Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo menggelar kegiatan Business Development Services (BDS) 2024. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Hari Oeang ke-78 yang jatuh pada Rabu (30/10) kemarin.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Ahmad Djamhari, mengatakan kegiatan BDS ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha para pelaku UMKM di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

"Jadi acara pagi ini adalah kita menyebutnya BDS, Business Development Service. Artinya apa? Kita memberikan layanan untuk pengembangan bisnis bagi rekan-rekan kita yang masih dalam kelompok UMKM," kata Ahmad di kawasan KPP Pratama Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Acara yang berlangsung pada pukul 08.00-13.00 WIB saja meliputi kegiatan talk show bertema "UMKM Go Digital", bazar UMKM yang diikuti oleh 17 peserta, dan kelas crafting. Sebagai penutup KPP Pratama Pasar Rebo turut mengadakan undian door price.

"Antara lain yang kita bagikan adalah tip-tip pengembangan usaha melalui pemanfaatan digital ataupun secara online, gitu ya, dan di kesempatan ini, kita undang pakar nih," terangnya.

Ahmad mengatakan kegiatan BDS ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan Kanwil DJP Jakarta Timur setiap tahunnya. Di mana setiap kantor pajak secara bergiliran akan mengadakan kegiatan tersebut, yang pada hari ini KPP Pratama Pasar Rebo.

"Kita agendanya setahun sekali setiap kantor, ya. Jadi kita ini ada sembilan KPP (di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur), ya sembilan kali (mengadakan BDS), per KPP satu kali," ucap Ahmad.

Ia berharap melalui pelaksanaan acara ini, para UMKM di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur dapat semakin berkembang dan mengalami kenaikan omzet yang tentu hal ini juga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

"Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengajak teman-teman UMKM meningkatkan omsetnya, meningkatkan pajak yang dibayarnya, sehingga mudah-mudahan yang diamanatkan ke Kanwil DJP Jakarta Timur dapat kita amankan bersama-sama," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

Perum Bulog menargetkan sebanyak 340 ribu ton beras impor akan masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari 3,6 juta ton impor beras penugasan di tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam proses tender untuk bisa impor 340 ribu ton beras tersebut. Tender telah berlangsung sejak satu bulan lalu.

"Kami menargetkan selesai pertengahan Desember, harus selesai," kata Wahyu, ditemui di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini proses tender tersebut tengah memasuki tahap Aanwijzing, di mana calon peserta lelang mendapatkan penjelasan secara langsung tentang objek maupun pelaksanaan lelang.

"Aanwijzing itu penjelasan nanti kontraknya bunyinya kayak apa. Ada harga, ada termin penyerahan, pelabuhan mana, itu yang kita serahkan. Kita kan nanti tidak semuanya jatuh di Jakarta, ada yang langsung ke Cilacap, ada yang langsung ke Kupang, ada yang langsung ke pelabuhan dimana ada Perum Bulog," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut negara asal impor, Wahyu belum dapat memastikannya. Lingkupnya sendiri antara Thailand, India, ataupun Myanmar.

Sedangkan saat ditanya terkait rencana impor di tahun 2025 mendatang, Wahyu mengaku belum ada pembahasan terkait hal itu. Menurutnya, ke depan Indonesia perlu berubah dan mengurangi impor beras.

"Tidak, belum ada. Kita harus berubah ya, penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita, semangat dalam negeri," ujar dia.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, saat ini Bulog sendiri mengelola setidaknya kebutuhan untuk bantuan makan setiap bulan sebanyak 220 ribu ton. Itu berarti kebutuhan beras Indonesia sekitar 2,64 juta ton per tahun.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Opsi pemerintah impor 1 juta ton beras ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Impor beras itu untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa kemarin.

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Mahasiswa Institut Teknologi PLN (ITPLN) berhasil menyabet juara 1 dalam ajang 'Plant Protection Competition 2024' yang mengambil tema 'Digitalisasi Perlindungan Tanaman'. Dalam kompetisi tersebut, tim ITPLN membuat inovasi aplikasi android berbasis convolutional neural network (CNN) untuk mendeteksi hama pada daun sawi hijau.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero), Yusuf Didi Setiarto mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi berbagai inovasi dan pencapaian apik dari para mahasiswa ITPLN pada kompetisi yang diadakan di Malang beberapa waktu lalu. Capaian ini membuktikan bahwa ITPLN telah menjalankan visinya untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia di bidang energi dan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan.

"Saya sangat mengapresiasi prestasi yang diukir oleh para Mahasiswa ITPLN. Meskipun bukan sebagai kampus yang terfokus pada bidang pertanian, tetapi penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan benar-benar terjadi. Ditambah, kampus ini masih terbilang muda tetapi mampu mengungguli kampus-kampus terbaik di Indonesia," ucap Didi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Didi berharap keberadaan ITPLN turut berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang energi dan teknologi di masa depan. Hal ini dalam rangka mendukung program transisi energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"ITPLN berkomitmen untuk melahirkan SDM yang unggul demi menjawab tantangan perusahaan di era transisi energi dan menyukseskan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Pemerintah," imbuh Didi.

