Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) terkait dengan tata kelola air minum di Tanah Air. Data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), saat ini capaian akses air minum perpipaan RI baru mencapai sekitar 20%.

Wakil Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono mengatakan, saat ini baru ada sekitar 15 juta sambungan rumah (SR) yang terhubung di Indonesia. Apabila RI tidak segera menangani masalah ini secara serius, maka akan menjadi kendala untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Data menunjukkan di usia kemerdekaan RI ke-79, cakupan pelayanan air minum perpipaan baru menjangkau 20% atau hanya sekitar 15 juta sambungan rumah. Apabila tidak ditangani secara serius, kita tidak melakukan transformasi luar biasa, tentunya akan menjadi kendala untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045," kata Arief dalam sambutannya di acara Pembukaan Indonesia Water Forum, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, sejumlah negara telah berhasil menyelesaikan masalah tata kelola air minumnya dalam waktu lebih cepat. Misalnya saja seperti Portugal yang mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu 30 tahun. Lalu ada juga tetangga RI seperti Malaysia dan Vietnam yang juga sudah jauh lebih dulu melakukan transformasi.

"Ada Portugal sebagai best practices atau benchmarking dari perusahaan air minum internasional yang telah melakukan transformasi yang luar biasa. Di negara Portugal sejak 30 tahun lalu dan cukup berhasil, dan mudah-mudahan akan menjadi benchmark," ujar dia.

"Demikian juga di ruangan kita, bersama-sama kita ada beberapa negara yang telah melakukan transformasi yang sangat berhasil baik dari Malaysia, Kamboja, maupun Vietnam, serta negara-negara Asia yang lainnya," sambungnya.

Persoalan tata kelola air minum ini akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam forum diskusi di Indonesia Water Forum (IWF). Salah satu urgensi dari pembahasan topik ini ialah dengan melihat waktu Indonesia yang tidak lama lagi, tinggal 20 tahun lagi menuju 2045 sedangkan masih ada 80% lagi PR yang harus diselesaikan RI.

"Pak Menteri telah mencanangkan 100% akses air minum aman di tahun 2045. Sekarang kita tinggal 20 tahun lagi, tentunya dibutuhkan kerjasama, kekompakan yang luar biasa dari para anggotanya, dari para stakeholder yang bergerak di bidang sektor air minuman," kata dia.

Selain tata kelola air minum, topik lainnya yang akan dibahas dalam forum ialah bagaimana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terkait perizinan air baku yang seringkali menghadapi kendala kompleks dalam birokrasinya.

"Kemudian juga dalam forum ini membahas carut-marut perizinan air baku yang juga diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa kekurangan dari aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada saat ini, terkait dengan izin pengambilan dari sumber mata air," ujar Arief.

Selanjutnya, ada juga terkait dengan izin pengambilan dari sumber mata air. Hal ini menyangkut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahum 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta adanya tambahan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas biaya jasa pengelolaan sumber mata air. Kebijakan tersebut pun menuai penolakan dari sejumlah penyelenggara SPAM.

"Topik pembiayaan sektor air minum juga menarik karena semuanya lagi investasi di bidang air minum. Ini membutuhkan dukungan yang luar biasa tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi tentu dari para pemerintah daerah karena bagaimanapun juga investor baru akan bekerja sama apabila tarif cukup menarik, sementara masih banyak anggota kita anggota Perpamsi yang beroperasi di bawah tarif FCR ini tentu menjadi tantangan kita sendiri," ujarnya.

Simak Video: Air Bersih Ditargetkan Masuk ke IKN Mulai 17 Juli

[Gambas:Video 20detik]

Penyelesaian Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menjadi syarat utama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pindah berkantor sepenuhnya di ibu kota baru. Menurut Jokowi dia masih menunggu penyelesaian bandara pertama di Nusantara itu untuk bisa pindah sepenuhnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan keinginannya IKN bisa mendekatkan seorang presiden ke semua daerah di Indonesia. Maka dari itu fungsi bandara sangat penting.

"Kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua dari IKN, kalau mau ke NTT dari IKN, ke Aceh juga dari IKN," sebut Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengatakan dirinya benar-benar masih menunggu penyelesaian bandara. Bia infrastruktur itu selesai dia akan berkantor lebih lama bahkan secara permanen di ibu kota baru.

"Iya, airport," kata Jokowi singkat ketika ditanya dirinya hanya menunggu bandara selesai untuk bisa berkantor permanen di IKN.

