kemiskinan ekstrem itu kan harus diselesaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo percaya diri akan mendanai pembangunan IKN dengan APBN. Di mana pemerintah akan mengeluarkan Rp16 triliun setiap tahunnya untuk membangun ibu kota baru tersebut.

“Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN], tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [atau Rp16 triliun, asumsi kurs Rp16.000] per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," tegasnya dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, dikutip Rabu (16/5/2024).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total penurunan PPh Badan dari sektor komoditas mencapai Rp 91 triliun. Penurunan PPh Badan terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan diikuti oleh sektor industri pengolahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan moderasi harga komoditas seperti CPO, batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh Badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, setoran pajak dari sektor pertambangan baru mencapai Rp 31,9 triliun per Juni 2024. Angka ini terkoreksi 58,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 90,5 triliun.

Pada sektor pertambangan, komoditas batubara baru mengumpulkan Rp 14,2 triliun pada semester I-2024, turun 53,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 68,1 triliun. Komoditas lainnya juga turun seperti tembaga terkoreksi 4,23%, nikel turun 0,43% dan komoditas lainnya turun 0,8%.

Tak hanya sektor pertambangan, pada industri sawit juga mengalami penurunan. Tercatat, industri ini telah menyetorkan pajak Rp 6,8 triliun per Juni 2024, turun 8,8% secara tahunan. Industri logam juga mengalami koreksi sebesar 2,03%.

"Penurunan total PPh Badan dari Rp 263,7 triliun tahun lalu sekarang menjadi Rp 172,7 triliun atau penurunan Rp 91 triliun hanya dari PPh Badan saja. Ini yang mungkin menunjukkan bahwa kami perlu mengelola dampak yang sangat besar pada penerimaan pajak," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBET masih alot. Salah satu pasal yang masih menuai pro-kontra adalah skema power wheeling.

Skema ini membolehkan perusahaan swasta Independent Power Producers (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Pemerintah yang mengusulkan ini. Namun, sejumlah pihak, mulai dari legislator hingga pengamat energi, menolak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah tidak ragu dan mendorong skema power wheeling masuk RUU EBET. "Kalau itu (power wheeling) enggak bisa dimasukin (ke RUU EBET), kalau ada demand tinggi, terus yang penyediaannya harus PLN sendiri, bisa enggak direspons semuanya?” ujar Arifin, Jumat, 22 Maret 2024, dikutip dari Antara.

Arifin menilai skema power wheeling memungkinkan untuk berjalan selama ada pihak yang mau membangun mekanisme tersebut dan memiliki pasar tersendiri, sepanjang tidak mengganggu sistem yang sudah ada. “Misalnya, dia mau bangun dan ada demand sendiri, mau bangun (pembangkit) kan bisa,” ujarnya.

Fraksi PKS Menolak

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan pihaknya menolak skema power wheeling dimasukan dalam RUU EBET. Mulyanto mengatakan power wheeling tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta.

Ia menyebut ada implikasi yang krusial, yakni peluang pihak pembangkit listrik swasta menjual listrik secara langsung kepada pengguna listrik dengan mengambil peran PLN. Artinya, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi ada banyak pihak swasta yang membeli dan menjual listrik dan membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS).

"Dengan kata lain, pengusahaan listrik tidak lagi hanya dimonopoli oleh PLN tapi diliberalisasi kepada swasta dengan mengikuti mekanisme pasar," ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Power Wheeling Berpotensi Membebani APBN

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi kontra dengan skema power wheeling karena, menurut dia, power wheeling berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merugikan negara. Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen. Penuruann pelanggan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik.

“Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tariff listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian,” ujar Fahmy.

Ia juga menilai skema power wheeling berpotensi merugikan rakyat sebagai konsumen dengan penetapan tariff listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebab skema ini akan membuat tariff listrik bergantung demand and suplly. “Pada saat demand tinggi dan supply tetap, tariff listrik pasti akan dinaikkan.”

