Perjalanan PT Asuransi Jiwasraya memasuki babak akhir setelah 18 tahun menghadapi berbagai masalah. Kasus fraud dan salah kelola investasi di perusahaan asuransi milik pemerintah itu tercatat sebagai salah satu kasus paling besar yang menyita perhatian masyarakat.

Setelah proses hukum dan restrukturisasi panjang dengan pengalihan aset-aset dan kewajiban Jiwasraya ke IFG Life, nasib perusahaan asuransi jiwa itu bakal segera diputuskan.

''Perkiraan bulan September, Jiwasraya dibubarkan,'' ungkap Plt Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso dalam pertemuan terbatas di Kementerian BUMN, dikutip Kamis (22/8).

Mahelan menjelaskan proses pembubaran Jiwasraya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Dalam peraturan OJK tersebut dalam pasal 1 ayat (11) POJK 28 tertulis jika pembubaran merupakan pengakhiran status badan hukum setelah pencabutan izin usaha. Perusahaan yang ingin bubar wajib menggelar Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi. Lalu, pada pasal 3 ayat (1) tertulis jika penyelenggaraan RUPS untuk pembubaran dan pembentukan tim likuidasi paling lama dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kini, Jiwasraya sedang melaksanakan restrukturisasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada para nasabahnya. Dalam catatan yang dibeberkan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, total nasabah untuk segmen korporasi tercatat 5.686 polis dan dilakukan restrukturisasi sebesar 99,6%. Lalu untuk kategori retail terdapat 291 ribu nasabah dengan jumlah 290 polis dan dapat direstrukturisasi 99,7%. Sementara kategori bancassurance berjumlah 17.460 dan dapat direstrukturisasi yaitu 99,2%.

Arya mengklaim restrukturisasi Jiwasraya merupakan yang tersukses sepanjang sejarah masalah perasuransian, khususnya di era Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyebutkan bahwa BUMN hanya menargetkan restrukturisasi sebesar 85% dari total keseluruhan polis. Tetapi, restrukturisasi itu malah melampaui target yakni 99,7%.

''Dan wajar, pasti ada sebagian (pemegang polis) yang tidak menerima (hasil restrukturisasi),'' tuturnya.

Arya mengatakan ketika BUMN mengajukan sekaligus memaparkan konsep restrukturisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam panja Jiwasraya saat itu. Saat itu, DPR menyetujui usulan restrukturisasi Jiwasraya dan saat ini hampir semua nasabah Jiwasraya menerima konsep restrukturisasi.

Nasabah yang Tolak Restrukturisasi Pilih Jalur Hukum

Lalu bagaimana nasib nasabah Jiwasraya yang menolak restrukturisasi? Menurut data yang dipaparkan Mahelan, terdapat 0,3% nasabah yang menolak restrukturisasi dengan jumlah 1.000 polis senilai Rp 178 miliar. Dari jumlah polis itu diperkirakan akan terus menurun hingga akhir Agustus.

Sebagaimana diketahui, nasabah yang menolak retrukturisasi lebih memilih jalur hukum. Mereka meminta pemerintah mengembalikan uang premi yang sudah mereka bayarkan tanpa potongan (haircut). Sejumlah 0,3% nasabah yang menolak mentah-mentah penawaran restrukturisasi sudah memenangkan gugatan di pengadilan sehingga disebut nasabah inkracht (inkrah). Inkrah merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

''Kami menghormati proses hukum. Tapi, kami sampaikan Jiwasraya ekuitasnya negatif,'' tutur Mahelan. Ia mengimbau agar para nasabah yang menolak restrukturisasi untuk menerima restrukturisasi.

Salah satu nasabah yang menolak restrukturisasi adalah Pengacara OC Kaligis. Ia meminta agar uangnya yang ada di Jiwasraya dapat dikembalikan. "Kalau (ikut) restrukturisasi, dipotong 50% dan dicicil lima tahun tanpa bunga. Itu kan perampokan," kata OC Kaligis saat ditemui Katadata di kantornya di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Pria yang juga dikenal sebagai pengacara kondang itu menyebut uangnya yang berada di Jiwasraya mencapai Rp 30 miliar. Dia menjelaskan, seharusnya Jiwasraya membayar bunga 1% per bulan seperti pada putusan pengadilan saat itu. "Tapi, saya tidak meminta bunganya, saya minta uang saya saja yang kembali," ujar OC Kaligis.

AKSI FORUM KORBAN JIWASRAYA (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.)

Nasabah Jiwasraya lainnya yang menolak restrukturisasi adalah Machril. Ia mengaku kecewa pada Jiwasraya dan Kementerian BUMN karena tidak bertanggung jawab atas masalah yang merugikan para nasabah. Padahal, nasabah meminta uangnya kembali tanpa embel-embel bunga.

Machril menuturkan kepada Katadata.co.id bahwa premi yang dibayarkan kepada Jiwasraya itu merupakan milik istrinya, Achiyo Ishibashi, dengan nilai Rp 500 juta. Ia menyebut Peraturan OJK (POJK) menyatakan perusahaan asuransi wajib membayar klaim.

Pembayaran klaim paling lambat dilakukan 30 hari sejak adanya kesepakatan dan hal ini menjadi alasan bagi Machril untuk menolak restrukturisasi. Namun, ia menilai Jiwasraya dan Kementerian BUMN mengambil sikap yang bertolak belakang dan tidak mengindahkan aturan yang sudah tertulis.

''Kami tetap teguh untuk menolak restrukturisasi sekalipun Jiwasraya dibubarkan,'' tutur Machril.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, OJK tidak benar-benar mewajibkan Jiwasraya untuk mengembalikan dana nasabah. Pernyataan-pernyataan OJK hanya sebatas 'mengimbau' atau 'mendorong' padahal OJK memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan Jiwasraya bertanggung jawab sesuai keputusan hukum.

''Mengecewakan sekali, OJK sebagai regulator yang diberi kewenangan tapi tidak berdaya menghadapi Jiwasraya," kata Machril.

Pemerintah Tidak Menghormati Hukum

Pengamat Asuransi Irvan Raharjo menyebut pemerintah tidak menghormati hukum dengan mengabaikan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah terhadap nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi. Padahal, jumlahnya hanya 0,3% dari seluruh pemegang polis. Menurutnya, restrukturisasi sangat baik jika dilakukan berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak bukan hanya sepihak atau menggunakan mekanisme "negative confirmation".

''Artinya, bagi yang tidak menjawab dalam sekian hari dianggap tidak setuju karena yang ditawarkan adalah pemotongan nilai polis hingga 40% dengan tidak ada pilihan lain,'' kata Irvan kepada Katadata.co.id.

Irvan menjelaskan terkait pengalihan portofolio polis pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi lain, telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.69/POJK.05/2016, Pasal 60 ayat 2 huruf "a". Dalam aturan itu mengatur pengalihan portofolio polis asuransi ke perusahaan asuransi lain, harus memiliki manfaat yang sama dengan polis sebelumnya dan tidak dalam rangka mengurangi hak-hak peserta asuransi yang dialihkan.

Ia menyebut pengalihan portofolio polis pertanggungan asuransi milik negara pada entitas "Jiwasraya" ke perusahaan asuransi IFG Life, bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut. Pasalnya, keputusan ini terindikasi merugikan kepentingan konsumen asuransi sebesar Rp 23,8 triliun.

Jadi, apa yang dilakukan oleh OJK dengan mengalihkan seluruh portofolio polis pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi lain (IFG Life), melalui skema "restrukturisasi polis asuransi" itu merugikan nasabah asuransi. Pengalihan itu tidak memenuhi aturan dan mengabaikan peraturan OJK, SE-OJK, serta bertentangan dengan Undang-Undang (UU) di atasnya.

Rencana penyehatan keuangan perusahaan asuransi, telah diatur dalam Peraturan OJK, dengan cara restrukturisasi aset-aset atau restrukturisasi liabilitas pada perusahaan asuransi. Hal ini terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) huruf "a" POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Perasuransian dan Reasuransi.

''Yang harus dilakukan BUMN seharusnya tidak membubarkan Jiwasraya dengan mengalihkan kewajiban kepada IFG Life melainkan menyehatkan Jiwasraya dengan suntikan modal. Kontrak nasabah adalah dengan Jiwasraya dan Jiwasraya masih memiliki aset,'' jelasnya.

Dia menyampaikan jika PMN sebesar Rp 34,7 triliun diberikan langsung kepada Asuransi Jiwasraya untuk memperkuat struktur permodalannya perasuransian, mungkin akan jauh lebih baik, tepat sasaran dan tepat tujuannya. Pemerintah akan lebih terhormat dalam melindungi kepentingan rakyat yang berasuransi ke perusahaan asuransi milik negara (BUMN) dan mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian polis asuransi.

''Pastinya tanpa ada embel-embel cicilan dan potongan uang polis yang menjadi beban nasabah asuransi di Jiwasraya,'' katanya.

OJK Imbau Jiwasraya Segera Selesaikan Pembayaran Dana

OJK telah melaksanakan pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) dengan perwakilan pemegang polis pada 21 Agustus lalu. Pertemuan ini terutama ditujukan untuk memfasilitasi para pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan memilih untuk menempuh jalur hukum.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan.

Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,'' kata Rizal dalam keterangan resmi, Rabu (21/8).

Rizal menyatakan jika OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi. Ia berharap para pemegang polis dapat menyampaikan aspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secara langsung.

Namun menjelang penutupan Jiwasraya, nasib nasabah yang menolak restrukturisasi belum juga mendapati titik terang. Bagi mereka, kasus Jiwasraya hanya menyisakan pilu yang tak berkesudahan.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum Kedua di Nusa Dua, Bali pada 1-3 September 2024. Berangkat dari sejarah panjang Indonesia dan Afrika sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, forum ini ingin mendorong solidaritas dan kerja sama strategis di berbagai bidang.

Tim Katadata berkesempatan mewawancara Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyelenggaraan Indonesia Africa Forum (IAF) Kedua ini. Berikut petikan wawancara tersebut.

Indonesia Africa Forum (IAF) telah resmi dibuka. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa lawatan ke negara-negara Afrika. Bagaimana cerita di balik penyelenggaraan IAF Kedua ini?

Baik, jadi ini merupakan Indonesia Africa Forum Kedua. Memang dalam forum kedua ini kita berharap bahwa akan lebih banyak lagi kerja sama-kerja sama konkret antara Indonesia dengan negara-negara Afrika.

Forum ini bukan hanya melibatkan delegasi pemerintah saja, ada beberapa kepala negara yang hadir dan ada juga yang diwakili oleh para menteri. Tetapi yang lebih dari itu, kami juga berharap bahwa forum ini memang melibatkan sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga-lembaga lainnya.

Untuk itu, seluruh tim yang ada di Asia Pasifik dan Afrika melakukan beberapa kunjungan dan lawatan. Tujuannya, untuk memastikan bahwa para stakeholders yang ada di Afrika bisa memahami betul dan melihat bahwa ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Indonesia dan Afrika untuk bisa meningkatkan kerja sama kita, khususnya di beberapa sektor yang memang betul-betul strategis.

Negara Afrika mana saja yang sudah dikunjungi untuk mengkampanyekan forum ini?

Saya melakukan beberapa kali kunjungan ke Afrika. Tahun lalu, Bapak Presiden Joko Widodo juga melakukan lawatan ke empat negara, termasuk Tanzania, Mozambik, Afrika Selatan, dan Kenya. Pada saat itu sebagai bagian dari kehadiran beliau di BRICS Summit.

Dari hasil kunjungan Bapak Presiden dan beberapa kunjungan kerja lainnya, ini juga mendorong dan membangun momentum bagi kita dalam penyelenggaraan Indonesia Africa Forum Kedua. Pada event ini juga diselenggarakan High Level Forum dan Multi Stakeholders Partnership Forum (HLF MSPF).

Ini merupakan dua kegiatan yang kami harapkan akan menjadi momentum bagi kita. Seperti diketahui, pada 2025 Indonesia juga akan menjadi host untuk perayaan Platinum Jubilee yang ke-70 untuk Konferensi Asia-Afrika.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Konferensi Asia-Afrika memang merupakan momentum yang sangat penting, khususnya bagi negara-negara Asia dan Afrika, yang pada waktu itu baru mempeloreh kemerdekaannya. Konferensi Asia Afrika membangun sebuah solidaritas antara negara-negara Asia-Afrika yang saat ini mungkin dikenal dengan Global South Countries.

Ini juga kita harapkan menjadi satu momentum bagi Indonesia untuk terus mendorong adanya kerja sama strategis antara negara-negara Global South atau South-South Cooperation tersebut.

KTT Asia-Afrika mengambil tema "Burning Spirit of Africa" di 2063. Ini kaitannya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan?

Kalau kita lihat antara Indonesia dan Afrika memiliki sebuah kedekatan yang sudah cukup panjang sejarahnya. Tadi, kita bicara mengenai Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Bandung Principles dan Spirit of Bandung. Pada waktu itu, kita sebagai sesama negara yang mungkin baru saja memperoleh kemerdekaannya, memiliki solidaritas yang sama.

Kita memiliki tujuan yang sama. Bagaimana kita bersama-sama mendorong negara-negara lain untuk merdeka. Lalu, untuk negara-negara yang sudah merdeka mungkin memperjuangkan kepentingan kita masing-masing.

Nah, semangat dari Bandung Spirit ini yang kita harapkan untuk bisa kita bawa bersama-sama agar Indonesia dengan negara-negara Afrika bisa membangun sebuah kerja sama untuk mencapai visi kita bersama.

