IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru saja bertemu empat mata pada Kamis (1/8/2024). Keduanya membahas rencana merenovasi kawasan Monumen Nasional alias Monas menjadi City Center.

“Pagi tadi saya rapat dengan PJ Gubernur DKI Pak @herubudihartono membahas rencana menjadikan dan merenovasi kawasan Monas sebagai City Center yang bisa meningkatkan ekonomi daerah Jakarta dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jakarta,” ujar Erick melalui akun Instagramnya.

Erick mengatakan dukungan pemerintah DKI Jakarta penting untuk menyulap kawasan Monas lebih menarik, lebih hijau, dan lebih terintegrasi. Dengan begitu, Monas bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Kementerian BUMN berencana untuk mengoptimalkan 13 aset fisik milik perusahaan pelat merah di sekitar Monas. Dia memastikan, konsolidasi dengan Pemprov DKI terus dilakukan.

“Kami terus berkonsolidasi dengan pemerintah DKI Jakarta untuk mengoptimalisasi 13 aset BUMN yang dikelola Danareksa,” tuturnya.

Sebelumnya Erick mengatakan akan menjalin kerja sama dengan investor di bidang properti untuk mengoptimalkan 13 aset BUMN. Pemegang saham melalui PT Danareksa (Persero) juga bakal meluncurkan Property Fund. Wadah ini akan menaungi aset perusahaan negara yang berada di sekitar Monas.

Dengan Property Fund, aset perseroan di sekitar Monas akan dikonsolidasikan. Konsolidasi diperlukan agar aset BUMN tidak terbengkalai, setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Mengenai rencana Danareksa launching Property Fund yang pernah dibicarakan. kenapa ada 13 aset BUMN di sekitar Monas. Ini kita yang bener-bener di sekitarnya 13 kalau enggak salah ya. Kalau dilebarkan bisa 18,” kata dia beberapa waktu lalu.

Dia memastikan aktivitas perkantoran perseroan bakal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, aset-aset perusahaan tetap dikelola agar memiliki nilai tambah (values creation) bagi perekonomian di Jakarta.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT PLN (Persero) mencatatkan penjualan listrik sebesar 149,11 Terawatt Hour (TWh) pada semester 1 tahun 2024, jumlah ini meningkat 7,54 persen atau sebesar 10,45 TWh dari periode yang sama di tahun 2023.

Pertumbuhan penjualan ini ditopang peningkatan konsumsi listrik dari sektor bisnis sebesar 10,54 persen dan rumah tangga 8,75 persen.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan listrik.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan perusahaan sehingga mampu meningkatkan customer experience untuk meningkatkan penggunaan listriknya maupun beralih ke listrik PLN.

"Melalui perjuangan heroik seluruh insan PLN, raihan kinerja positif dapat terus ditingkatkan. PLN sukses mengubah cara pandang bisnis dengan menciptakan demand listrik baru dan menjaga kepuasan pelanggan," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2024).

Sejumlah heroic effort PLN antara lain, percepatan penyambungan pelanggan Tegangan Menengah (TM), mendorong program Electrifying Agriculture, Electrifying Lifestyle, meningkatkan layanan kemudahan tambah daya melalui pemasaran produk-produk tematik dan event, serta program akuisisi captive power.

PLN mencatat penjualan listrik sektor bisnis yang mencapai 10,54 persen atau tumbuh 2,87 TWh dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Hal ini ditopang dengan adanya klaster data center dan juga sektor pariwisata serta berbagai event internasional yang digelar di Indonesia.

"Berbagai gelaran event baik nasional maupun internasional yang didukung PLN juga turut berkontribusi meningkatkan penjualan listrik di sektor bisnis," kata Darmawan.

Selain itu sektor rumah tangga juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sampai dengan Juni 2024 PLN mencatat realisasi penjualan pelanggan rumah tangga mencapai 64,42 TWh.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 5,25 TWh atau tumbuh 8,87 persen year on year (YoY) dibanding tahun 2023.

”Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan konsumsi listrik di sektor rumah tangga menjadi sinyal baik minat masyarakat beralih ke gaya hidup menggunakan peralatan berbasis listrik. Salah satu pendorong penjualan Juni 2024 adalah meningkatnya delta daya dari program promo yang diluncurkan sejak awal tahun sebagai booster penjualan,” ujar Darmawan.

Sedangkan pada sektor industri tercatat mengalami pertumbuhan 4,20 persen. Klaster Pertambangan menjadi kontributor terbesar dengan pemakaian sebesar 435 Gigawatt Hour (GWh).

Capaian ini tidak terlepas dari penggunaan listrik oleh pelaku sektor industri.

“Kami sadar betul bahwa listrik merupakan kebutuhan penting sektor Industri. Dengan ketersediaan pasokan yang cukup dan didukung dengan keandalan listrik, kami siap mendukung pertumbuhan industri,” kata Darmawan.

Dari penjualan listrik kepada 90,8 juta pelanggan, PLN mampu mencatatkan pendapatan pada semester 1 tahun 2024 sebesar Rp254,60 triliun atau meningkat 8,39 persen dari tahun sebelumnya.

"Sebagai tulang punggung sektor kelistrikan Indonesia, PLN terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan kelistrikan dan mendorong pemanfaatannya sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat di tanah air," kata Darmawan.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengajukan dispensasi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar bisa mengangkut 150 persen penumpang melebihi kapasitas.

Hal ini demi meraih target angkutan penumpang sebanyak 5,5 juta pada akhir 2024.“Kami mendapatkan atau meminta tepatnya kepada Kementerian Perhubungan untuk dispensasi penumpang sebesar 150 persen dari kapasitas maksimum kapal,” ujar Direktur Utama Pelni, Tri Andayani dalam gelaran Talkshow Pelni di Senayan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Tri Andayani menjelaskan, target tersebut didasarkan pada minat masyarakat menggunakan kapal laut sebagai moda transportasi utama saat ini.

Dia berharap, proyeksi itu bisa melebihi angka sebelum pandemi Covid-19, yakni kurang lebih 5,4 juta orang.

“Pada semester I-2024, penumpang kami sudah berjumlah sebanyak 2,6 juta penumpang yang nanti itu kami proyeksikan di akhir tahun bisa mencapai 5,4 juta sampai 5,5 juta penumpang,” tutur Tri Andayani

Sebelum Covid-19, penumpang kapal rata-rata per tahunnya di posisi 5,4 juta orang. Namun, anjlok saat pandemi global 2020 lalu.

“Kemudian kita lihat di sini bahwa menurun tajam di tahun 2020 dan 2021 dan kemudian meningkat lagi seiring PPKM dibuka dan di akhir tahun 2023 kami membukukan jumlah penumpang sebanyak 5,3 juta penumpang,” ucap dia.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi di industri pengolahan atau manufaktur tumbuh 24,68 persen year on year (yoy) atau mencapai RpRp337 triliun triliun di semester I-2024.

Namun, ancaman PHK masih membayangi industri manufaktur terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengungkapkan peningkatan realisasi investasi secara agregat terjadi seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

"Namun kalau ditelusuri lebih lanjut, peningkatan itu terjadi pada industri tertentu. Industri tersebut mendapatkan karpet merah dari pemerintah," jelas Ahmad dalam rubrik Market Review IDX Channel, Kamis (1/8/2024).

Ahmad melanjutkan, industri yang mengalami peningkatan karena mendapatkan insentif dari pemerintah, yaitu yang bergerak di pertambangan, logam dasar, dan sebagainya. Kebijakan tersebut dinilai baik karena mengutamakan hilirisasi sumber daya alam agar mendorong nilai tambah di dalam negeri.

"Saat ini industri tersebut mendapat concern pemerintah karena untuk melakukan hilirisasi. Di satu sisi bagus, tetapi pemerintah juga lupa untuk memperhatikan industri padat karya yang memiliki sejarah yang bagus di Indonesia," kata Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan salah satu industri padat karya yang memiliki sejarah dan sumbangsih bagus yaitu industri TPT. Menurutnya, pemerintah seharusnya juga memberikan insentif atau stimulus untuk menumbuhkan industri yang tengah mengalami kondisi berat saat ini.