Pembangunan bandara sendiri terus dikebut agar bisa selesai akhir bulan ini dan bisa digunakan awal September.

Dalam keterangan Kementerian Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 x 30 meter.

"Hari ini walaupun dengan kondisi gerimis, kita bisa capai 1.025 meter yang targetnya nanti awal September menjadi 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737," kata Basuki dalam keterangan yang dirilis Minggu 25 Agustus 2O24 yang lalu.

Bahkan, landasan pacu itu juga diklaim sudah diuji coba dan bisa dilakukan dengan lancar. Uji coba lepas landas dinyatakan berhasil dilakukan oleh Kementerian Perhubungan hari Minggu kemarin.

Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan nantinya Bandara IKN didesain tidak akan berkonflik dengan bandara-bandara di Balikpapan dan Samarinda lalu lintas udaranya. Jadi, bila frekuensi padat tidak akan ada pesawat antre untuk mendarat di IKN.

"Ini semacam proving flight karena yang dibuat tidak hanya runway, tetapi jalur-jalur udaranya. Semua sudah didesain supaya tidak konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda. Jadi nanti pada saat digunakan dengan frekuensi padat, di ruang udara sudah tidak terjadi konflik," ujar Budi Karya.

Proving flight merupakan proses uji operasional yang dilakukan untuk memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru. Setelah uji coba ini, akan dilanjutkan sejumlah assessment lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

Simak Video: Jokowi Groundbreaking Bandara IKN: Sudah Bisa Dipakai Juni 2024

[Gambas:Video 20detik]

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka-bukaan pengembangan fungsi dari Wisma Atlet. Sekadar informasi, bangunan tersebut sempat dijadikan rumah sakit darurat saat pandemi COVID-19.

Basuki mengatakan pihaknya masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres) yang tengah disusun oleh Sekretariat Negara (Setneg). Rencananya fungsi dari Wisma Atlet 50% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 50% untuk komersial.

"Wisma Atlet ini sedang disiapkan Inpres untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atelt 10 tower, 7 di dalam dan 3 di luar. Itu rencananya kira-kira 50% untuk komersial dan 50% untuk ASN sehingga itu ada subsidi untuk pemeliharaan dan dikelola BLU Setneg sehingga mengurangi APBN," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki meyakini Inpres akan selesai bulan depan. Terkait pengembangan fungsi Wisma Atlet ini merupakan hasil rapat dirinya dengan Setneg dan Menteri Keuangan.

"Waktu itu kami rapat dengan Setneg, Menteri Keuangan, saya, diputuskan untuk merubah Inpres, karena dulu Inpres kan beda. Nah sekarang pemanfaatannya," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah memastikan renovasi Kawasan Wisma Atlet di Kemayoran rampung tahun ini.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran ratusan miliar untuk merenovasi eks rumah sakit COVID-19 itu.

"Ini masih nunggu penetapan, sudah dialokasikan Rp 350 miliar," ungkap Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serius untuk mengenakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan. Rencana implementasi itu masuk dalam salah satu optimalisasi untuk mencapai target pendapatan negara yang sebesar Rp 2.996,9 triliun di 2025.

Selain untuk mendorong penerimaan, Sri Mulyani mengatakan pengenaan cukai MBDK penting untuk menekan maraknya penyakit diabetes di Indonesia yang dikenal sebagai penyakit tidak menular (PTM).

"Kita melakukan beberapa cukai yang selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR. Cukai rokok tetap jalan, cukai minuman berpemanis sesuai dengan tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani saat rapat kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menyebut target pendapatan negara di 2025 sangat ambisius, naik 6,4% dibandingkan tahun ini. Untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras yakni dengan terus melakukan reformasi perpajakan dan penerimaan negara.

"Sisi penerimaan kita masih perlu kerja keras. Kami terus melakukan reform di bidang perpajakan dan penerimaan negara. Untuk di bidang reform, penerimaan negara akan dioptimalkan namun dari sisi instrumen juga dilakukan," ucapnya.

Selain penerapan cukai MBDK, optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk meningkatkan tax ratio, penguatan sistem coretax, CEISA dan Simbara, serta kompatibel dengan digital dan sistem perpajakan global.

"Digital dan sistem perpajakan global akan terus kita amati dan kita sesuaikan karena di level global, G20 terutama, banyak kesepakatan perpajakan global yang akan mempengaruhi kebijakan perpajakan nasional," ucap Sri Mulyani.