Indonesia punya visi Indonesia Emas 2045. Sementara, Afrika memiliki visi atau agenda untuk bisa menjadi negara dan juga kawasan yang boleh dikatakan akan menjadi kawasan yang sebagian besar negaranya akan menjadi negara maju yang dikenal sebagai African Agenda 2063.

Nah, dengan kesamaan visi dan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan dan mengingat kembali bagaimana melalui Bandung Spirit kita bisa membangun sebuah kerja bersama, untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang ini memiliki hak-hak yang sama dengan negara-negara lain. Saat ini kita juga melihat kerja sama konkret, ternyata ada beberapa agenda di mana kita memiliki kesamaan dan kepentingannya juga sama.

Salah satu kerja sama ini dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi?

Negara-negara Asia khususnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup besar. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa jangan sampai sumber daya alam ini tidak bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin kepada masing-masing negara.

Ini yang kita kenal sebagai the right to development, bagaimana sebetulnya kita bisa bukan hanya menjadi pengekspor bahan mentah saja tetapi kita bisa mendapatkan teknologi, pembiayaan untuk bisa melakukan pengembangan hilirisasi bagi kita di negara-negara yang memang memiliki kekayaan alam ini. Apalagi, nantinya kita akan lihat sendiri dengan adanya perubahan iklim ini.

Tentunya, kekayaan alam yang kita miliki ini bisa bermanfaat sekali untuk membantu dunia mencapai targetnya bisa menurunkan emisi, kalau misalnya diolah menjadi bahan-bahan seperti baterai (kendaraan listrik) dan lain sebagainya.

Yang kedua, kita juga berharap bisa bekerja sama dan memastikan bahwa saat ini kita memiliki kekayaan di bidang energi tetapi nantinya kita juga diharapkan untuk bisa melakukan transisi energi. Negara-negara di Afrika ini kekayaan energi dan migasnya betul-betul luar biasa. Diperkirakan antara 10 sampai dengan 15 persen dari cadangan energi dalam bentuk migas dunia ini ada di kawasan Afrika.

Agenda kerja sama transisi energi Indonesia dan negara-negara Afrika ini seperti apa?

Pada saatnya nanti kita perlu melakukan transisi energi. Akan tetapi, bagaimana transisi energi ini juga tidak membebani kita semua. Harus ada transisi energi yang berkeadilan atau just energy transition sehingga kita bisa mengoptimalkan nilai dari kekayaan migas tadi.

Dalam hal kerja sama pembangunan, dulu kita menjadi negara yang menerima bantuan dalam bentuk kerja sama pembangunan. Sekarang, di antara negara-negara Global South ini kita harus siap menjadi negara yang mulai memberikan bantuan.

Jadi, ini adalah perubahan mindset bahwa sesama negara berkembang pun kita harus siap untuk bisa sama-sama melakukan kerja sama pembangunan. Tentunya kerja sama pembangunan yang memang bisa scalable, bisa sustain ke depannya sehingga bukan hanya menjadi bantuan yang sifatnya satu kali saja. Tetapi, betul-betul mengena dan impactful, serta sustain (berkelanjutan) untuk bisa membangun ke depannya.

Itu mungkin beberapa hal yang kita harapkan juga dari kerja sama antara Indonesia dan Afrika ini dengan agenda setting yang sama. Itu bisa menjadikan adanya kerja sama yang strategis tetapi juga konkret pada saat yang sama.

Selain sektor energi, kerja sama di bidang lain yang akan dilakukan mencakup apa saja?

Kita melihat bahwa setidaknya kerja sama strategis yang konkret di bidang ekonomi ini ke depannya akan banyak difokuskan mungkin kepada empat sektor yang strategis. Pertama adalah di sektor energi, khususnya sektor energi migas mengingat bahwa saat ini Indonesia melakukan impor sekitar 500 sampai dengan 600 ribu barel per hari dalam bentuk minyak mentah dan produk bahan bakar minyak (BBM) lainnya.

Ketahanan energi ini menjadi lebih strategis lagi kalau kita lihat bagaimana Indonesia bisa membangun hubungan dengan negara-negara di Afrika tadi kita sudah sampaikan bahwa antara 10-15 persen cadangan migas dunia itu berada di Afrika.

Kalau kita lihat dari impor minyak mentahnya saja, mungkin antara 20-25 persen yang diperoleh Indonesia pada saat ini dari negara lain itu justru berasal dari Afrika. Ini yang membuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika itu, khususnya dalam bentuk migas ini bisa dikerjasamakan jadi ini dengan kita.

Kedua, ketahanan pangan. Pada saat ini Afrika dengan kurang lebih sekitar 1,5 miliar penduduk dan nantinya mungkin akan menjadi sekitar 2,5 miliar penduduk dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, tentunya ketahanan pangan juga menjadi salah satu kebutuhan.

Saat ini Afrika mengimpor cukup besar dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nilainya sekitar US$15 miliar untuk impor pangan dari negara-negara lain, tetapi bukan hanya dalam bentuk pangan jadi. Misalnya dalam kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan sektor agrikultur dengan pupuk urea dan produksi amonia kita juga sudah mulai ekspor.

Ini yang sudah dilakukan sebuah perusahaan di Indonesia untuk membangun fasilitas produksi pupuk di Tanzania, ini akan mengurangi impor pupuk beberapa negara Afrika sambil memanfaatkan kekayaan gas yang dimilikinya.

Ketiga, di bidang kesehatan saat ini Indonesia sudah mengekspor kurang lebih sekitar 1 miliar vaksin ke berbagai negara di Afrika. Memang yang paling dominan ini adalah vaksin polio. Tapi, kita lihat juga banyak sekali kesempatan untuk bisa melakukan pengembangan di sektor kesehatan karena mengingat saat ini lebih dari 90% dari barang-barang dan kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan oleh Afrika memang harus diimpor dari negara-negara lainnya.

Saat ini kita sedang menjajaki agar perusahaan-perusahaan Indonesia, seperti Bio Farma, DEXA, dan lain-lain bukan hanya mengekspor tetapi juga membangun fasilitas produksi di negara-negara Afrika.

Keempat, kerja sama dalam membangun rantai pasok di sektor mineral atau mineral kritis yang nantinya memang dibutuhkan untuk berbagai sektor lainnya, khususnya sektor yang terkait dengan baterai dan kendaraan listrik.

Indonesia ingin menjadi hub bagi produksi baterai di kawasan Asia dan bahkan dunia karena kita memiliki kekayaan nikel. Tidak cukup hanya tembaga, bauksit yang diolah menjadi aluminium tetapi kita juga membutuhkan litium, grafit, dan kobalt. Ini yang kami harapkan melalui kerja sama dengan negara-negara Afrika yang memang justru mereka kaya dengan berbagai mineral kritis tersebut.

Misalnya, saat ini 70% dari mineral kritis kobalt berasal dari Republik Demokrasi Kongo (DRC). Tanzania juga memiliki kekayaan mineral, khususnya grafit yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi baterai. Dengan adanya hal tersebut, bagaimana kita bisa membangun sebuah rantai pasok yang efektif dan efisien untuk bisa sama-sama melakukan hilirisasi atas berbagai mineral kritis tersebut. Jadi, baik Afrika maupun Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang sama kira-kira kerja sama ini.

Bagaimana kerja sama Indonesia-Afrika ini menjadi semakin signifikan di tengah kondisi geopolitik saat ini?

Kita berharap bahwa kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika didasari mindset bahwa kita ingin win-win, membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini negara-negara lain atau kawasan-kawasan lain juga sudah melihat kekayaan alam dan potensi pasar yang luar biasa yang ada di Afrika, mereka juga mulai masuk ke berbagai sektor yang ada di sana.

Ditambah dengan situasi global geopolitik saat ini yang memang menunjukkan adanya tensi yang meningkat, Afrika mungkin kurang nyaman kalau harus memilih salah satu kekuatan saja. Indonesia yang memiliki angle global solidarity dan kerja sama self-help, moga-moga ini juga akan membuat lebih nyaman bagi negara-negara Afrika untuk membuka pintunya dan bekerja sama dengan kita.

Apakah ada target kerja sama yang akan ditandatangani di event ini dan berapa nilainya?

Sejak konsep awal di tahun 2018, kita berusaha supaya forum semacam ini bisa mendorong kerja sama yang konkret. Pada waktu itu nilai kerjasamanya kurang lebih US$ 586 juta. Pada 2019, sempat terselenggara Africa-Indonesia Infrastructure Dialogue dengan nilai kerja sama yang ditandatangani sekitar US$ 350 juta dalam bentuk kerja sama pembangunan infrastruktur.

Kita berharap bisa melakukan finalisasi dari kerja sama di forum ini dengan nilai kurang lebih US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 55 triliun yang sudah terkumpul. Untuk yang sudah siap kita lanjutkan ke tahap berikutnya US$ 2,76 miliar (Rp 42,97 triliun) dari berbagai bisnis forum.

Penjajakan ini juga tadi saya dapat kabar ada beberapa rencana kerja sama yang sedang difinalisasi dan akan ditandatangani dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU) pada 3 September. Ini antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan di Afrika Selatan kemudian ada salah satu perusahaan swasta perminyakan Indonesia dengan perusahaan yang ada di Mozambique.

Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya selama dua periode dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%. Target ini terbilang jauh dari target penerusnya, Prabowo Subianto.

Kepada sejumlah media, Prabowo menyampaikan ambisinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu dalam dokumen visi dan misinya semasa kampanye, tertulis bahwa pemerintahan Prabowo akan berupaya mengangkat pertumbuhan ekonomi di level 6 atau 7 persen.

Keinginan Prabowo sangatlah ambisius dan membahayakan karena dua alasan krusial. Pertama, sejak krisis 1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia stagnan di angka 5%. Selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi bahkan tidak mengalami pertumbuhan dan tetap berada di angka 5,1% berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014 dan Outlook 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2022 sebesar 5,3% dan terendah pada 2020 sebesar minus 2,1% saat pandemi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini hanya dimaknai dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun yang tidak lagi relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini karena pemerintah hanya berfokus pada kuantitas luaran (output) ekonomi, tetapi tidak memperhitungkan penipisan sumber daya alam dan kurang mempertimbangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di lapisan terbawah.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat dunia kehilangan wilayah hutan seluas 178 juta hektare atau seluas Libya sejak 1990 di seluruh dunia akibat eksploitasi besar-besaran. McKinsey and Company turut memperkirakan bahwa kegiatan pertambangan di dunia sedikitnya menghasilkan 1,9 hingga 5,1 gigaton emisi karbon setiap tahun, yang berujung pada pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam terkait lain.

Beralih pada Ekonomi Restoratif

Kerusakan alam ini menjadi bukti jika pertumbuhan ekonomi tetap dilakukan dengan praktik-praktik destruktif dan ekstraktif, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang bumi menjadi semakin tidak layak huni.

Bahaya orientasi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PDB semata diakui oleh para ekonom abad ke-21. Sebagai contoh, ekonom Oxford, Kate Raworth, memopulerkan konsep Ekonomi Donat untuk menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi digenjot terus-menerus karena sistem ekonomi dibatasi oleh ketersediaan dan kualitas ekologi.

Dalam sejumlah literatur, pandangan Raworth dimaknai sebagai manifestasi dari pendekatan ekonomi restoratif. Center of Economic and Law Studies (Celios) mendasarkan konsep ekonomi restoratif pada tiga aspek inti: orientasi terhadap pemulihan alam, pengarusutamaan aksi kolektif, dan transformasi hubungan manusia dengan alam untuk mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

Kemunculan ekonomi restoratif pada dasarnya menjadi antitesis dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mementingkan peningkatan PDB, tanpa mempertimbangkan dampak seluruhnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini termasuk mempertanyakan ambisi Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Potensi Cuan dari Ekonomi Restoratif

Ekonomi restoratif bukanlah inisiatif keberlanjutan belaka. Banyak studi menunjukkan program pemulihan dan perlindungan lingkungan dapat memberikan timbal balik secara finansial dan sosial dalam jangka panjang.

Cambridge Econometrics memperkirakan untuk setiap Rp20.000 yang dihabiskan untuk penghijauan, rata-rata Rp57.000 akan kembali dalam bentuk manfaat ekonomis dan sosial. Restorasi hutan ini dapat juga membawa manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas air, mencegah banjir, hingga meningkatkan keanekaragaman hayati.

Upaya restorasi juga menawarkan pengembalian investasi yang menjanjikan. Studi melaporkan untuk setiap 100 hektare lahan yang kembali ditanami pohon dapat menghasilkan sekitar 1,2 juta poundsterling atau setara Rp24,5 miliar. Upaya ini diprediksi juga dapat menciptakan sekitar 25 juta pekerjaan sementara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sayangnya, Indonesia belum mengenal nomenklatur ekonomi restoratif dalam kerangka kebijakan maupun fiskal. Inisiatif ini umumnya hanya diakomodasi dalam fungsi perlindungan lingkungan yang sering kali berjumlah sedikit dan tidak dialokasikan khusus untuk restorasi alam secara integratif dan komprehensif.

Sebagai catatan, belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup selalu menjadi yang terkecil ketiga dari sebelas fungsi lain selama sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan rancangan anggaran 2025, fungsi lingkungan hidup hanya dialokasikan sebesar Rp11,33 triliun atau tidak sampai 0,5 persen dari total anggaran. Ini menunjukkan pemerintah secara sistematis belum memiliki komitmen berarti terhadap misi keberlanjutan alam dan lingkungan.

Jika Prabowo benar-benar ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berapa pun targetnya, maka ia harus melakukannya dengan cara-cara bermartabat dan bermoral bagi sesama, baik lingkungan maupun masyarakat.