"Pemerintah seharusnya memberikan karpet merah seperti bagaimana mengatur lalu lintas perdagangan internasional untuk produk TPT. Kemudian juga untuk mencoba membangun ketahanan industri TPT," kata Ahmad.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang batal menyandang status khusus yaitu VVIP yang hanya dipergunakan untuk aktivitas kenegaraan.

Menhub mengatakan hal ini bertujuan dalam rangka mengoptimalkan utilitas infrastruktur sudah dibangun pemerintah. Misalnya, pemerataan distribusi yang lebih baik, sehingga akses ke IKN tidak hanya dibebankan ke Bandara Sepinggan di Balikpapan saja.

"Untuk itu kita akan mereview Perpres yang sudah ada. Satu hal yang baik menurut saya kalau bandara lebih maksimal jumlah pergerakannya, untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VVIP," kata Menhub saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Bandara IKN nantinya juga bisa digunakan oleh masyarakat umum sama seperti bandara pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah Bandara IKN akan lebih besar ketimbang bandara di sekelilingnya seperti di balikpapan ataupun Samarinda.

"(Bandara IKN) memberikan kesempatan tidak hanya VIP atau pemerintah, tapi masyarakat juga bisa menggunakan," kata Menhub.

Pada kesempatan tersebut, Menhub menjelaskan dengan desain bangunan Bandara IKN yang ada saat ini yaitu memiliki runway 3.000x45 meter, ada kemungkinan untuk melayani penerbangan internasional.

Bahkan penerbangan IKN-Eropa bisa ditempuh dengan penerbangan langsung.

"Kalau yang ada di Balikpapan itu kan 2.400 meter (runway), itu terbangnya bisa paling banter 6-8 jam, kalau ini (Bandara IKN) bisa belasan jam, jadi itu potensial dan kita bangun 3.000 meter," kata Menhub.

Dengan besarnya bandara yang saat ini tengah dibangun di IKN, maka akan mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 yang memiliki kapasitas terbang sepanjang 9.695 hingga 17.594 km.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini tengah diguncang badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Situasi tersebut cukup ironis mengingat realisasi investasi di sektor industri manufaktur berhasil tumbuh 24,68 persen year on year (yoy) atau mencapai Rp337 triliun pada semester I-2024.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengatakan tren PHK massal terhadap karyawan perusahaan TPT marak di 2023. Hal tersebut berlanjut di 2024, diikuti penutupan pabrik.

"Jadi kondisi PHK di industri TPT itu kemarin dicicil dari karyawan yang di-PHK itu 300 sampai 500 orang. Nah sekarang, sekalian tutup pabriknya," kata Redma dalam Market Review IDX Channel, Kamis (1/8/2024).

Perusahaan TPT yang tersisa dan mampu bertahan saat ini karena cash flow masih mencukupi, di mana tingkat utilisasi atau beroperasinya perusahaan tekstil yang tersisa maksimal berkisar antara 60-70 pesen.

"Bahkan ada yang sampai utilisasinya itu bertahan dengan 30-35 persen saja," kata Redma.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,06 persen (month to month mtm) pada Juli 2024, setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0,12 persen (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, mengatakan deflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Di sisi lain, kelompok pendidikan serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menjadi penyumbang Inflasi," ujar Arlyana melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).

Secara tahunan, Jakarta mengalami inflasi sebesar 1,97 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,23 persen (yoy). Inflasi tersebut juga masih terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen dan lebih rendah dari inflasi nasional (2,13 persen (yoy).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,93 persen (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,43 persen (mtm).

"Deflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh menurunnya harga pada komoditas daging ayam ras, cabai merah, tomat, bawang merah, dan bawang putih," kata dia.

Penurunan harga bawang merah terutama disebabkan oleh mulai berlangsungnya musim panen di daerah sentra. Sedangkan, penurunan harga daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan bawang putih didukung oleh relatif terjaganya pasokan.