Selain itu dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN), serta menggunakan instrumen perpajakan untuk insentif.

Simak Video: Minuman Manis Bakal Kena Cukai Mulai 2025

[Gambas:Video 20detik]

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun.

"Presiden terpilih bilang, ini (pembangunan IKN) pekerjaan besar 10 sampai 15 tahun akan datang. Bahkan beliau mau mempercepat," jelasnya, ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Oleh sebab itu, Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN baru saja dimulai. Jadi, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan.

"IKN ini baru mulai. Orang merasa sudah 17 Agustus sudah selesai. No, masih baru mulai," terangnya.

Basuki menyebut banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah. Contohnya pembangunan jalan hingga fasilitas untuk infrastruktur yang akan dibangun oleh investor.

"Investor baru mulai masuk, investor yang baru mulai masuk belum ada jalannya, jadi harus kita bikin jalannya, airnya, listriknya. (IKN) baru mulai," jelas dia.

Lihat juga Video 'Kilas Balik Liputan HUT RI Jurnalis detikcom di IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana dirinya pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mulai bulan September. Dia mengatakan dirinya masih harus melihat kondisi lapangan apakah sudah siap atau belum.

Menurutnya, sejauh ini memang banyak hal yang belum selesai di IKN. Salah satunya adalah bandara.

Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum (selesai)," sebut Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan keinginannya IKN bisa mendekatkan seorang presiden ke semua daerah di Indonesia. Maka dari itu fungsi bandara sangat penting.

Jokowi ingin bila dirinya mau ke Papua bisa langsung terbang dari IKN, mau ke NTT juga sama, atau ke Aceh pun tetap bisa dilakukan dari Nusantara.

"Kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua dari IKN, kalau mau ke NTT dari IKN, ke Aceh juga dari IKN," sebut Jokowi.

Dia mengatakan dirinya benar-benar masih menunggu penyelesaian bandara. Bia infrastruktur itu selesai dia akan berkantor lebih lama bahkan secara permanen di ibu kota baru.

"Iya airport," katanya singkat ketika ditanya dirinya hanya menunggu bandara selesai untuk bisa berkantor permanen di IKN.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memang mengatakan Jokowi akan mulai pindah ke IKN apabila bandara telah siap didarati oleh pesawat kepresidenan.

"Pak Jokowi programnya kalau bandaranya bisa didarati BBJ (Boeing Business Jet). Sekarang ini sudah 1.100 meter panjangnya (landasan pacu/runway bandara), yang kemarin sudah kami coba bersama dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya)," ujar Basuki di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulanya kepindahan ASN memang dirancang untuk dilakukan bulan depan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas di tempat yang sama dengan Basuki.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Simak Video: Jokowi soal Pindah Kantor ke IKN September: Lihat Kondisi Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk menyelesaikan infrastruktur di ibu kota baru Indonesia itu, dibutuhkan anggaran Rp 24,51 triliun.

Sementara saat ini alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp 4,19 triliun, sehingga masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.

"Masih terdapat usulan tambahan 2025 untuk penyelesaian pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp 20,32 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan Rp 24,51 triliun yang baru dialokasikan dalam pagu indikatif Rp 4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp 20,32 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Secara rinci, kebutuhan tambahan anggaran untuk pembangunan IKN itu di antaranya untuk pembangunan jalan tol, jalan nasional, hingga pembangunan bandara VVIP IKN dibutuhkan anggaran tambahan Rp 13,82 triliun.

Kemudian dibutuhkan anggaran Rp 6,25 triliun untuk pembangunan sejumlah gedung kantor kementerian dan lembaga negara, sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga pembangunan sekolah serta Puskemas.

Lalu dibutuhkan anggaran tambahan Rp 0,25 triliun untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan Harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 136,95 triliun. Namun, dalam pagu anggaran 2025, alokasi untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75 triliun.

Basuki pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur 2025. Penambahan ini diyakini bisa dilakukan karena menurut informasinya masih ada ruang fiskal bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan anggaran.

"Mohon arahan dan dukungan terutama tambahan anggaran mudah-mudahan anggota badan anggaran dapat memahami kekurangan anggaran karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya, pasti melalui badan anggaran," jelas dia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan, per 20 Agustus jumlah bidang tanah yang telah terdaftar lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai sekitar 116,6 juta bidang tanah.

Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2024 jumlah bidang tanah di Indonesia yang didaftarkan bisa tembus 120 juta bidang tanah. Dengan demikian, sisa 3,4 juta bidang tanah lagi untuk mencapai target. Sedangkan untuk pada akhir 2025 ditargetkan jumlahnya bisa mencapai 126 juta bidang tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, upaya pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan sehingga dipastikan tidak ada tanah yang telantar.

"Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/08/2024).

Dengan didaftarkannya bidang tanah masyarakat, tidak hanya tanah tersebut dimanfaatkan secara optimal, namun dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah.

"Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas," ujar AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, AHY berharap dapat menghadirkan investasi di Indonesia.

"Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi," tutupnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan upaya tanggap darurat imbas bencana banjir di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Banjir terjadi pada Minggu (25/8) pukul 03.00 WIT akibat intensitas hujan yang tinggi.

Banjir ini menyebabkan terputusnya jalan nasional dari dan menuju Kelurahan Rua serta kerusakan infrastruktur sumber daya air, antara lain 1 unit pos curah hujan hidrologi tertimbun sedimen dan 1 unit jaringan pipa air baku terputus. Saat ini Kementerian PUPR tengah mengupayakan untuk membuka akses jalan nasional dan membersihkan debris.

"Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melakukan tanggap darurat dengan memobilisasi alat berat berupa 3 unit excavator dan 4 unit dump truck ke lokasi banjir," kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Muhammad Adek Rizaldi, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/8/2024).

BWS Maluku Utara juga menyiagakan 30 orang personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat di lokasi bencana serta serta stockpile bahan banjiran berupa bronjong untuk persiapan antisipasi segala kemungkinan. Bantuan bahan pangan juga tak luput diberikan kepada para korban.

Kepala BWS Maluku Utara Kalpin Nur mengatakan, untuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik, memperbaiki prasarana yang rusak, pembersihan lingkungan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan program untuk perbaikan.

"Untuk antisipasi menghadapi banjir serupa ke depannya kami merencanakan infrastruktur pengendalian banjir dan sedimen berupa check dam beberapa seri," ujar Kalpin.

Untuk mempercepat upaya tanggap darurat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara juga memobilisasi 1 unit excavator dan 4 unit dump truck. Lalu, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi korban banjir Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara menyediakan 4 unit hidran yang terbagi di 2 titik, yakni lokasi pengungsian dan lokasi banjir. BPPW Maluku Utara juga memobilisasi 2 unit mobil tanki air.

Di bidang perumahan, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku tengah menyiapkan rencana hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate terkait ketersediaan lahan untuk relokasi rumah warga yang terdampak banjir sebanyak 32 rumah.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan pihak terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri dan Basarnas untuk turut serta mencari korban meninggal.

Prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek investor ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN) rencananya akan digelar bulan September mendatang. Dalam groundbreaking kali ini disebut-sebut akan ada proyek dari investor asing.

Informasi ini dibocorkan oleh Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Menurutnya, pada bulan depan akan ada sejumlah perusahaan yang groundbreaking proyek, baik dari lokal maupun asing.

"Mudah-mudahan ada yang internasional, doain," kata Jaka Santos, ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Namun demikian, ia belum dapat merincikan proyek-proyek apa saja yang akan groundbreaking dan dari perusahaan mana saja. Hal ini lebih dalam diikuti oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.

Menurut informasi yang didengar Jaka, investor asing yang akan groundbreaking bergerak di sektor properti. Kemungkinannya ialah investor asing yang akan terlibat dalam IKN dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Properti katanya. Kayanya ya. Kalau nggak salah ya (yang KPBU). Pak Agung (yang tau) itu," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono membocorkan bahwa akan ada 7 investor yang groundbreaking proyeknya di IKN bulan depan.

"Ada 7 investor yang mau groundbreaking," kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Basuki memaparkan, sektor-sektor dari ketujuh investor yang akan groundbreaking bulan depan meliputi pendidikan, hotel, properti, hingga pusat olah raga atau sport center. Namun demikian, ia belum dapat menaksir nilai investasi dari groundbreaking kali ini.

Sedangkan untuk minat investasi sendiri lewat letter of intent (LOI), total ada 472. Dari jumlah tersebut, yang dikelompokan Basuki sebagai real investor dan berkemungkinan merealisasikan pembangunannya di IKN ada 220 LoI.