Dalam hal ini, ekonomi restoratif mampu menjadi jawabannya. Sudah banyak bukti dan data menunjukkan inisiatif ini dapat membawa manfaat ekonomis, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prinsip lebih ramah lingkungan. Sekarang, semua tinggal bergantung pada keseriusan dan komitmen pemerintah mendatang untuk melaksanakannya dalam skala yang lebih besar dan terukur.

Belum lagi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto sudah bisa mengatur langkah. Janji menjalankan program makan bergizi gratis yang jadi unggulan ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunggu waktu digulirkan. Pada Senin (19/8) bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi melantik akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Dadan Hindayana untuk memimpin Badan Gizi Nasional.

Bagi Dadan, pelantikan hari itu bukan kejutan. Sejak program makan gratis --kemudian berubah jadi makan bergizi gratis-- diwacanakan, ia sudah terlibat dalam sejumlah riset. Berkali-kali pula ia mendengar Prabowo menggaungkan gagasan membentuk sebuah badan yang akan menjalankan program makan bergizi. Maka ketika kabar akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi ia terima pada Minggu siang, sehari sebelum pelantikan, Dadan sudah siap dengan deretan ide. “Prioritas sudah dijelaskan tidak ada yang lebih prioritas,” ujar Dadan kepada Katadata seperti dikutip Rabu (28/8).

Badan Gizi memang baru hitungan hari. Pembentukannya resmi setelah Jokowi meneken Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024. Merujuk Perpres, Badan inilah nanti yang ditugaskan menjadi punggawa dalam seluruh program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi nasional, termasuk di dalamnya makan bergizi gratis.

Pelantikan sejumlah kepala lembaga negara (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.)

Meski dikhususkan untuk program pemerintahan mendatang, pembentukan Badan Gizi sengaja dikebut lebih awal. Baik Jokowi maupun Prabowo ingin program makan bergizi gratis bisa langsung dijalankan di bulan-bulan awal usai pergantian tampuk pimpinan.

“Karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan pada 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan sudah harus masuk anggarannya," kata Dadan seusai pelantikan. Alasan itu pula yang membuat Jokowi mengeluarkan Perpres sehari sebelum Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibacakan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2024.

Tak lama menunggu, seusai dilantik Dadan bergerak cepat menyusun struktur organisasi tata kerja Badan. Rekrutmen untuk pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi Badan dikebut. Merujuk perintah Jokowi, seorang Kepala Badan nantinya akan dibantu oleh Wakil Kepala Badan, 4 Deputi dan Sekretariat Utama. Selain itu juga ada inspektorat dan dewan pengarah yang akan melakukan fungsi pengawasan.

Dalam masa persiapan, orang-orang yang selama ini turut berjibaku menguji coba pelaksanaan makan bergizi gratis dikumpulkan dalam beberapa kali pertemuan. Seorang sumber Katadata yang terlibat dalam penyusunan organisasi mengatakan struktur Badan ditargetkan rampung Oktober, sebelum Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden.

Badan Gizi Nasional (Katadata / YANA

Pada Desember 2024, Badan Gizi diharapkan sudah bisa menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga program bisa dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Menurut Dadan, agar Badan bekerja optimal, koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas intens dilakukan. Adapun untuk RAPBN 2025, Badan Gizi telah mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun yang terbagi menjadi untuk operasional dan pelaksanaan program.

Persoalan lain yang juga menjadi pekerjaan besar Badan Gizi adalah memastikan pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya untuk pelajar tetapi juga bagi balita dan ibu hamil. Atas alasan itu, Dadan mengatakan lembaganya akan berkolaborasi penuh dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memuluskan jalannya program.

Gibran meninjau simulasi makan siang gratis (ANTARA FOTO/Maulana Surya.)

Setelah terbentuknya Badan Gizi, persiapan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis pun dimatangkan. Program percontohan atau pilot project yang sudah berjalan sejak Desember 2023 di sejumlah daerah, makin diintensifkan. Apalagi, Badan Gizi punya misi besar; memastikan program bisa memberi efek berganda pada masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), I Dewa Made Agung Kertha Nugraha dalam diskusi publik bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis Akankah jadi Kenyataan’ yang digelar Rabu (21/8) mengatakan pekerjaan yang akan dilakukan Badan Gizi adalah investasi jangka panjang. Sebelum program bergulir, ia bersama tim IFSR yang menjadi mitra tim Prabowo telah membentuk unit pelayanan percontohan di sejumlah lokasi salah satunya di Sukabumi.

Berdasarkan data tim Prabowo, dapur layanan makan bergizi gratis di Sukabumi bisa memproduksi 3.000 porsi makan per hari untuk 20 sekolah dengan 9.000 penerima manfaat. Setiap hari dapur mempekerjakan 54 orang termasuk 1 kepala dapur, 34 juru masak, 15 juru cuci, 4 transporter, 1 nutrisionis, dan 2 admin.

Begitu pula dengan bahan yang digunakan. Selain susu, seluruh kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari desa setempat. Dewa Made mengatakan keberadaan unit layanan dapur akan mendorong masyarakat di sekitar untuk menjadi pemasok kebutuhan seperti sayur, telur, dan protein. “Jadi jangan cuma lihat kasih makan anak saja. Begitu kita lakukan pilot project-nya ini terlihat luar biasa dampaknya,” ujar Dewa Made.

Masalah Dasar Kesehatan

Tantangan Badan Gizi (Katadata/ YANA)

Dalam sejumlah kesempatan Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis akan menjadi solusi jangka panjang persoalan kesehatan dasar Tanah Air. Hadirnya Badan Gizi diharapkan bisa menjadi penggerak untuk mendobrak kebuntuan perbaikan gizi nasional.

Salah urus pembenahan kesehatan dasar salah satunya terlihat dari tak moncernya program pengentasan stunting. Dalam setahun, pemerintah hanya mampu menurunkan prevalensi stunting sebanyak 0,1% dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023. Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 17,3% pada 2023 dan 14% pada 2024 dengan anggaran di kisaran Rp 31 triliun tiap tahunnya.

Persoalan stunting menjadi perhatian lantaran berkaitan dengan hilangnya potensi sumber daya manusia, masalah kesehatan dan bahkan kematian anak. Tingginya stunting yang berkorelasi dengan pemenuhan gizi masyarakat dinilai menjadi penghambat capaian Indonesia Emas pada 2045. Intervensi dari pemerintah menjadi tak terindahkan.

Tim Prabowo mencatat, setidaknya Badan Gizi harus bisa mengatasi persoalan dasar seperti masih banyaknya anak sekolah yang mengalami anemia. Berdasarkan riset internal, sebanyak 58% dari 45 juta anak sekolah di Indonesia memiliki pola makan tidak sehat. Sedangkan 41% anak tidak sarapan sebelum berangkat sekolah.

Guru Besar Gizi IPB, Ali Khomsan dalam diskusi publik yang sama dengan Dewa Made mengatakan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo bisa menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan kesehatan dasar yang tengah dihadapi. Namun ia mengingatkan program ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar bisa mencapai target yang diharapkan.

Menurut Ali praktik pemberian makan bergizi yang sudah dijalankan di sejumlah negara baru berdampak pada peningkatan kualitas SDM setelah waktu yang lama. Ia mencontohkan berbagai bentuk intervensi pemenuhan gizi pemerintah untuk anak usia sekolah di Amerika Serikat sudah berjalan sejak tahun 40-an. Hal yang sama juga terjadi di Jepang dan India. Ia menyebut kunci keberhasilan program perbaikan gizi adalah akses yang merata terhadap sumber pangan.

Ali pun mengatakan komitmen untuk perbaikan gizi harus dijalankan dalam program terencana dan saling terpadu antar kementerian. Ia menyebut gagalnya program penurunan stunting yang selama ini dilakukan pemerintah karena kurangnya koordinasi antar lembaga. “Maka dengan Badan Gizi ini akan menjadi pekerjaan yang luar biasa berat apalagi ditambah dengan pekerjaan pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan menyusui dan balita,” ujar Ali.

Di tengah berbagai pekerjaan yang menanti Badan Gizi, urusan struktur organisasi dinilai menjadi kunci untuk bisa tancap gas. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional yang menjadi penasihat tim Prabowo Gibran mengatakan urusan organisasi harus bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Mudah-mudahan segera lengkap organisasi, personel dan anggarannya sehingga bisa segera berjalan mewujudkan makan bergizi,” ujar Drajat.

Makan Tak Gratis Menu Bergizi

Makan bergizi (Katadata/ YANA)

Selama masa kampanye ataupun setelah dinyatakan menang, Prabowo mengenalkan program makan gratis kepada masyarakat sebagai jurus ampuh mengejar pemerataan asupan gizi masyarakat. Pada Maret 2024 ia mengubah nama program menjadi makan bergizi gratis, lebih terkesan humanis. Meski berganti nama, sasaran program masih sama.

Dalam hitung-hitungan Prabowo, program ini bisa menyasar 82 juta warga yang terdiri dari siswa mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA, santri, balita, dan ibu hamil. Biaya yang disiapkan pun tak main-main. Mulanya disebut mencapai Rp 400 triliun lalu turun jadi Rp 120 juta hingga akhirnya dianggarkan Rp 71 triliun untuk 2025. Seiring menyusutnya anggaran, target penerima manfaat pun dipangkas.

Dadan Hindayana menyebut untuk 2025 hanya 20 juta yang disasar bisa menerima manfaat makan bergizi gratis. Target 82 juta penerima manfaat paling cepat ditargetkan bisa terpenuhi pada 2027. Adapun anggaran untuk program makan bergizi tak semua berasal dari Badan Gizi.

Dadan menyebut lembaganya juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk merealisasikan program sesuai bidang seperti dengan kementerian kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan balita. Swasta pun dipersilakan ikut berkontribusi dengan menerapkan standar yang sudah disiapkan Badan Gizi.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie OFP mengatakan anggaran makan bergizi gratis masih abu-abu hingga kini. Adapun perkiraan Rp 71 triliun seperti yang tersiar ke publik bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2024. Itu pun sebelum Badan Gizi terbentuk.

“Belum ada penjelasan detail dari pemerintah mengenai konsep pelaksanaan program makan bergizi gratis,” ujar Dolfie dalam diskusi dengan Katadata.

Menurut Dolfie pemerintah harus punya kerangka kerja terukur sehingga perencanaan anggaran didasarkan pada indikator dampak bagi rakyat. Ia menyitir hasil pemeriksaan Badan Keuangan pada 2023 yang menyimpulkan pemerintah belum memiliki kerangka kerja logis dalam mengaitkan antara program, anggaran, dan capaian prioritas nasional.

“APBN 2025, disusun dengan cara yang sama dengan APBN 2023. Jadi pemerintah harus memperkuat dan mempertajam kebijakan lebih baik agar belanja berkualitas. Tidak sekedar alokasi anggaran dan membelanjakannya,” ujar Dolfie.

Politikus Gerindra Yudha Permana mengatakan anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 belum final. Tim masih akan mencermati uji coba makan bergizi gratis yang kini tengah diterapkan di sejumlah wilayah. Di Jakarta bahkan rencananya pada September ini, program akan digelar serentak di sejumlah sekolah dasar yang ada.

Uji coba juga dilakukan untuk mencari harga yang ideal untuk seporsi makan bergizi gratis. Meski secara umum anggaran setiap porsi per anak sekali makan disebut Rp 15.000, namun tak tertutup kemungkinan berubah. Saat uji coba di SD Negeri 04 Cipayung Jakarta Timur, Heru Budi Santoso mengatakan dibutuhkan anggaran makan ideal Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu di Jakarta.

“Ini yang sedang kita cari. Kalau bisa anggaran kaki lima kualitas bintang lima. Kami gak berharap juga langsung sukses karena semua negara butuh proses. Tapi kalau gak dijalankan maka gak akan jalan-jalan.” ujar Yudha.

Uji coba makan bergizi gratis di Tangerang (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.)

Selain soal anggaran, menurut Dadan lembaga yang ia pimpin juga masih ingin melihat menu ideal yang akan disiapkan untuk masing-masing unit layanan atau dapur. Salah satunya berkaitan dengan jenis karbohidrat dan protein yang akan disajikan. Berdasarkan uji coba, Badan memberi ruang untuk setiap unit layanan atau dapur mengkreasikan menu sesuai kebutuhan.

Ia mencontohkan, untuk kebutuhan protein siswa di Indonesia bagian barat mungkin akan lebih banyak pada ayam, dan telur. Sementara di Indonesia Timur kebutuhan protein akan lebih didominasi oleh ikan.

“Kami akan memberikan keleluasaan kepada unit pelayanan teknis di daerah itu untuk menyusun komposisi menu sesuai dengan preferensi dan kesukaan masing-masing,” ujar Dadan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan Badan Gizi untuk berhati-hati dalam menjalankan program makan bergizi gratis lantaran menyedot kas negara. “Potensi kebocoran anggaran ini sangat besar,” ujar Esther.

Menurut dia program ini potensi tidak berjalan baik lantaran belum ditetapkan standarnya. Ia mendorong Badan Gizi menyiapkan indikator yang pasti untuk mengukur keberhasilan sebelum menjalankan program dan menetapkan sistem monitoring evaluasi untuk memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran.

Wall Street sepanjang bulan lalu mengalami volatilitas tinggi, sehingga mencatatkan performa yang bervariatif. Indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing menguat 4,41 % dan 1,13 %, sementara Nasdaq melemah 0,75 %.

Saat ini, musim laporan keuangan korporasi kuartal kedua 2024 telah mendekati puncaknya di akhir bulan Agustus mendatang. Berdasarkan data factset pada pekan akhir Juli kemarin, sebanyak 75 % perusahaan yang tergabung dalam indeks S&P 500 sudah melaporkan kinerja keuangan triwulan kedua 2024, dan 78 % di antaranya melaporkan laba di atas ekspektasi.