Meskipun kelompok makanan mengalami deflasi, masih terdapat beberapa komoditas yang harganya naik, salah satunya cabai rawit.

Naiknya harga cabai rawit terutama didorong oleh ketersediaan pasokan yang terbatas seiring dengan masuknya masa tanam. Selain itu, terjadinya serangan hama di beberapa daerah sentra juga menjadi penyebab naiknya harga cabai rawit pada Juli 2024.

Sementara itu, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,73 persen (mtm), meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sehingga memberikan andil sebesar 0,05 persen terhadap inflasi Jakarta.

Meningkatnya inflasi pada kelompok pendidikan terutama didorong oleh meningkatnya tarif Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejalan dengan masuknya periode tahun ajaran baru anak sekolah.

Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga menjadi penyumbang inflasi pada Juli 2024 dengan inflasi sebesar 0,37 persen (mtm) sehingga memberikan andil sebesar 0,04 persen terhadap inflasi IHK Jakarta.

Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh meningkatnya harga beberapa makanan jadi seperti ayam goreng dan es.

Inflasi DKI Jakarta yang masih terkendali tidak terlepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta yang semakin kuat.

Selama Juli 2024, TPID Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi, antara lain: Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah di berbagai lokasi di Jakarta, termasuk Gelar Bazar Pangan di Kepulauan Seribu (Pulau Tidung dan Pulau Pramuka); Pelatihan Urban Farming di Jakarta Timur; Panen dan pelatihan diversifikasi pangan olahan atas hasil panen cabai rawit merah di Jakarta Timur dan bawang merah di Jakarta Selatan; serta Rapat Koordinasi TPID mingguan dalam rangka pemantauan stok dan harga.

"Ke depan, sinergi TPID DKI Jakarta akan terus diperkuat untuk memastikan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dapat berjalan baik dan efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," kata dia.

Dengan berbagai upaya sinergi dan kolaborasi tersebut, inflasi Jakarta diharapkan dapat tetap terkendali dalam sasarannya, yaitu 2,5±1 persen pada 2024.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan kinerja pembangunan infratruktur selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan dalam 10 tahun kinerja, sektor perhubungan berkomitmen untuk melaksanakan 3 Key Performance Indicator (KPI) utama, yaitu meningkatkan konektivitas nasional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan keselamatan transportasi.

"Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," kata Menhub dalam keterangan resmi, Rabu (31/1/2024).

Adapun pembangunan berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk capaian transportasi darat, kata Menhub, meliputi terlaksananya pengembangan pelabuhan penyeberangan, dermaga penyeberangan, angkutan umum perkotaan dengan program buy the service, serta terlaksananya sistem angkutan umum massal pada kota metropolitan.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub telah membangun pelabuhan non komersil, kapal perintis, subsidi tol laut, hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung.

"Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja," kata Menhub.

Sektor transportasi udara juga turut menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara, serta terbangunnya bandar udara baru.

Selanjutnya, capaian sektor transportasi perkeretaapian, yaitu dibangunnya jalur kereta api secara nasional, kondisi jalur kereta api sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, pembangunan LRT, MRT, Kereta Cepat Whoosh, hingga kereta api perintis.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menargetkan laba bersih pada tahun ini dapat mencapai Rp250 miliar. Prognosis itu didasarkan pada realisasi laba bersih hingga akhir Juni yang mencapai Rp110 miliar.

“Pada Semester I, ini kami alhamdulillah juga membukukan laba bersih sebesar Rp110 miliar, harapan saya di akhir tahun ini minimal Rp220 miliar atau Rp250 miliar ini dapat tercapai,” ujar Direktur Utama Pelni, Tri Andayani di Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Untuk mencapai target tersebut, BUMN di sektor transportasi laut ini terus menggenjot pendapatannya, terutama untuk penumpang kapal komersial. “Nah engine profit dari Pelni ini yg terus didorong dari pendapatan dari sisi komersial. Nah, tapi sisi komersial ini juga ada di kapal penumpang,” katanya.