Fahmy menyebut power wheeling sebagai liberalisasi kelistrikan yang melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

IESR klaim Power Weeling Meningkatkan Bauran Energi

Direktur Eksekutif Instute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendukung masuknya skema power wheeling dalam RUU EBET karena aakan menciptakan peluang pengembangan sumber dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas, sehingga mendukung transisi energi menuju Net Zero Emisson (NZE) pada 2060."Power wheeling akan berdampak pada semakin banyaknya pasokan dan permintaan energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri, sehingga memicu peningkatan investasi," ujar Fabby melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Selama ini, Fabby menilai, ketergantungan pada permintaan dan proses pengadan dari PLN menjadi salah satu faktor yang menyulitkan percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. PLN yang berperan sebagai penyedia energi listrik tunggal di tanah air, kata dia, menyebabkan pengembangan energi terbarukan tidak optimal. "Skema power wheeling akan mendorong keterlibatan produsen listrik, baik BUMN (badan usaha milik negara) lain maupaun swasta dalam, pengembangan energi terbarukan sehingga dapat menambah bauran energi terbarukan Indonesia lebih cepat," ujar Fabby.

Fabby sekaligus membantah anggapan power wheeling sebagai bentuk privatisasi kelistrikan. Ia berujar, jaringan transmisi itu tidak dijual ke swasta alias tetap menjadi milik PLN selaku BUMN. Menurutnya, skema ini justru dapat mengoptimalkan utilisasi aset jaringan transmisi PLN sehingga menambah penerimaan PLN dari biaya sewa jaringan, yang bisa dipakai untuk memperkuat investasi PLN di jaringan.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan mengatur ulang kata sandi atau password terkait Pusat Data Nasional di setiap kementerian dan lembaga atau (K/L). Ini dalam rangka mengantisipasi kejadian peretasan terulang,

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Aplikasi atau Plt Dirjen Aptika Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga zona pemulihan data pada layanan-layanan publik imbas dari insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

Zona Merah: Ketika Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas dan belum ada kunci deskripsi untuk mengambil alih akses.

“Ini ada di dalam proses quarantine,” kata Ismail dalam diskusi di Jakarta, Selasa (9/7).

Zona Biru: Data-data yang sudah berhasil dilakukan deskripsi dipulihkan di zona hijau. Pemerintah melakukan penyisiran data dengan teliti.

Penyisiran yang dimaksud yakni pemerintah melakukan pembersihan data dari malware ataupun virus-virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan.

Di samping itu, pemerintah melakukan pengaturan kembali untuk kata sandiyang selama ini beredar di masing-masing pengguna layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah untuk serangan siber dapat masuk dan membuat kejadian serupa terulang sehingga mengganggu pelayanan publik.

Zona Hijau: Data yang telah selesai ditangani di zona biru dipindahkan ke zona hijau untuk nantinya data dapat kembali digunakan.

"Di zona hijau ini kami siapkan untuk data bisa diunggah dan go-live terhadap semua. Proses data go-live terhadap data yang tidak terkena serangan atau tidak infected dan sudah ada backup di masing-masing tenant atau lembaga ini juga sudah berjalan," kata Ismail.

Sebelumnya akun X @kafiradikalis membuat unggahan bahwa peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya disebabkan oleh orang dalam atau karyawan pada Rabu (3/7). Dia menautkan akun Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam konten itu.

Ia menyampaikan, dirinya menemukan dokumen Pusat Data Nasional Sementara di pencarian Google yang diunggah di platform SCRIBD pada 11 Oktober 2022 oleh oleh akun bernama Dicky.

Dokumen tersebut menyertakan akses virtual cloud atau portal, akses virtual private network atau VPN, akses virtual data center, dashboard virtual data center, dan spesifikasi virtual machine.

Dokumen itu juga menunjukkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menggunakan password ‘Admin#1234’.