Namun kinerja keuangan beberapa korporasi sektor teknologi, yang mendominasi kapitalisasi pasar di Amerika Serikat memberikan laporan dan outlook yang lebih lemah dari perkiraan pasar. Kondisi ini mendorong volatilitas pasar keuangan global dan membebani kinerja saham sektor teknologi.

Selain itu, berlanjutnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah ikut membuat investor menahan diri untuk masuk secara agresif ke aset berisiko. Konflik yang berlanjut dan meluas ke wilayah Timur Tengah lainnya dapat mendorong kenaikan harga komoditas global, sehingga dikhawatirkan akan menghambat bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Di satu sisi, indikator perekonomian AS dari sisi ketenagakerjaan dan manufaktur dilaporkan melambat pada Juli. Kondisi ini mendorong kekhawatiran investor akan risiko resesi yang dapat melanda ekonomi negeri Paman Sam itu, sehingga rencana bank sentral The Fed memangkas suku bunga pada September mendatang dinilai terlambat.

Di Asia, perekonomian Cina terlihat masih belum stabil, terlihat dari indikator sektor manufaktur NBS bulan Juni yang masih berada pada zona kontraksi 49,4, sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di level 49,5. Belum pulihnya sektor manufaktur Negeri Panda itu berkorelasi dengan rendahnya permintaan pasar.

Namun demikian, pemerintah Cina terus berkomitmen untuk mendukung perekonomian dengan memberikan sejumlah stimulus ekonomi, di antaranya dengan kembali memangkas tingkat suku bunga dasar kredit atau loan prime rate sebanyak 10 bps, untuk tenor satu dan lima tahun menjadi 3,35 % dan 3,85 %.

Beralih ke domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal kedua 2024 sebesar 5,05 %, lebih tinggi dibandingkan konsensus sebesar 5 %. Kontribusi pertumbuhan ekonomi datang dari tingginya konsumsi masyarakat, terutama di saat libur hari raya. Selain itu, tingkat inflasi pada Juli berada di 2,13 % y-o-y, lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya di 2,51 %, di tengah tekanan harga komoditas global yang menurun.

Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 6,25 %. BI menilai keputusan tersebut memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengarahkan inflasi inti dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1 % hingga akhir 2024.

Equity

Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia naik sebesar 2,72 % sepanjang Juli. Saham di sektor industri dan transportasi memimpin penguatan masing-masing sebesar 12,05 % dan 11,40 %. Penguatan pasar saham di bulan Juli didorong salah satunya dari aliran dana asing yang sepanjang bulan itu telah masuk lebih dari Rp 2 triliun.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih agresif turut mendorong ekspektasi investor bahwa Bank Indonesia dapat segera memangkas suku bunga acuan.

Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi beban pinjaman korporasi dan mendorong pendapatan perusahaan. Tak hanya itu, likuiditas pun berpotensi meningkat. Beberapa sektor yang dapat diuntungkan dengan pemangkasan suku bunga adalah seperti perbankan, konsumsi, teknologi informasi, hingga ke properti.

Bonds

Pergerakan pasar obligasi di bulan Juli cenderung menguat, terlihat dari pergerakan imbal hasil pemerintah RI tenor 10 tahun yang menurun sebanyak 2,40 % menjadi 6,90 %, yang berarti terjadi kenaikan dari sisi harga. Penurunan imbal hasil ini mengikuti imbal hasil acuan US Treasury 10 tahun, yang turun dari 4,46 % ke level 4,02 % di akhir Juli.

Hal ini turut mendorong pembelian obligasi oleh investor asing yang mencari imbal hasil lebih tinggi terutama di negara emerging. Investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sekitar Rp 4,8 triliun sepanjang bulan lalu. Kenaikan minat investor turut didukung oleh nada kebijakan bank sentral The Fed yang mengindikasikan akan mengakhiri fase kenaikan suku bunga melihat tren penurunan inflasi.

Dengan penurunan imbal hasil yang relatif cukup cepat dalam jangka waktu singkat, hal ini berpotensi memicu aksi profit taking oleh investor. Namun dalam jangka waktu menengah, seiring meredanya laju inflasi maka selisih antara inflasi dan imbal hasil obligasi pemerintah RI atau real yield akan tetap berada di level yang cukup menarik dibandingkan rata-rata obligasi investment grade lainnya. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk tetap masuk ke pasar obligasi domestik.

Currency

Mata uang rupiah menguat sepanjang Juli, terlihat dari pergerakannya yang menurun sebanyak 0,70 % ke kisaran Rp 16.260 per dolar Amerika. Keputusan Bank sentral The Fed yang kembali menahan kebijakan suku bunga pada pertemuan awal bulan Agustus sesuai dengan ekspektasi pasar, namun pimpinan The Fed, Jerome Powell, memberikan pidato yang bernada dovish setelah pertemuan tersebut. Hal ini mensinyalkan ada pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan September mendatang.

Selain itu, neraca perdagangan kembali surplus pada Juni 2024 sebesar US$ 2,39 miliar. Cadangan devisa Indonesia juga naik di level US$ 145,4 miliar pada Juli, atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kenaikan cadangan devisa berasal dari penerbitan sukuk global pemerintah dan kenaikan penerimaan pajak barang/ jasa.

Utang yang melonjak selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo meninggalkan beban bunga yang besar di tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sekitar 15% dari belanja negara atau Rp 553 triliun dipatok untuk membayar bunga utang pada 2025.

Dalam nyaris 10 tahun terakhir, utang pemerintah naik lebih dari tiga kali lipat. Utang di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2024 yang mencapai 2.601,16 triliun, melonjak menjadi Rp 8.502,69 triliun per Juni 2024. Lonjakan utang terutama terjadi di era pandemi Covid-19, meski trennya sudah berlangsung sebelumnya.

Mengutip Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pembayaran bunga utang naik 10,8% dibandingkan 2024. Pemerintah akan membayarkan bunga utang dalam negeri Rp 497,62 triliun dan utang luar negeri Rp 55,23 triliun.

Pembayaran bunga utang memang tak semata dipengaruhi oleh lonjakan posisi utang. Ada faktor lainnya seperti suku bunga, nilai tukar rupiah, hingga program pengelolaan utang. Suku bunga tenor 10 tahun dipatok 7,1%, lebih tinggi dibandingkan tahun ini 6,7%. Nilai tukar rupiah diprediksi melemah di kisaran 16.100 per dolar AS.

Warisan Utang Jokowi (Katadata/Ajeng Ayu Pertiwi)

Bagaimana Dampak Bunga Utang terhadap Belanja Negara?

Ekonom Senior CORE Yusuf Rendy Manilet melihat, proporsi belanja bunga utang terhadap total belanja pemerintah pusat memang naik signifikan dalam 10 tahun terakhir. Porsi beban bunga utang bahkan mencapai 21% terhadap belanja pemerintah pusat yang dipatok Rp 2.693,2 triliun dalam RAPBN 2025.

"Di saat bersamaan, pos belanja yang sifatnya lebih produktif seperti belanja infrastruktur secara proporsi peningkatannya relatif kecil. Dalam konteks mendorong perekonomian dalam 10 tahun ke belakang, ini bukanlah hal yang relatif baik," ujar Rendy kepada Katadata.co.id, Selasa (20/8).

Alokasi belanja negara tahun depan secara keseluruhan memang naik 8,66% dibandingkan tahun ini, bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo mematok belanja negara dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara atau RAPBN 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun.

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," ujar Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Namun demikian, tak semua pos belanja negara yang bersifat prioritas naik. Pos-pos belanja yang diamanatkan undang-undang memang relatif naik karena harus menyesuaikan dengan porsi terhadap belanja negara. Anggaran belanja pendidikan misalnya, diwajibkan mencapai 20% dari total belanja negara. Alokasinya dalam RAPBN 2025 naik 9,3% dibandingkan tahun ini menjadi Rp 722,6 triliun.

Alokasi anggaran kesahatan yang diwajibkan mencapai 5% dari belanja negara juga naik 6,12% menjadi Rp 197,5 triliun. Namun, anggaran infrastruktur yang memberikan dorongan bagi ekonomi justru turun.

Berdasarkan jenisnya, alokasi belanja Kementerian/Lembaga turun dari Rp 1.090,8 triliun pada APBN 2024 menjadi Rp 976,8 triliun. Penurunannya lebih signifikan lagi jika dibandingkan outlook 2024 yang mencapai Rp 1.198,8 triliun. Kenaikan belanja lebih banyak didorong oleh belanja non-K/L yang naik dari Rp 1.376,7 menjadi Rp 1.716,4 triliun.

Belanja non K/L, antara lain terdiri dari belanja subsidi energi dan nonenergi, belanja bantuan sosial, hingga pembayaran bunga utang. Selain bunga utang, belanja subsidi energi juga membengkak menjadi Rp 204,5 triliun dari Rp 185,9 triliun.

Anggaran 10 Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi terbesar tahun depan pun, banyak yang dipangkas dari alokasi tahun ini, terutama Kementerian PUPR seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.

Direktur Center of Economics and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira menilai, beban bunga utang memang dapat menghambat ruang fiskal pemerintahan Prabowo dan target pertumbuhan ekonomi 2025. Dalam RAPBN 2025, target pertumbuhan ekonomi hanya dipatok mencapai 5,2%, sama seperti target tahun ini dan tahun lalu.

“Kewajiban bayar bunga utang yang cukup besar akan mengambil porsi hasil penerbitan utang baru, sehingga jika Prabowo ingin menambah pembiayaan program yang butuh dana besar tidak optimal berasal dari utang baru," ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (20/8).

Ia juga mengingatkan, ada risiko suku bunga tetap tinggi meski The Fed memberikan sinyal suku bunga Amerika Serikat akan turun. Ini terlihat dari proyek suku bunga SBN tenor 10 tahun dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan mencapai 7,1%. "Pembayaran bunga utang dengan gali lubang tutup lubang juga menyisakan risiko pada 2026 beban bunga utangnya akan lebih besar lagi," kata dia.

Selain itu, menurut dia, penerbitan SBN yang cukup agresif untuk membayar kewajiban bunga utang maupun pokok utang berdampak pada perebutan dana deposito perbankan. Pemerintah juga memiliki utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan

"Kan menarik sekali parkir dana di SBN bunga 7% ketimbang parkir deposito di perbankan. Ini dapat mengakibatkan bank malas salurkan pinjaman. Crowding out effect bisa hambat pertumbuhan sektor riil," ujarnya.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga melihat, pembayaran bunga utang memang naik signifikan dari 1,5% terhadap PDB saat Jokowi memulai pemerintah menjadi 2,1% terhadap PDB. "Namun kalau kondisi moneter global lebih longgar tahun depan sebenarnya target pertumbuhan relatif bisa tercapai tanpa APBN yang terlalu ekspansif," kata dia.

Baca di halaman berikutnya:

• Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?
• Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?

Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?

Penyusunan RAPBN 2025 berbeda daripada APBN-APBN transisi pemerintahan sebelumnya. Penyusunan RAPBN kali ini dikawal langsung oleh orang dekat yang merupakan keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Ia resmi bergabung sebagai wakil menteri keuangan II pada Juli 2024, hampir satu bulan sebelum RAPBN dibawa secara resmi ke DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya menjelaskan program prioritas makanan bergizi sudah masuk dalam RAPBN 2025. "Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tetapi juga multiplayer ekonomi di lokal akan ditekankan. UMKM makin berdaya dan ekonomi bergerak," kata Sri Mulyani pekan lalu.

Program makan bergizi yang menjadi andalan Prabowo saat kampanye masuk dalam RAPBN 2025. Namun, alokasinya hanya mencapai Rp 71 triliun seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. Angka ini jauh dibawah rancangan awal yang mencapai Rp 450 triliun per tahun dan sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun.

Dalam dokumen nota keuangan, alokasi anggaran tahun depan kemungkinan terbagi dalam anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Adapun alokasi anggaran Rp 71 triliun tersebut mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga. Presiden Joko Widodo saat ini sudah membentuk Badan Gizi Nasional dan mengangkat dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadan Hindayana untuk memimpin lembaga tersebut.

Meski anggarannya jauh dari rancangan awal, namun program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu.

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis adalah siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting. Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah atau PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi. Pertimbangan lainnya adalah daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG.

Uji coba makan gratis di Cilegon (ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.)

Sri Mulyani mengatakan, Prabowo juga meminta revitalisasi sekolah ditekankan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama bangunan sekolah. Ini karena banyak bangunan sekolah rusak berat dan sedang.

"Ini akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga dapat membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah. Ini diharapkan juga menciptakan multipliereffect ke penciptaan lapangan kerja," kata dia.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas Prabowo. Oleh karena itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 124 triliun untuk ketahanan pangan.

Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, masih ada ruang bagi Prabowo sebenarnya untuk mengakomodasi program-program tambahan lainnya dengan posisi defisit anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar 2,5%. "Namun memang terbatas, hanya ada ruang 0,5% terhadap PDB," kata dia.

Dalam riset yang dirilis BCA, target defisit moderat memberi pemerintah waktu dan fleksibilitas untuk menyempurnakan dan membawa anggaran sementara ini ke bentuk akhirnya. Ada peluang APBN-P nantinya diajukan oleh pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, David memperkirakan ekonomi masih akan tumbuh di kisaran 5% pada tahun depan. Menurut dia, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% dalam kondisi ekonomi global saat ini sekalipun APBN disulap lebih ekspansif nantinya.