Selain itu, kata Tri, perusahaan juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan menyediakan beberapa fasilitas kapal laut yang beroperasi secara komersial, seperti layanan internet (wifi) berbayar. Lalu ada juga study on board yang merupakan fasilitas untuk memberikan edukasi kepada pelanggan untuk melihat langsung sebuah kapal dijalankan. Paket ini dirancang untuk mengikuti studi sambil menikmati pelayaran jarak pendek misalnya Jakarta-Batam atau Jakarta-Surabaya.

“Kami juga menawarkan study on board, tour on board, city tour, dan event meeting charter yang beraktivitas di atas kapal. Dan kita juga menyediakan space tenant termasuk space iklan di dalam, luar, dan badan kapal, itu sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan porsi pendapatan untuk bisnis komersial kami,” katanya.

Di sisi penumpang, Pelni memperkirakan jumlah penumpang kapal laut tahun ini bisa menembus 5,5 juta orang. Hingga semester I-2024, angka penumpang yang dibukukan BUMN perkapalan itu mencapai 2,6 juta orang.

“Pada semester 1 ini, penumpang kami sudah berjumlah sebanyak 2,6 juta penumpang yang nanti itu kami proyeksikan di akhir tahun bisa mencapai 5,4 juta sampai 5,5 juta penumpang,” ucap Tri.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pelebaran batas daya pada beberapa golongan (stratifikasi) tarif listrik PT PLN (Persero).

Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pelanggan sekaligus meningkatkan pelayanan, efisiensi dan keandalan listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, beberapa golongan tarif seperti traksi, curah, bisnis dan rumah tangga mengalami pelebaran untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan tanpa memengaruhi kebijakan tarif listrik.

“Dipastikan pelebaran batas daya tarif listrik ini tidak berdampak pada kenaikan tarif listrik,” ujar Jisman dalam rilis Kamis (1/8/2024).

Dirinya menambahkan bahwa tujuan stratifikasi tarif listrik ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN menyambut gembira langkah pemerintah meningkatkan stratifikasi tarif listrik dengan tetap mempertahankan tarif untuk menjaga daya saing bisnis serta perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat dan beberapa jenis usaha memerlukan penyambungan listrik dengan spesifikasi tertentu yang sebelumnya belum terakomodir pada golongan tarif yang tersedia.

"Perkembangan teknologi membuat kebutuhan masyarakat dan beberapa jenis usaha akan listrik semakin meningkat. Sebagai contoh, saat ini ada kereta cepat dan stasiun pengisian kendaraan listrik yang sebelumnya belum ada dalam golongan tarif PLN, kini telah diatur pemerintah. Ini tentu membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan listrik yang andal," kata Darmawan.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti memaparkan PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah terkait pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik ini.

"PLN siap mendukung 100 persen langkah pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan keandalan pasokan listrik serta mendorong perekonomian masyarakat," kata Edi.

Edi menuturkan, kebijakan ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan mendukung pengembangan ekosistem Electric Vehicle, khususnya untuk bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan daya sampai 200 kVA dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Bagi PLN, stratifikasi tarif listrik ini akan meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan pelanggan dan mengoptimalisasi produksi energi yang lebih efisien.

Kebijakan pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Terdapat 4 golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya yaitu:

1. Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA

2. Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas

3. Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas

4. Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah juga telah mempertimbangkan investasi peralatan dalam penyambungan listrik, pengendalian susut jaringan, dan efisiensi penggunaan lahan untuk infrastruktur listrik kepada pelanggan.

Sehingga, pelebaran penggolongan tidak akan mempengaruhi keandalan dan keterjangkauan akses listrik untuk seluruh pelanggan.

(KunthiFahmarSandy)

IDXChannel - Posisi utang pemerintah mencapai Rp8.445 triliun hingga akhir Juni 2024. Jumlah tersebut setara hampir 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Nilai outstanding utang pemerintah tersebut naik Rp92 triliun dari posisi Mei 2024 yang mencapai Rp8.353 triliun. Sebagian besar utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 87,85 persen dan sisanya berasal dari pinjaman 12,15 persen.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan utang dalam enam bulan pertama tahun ini merupakan dampak dari strategi penarikan utang lebih awal (front loading) untuk memitigasi risiko di masa depan.