"Lainnya kontraktor, supplier, konsultan. 220 dievaluasi, ada 60 yang memang mau investasi. Dari 60 yang kemarin sudah 5 investasi. Bulan depan mudah-mudahan 7-8 lagi," ujarnya.

Secara keseluruhan, IKN telah mengantongi investasi senilai Rp 56 triliun dari groundbreaking tahap 1-7 yang telah digelar. Sedangkan untuk dana APBN sendiri yang sudah diguyurkan ke IKN, lanjut Basuki, total ada sebanyak Rp 85 triliun.

Muncul wacana kepindahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada bulan September mendatang. Namun kepindahan Jokowi ke sana bergantung pada kesiapan Bandara IKN yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi akan mulai pindah ke IKN apabila bandara telah siap didarati oleh pesawat kepresidenan.

"Pak Jokowi programnya kalau bandaranya bisa didarati BBJ (Boeing Business Jet). Sekarang ini sudah 1.100 meter panjangnya (landasan pacu/runway bandara), yang kemarin sudah kami coba bersama dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya)," ujar Basuki, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Basuki menjelaskan, proses persiapan ini tidak hanya untuk landing pesawat, tetapi juga untuk traffic proving-nya. Hal ini lantaran posisinya dekat dengan Samarinda dan Balikpapan.

Di sisi lain, beberapa waktu belakangan cuaca di IKN kurang mendukung. Masih kerap terjadi hujan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan. Basuki pun menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai langkah antisipasi.

"Mudah-mudahan tanggal 3 atau 4 (September) itu sudah 2.200 meter karena kemarin saya Jumat, Sabtu, Minggu di sana ya gerimis, masih hujan," kata Basuki.

"Tapi kami dengan TMC kita perpanjang, teknologi modifikasi cuaca, untuk itu mudah-mudahn bisa (tepat waktu). Kami monitor hari per hari untuk penyelesaian panjang (lintasan). Kalau itu selesai, Pak Presiden pindah," sambungnya.

ASN Ikut Pindah September?

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulanya kepindahan ASN memang dirancang untuk dilakukan bulan depan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas, dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh KL nanti eselon I-nya siapa, eselon II-nya siapa, nama-namanya sudah ada, dan ini sudah kami mapping cukup lama bersama dengan para Sekjen di K/L, dan berapa yang akan pindah duluan di sana nanti disesuaikan dengan kesiapan tempat yang telah disiapkan oleh OIKN, salah satunya oleh beliau, Pak Basuki," terangnya.

Simak Video: Jokowi Sebut Pindah ke IKN Bukan Sekadar Fisiknya, Tapi Pola Pikir

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menekankan pentingnya peran kelas menengah bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut pengeluaran kelas menengah banyak disalurkan ke sektor perumahan, sehingga sektor itu perlu diberikan insentif.

Oleh karena itu, pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dari sebelumnya 166.000 menjadi 200.000 di tahun ini. Kebijakan tersebut akan berlaku September mendatang, dan diharapkan bisa menjaga golongan kelas menengah.

"Pemerintah mendorong FLPP, di mana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, FLPP ini dari semula target 166.000 unit ditingkatkan jadi 200.000 unit. Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku September, diharapkan mendorong kelas menengah untuk sektor konstruksi. Kita ketahui sektor perumahan dan konstruksi itu multiplier efeknya tinggi," katanya dalam konferensi pers Dialog Ekonomi 'Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Airlangga menambahkan, pemerintah juga memutuskan memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DPT) 100% untuk sektor perumahan. Perpanjangan berlaku hingga Desember 2024.

"Pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak PPN yang ditanggung pemerintah, PPN DTP untuk sektor perumahan, di mana insentif PPN DTP diberikan sebesar 100% sampai dengan Desember 2024," sebut dia.

Menurutnya, aturan teknis itu akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan ini juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, dikutip dari detikProperti, kuota program FLPP 2024 turun drastis dari tahun lalu, menjadi hanya 166.000 unit. Bahkan, kuota KPR subsidi sudah menipis dan diperkirakan habis Agustus.

"Kemarin saja itu terealisasi 229 ribu unit. Ini prestasi yang bagus tapi ketika tahun ini itu menurunnya drastis banget, jadi sekarang itu diperkirakan hanya 166.000 unit," ujar Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah kepada wartawan di sela-sela Rakernas APERSI 2024 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (23/7/2024).

Simak Video: Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]