"Investasi harus naik porsinya ke 40% dari saat ini di kisaran 30% kalau mau ke arah pertumbuhan ekonomi mencapai 6-8%. Efisiensi ekonomi kita masih perlu ditingkatkan," kata dia.

Menurut Bhima, APBN-P kemungkinan akan menjadi opsi Prabowo pada maksimum kuartal I 2025 atau Maret tahun depan. Menurut dia, butuh penyesuaian agar program-program yang diusung Prabowo bisa masuk.

Selain itu, sejumlah anggaran perlu direlokasi melihat postur RAPBN 2025 dari Jokowi cukup moderat. "Namun, memang sulit ya dengan asumsi defisit 2,5% bisa jalankan banyak program di tahun pertama," ujar Bhima.

Sedangkan Rendy berpendapat, manuver belanja presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan juga akan ditentukan dari bagaimana kinerja dari sisi penerimaan. "Artinya, jika kebijakan tarif baru PPN (pajak pertambahan nilai) maupun ekstensifikasi pajak berhasil mendongkrak penerimaan sesuai dengan target maka harapan dalam melakukan penyesuaian belanja masih bisa di mungkinkan," ujar dia.

Selain itu, faktor harga komoditas juga akan ikut mempengaruhi. Kondisi geopolitik yang tidak menentu akan berkorelasi positif terhadap kinerja penerimaan negara. "Sehingga ketika itu terjadi ada semacam blessing in disguise yang kemudian bisa memberikan dampak terhadap manuver belanja pemerintahan terpilih 2025," kata Rendy.

Pemerintah mematok pendapatan negara dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 2.996,9 triliun, naik dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 2.802,3 triliun. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak dipatok Rp 505,4 triliun.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah memberikan sinyal kuat bagi Prabowo untuk dapat merombak APBN yang telah disusun Jokowi. "Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN-P," ujarnya.

Upaya Indonesia mengurangi gas rumah kaca di sektor transportasi masih sangat tergantung pada pemakaian bahan bakar nabati, terutama biodiesel, yang diklaim lebih ramah lingkungan. Pada 2030 mendatang, Indonesia menargetkan penggunaan biodiesel dari kelapa sawit dapat mencapai 18 juta kiloliter atau naik signifikan dari pemakaian pada 2023 sebanyak 13,1 juta kiloliter. Target tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel untuk program pencampuran 40% CPO dalam solar, dikenal dengan program B40.

Seiring waktu, pemerintah melalui presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata ingin menaikkan target menjadi lebih ambisius melalui program B50 pada 2029. Prabowo bahkan menginginkan Indonesia bisa mengonsumsi solar yang berasal dari sawit 100% untuk mengurangi impor BBM. Pun, permintaan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bisa lebih tinggi dari rencana yang ada karena pemerintah juga berencana memanfaatkan minyak sawit untuk membuat bioavtur.

Target tersebut mau tak mau bakal meningkatkan permintaan sawit dalam negeri. Banyak pihak mengkhawatirkan program biodiesel Indonesia, yang diklaim sebagai salah satu pencapaian pengurangan emisi, justru berujung pada perluasan lahan baru bahkan deforestasi. Studi Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia bersama Greenpeace pada 2020 bahkan meramalkan risiko pembukaan lahan baru seluas 9 juta hektare (ha) untuk memenuhi program B50 Indonesia.

Kekhawatiran ini beralasan. Data Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat, peningkatan produksi crude palm oil (CPO) Indonesia selama 2000-2020 berbanding lurus dengan perluasan kebun. Tren produksi mulai stagnan lalu menurun pada akhir 2019 ketika pemerintah melakukan moratorium izin pembukaan hutan dan gambut, serta moratorium izin pembukaan kelapa sawit baru.

Kini, pandangan mendukung perluasan kebun sawit juga kembali mengemuka di publik. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sempat menyatakan bahwa, untuk mencapai B100, pemerintah harus mencabut kebijakan moratorium.

Opsi lainnya yang diusulkan GAPKI adalah perluasan kebun sawit khusus produksi biodiesel di kawasan hutan yang terdegradasi. Namun, saya menganggap opsi ini berisiko karena kawasan hutan yang terdegradasi semestinya dipulihkan kembali dengan tanaman hutan.

Lantas, apakah perluasan kebun adalah satu-satunya cara untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak sawit untuk bahan bakar nabati di dalam negeri? Kertas kebijakan yang saya terbitkan pada November 2023 bersama tim dari Universitas Gadjah Mada dan Yayasan WWF Indonesia justru membuktikan masih ada jalan untuk meningkatkan produksi biodiesel tanpa harus membuka lahan baru ataupun deforestasi.

Mengoptimalkan Produksi

Kertas kebijakan kami menyarankan upaya intensifikasi atau peningkatan produksi sawit melalui berbagai cara. Misalnya melalui peremajaan perkebunan sawit rakyat.

Badan Pusat Statistik mencatat, perkebunan sawit rakyat hanya mampu memproduksi CPO rata-rata 3 ton per ha per tahun. Torehan ini merupakan yang terendah dibandingkan perkebunan swasta sekitar 4,2 ton, disusul perkebunan negara 4,7 ton.

Berdasarkan evaluasi kami, masalah produktivitas ini terjadi karena 20% dari total 6,9 juta ha luas perkebunan sawit rakyat merupakan perkebunan tua, alias di atas 25 tahun.

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), sebetulnya mengalokasikan dana bantuan replanting kepada para petani. Namun, realisasi program ini masih amat rendah. Dari target 3,28 juta ha selesai dalam 5 tahun, hanya tercapai 27%-nya.

Banyak alasan mengapa bantuan replanting masih jauh panggang dari api. Salah satunya terjadi karena petani sawit kecil kesulitan mengurus Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB), sebagai salah satu syarat mengajukan bantuan.

Pemerintah, oleh karena itu, perlu memerhatikan masalah ini. Kami mengusulkan agar Komite Pengarah BPDP-KS yang terdiri dari lintas kementerian turut menggenjot bantuan pengurusan STDB secara masif. Harapannya, petani sawit kecil dapat memenuhi syarat mengakses bantuan dan segera mengganti pohon-pohon sawit tua mereka.

Selain urusan birokrasi, petani yang ingin melakukan peremajaan tanaman (replanting) terbentur oleh risiko kehilangan pendapatan karena peremajaan tanaman berarti hilangnya potensi panen hampir empat tahun. Artinya, karena tidak ada alternatif penghasilan, petani terpaksa memanen sawit dari pohon-pohon tua yang tinggi besar tapi buahnya sedikit, ketimbang bertani tanpa potensi pemasukan sama sekali.

Guna mengatasi kekhawatiran ini, pemerintah perlu menaikkan alokasi pendanaan replanting. Dana replanting sebesar Rp30 juta rupiah per ha belum cukup memenuhi kebutuhan hidup petani saat menunggu sawit berbuah. Saya mendengar pemerintah sudah menyetujui kenaikan dana replanting menjadi 60 juta, tapi hingga saat ini keputusannya belum terbit.

Selain itu, pemerintah perlu mengenalkan Sistem Pertanaman Ganda di area yang baru diremajakan dan belum menghasilkan buah. Sistem ini memasukkan jenis-jenis tanaman dengan rotasi pendek seperti cabai di area tanam baru kebun sawit. Hasil dari tanaman sela dapat menambah penghasilan petani.

Selain di perkebunan rakyat, produktivitas sawit di perkebunan negara maupun perkebunan swasta juga masih bisa ditingkatkan hingga 5,6 ton per ha per tahun. Kami merekomendasikan langkah-langkah seperti pengelolaan kanopi, pengelolaan air, aplikasi pemupukan yang tepat, pengelolaan penyakit, hingga pengelolaan panen.

Dengan strategi-strategi di atas, kami menaksir produktivitas sawit bisa surplus hingga 138% dari permintaan CPO untuk biodiesel—bahkan untuk memenuhi lonjakan permintaan akibat program B50.

Memanfaatkan Lahan Terlantar?

Selain intensifikasi, kebun sawit sebenarnya masih bisa kita perluas, tapi terbatas di lahan-lahan konsesi izin usaha perkebunan (IUP) maupun hak guna usaha (HGU) yang belum ditanami. Jumlahnya sekitar 2,4 juta ha.

Memang, ada sebagian dari kawasan konsesi tersebut yang tergolong kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) ataupun gambut sehingga tidak boleh ditanami. Namun, menurut dugaan kami luas kawasan seperti ini tidak signifikan.

Persoalan utama lahan-lahan yang terlantar adalah karena risiko konflik sosial pemilik konsesi dengan masyarakat. Pemilik konsesi perlu segera bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai intervensi dan pemberdayaan sosial.

Jangan sampai ada lagi area konsesi yang terlantar hanya karena pemilik hanya ingin mengambil kayu-kayu dari hutan-hutan alam yang mereka babat. Pemerintah tak perlu segan mengakhiri izin ataupun konsesi jika para pemiliknya tak mau mengelola lahan untuk perkebunan. Tanah-tanah terlantar masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang bertanggung jawab, ataupun oleh masyarakat melalui skema reforma agraria.

Mengakhiri Ego Sektoral

Upaya mencapai produksi biodiesel sawit yang optimal memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk mengakhiri ego sektoral. Saya menggarisbawahi pemerintah perlu membuat aturan-aturan yang lebih progresif untuk memenuhi pasokan CPO untuk sawit.

Salah satu langkahnya adalah revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 24 Tahun 2021 untuk memasukkan petani dalam rantai pasok biodiesel, bukan hanya perusahaan. Selama ini, pemerintah tidak pernah melibatkan para petani dalam program biodiesel. Padahal, luas kebun sawit rakyat mendekati angka 50% dari total luas kebun sawit nasional.

Langkah lainnya adalah dengan memanfaatkan buah sawit dari dalam kawasan hutan yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 sebenarnya sudah mengakui legalitas petani dalam mengelola kebun sawit asal dilakukan dengan skema jangka benah. Sayangnya, langkah ini belum diikuti perubahan regulasi di Kementerian Pertanian sehingga petani sawit perhutanan sosial tetap tidak bisa menjual buah sawit secara legal dan tidak bisa mengakses bantuan apapun.

Selain dua langkah di atas, kementerian dan lembaga juga perlu memperkuat kerja sama untuk memastikan pencapaian target biodiesel nasional tak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari. Patut kita ingat bahwa alasan utama percepatan program biodiesel adalah untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil dan mengendalikan perubahan iklim, bukan cuma percepatan keuntungan bagi segelintir pihak.

Pepatah “setelah badai datang pelangi” tampaknya cukup menggambarkan bagaimana volatilitas yang terjadi di pasar keuangan global selama dua pekan terakhir. Kondisi ekstrem ini paling terasa pada “Black Monday” pada 5 Agustus 2024, ketika kekhawatiran resesi meningkat tajam akibat lonjakan nilai Sahm Rule Index setelah tingkat pengangguran di AS naik 0,2% menjadi 4,3% pada akhir Juli 2024.

Kekhawatiran ini semakin diperburuk oleh ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah dan bergesernya 250 rudal balistik Korea Utara ke perbatasan Korea Selatan. Akibatnya, indeks Nikkei 225 dan Topix Jepang turun tajam lebih dari 12%, sementara Kospi Korea Selatan anjlok 8,8% pada hari yang sama.

Di Eropa, indeks Stoxx 600 turun 2,2%, DJIA turun 2,6%, S&P 500 merosot 3,0%, dan Nasdaq Composite jatuh 3,4%. Pada hari yang sama, Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang dikenal sebagai “fear gauge” melonjak ke 65 sebelum ditutup pada angka 38, level tertinggi sejak Black Monday 9 Maret 2020.

Berbeda dengan periode Black Monday sebelumnya, pasar mengalami rebound tajam pada hari berikutnya, yang oleh beberapa jurnalis disebut sebagai “Turnaround Tuesday.” Pembalikan ini terutama didorong oleh rilis data ekonomi AS pada malam Senin, khususnya ISM Non-Manufacturing PMI untuk Juli yang kembali ke zona ekspansi. Hal ini menandakan bahwa sektor jasa AS mungkin akan terus tumbuh di atas level kontraksi.

Selain itu, Indeks Optimisme Ekonomi Real Clear Markets (TIPP) untuk Agustus menunjukkan kenaikan 0,7% secara bulanan (MtM). Angka ini merupakan level tertinggi dalam tujuh bulan terakhir, sehingga meredakan kekhawatiran akan kontraksi ekonomi akibat melemahnya daya beli konsumen di AS.

“Turnaround Tuesday” ditunjukan oleh Nikkei 225 Jepang melonjak 3.217 poin, atau setara dengan kenaikan 10% dalam satu hari perdagangan. Sementara DJIA naik 0,8% pada hari yang sama. Nasdaq dan S&P 500 di AS juga berbalik arah, masing-masing naik sekitar 1% di satu hari setelah terjadinya Black Monday di 5 Agustus 2024.

Tren serupa juga terlihat di pasar Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok 3,4% pada Senin, 5 Agustus 2024, pulih dengan kenaikan 1,0% pada keesokan harinya. Tidak hanya pasar saham yang pulih, pasar obligasi pemerintah juga merasakan dampaknya. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun (SUN), berbalik dari turun tajam 3,9 basis points (bps), menjadi naik 0,8 bps.

Menariknya, perubahan sentimen yang tiba-tiba dan meningkatnya volatilitas ini juga mendorong ekspektasi penurunan Fed Rate. Hal ini terutama ditopang oleh rilis inflasi produsen (PPI) dan konsumen (CPI) Juli 2024 yang dirilis pada minggu ketiga 2024 yang menunjukkan tren pelemahan, bahkan di bawah ekspektasi pasar.