"Maka pada bulan Juni 2024, pemerintah menarik utang lebih besar dari sebelumnya, sehingga rasio utang terhadap PDB menjadi 93,13 persen. Ini lebih tinggi dibanding rasio utang bulan Mei 2024 sebesar 38,17 persen," kata Prastowo lewat akun X @prastow, Kamis (1/8/2024).

Dia mengatakan, strategi front loading merupakan langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui penarikan utang berbasis fleksibilitas dan pendekatan oportunis.

Terkait rasio utang terhadap PDB, anak buah Sri Mulyani itu menjelaskan, berdasarkan Laporan Sementara (Lapsem) I-2024, pemerintah memperkirakan rasio utang di akhir 2024 mencapai 38,8 persen.

"Angka yang moderat dan terjaga dengan tren konsisten menurun. Sebagai informasi, rasio utang kita sebesar 30,23 persen (2019), 39,39 persen (2020), 40,74 persen (2021), 39,70 persen (2022), dan 39,20 persen (2023)," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah bersama DPR memastikan perencanaan utang sebagai bagian kebijakan APBN dilakukan dengan baik, berhati-hati, dan memperhatikan dinamika global dan domestik. Dia menegaskan, pemerintah juga tetap memegang prinsip tata kelola utang yang prudent sekaligus mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar periode 1-31 Agustus 2024 sebesar USD820,11/metrik ton (MT).Angka tersebut meningkat USD19,37 atau 2,42 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD800,75/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor (Kepmendag) Nomor 965 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1–31 Agustus 2024.

"Saat ini, harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar USD680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar USD33/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD85/MT untuk periode 1-31 Agustus 2024," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso, melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).

Penetapan bea keluar CPO periode 1-31 Agustus 2024 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar USD33/MT.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode 1-31 Agustus 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C PMK Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD 85/MT.

Sumber penetapan Harga referensi CPO berasal dari rata-rata harga selama periode 25 Juni-24 Juli 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar USD786,00/MT, Bursa CPO di Malaysia USD854,22/MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam USD960,62/MT.

Berdasarkan Permendag Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga lebih dari USD40, maka perhitungan Harga referensi CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median, yaitu Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia.

Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat ditetapkan Harga referensi CPO sebesar USD 820,11/MT.

"Peningkatan HR CPO ini dipengaruhi adanya peningkatan permintaan terutama dari India yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, adanya peningkatan harga minyak nabati lainnya, dan harga minyak mentah dunia," kata Budi.

Sementara itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg dikenakan bea keluar USD0/MT.

Penetapan merek untuk produk tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 966 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized(RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kg.

Di sisi lain, harga referensi biji kakao periode Agustus 2024 ditetapkan sebesar USD7.952,65/MT. Angka ini turun sebesar USD1.534,21 atau 16,17 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Agustus 2024 menjadiUSD7.529/MT, turun USD 1.493 atau 16,55 persen dari periode sebelumnya.

Penurunan harga ini tidak berdampak pada bea keluar biji kakao yang tetap sebesar 15 persen sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024.

"Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao di antaranya dipengaruhi peningkatan produksi, terutama di negara produsen utama seperti Ghana dan negara-negara di wilayah Amerika Selatan, seiring berakhirnya musim hujan serta penurunan permintaan," kata Budi.

Sementara itu, HPE produk kulit periode Agustus 2024 tidak berubah dari bulan sebelumnya.

Sedangkan HPE produk kayu meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu veneer dari hutan alam dan dari hutan tanaman; lembaran kayu untuk kotak kemasan; kayu dalam bentuk serpihan atau partikel; serta kayu gergajian dengan luas penampang 1.000–4.000 mm2 dari jenis meranti dan dari jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman jenis pinus, gmelina, dan sengon.

Namun, HPE kayu kayu gergajian dengan luas penampang 1.000–4.000 mm2 dari jenis rimba campuran dan dari hutan tanaman jenis akasia turun.

Penetapan HPE biji kakao, produk kulit, dan produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 964 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

(NIA DEVIYANA)