Semuel Abrijani Pangerapan yang menjabat Dirjen Aptika Kominfo sebelumnya menyatakan, kementerian sedang melakukan investigasi terkait informasi viral tersebut. “Semua sedang bekerja, baik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, divisi siber Polri, dan lainnya melakukan investigasi,” kata dia yang mengundurkan diri pada Kamis (4/7).

Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto pernah menyampaikan, salah satu penyebab Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas yakni penggunaan password yang terdeteksi oleh hacker.

“Dari hasil forensik, kami sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password (tertentu), dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini," kata saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/7).

User yang dimaksud yakni kementerian atau lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ia menyampaikan, BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara akan memegang kendali dalam pengawasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. BSSN akan memantau data hingga aktivitas pegawai di PDNS 2 dalam menerima notifikasi tertentu, termasuk penggunaan password.

"BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan," ujar Hadi. Ini bertujuan mengamankan data instansi pemerintah yang ada di dalam Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Jakarta: Buronan Harun Masiku disebut ada di Jakarta. Pernyataan itu dicetuskan oleh anggota tim pengacara Kader PDIP, Donni Tri Istiqomah, Army Mulyanto berdasarkan keterangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti.

“Pak Rossa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta, bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto (Kristiyanto) yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Donni pada saat ditanyakan,” kata Army di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Army, Rossa menyatakan hal tersebut saat menggeledah rumah Donni pada Rabu, 3 Juli 2024. Penyidik kasus suap buronan antarwaktu (PAW) anggota DPR itu disebut menawarkan kerja sama dengan Donni.
“Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Donni ini yakin untuk bisa bekerja sama, belasan kali disampaikan,” ujar Army.

Army juga menyebut Rossa sempat mengingatkan Donni soal nasib anak-anaknya kalau tidak mau bekerja sama. Dalam penggeledahan itu, empat ponsel disita penyidik.

“Karena dipertimbangannya gini, ini penuturan Pak Rossa ke Pak Donni ya, ‘Pak Donni enggak sayang sama anak-anak? Mereka masih kecil-kecil lho? Enggak mempertimbangkan ekonomi kedepannya?’ Nah kira-kita begitu kalimatnya,” ucap Army.

Pengacara Donni lainnya, Johanes Tobing menyebut pernyataan Rossa itu didengar di depan anak-anak kliennya. Dia menyayangkan cara tawar menawar yang dilakukan tersebut.

“Itu di hadapan anak-anaknya, bahkan bilang begini, nanti kalau kamu mengaku tenang saja kamu saya jamin hidupnya, termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu,” kata Johanes.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku pernah bertemu dengan buronan Harun Masiku.

“Pernah (bertemu),” kata Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Kusnadi enggan memerinci waktu pertemuannya dengan Harun. Dia bergegas pergi meninggalkan markas KPK setelah itu.

Selain itu, Kusnadi membantah mengenal dua mahasiswa yang pernah diperiksa terkait kasus ini yakni Hugo Ganda serta Melita De Grave. Pemeriksaan diklaim hanya terkait komunikasinya dengan staf di DPP PDIP.

“(Ditanya) percakapan saya dengan staf, staf DPP,” ujar Kusnadi.

(END)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setoran penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 134,2 triliun di semester I-2024. Realisasi penerimaan tersebut turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 135,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa turunnya penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan bea masuk.

"Penerimaan dari bea dan cukai dalam hal ini relatif masih sama dengan tahun lalu, sehingga kalau kita lihat dari levelnya tidak terjadi perubahan," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, penerimaan yang berasal dari cukai mencapai Rp 101,8 triliun per Juni 2024, turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 105,9 triliun.

"Penerimaan cukai mengalami kontraksi, dan ini dua tahun berturut-turut, tahun lalu 12% dan tahun ini 3,9%," ucapnya.

Sri Mulyani menerangkan, cukai dari produksi hasil tembakau terjadi fenomena downtrading, yakni produksi rokok lebih banyak dihasilkan oleh pelaku usaha golongan III, yang memiliki tarif cukai lebih rendah, dibanding pelaku usaha golongan I, yang memiliki tarif cukai paling tinggi.