Oleh karena itu, meskipun Jerome Powell sebagai Gubernur The Fed kerap menyatakan bahwa keputusan Fed Rate selalu bersifat “data-dependent”, tetapi pasar sudah mengantisipasi kemungkinan penurunan Fed Rate minimal 25 bps pada FOMC 18 September mendatang.

Di sisi lain, ekspektasi penurunan Fed Rate turut mendorong indeks USD (DXY) turut mengalami penurunan. Bahkan sejak awal Agustus hingga 15 Agustus 2024, indeks ini mengalami penurunan 1,89% month-to-date (mtd).

Pada saat yang sama, acuan pasar spot rupiah yakni JISDOR, mengalami apresiasi lebih kuat sebesar 3,70% mtd di periode yang sama. Namun, perlu dicatat bahwa dalam lelang Domestic Non Delivery Forward (DNDF) yang kadang dijadikan acuan rupiah berjangka, baik dalam rollover maupun lelang, tidak ada penawaran yang masuk dalam satu minggu terakhir atau sejak 13 Agustus 2024.

Untuk itu, meskipun apresiasi rupiah turut ditopang oleh peningkatan cadangan devisa Indonesia sebesar US$5,2 miliar di sepanjang Juli 2024, namun rilis surplus pada bulan yang sama hanya mencapai US$0,46 miliar yang merupakan nilai terendah sejak Mei 2023. Kondisi ini dikhawatirkan akan kembali mendorong pelaku pasar, terutama investor nilai tukar, beranggapan bahwa apresiasi rupiah dalam dua pekan terakhir terlihat agak tergesa-gesa.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan tampaknya akan lebih cenderung menerbitkan SBN dalam denominasi rupiah di waktu mendatang guna mengurangi risiko nilai tukar di masa depan. Langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum penurunan suku bunga.

Karenanya, harapan penerbitan global bond yang terkadang dijadikan sebagai salah satu bentuk operasi moneter untuk menarik capital inflow asing kemungkinan akan lebih jarang dilakukan. Artinya, peningkatan likuiditas domestik, baik dari sisi capital inflow maupun surplus perdagangan, harus semakin diperhatikan. Mengingat defisit fiskal Indonesia hingga akhir Juli 2024 meningkat menjadi 0,41% dari PDB, dan diperkirakan akan mendekati target defisit fiskal 2,7% pada akhir tahun 2024.

Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintahan baru dan meningkatnya kemungkinan terjadinya back-loading terhadap pembiayaan APBN atau dalam bentuk penerbitan SBN di akhir 2024 mendatang. Kondisi ini mengingat net-issuance SBN hingga 31 Juli 2024 baru mencapai 41,5% dari target di APBN 2024.

Karenanya dalam menghadapi pergerakan pasar yang sangat dinamis ini, pelaku pasar diimbau untuk tetap waspada dan sensitif terhadap data ekonomi, geopolitik, dan faktor terkait yang berkembang di tingkat global, regional, dan domestik.

Namun, pada saat yang sama, pelaku pasar harus menghindari bias perilaku yang umum terlihat di pasar keuangan, seperti herd behavior (ikut-ikutan), fear of missing out (FOMO), atau experiential bias (ketakutan akan terulangnya peristiwa masa lalu). Hal ini dapat dicapai melalui literasi keuangan yang lebih baik, akses informasi yang lebih luas, dan analisis risiko-imbalan yang disiplin.

Komitmen Indonesia menurunkan emisi, yang tertuang dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), perlu lebih ambisius. Janji iklim saat ini belum cukup menghindarkan bumi dari pemanasan global. Janji dan ambisi itu perlu dipercepat karena pemanasan global bukan lagi ancaman tapi sudah di depan batang hidung kita semua.

Sering kehujanan jadi kebanjiran. Tak kunjung hujan langsung kekeringan. Di kawasan pantai utara Jawa, dari hulu mereka diterjang banjir. Dari hilir dihajar rob. Itulah kode alam kepada manusia. Dampak pemanasan global sudah sangat terasa.

Sayangnya masyarakat tampak enggan mengakui tanda alam ini. Di pemerintahan pun hanya sebagian yang peduli. Padahal, ada hubungan yang sangat kuat antara perubahan iklim, yang dipicu oleh deforestasi, hingga penggunaan energi fosil berlebih, terhadap bencana alam.

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris. Ini adalah kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara bersama-sama. Negara-negara tersebut sepakat menahan laju pemanasan bumi secara global, agar tidak lebih dari 1,5 derajat celcius pada akhir abad ke-21 (2100 masehi), dibandingkan dengan suhu di akhir abad ke-19 (1900 masehi).

Apalagi Indonesia telah dua kali memperbaharui NDC-nya. Pada NDC Pertama target pengurangan emisi Indonesia sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan sokongan internasional pada 2030. Pemerintah selanjutnya memperbaruinya jadi Updated NDC pada 2021 dan Enhanced NDC (ENDC) pada 2022. Target emisi yang tadinya hanya 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan dari 41% jadi 43,20% dengan bantuan internasional.

Komitmen tertulis tersebut tampak ambisius. Namun pemerintah sebetulnya masih bisa lebih baik dari ENDC tersebut. Bukalah ruang diskusi dengan kelompok masyarakat sipil. Agar mereka punya kesempatan yang cukup untuk menyampaikan peluang-peluang perbaikan bagi komitmen iklim nasional.

Menjelang berakhirnya bulan Agustus ini, yang kabarnya merupakan tenggat penyelesaian komitmen baru itu, masyarakat sipil, terutama dari kelompok-kelompok rentan, punya kekhawatiran. Mereka mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melibatkan masyarakat dalam pembahasan NDC Kedua (Second NDC).

Yang masyarakat tahu, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) sedang menyusun Second NDC dan telah mengumpulkan kementerian dan lembaga yang terkait. Pertemuan yang dilakukan pada 21 Februari 2024 itu membahas berbagai perkembangan kebijakan sektoral saat ini, seperti Indonesia FOLU Net-sink 2030, Zero Waste Zero Emission dan kebijakan transisi energi. Dari diskusi tersebut, pemerintah berencana menambah sektor baru dalam Second NDC, yaitu kelautan. Pemerintah menargetkan Second NDC itu akan rampung pada September 2024.

Jika dokumen tersebut harus diselesaikan buru-buru, sempatkanlah untuk memasang telinga sepanjang dan setebal mungkin, guna menyerap aspirasi publik. Utamanya perwakilan dari kelompok rentan yang berpotensi paling terdampak dan bergantung hidupnya pada implementasi Second NDC. Memang dokumen Second NDC tidak akan memuat strategi mitigasi adaptasi secara detail. Tapi harus dipastikan sudah melalui proses yang transparan, inklusif dan adil.

Ingatlah bahwa Persetujuan Paris memandatkan pengumpulan NDC tidak hanya tepat waktu, tapi mesti melibatkan pemangku kepentingan secara inklusif dalam penyusunannya. Siapa saja pemangku kepentingan itu? Mereka yang paling terdampak terhadap perubahan iklim, seperti masyarakat adat dan lokal, perempuan, anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas, petani kecil dan nelayan tradisional, buruh, masyarakat miskin urban dan kelompok rentan lainnya.

Apa jadinya jika mereka tak dilibatkan?

Penambangan nikel yang asal-asalan. Pemerintah mencanangkan penambangan ini untuk memproduksi bahan baku baterai mobil listrik, komponen inti transisi energi ramah lingkungan. Tapi yang didapat adalah hilangnya hutan adat dan ekosistem kehidupan masyarakat rentan. Lebih jauh, praktik tersebut justru memicu antipati dunia internasional terhadap produk nikel Indonesia.

Itu sebabnya, untuk mengatasi krisis iklim, prinsipnya harus dengan mengakui keadilan iklim. Keadilan ini berguna untuk menjawab empat masalah krisis iklim. Yaitu keamanan manusia (human security/ H), utang ekologis (ecological debt/ E), kepemilikan lahan (land tenure/ L), dan pola konsumsi produksi (production consumption pattern/ P).

Keamanan manusia sedang terancam karena krisis iklim. Ada utang ekologis dari kegiatan ekonomi yang merusak selama 300 tahun terakhir. Ada kehilangan akses kepemilikan tanah oleh masyarakat adat dan lokal. Serta ada pola produksi dan konsumsi yang tetap menggunakan pola ekstraktif.

Keadilan iklim ini mesti dijawab lewat keadilan rekognitif, distributif, prosedural hingga keadilan korektif-restoratif. Yaitu mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kebutuhan, kemampuan beradaptasi serta ketimpangan terhadap akses sumber daya dan pengambilan keputusan (rekognitif).

Kemudian memastikan perlindungan yang sama dan distribusi yang adil terhadap dampak kegiatan yang mengancam lingkungan atau manfaat dari program-program lingkungan (distributif). Lalu memastikan hak akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan pembangunan maupun aksi perubahan iklim (prosedural). Terakhir, memastikan upaya korektif mencakup restorasi dan reparasi atas kesalahan masa lalu dari model pembangunan ekstraktif (korektif-restoratif).

Dengan melibatkan semua kelompok dan perwakilannya, terutama kelompok rentan perubahan iklim, pemerintah tak perlu susah-susah mengklaim dokumen NDC kredibel dan sah. Bumi sudah darurat iklim. Second NDC akan lebih bagus jika menjadi dokumen yang tidak hanya sesumbar angka. Tanpa diskusi terbuka, akan susah rasanya menghasilkan dokumen Second NDC yang layak disebut sebagai komitmen nasional dan adil bagi semua.

Beberapa bulan terakhir, Imas Yanti merasakan penurunan omzet tokonya. Perempuan berusia 35 tahun ini sehari-hari berjualan kebutuhan pokok dari rumahnya di Depok, Jawa Barat. Hasil penjualannya mulai turun sejak harga beras dan minyak goreng naik.

Kemampuan beli para pelanggannya pun berubah, tidak seperti dulu. “Sejak harga barang jadi mahal, lebih banyak (pembeli) yang utang dulu, meskipun akhir bulan tetap dibayar ya,” katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (13/8). Selain banyak yang berutang, para pembeli juga tidak lagi banyak membeli barang.

Melihat perubahan tersebut, Imas kini mengurangi belanja kebutuhan stok tokonya. “Dulu sebulan bisa dua hingga tiga kali belanja. Sekarang kayaknya sebulan saja sudah cukup karena memang enggak cepat habis,” ujarnya.

Sebagai konsumen, Ayu Aisyah sangat merasakan lonjakan harga barang kebutuhan pokok sejak pertengahan tahun ini. Uang Rp 350 ribu biasanya cukup untuk membeli beras, minyak goreng, mi instan, daging ayam, dan telur. “Sekarang harus mengeluarkan sekitar Rp 500 ribu,” katanya.

Ibu rumah tangga berusia 32 tahun ini harus mengubah alokasi belanja bulanannya. Ia mengurangi alokasi pengeluaran yang kurang penting demi dapat membeli kebutuhan pokok. “Kalau lagi bisa hemat, saya kadang-kadang mengurangi jumlah barang yang mau dibeli karena sudah tidak sesuai budget,” ujar Ayu yang juga tinggal di Depok.

Persoalan yang dihadapi Imas dan Ayu hanya sedikit gambaran kondisi ekonomi negara ini. Apabila mengacu pada data-data resmi yang muncul sejak bulan lalu, keadaannya jauh lebih parah.

Jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia justru menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Apabila tak segera teratasi, kondisi ini akan menjadi warisan masalah untuk pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.)

Masalah Ekonomi RI

Setidaknya ada tujuh masalah yang menyelimuti ekonomi Tanah Air sekarang. Pertama, turunnya indeks manufaktur Indonesia. Berdasarkan data S&P Global, tercatat Purchasing Managers' Index atau PMI Manufaktur Indonesia anjlok pada level 49,3 pada Juli 2024 yang berarti masuk kategori kontraksi. Status ini menjadi yang pertama sejak Agustus 2021.

Tantangan kedua, terjadinya deflasi selama tiga bulan beruntun akibat penurunan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat deflasi pada Juli 2024 mencapai 0,18% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.

Lalu tantangan ketiga, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa memukul pertumbuhan ekonomi. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat, terdapat 32.064 orang terkena PHK hingga Juni 2024. Angka ini naik 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 26.400 orang.

Selanjutnya yang keempat, ancaman impor yang membayangi ekonomi dan keberlangsungan industri domestik. Kemudian kelima, peningkatan utang pemerintah yang kini menyentuh Rp 8.444,87 triliun, atau 39,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juni 2024.

Lalu keenam, terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 77,3 triliun pada Juni 2024. Defisit itu terjadi karena penerimaan negara seret, sementara belanja pemerintah justru naik signifikan.

Dengan berbagai kondisi tersebut, tantangan ketujuh pun muncul setelah BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 mencapai 5,05% secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,11%. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi diperkirakan akan stagnan atau sulit mencapai target 5,2% pada 2024.

Sederet Tanda Bahaya Ekonomi RI (Katadata/Ajeng Ayu Pertiwi)

Ekonomi RI Sedang Tidak Baik-baik

Ketujuh masalah itu menjadi alarm bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebab, semua indikasinya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia jika pemerintah tidak serius menanganinya.

“Sehingga proyeksi ekonomi masih sulit tumbuh lebih dari 5% di tahun ini,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, Senin (12/8).

Bhima menyebut kondisi eksternal juga memberikan tantangan berat bagi Indonesia mulai dari ancaman resesi ekonomi Amerika Serikat (AS), spekulasi hasil pemilu AS, suku bunga The Fed yang masih tinggi, hingga kondisi geopolitik global yang berisiko merembet ke harga komoditas.

Sementara di dalam negeri, Indonesia masih harus menghadapi tekanan dari melambatnya konsumsi masyarakat kelas menengah. Ditambah lagi, perkembangan industri pengolahan juga tertekan karena kinerja manufaktur Indonesia masuk dalam zona kontraksi.

Maka tak mengherankan, pertumbuhan ekonomi era Jokowi cenderung stagnan di angka 5% meski pemerintah berhasil menangani laju inflasi. “Karena rata-rata ekonomi hanya tumbuh 5% dalam 10 tahun terakhir dan ini di luar tahun 2020 ketika pandemi Covid-19,” ujar Bhima.

Dalam konferensi persnya kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada empat sektor manufaktur yang mengalami pelemahan pertumbuhan. Keempatnya adalah tekstil yang hanya tumbuh 0%, alas kaki 1,9%, mesin minus 1,8%, dan karet 2,1%.

“Semuanya tumbuh nyaris di level rendah, bahkan tekstil tidak tumbuh. Memang area manufaktur mengalami tekanan karena persaingan barang impor,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.)

Pelemahan Daya Beli Dapat Berlanjut

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi saat ini memang cukup berat. Hal itu berkaitan perlambatan ekonomi menjadi 5,05% pada kuartal II 2024. Padahal pada periode yang sama di 2023 dan 2022, masih bisa tumbuh di angka 5,22% dan 5,52%.

“Ini kami kira akan cukup berat atau menantang untuk mencapai atau memenuhi pertumbuhan ekonomi, terutama di batas atas yang ditargetkan pemerintah bisa tumbuh 5,2% di 2024,” kata Yusuf.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditangani terkait pelemahan daya beli masyarakat yang berpotensi berlanjut. Menurut Yusuf, pelemahan daya beli bisa berlanjut jika pada pemerintah tidak segera melakukan intervensi kebijakan untuk merangsang konsumsi rumah tangga di semester II 2024.

Di saat yang sama, masyarakat yang terkena PHK akan membatasi konsumsi hingga akhirnya memengaruhi agregat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Belum lagi, jika pertumbuhan upah relatif lebih rendah dibandingkan indikator kenaikan harga atau inflasi yang terjadi di semester pertama kemarin.

“Apabila kondisi ini berlanjut, pada semester kedua nanti, kami melihat potensi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di batas atas pada angka 5,2% akan relatif berat,” ujar Yusuf.

Jika melihat kembali rancangan pembangunan jangka menengah 2020-2024, kisaran target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4% hingga 6%. Maka menurut Yusuf, menjadi wajar jika pemerintahan berikutnya memasang target pertumbuhan ekonomi 6%.

“Karena sekali lagi, target tersebut tidak tercapai pada periode sebelumnya dan ini pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi untuk pemerintahan Prabowo,” kata Yusuf.

Dalam riset terbarunya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI mencatat daya beli kelas menengah kini tergerus.

Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan pada 2014 hingga 2018 terjadi ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah. Pada periode ini kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan. Di saat yang sama, proporsi populasi miskin dan rentan menurun.

Perubahan terjadi pada 2018 hingga 2023 ketika ekspansi calon kelas menengah menurun. “Mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan,” ujar Riefky pada 9 Agustus lalu.

Indikasi lainnya, porsi belanja makanan terhadap total pengeluaran naik sejak tahun lalu. Kelas menengah mengalami peningkatan pengeluaran untuk makanan, dari 36,6% menjadi 41,3%. Mengacu pada Hukum Engel, ketika pendapatan naik, biaya untuk makanan akan berkurang, begitu pula sebaliknya.

Peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan atau penurunan konsumsi non-makanan dapat dijadikan indikator yang mengkhawatirkan. “Erosi daya beli ini mengkhawatirkan karena berdampak pada konsumsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Penurunan daya beli juga terlihat dari data penjualan mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, pada Januari hingga Juni 2024 penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% secara tahunan menjadi 506.427 unit.

Di tingkat retail (dari dealer ke konsumen) penjualan mobil nasional turun 14% secara tahunan dari 502.533 unit menjadi 431.987 unit. Apabila tren penurunan dua digit ini berlanjut, sektor otomotif akan terkena imbas, seperti empat sektor manufaktur lainnya.

Butuh Investasi Besar untuk Dongkrak Ekonomi

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pemerintahan Prabowo Subianto perlu memberikan investasi yang besar untuk menghadapi situasi ke depan.

Jika menarik ke belakang, Piter mengatakan pemerintah selama ini tidak mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu menyelesaikan permasalahan inefisiensi ekonomi.

“Ini karena Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perekonomian kita. Perekonomian kita itu mengalami high cost economy sehingga tidak efisien,” ujar Piter.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintahan baru nantinya perlu menggenjot investasi dalam jumlah besar baik dari dalam maupun luar negeri. Sebab, pemerintahan saat ini dihadapkan dengan keringnya likuiditas dan dangkalnya sistem keuangan.

Caranya dengan memaksimalkan peran sistem keuangan dan perbankan. Selain itu, anomali sistem keuangan juga harus diperbaiki. "Seperti anomali suku bunga tinggi sehingga bank malas menyalurkan kredit. Hal-hal ini harusnya diselesaikan,” ujar Piter.

Antisipasi Pelemahan Ekonomi Dunia

Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menekankan agar pemerintahan Prabowo mengantisipasi pelemahan ekonomi dunia baik dari sisi perdagangan, suku bunga, nilai tukar dan tantangan eksternal lain.

“Sehingga nantinya ada kebijakan adaptif mengantisipasi dari sisi perdagangan internasional yang perubahan kebijakan mendasarnya harus dilakukan,” kata Tauhid.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut Tauhid, pemerintah perlu mengembalikan sektor industri menjadi sektor utama. Sebab, sektor industri memiliki multiplier effect ke sektor lain yang paling banyak dan besar.

“Ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi butuh pimpinan yang mengerti soal bagaimana mengembalikan industri seperti negara lain,” ujar Tauhid.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga bisa didorong jika pemerintah melanjutkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat kelas bawah. Menurut Tauhid, kebijakan ini bisa mendorong daya beli masyarakat agar tetap stabil.

Hal ini dibarengi dengan penyelesaian masalah terkait konsolidasi investasi. Tercatat realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau naik 101,3% dari target yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp 1.400 triliun.

Namun Tauhid menyayangkan, realisasi investasi yang besar tidak memberi dampak signifikan terhadap ekonomi. Karena pemerintah hanya fokus menggelontorkan investasi di sektor infrastruktur untuk kepentingan pasar, bukan masyarakat.

Plastik adalah material yang banyak manfaatnya. Namun, proses produksi plastik konvensional berbasis minyak bumi menghasilkan emisi CO2 yang menyebabkan perubahan iklim. Sampah plastik mengakibatkan polusi mikroplastik di perairan yang membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia.

Pada 2020 produksi plastik global mencapai 450 juta ton, dan menyumbang 4% - 8% dari emisi gas-rumah-kaca dunia. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah populasi dan daya-beli, produksi plastik global diproyeksikan meningkat dobel pada 2050, dan tiga kali lipat pada 2100 bila dibiarkan.

Pada 2018 hampir 40% plastik digunakan sebagai kemasan, yang sebagian besar untuk sekali-pakai. Termasuk dalamnya bungkus makanan, tas dan kantong plastik, botol dan gelas plastik, kemasan barang-barang konsumen, produk farmasi. Kemasan plastik merupakan sumber sampah plastik terbesar, dan lebih dari 90% tidak didaur ulang. Produksi plastik kemasan global diproyeksikan meningkat lebih dari 2.5 kali tahun 2060.

Bioplastik

Bioplastik dikembangkan sebagai alternatif plastik konvensional yang berbahan baku minyak bumi. Sederhananya, bioplastik adalah material plastik yang dibuat dari tanaman atau material biologis lain, dan bukan dari minyak bumi. Bioplastik bisa dibuat dari lemak dan minyak sayuran, tepung jagung, gandum, serbuk kayu, dan sebagainya. Sampah bioplastik bisa diurai oleh mikroba.

Plastik pertama 200 tahun lalu adalah bioplastik. Dengan berkembangnya industri ekstraksi minyak bumi, pada awal abad ke-20 minyak bumi digunakan sebagai bahan baku plastik yang lebih mudah dibentuk dan dicetak. Ancaman masalah lingkungan mendorong inovasi material plastik alternatif dari bahan yang terbarukan dan teruraikan alami.

Tipe bioplastik yang banyak diproduksi adalah polylactide acid (PLA), dengan pangsa 13,9% dari pasar bioplastik pada 2020. PLA adalah bioplastik termurah yang umumnya dipakai untuk kemasan makanan seperti botol plastik, alat makan, dan tekstil. Penelitian dan pengembangan bioplastik terus berlangsung untuk memperbaiki karakteristik bioplastik agar dapat dimanfaatkan dalam industri lain seperti konstruksi, elektronik, otomotif.

PLA adalah bioplastik yang biodegradable, dapat terurai oleh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri dalam dua sampai enam bulan. Sedangkan botol plastik konvensional membutuhkan 450 tahun untuk terurai dalam landfill. Radiasi ultraviolet dari matahari mengurai plastik menjadi serpihan mikroplastik yang mencemari perairan, merusak kehidupan laut dan kesehatan manusia. Landfill mengeluarkan racun dan gas rumah kaca ke bumi dan udara.

Karena berasal dari bahan biologis, bioplastik sering disebut green-plastic. Bioplastik merupakan alternatif dengan jejak karbon lebih rendah dan lebih berkelanjutan dibanding plastik konvensional. Hasil penelitian di Cina yang dilakukan pada 1.000 plastik-sekali-pakai dari tahap perolehan bahan baku sampai pengolahan sampah menunjukkan emisi karbon bioplastik 13,53% – 62,19% lebih rendah dibandingkan plastik konvensional.

Kemasan Bioplastik

Banyak perusahaan besar bekerja sama dengan produsen bioplastik untuk produk kemasannya. Pada 2009 Coca Cola memperkenalkan botol plastik baru yang disebut Plantbottle, yang 30% bahan bakunya dari tebu dan tanaman lain, dan 70% masih plastik konvensional.

Plantbottle sudah dipakai pada 30% dari volume penjualannya di Amerika Utara dan 7% di pasar global. Pada 2021 Coca Cola meluncurkan prototipe Plantbottle 100% bioplastik, termasuk tutup dan labelnya.

Pada 2019 Seven-Eleven Jepang mengganti kemasan produk rice ball dengan bioplastik berbahan dasar tanaman. Perusahaan e-commerce Amazon menghentikan penggunaan plastik sekali pakai di Prancis pada 2019, dan di AS pada 2023. Amazon berpartner dengan produsen bioplastik Novamont memulai penggunaan tas bioplastik terbuat dari dari tepung dan minyak sayur di Italia dan Spanyol.

Tetra Pak adalah pengguna bioplastik yang besar dengan tutup kemasan Tetra Rex berbahan tanaman. Penggunaan bioplastik Tetra Pak baru sekitar 10% dari produk globalnya, yang separuhnya adalah hibrid bioplastik dan plastik konvensional, karena kekurangan pasokan dan harga bioplastik yang tinggi. Tetra Pak mengklaim telah menyelamatkan 96 kilo-ton CO2 dengan bioplastik pada 2021.

Tantangan Kemasan Bioplastik

Europeanbioplastics melaporkan pada 2022 kapasitas produksi bioplastik global 1,8 juta ton, dan diprediksi melesat dari 2,18 juta ton pada 2023 sampai 7,42 juta ton pada 2028. Saat ini bioplastik merepresentasikan sekitar 0,5% dari produksi plastik dunia setahun. Banyak perusahaan berinvestasi dalam bioplastik, seperti BASF, Corbion, Mitsubishi Chemical, LG Chem, Dow.

Pada 2023, segmen pasar bioplastik terbesar adalah untuk kemasan 43% (943.000 ton). Dalam periode 2023 – 2032 pasar kemasan bioplastik diproyeksikan meningkat sebesar rata-rata 14,02% per tahun, dari US$15,6 miliar pada 2022, dan mencapai US$56 miliar pada 2032.

Pertumbuhan pasar bioplastik sangat tergantung dari pergerakan harga plastik konvensional, teknologi, skala ekonomi atau harga bahan baku, kebijakan yang mendukung, dan kesadaran masyarakat.

Biaya yang lebih tinggi dibanding plastik konvensional merupakan tantangan utama untuk pertumbuhan bioplastik, seperti ilustrasi pada tabel berikut.

Bahan baku bioplastik lebih mahal, dan skala industrinya masih kecil. Investasi di R&D dan produksi masih terbilang baru. Konsumen diharapkan mendukung pelestarian lingkungan dan bersedia menanggung harga yang lebih mahal tersebut.

Permasalahan dengan bahan baku bioplastik adalah potensi persaingan dengan produsen makanan, fluktuasi harga dan ketersediaannya, serta jejak karbon dari pemanfaatan dan transformasi lahan dan kegiatan agrikultur untuk menghasilkannya.

Bahan baku bioplastik bervariasi, dari tepung jagung yang banyak dipakai di AS sampai serat tebu di Asia, dan campuran gula bit dan tepung kentang di EU. Guna menghindari persaingan bahan baku untuk produksi makanan, dikembangkan produksi bioplastik dari bahan yang tidak dapat dikonsumsi (non-edible), seperti sampah makanan dan agrikultur, serbuk kayu, kaktus, serat pohon pisang, rambut, bulu ayam, kapas.