"Penerimaan cukai utamanya banyak pemain di industri rokok yang turun ke kelompok III yang tarif cukainya lebih rendah," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan bahwa fenomena downtrading memang terjadi di pengusaha industri rokok, dan sudah sesuai dengan tujuan diterapkannya kelas tarif cukai hasil tembakau.

"Downtrading itu memang fakta dari kebijakan tarif selama ini," kata Askolani di Gedung DPR RI, Senin (8/7).

Askolani menjelaskan bahwa untuk sementara Bea Cukai akan memastikan bahwa kecenderungan downtrading ini murni terjadi lantaran mekanisme pasar. Otoritas juga akan menindak apabila ada kemungkinan kecurangan di baliknya.

"Downtrading kalau itu memang murni ekonomi tidak bisa kita lawan, tapi itu dengan kemudian melakukan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan itu yang akan kami tindak," kata Askolani.

Adanya fenomena downtrading ini juga bakal menjadi pertimbangan pemerintah alam menetapkan tarif cukai tembakau tahun depan. "Itu jadi masukan untuk tarif ke depan. nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan gimana persisnya yang pas," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga menerangkan bahwa kinerja penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp 24,3 triliun, tumbuh tipis 0,3%. Angka ini setara 42,3% dari target APBN 2024. Penerimaan Bea Masuk yang tumbuh tipis itu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tak hanya itu, ada juga efek dari penurunan impor komoditas seperti gas, kendaraan dan suku cadang.

Kemudian, pada realisasi penerimaan yang berasal dari bea keluar nilainya sebesar Rp 8,1 triliun, melonjak 52,6%. Kenaikan itu dipengaruhi oleh bea keluar mineral yang tumbuh 10 kali lipat dari tahun sebelumnya dampak implementasi kebijakan relaksasi mineral. Sementara itu, bea keluar produksi sawit turun.

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti kembali penjelasan isi dari 26.000 kontainer barang impor yang dilepas dari pelabuhan utama ke pasar dalam negeri seiring dengan penerapan aturan relaksasi impor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan aturan kemudahan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024 dinilai pelaku usaha industri manufaktur sebagai ancaman lantaran menjadi jalan mulus barang impor masuk ke Indonesia.

"Kami sebagai pembina industri memiliki kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut, kami punya kepentingan karena kami wajib menyiapkan kebijakan untuk melakukan mitigasi barang apa saja yang masuk dalam negeri," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Agus menuturkan, jika isi kontainer tersebut bahan baku maka semestinya menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi maka tak heran jika produk impor makin menggempur pasar domestik.

Di sisi lain, dia pun mengaku telah mengirimkan surat dan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan isi kontainer yang dilepas pada Mei 2024 lalu.

"Kenapa kita pengen tahu? Karena kan barang barang itu jangan-jangan bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang bertindak sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim melakukan pelepasan ribuan kontainer barang impor.

Hal ini dilakukan sebagai langkah penyelesaian permasalahan izin impor dan tertahannya 26.000 kontainer di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Adapun, jumlah kontainer yang tertahan dan belum bisa mengajukan dokumen impor, karena belum terbitnya PI dan Pertek, terbanyak berada di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 17.304 kontainer dan Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 9.111 kontainer.

Airlangga menyampaikan, komoditas yang tertahan terdiri dari besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditi lainnya yang untuk importasinya memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia, bersama Pemerintah Kota Aministrasi Jakarta Timur bersinergi melaksanakan Urban Farming dan Giat Bersih Lingkungan di Kawasan Pintu Banjir Kanal Timur (BKT) Kelurahan Melaka Sari, Kecamatan Duren Sawit. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi Sinergi Lestari sebagai bagian dari Pilar Lingkungan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs).