Sebagai bagian dalam ekonomi sirkular, pertumbuhan bioplastik harus diiringi strategi dan infrastruktur pengelolaan sampahnya. Proses daur ulang diharapkan bisa mengembalikan komponen material yang berharga untuk mengurangi konsumsi dari bahan baku utama.

Walau bersifat bisa terurai, penguraian bioplastik memerlukan fasilitas khusus industrial composting yang masih terbatas kapasitasnya. Masalah identifikasi dan pemilahan sampah plastik juga perlu dipecahkan. Banyak fasilitas pengompos menolak bioplastik dan kemasan makanan untuk mencegah kontaminasi. Jika tidak terkelola dengan baik, sampah bioplastik akan menjadi landfill.

Pertumbuhan permintaan dari konsumen, didukung kebijakan dekarbonisasi dan keberlanjutan akan mendorong produsen menambah investasi pada kapasitas produksi. Selain itu berkolaborasi dengan berbagai pemilik merek untuk mempercepat peningkatan produksi.

Ketergantungan konsumen pada plastik dan tekanan masalah perubahan iklim global akan membutuhkan peran dan dukungan semua pihak untuk percepatan pengembangan bioplastik sebagai solusi plastik kemasan.

Telepon seluler (ponsel) pintar atau smartphone berpotensi meningkatkan kesejahteraan perempuan. Demikian temuan riset lembaga non-profit Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Perempuan yang memiliki ponsel dan terjangkau internet membuat mereka lebih resilien terhadap tantangan dan krisis ekonomi, iklim, hingga politik.

Di negara-negara menengah ke bawah, sumber utama akses internet perempuan adalah melalui ponsel. Artinya, lewat kepemilikan ponsel, seluruh lapisan perempuan Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, berpotensi lebih terjangkau internet. Mereka memiliki akses ke informasi yang lebih luas, kemudahan berkomunikasi, hingga mempermudah akses keuangan dan kegiatan bisnis.

Riset GSMA mencatat, adopsi ponsel perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2023, sebanyak 77% perempuan Indonesia memiliki ponsel dan sebanyak 63% sudah terhubung dengan internet.

“Kesenjangan (gender) kepemilikan mobile menurun 8% ini goodnews,” kata Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Bidang Perekonomian, Erdiriyo, dalam pelatihan lintas pemangku kepentingan yang diadakan oleh GSMA bertajuk “Bridging the Mobile Gender Gap Workshop” di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Selasa, 30 Juli lalu.

Dampak pada Percepatan Inklusi Keuangan Perempuan

Lembaga non-profit Women’s World Banking (WWB) melalui risetnya menyebut bahwa selama ini selisih penggunaan ponsel dan internet antara laki-laki dan perempuan Indonesia merupakan salah satu tantangan besar dalam inklusi keuangan perempuan.

Padahal lewat konektivitas digital, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, misalnya yang didominasi oleh perempuan dapat ditingkatkan lagi. Per Agustus 2023, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61% atau setara Rp9.580 triliun. Dari total 65,5 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 37 juta atau sekitar 64,5% dikelola oleh perempuan.

Pada saat pandemi Covid-19, perempuan UMKM cenderung memanfaatkan aplikasi dalam ponsel pintarnya untuk menjalankan usaha dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses internet memungkinkan para perempuan mengakses media sosial seperti WhatsApp dan Facebook, serta platform e-commerce, yang kemudian memperluas kesempatan para perempuan tetap bisa mendapatkan pemasukan di tengah pembatasan aktivitas sosial.

GSMA menyebut, memberdayakan UMKM perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Mulai dari meningkatkan pendapatan hingga membuka lapangan kerja untuk meningkatkan resiliensi rumah tangga.

Pandemi juga disebut telah mempercepat adopsi keuangan digital UMKM perempuan. Survei yang dilakukan pembayaran digital Visa pada 2023 di Indonesia menemukan bahwa 54% UKM yang dipimpin oleh perempuan mengalami pertumbuhan pendapatan setelah mengadopsi pembayaran digital. Memaksimalkan potensi ekonomi perempuan dapat menambah US$89 miliar per tahun bagi perekonomian Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Selain inklusi keuangan, konektivitas digital juga menjembatani proses literasi keuangan perempuan. Menurut Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara WWB Vitasari Anggraeni, kepemilikan ponsel merupakan pintu masuk digitalisasi, serta akses literasi keuangan perempuan.

“Kalau kita bicara upaya dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM, ketika modul keuangannya hanya bisa diakses melalui laptop atau komputer, menjadi tidak relevan. Karena perempuan UMKM hanya punya handphone,” kata Vitasari kepada Katadata.co.id pada Selasa, 6 Agustus.

Setelah melalui proses yang panjang, survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat, 2 Agustus lalu menunjukkan, untuk pertama kalinya tingkat inklusi keuangan perempuan sebesar 76,08%. Angka ini melebihi indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 73,97%. Angka literasi keuangan perempuan juga mencapai 66,75%, melebihi laki-laki yang berada di angka 64,14%.

Potensi Menjembatani Adopsi Keuangan Digital

Skor indeks literasi digital yang dimiliki perempuan dan laki-laki Indonesia memang tidak jauh berbeda. Pada 2023 lalu, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan indeks literasi digital perempuan berada di angka 3,52. Hanya selisih 0,04 poin dari laki-laki yang sebesar 3,56.

Melihat kesenjangan yang semakin minim pada literasi digital serta literasi keuangan, seharusnya perempuan juga memiliki potensi yang sama seperti laki-laki dalam mengadopsi internet dan menggunakannya untuk mendukung kegiatan mereka. Namun nyatanya, perempuan Indonesia masih memiliki keterbatasan kapasitas keuangan dalam kepemilikan ponsel pintar dan paket data internet dibandingkan laki-laki.

“Masalah affordability kepemilikan ponsel dan paket data itu ujung-ujungnya kembali ke income, secara perempuan dan laki-laki masih ada gender pay gap. Buruh perempuan relatif lebih rendah pendapatannya dibanding laki-laki,” kata Vitasari.

Menurut International Labour Organization dan UN Women pada September 2020, perempuan Indonesia memiliki pendapatan 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pekerjaan bergaji tinggi juga masih didominasi oleh laki-laki.

Padahal, sekali perempuan menggunakan ponsel dan terakses internet, mereka memiliki potensi besar peningkatan berbagai aspek kehidupan menuju setara dengan laki-laki.

Data GSMA menunjukkan bahwa para perempuan yang sudah terakses ponsel pintar dan internet dalam beberapa aspek terlihat menggunakan ponsel mereka untuk mengatur keuangan dan menggunakan mobile banking. Pada 2023, sebesar 16% perempuan menggunakan ponselnya untuk menambah pemasukan mereka melebihi laki-laki yang porsinya 14%. Selisih antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan ponselnya untuk mobile banking juga mengecil dari 6% pada 2022 menjadi hanya 2% pada 2023.

Hal ini juga terlihat lewat data kepemilikan ponsel yang terhubung internet oleh perempuan UMKM. Masalah terbesarnya adalah, masih ada 26% pelaku UMKM perempuan Indonesia yang tidak memiliki perangkat untuk ponsel. Sedangkan laki-laki yang tidak memiliki ponsel sama sekali hanya 17%. Masih ada ketimpangan penggunaan internet pula. Pelaku UMKM laki-laki 70% sudah menggunakan internet dalam ponselnya, sedangkan perempuan baru 58%. Artinya, masih ada gender gap sebesar 17%.

Namun bagi mereka yang sudah terkoneksi internet, nyatanya perempuan lebih menggunakan mobile money lewat ponselnya dibandingkan laki-laki. Perempuan UMKM sebesar 24% memiliki mobile money, sedangkan laki-laki hanya 23%.

Artinya, faktor kepemilikan ponsel dan akses internet memang membesarkan gender gap. Tapi ketika sudah terhubung internet dan memiliki ponsel, perempuan memiliki kapasitas serta literasi digital dan keuangan yang sama seperti laki-laki.

Data di atas menunjukkan perempuan UMKM 10% lebih banyak menggunakan ponsel mereka untuk mengiklankan atau mempromosikan bisnis masing-masing. Perempuan UMKM juga 5% lebih banyak menggunakan ponsel untuk membuat atau menerima pembayaran. Lebih banyak perempuan UMKM yang menggunakan ponsel untuk belajar kemampuan baru hingga mengakses kredit dibandingkan laki-laki.

Masih Ada Pekerjaan Rumah

Meski menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang membaik untuk perempuan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah. Indonesia masih punya target mengejar capaian 90% inklusi keuangan hingga penghujung akhir 2024. Dalam mencapai target tersebut, akses ke perangkat ponsel dan infrastruktur internet perlu dikejar, khususnya lewat ekosistem yang ramah untuk perempuan.

Global Vice President, Research, and Advocacy WWB Sonja Kelly menulis pada Maret 2024 lalu bahwa jika pemangku kepentingan mendesain ekosistem digital untuk target yang paling susah dijangkau, maka desain itu pasti bisa berjalan untuk semua pihak.

“Dengan kata lain, jika kita mendesain ekosistem digital untuk perempuan, kita mendesain untuk semua pihak,” tulis Kelly.

Tingkat adopsi internet via ponsel perempuan Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik lainnya. Pada 2023, walaupun adopsi mobile internet perempuan Indonesia mencapai 63%, angka ini masih di bawah rata-rata di Asia Timur dan Pasifik yang sebesar 83%.

Begitu pula dengan gender gap atau selisih antara laki-laki dan perempuan dalam mengadopsi mobile internet. Pada 2023, gender gap Indonesia masih lebih tinggi 4% dibandingkan rata-rata di Asia Timur dan Pasifik.

Dalam pelatihan yang diadakan GSMA pada Selasa, 30 Juli lalu bersama Senior Advocacy Manager Connected Women GSMA Pippa McDougall, disebutkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah berupa pengumpulan gender-disaggregateddata atau data terpilah berdasarkan gender dan riset terkait adopsi teknologi informasi perempuan yang mumpuni.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Bidang Perekonomian Erdiriyo, menyebutkan, pengumpulan data dan strategi yang dimiliki Indonesia untuk menjembatani selisih gender literasi dan inklusi keuangan memang sudah ada. Namun, datanya masih terlalu umum.

“Banyak program yang kurang optimal. Sekarang ini dibutuhkan treatment yang lebih spesifik, tidak bisa terlalu umum saja. Inklusi keuangan itu berbeda-beda demand-nya masing-masing segmen,” kata Erdiriyo.

Dia mencontohkan data yang ada perlu dibedah lagi berdasarkan usia, generasi, golongan pendapatan, jenis pekerjaan atau usaha, hingga lokasi tempat tinggal perempuan. Hal ini karena setiap golongan bakal memerlukan program intervensi yang berbeda.

“Misalnya, kalau perempuan petani, mungkin adaptasi digitalnya lebih rendah. Tapi kalau perempuan pedagang, itu beda lagi. Perempuan UMKM juga beda lagi,” tambah Erdiriyo.

Data GSMA 2023 menunjukkan, meskipun adopsi mobile internet perempuan Indonesia mengalami peningkatan, masih ada selisih yang besar jika dibedah berdasarkan lokasi tempat tinggal perempuan. Antara perempuan di kota dan di desa, masih memiliki selisih sebesar 12%.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan, strategi, dan target konkret yang sama. Hal ini termasuk tentang kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi program-program yang selama ini sudah ada.

“Data memang menunjukkan pencapaian penurunan gender gap Indonesia bagus, tapi kita tidak bisa klaim (penurunan ini) karena apa, karena kita tidak punya data terpilah dan tidak melakukan monitoringevaluasi berdasarkan gender,” kata Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara WWB Vitasari Anggraeni.

Terakhir yang tidak kalah penting, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk membuat ruang digital yang aman untuk perempuan. Pada 2023, Komnas Perempuan menerima setidaknya 1.272 aduan kasus kekerasan siber berbasis gender.

Beberapa yang paling banyak dilaporkan adalah korban penyebaran konten porno hingga peretasan dan pemalsuan akun. Perempuan Indonesia juga acap kali menjadi sasaran penipuan secara daring, termasuk penipuan pinjaman online (pinjol).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pernah menyinggung pada 2023 bahwa korban pinjol ilegal mayoritas adalah perempuan karena literasi keuangannya yang relatif lebih rendah.

Menurut temuan GSMA, hanya 63% perempuan Indonesia pengguna mobile internet yang merasa percaya diri dengan kemampuan menggunakan perangkat digitalnya dengan tetap merasa aman secara daring. Alasan utama perempuan Indonesia enggan mengadopsi mobile internet adalah karena masalah keamanan data pribadi dan masalah penipuan.

Data yang sama menunjukkan sekurangnya 5% perempuan Indonesia yang menggunakan internet lewat ponsel pernah mengalami penipuan uang. Sedangkan 4% pernah mengalami data pribadinya, termasuk foto, diambil atau dibagikan tanpa izin.

“Digital security ini sama dengan literasi, di mana ketika memberikan akses ke layanan keuangan, juga dilengkapi dengan pengetahuan dan edukasi risiko-risikonya. Kalau risiko ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Perlindungan konsumen juga perlu dipermudah dan disosialisasikan supaya pengguna baik perempuan maupun laki-laki thau cara menindaklanjuti ketika ada masalah,” kata Vitasari.

Pekerjaan rumah Indonesia untuk menciptakan inklusi dan literasi digital serta keuangan untuk perempuan memang masih panjang. Namun, utopia kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dalam akses digital dan keuangan bukan tidak mungkin dicapai.

“Karena pada akhirnya peningkatan inklusi itu kan peningkatan kesejahteraan. Kita bicara inklusi keuangan perempuan itu bicara tentang kesejahteraan perempuan,” kata Vitasari.