Direktur Pengembangan Usaha Antam, I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa sebagai perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan, sudah menjadi komitmen Antam untuk mengimplementasikan aspek ESG (environmental, social, and governance).

“Sinergi yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur ini merupakan salah satu upaya implementasi ESG yang dilakukan Antam dengan harapan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi UBPP Logam Mulia. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi employee volunteering yang melibatkan karyawan Antam sebagai relawan,” kata Dewa, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Berbagai tanaman produktif ditanam di Kawasan BKT Kelurahan Melaka Sari antara lain cabai, bawang merah, terong, pakcoy, dan sawi. Selain itu dilaksanakan pula penanaman pohon, giat bersih lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), penanganan prasarana dan sarana umum (PSSU) Kecamatan Duren Sawit bersama dengan tim Emergency Response Group (ERG) Antam.

Sinergi yang dilakukan Antam dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur ini merupakan implementasi dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penghijauan dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif, peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan pelaksanaan urban farming, serta dapat membantu penanganan abrasi lahan akibat banjir di BKT Kelurahan Melaka Sari.

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) menggelar AKHLAK Fest 2024 untuk memperkokoh transformasi perusahaan yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir.

Gelaran yang dipusatkan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024) itu turut dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati, serta ribuan Perwira Pertamina.

AKHLAK Fest 2024 akan terus memperkuat budaya kerja Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK) yang telah menjadi landasan kuat dalam transformasi Pertamina menuju perusahaan energi kelas dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir pun mengapresiasi gelaran Pertamina AKHLAK Fest 2024. Menurutnya, Pertamina menjadi salah satu BUMN yang konsisten membangun AKHLAK.

“Saya mungkin sudah dua atau tiga kali datang ke acara AKHLAK Pertamina,” ujar Erick saat di Istora Senayan, Selasa.

Ia berpesan kepada seluruh Perwira Pertamina untuk tidak menjadikan AKHLAK sebagai jargon semata. Sebab, AKHLAK harus diterapkan dalam aktivitas atau keseharian para Perwira Pertamina.

“Dan saya lihat transformasi yang terjadi di Pertamina juga saya sudah lihat bagaimana people transformation-nya juga terasa,” ucapnya.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, nilai-nilai AKHLAK harus terus diinternalisasi dalam perusahaan agar Pertamina bisa terus memberikan kontribusi yang efisien bagi masa depan yang lebih baik.

“Kita harus ingat bahwa sebagai perusahaan energi, kita ingin menjadi katalis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya itu 7 persen, kita harus bisa menyediakan energi 1,8 kalinya atau 2 kalinya,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, sebagai BUMN, Pertamina memiliki tugas utama menjaga ketahanan dan mengamankan kebutuhan energi nasional. Pertamina juga bertugas melakukan dekarbonisasi dan penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan.

Menimpali Nicke, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, Akhlak Fest 2024 diharapkan menjadi perekat Perwira Pertamina Group dengan semangat One Pertamina sekaligus sebagai ajang showcase program budaya seluruh entitas Pertamina Group.

“Panduan budaya kerja AKHLAK telah mendorong keberhasilan transformasi Pertamina menjadi perusahaan yang lebih lincah, adaptif, serta efisien, sehingga kinerja perusahaan terus menunjukkan tren positif terutama dalam empat tahun terakhir,” ujar Fadjar.

Budaya AKHLAK, imbuh Fadjar, akan terus diperkuat dalam mendukung inisiatif strategis perusahaan seperti penerapan health, safety, security, and environment (HSSE); environmental, social, and governance (ESG), serta transformasi digital.

"Pertamina menjadikan AKHLAK sebagai identitas dan implementasi budaya kerja untuk mewujudkan perusahaan energi global terkemuka dan bereputasi ramah lingkungan serta memiliki tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik,” imbuh Fadjar.

Perlu diketahui, AKHLAK Fest 2024 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan talk show, Perwira Award, serta aktivasi kegiatan komunitas pekerja di Pertamina Group.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan ESG di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.