Sementara itu, Rektor ITPLN, Iwa Garniwa juga menyampaikan apresiasinya atas raihan yang berhasil diperoleh mahasiswa ITPLN pada ajang bergengsi ini. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari program yang dikembangkan oleh ITPLN untuk mendorong mahasiswa agar selalu berkarya tidak hanya di sisi akademik, namun juga nonakademik.

"Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Juara ini tidak main-main, karena kita mengungguli perguruan tinggi papan atas. Kita bisa memperoleh juara satu dan ini suatu kebanggaan untuk ITPLN," ucap Iwa.

Dalam kompetisi ini, ITPLN yang diwakili oleh Tim CaiGuard sukses mengalahkan para finalis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga Universitas Brawijaya. Didampingi oleh Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) ITPLN, Riki Ruli Affandi, mahasiswa yang tergabung dalam Tim CaiGuard yakni Fitto Martcellindo, Raden Ronggo Bintang Pratomo, dan Putu Niar Meiwasandi.

Dosen pembimbing Tim CaiGuard ITPLN, Pritasari Palupiningsih menyampaikan anak asuhnya keluar sebagai juara setelah mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul 'Inovasi Aplikasi Android Berbasis Convolutional Neural Network untuk Deteksi Hama pada Daun Sawi Hijau guna Mewujudkan Digitalisasi Pertanian Indonesia Emas 2045'.

Dalam hal ini pihaknya berfokus pada pengembangan aplikasi, di mana teknologi berbasis artificial intelligence (AI) ini mampu mendeteksi hama pada daun sawi hijau secara otomatis dan akurat. Sehingga pengaplikasiannya akan mampu mengevaluasi efektivitas teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Bersama mahasiswa, kami telah mengembangkan penelitian ini sejak 2023 lalu dengan dukungan dana hibah dari Student Research yang diselenggarakan oleh ITPLN. Kami berharap hasil ini dapat membantu para petani di Indonesia, sesuai dengan visi kami yaitu penerapan teknologi berwawasan lingkungan," ungkap Prita.

Plant Protection Competition merupakan serangkaian perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan tiap tahun dan diikuti mahasiswa aktif seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pada kompetisi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (Himapta) Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya tersebut, selain mengirimkan Tim CaiGuard, ITPLN juga turut mengirimkan dua tim lain, yaitu Tim RiceUp IoT dan Tim GrowUp untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Pemerintah terus mengejar swasembada pangan, termasuk daging dan susu sapi. Untuk meningkatkan produksi kedua komoditas tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan melakukan impor, tapi dengan pengawalan investasi.

Wamentan Sudaryono menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan Kementan juga terus berupaya mendatangkan investor agar mau membangun industri sapi perah dan sapi potong. Untuk swasembada daging dan susu, dia menilai tidak bisa mengandalkan indukan sapi yang ada. Untuk itu, diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Dengan rincian, 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam. Namun, pihaknya mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Dia pun berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," katanya.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri pariwisata. Hal itu sebagai tanggapan atas keluhan pengusaha hotel terkait kegiatan bisnis online travel agent (OTA) asing.

Pengusaha hotel sebelumnya mengeluhkan OTA asing yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Hal itu membuat pengusaha mendapat beban atas pengenaan pajak.

"Ini semua kita masih dalam proses mengkaji, semua isu-isu yang lagi krusial, lagi dikeluhkan juga di teman-teman industri pariwisata, sementara kita semua dalam proses pengkajian semua. Tentu semua akan kita pelajari, semua akan kita diskusikan, dan sementara sedang didiskusikan," ungkapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji berbagai masalah terkait industri pariwisata pekan ini. Dia berjanji akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya.

"Itu top urgency kami, dan sedang kita bahas, pasti akan kami update secepatnya. Seminggu ini kita sedang mengkaji semua teman-teman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan persoalan sektor pariwisata. Dia menyebut salah satunya terkait keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau lahan pertanian di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di lapangan terkait pertanian padi.

Berdasarkan pantauan detikcom, Kamis (31/10/2024) Zulhas hadir di kawasan lahan sawah Sukamandi sekitar pukul 09.10 WIB. Dalam kesempatan itu, Zulhas didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI (Persero) ID FOOD Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka, Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (member of ID Food), Adhi Cahyono Nugroho dan PJ Bupati Subang, Imran.

Sesampainya di lahan sawah, Zulhas melakukan dialog dengan para petani Sukamandi. Tak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan itu juga menjajal combine harvester untuk memanen padi.

Saat berdialog dengan petani ditemukan masalah terkait bibit bermutu yang belum merata di petani. Menurut Zulhas bibit yang bermutu itu bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi, apa lagi pemerintah mau mencapai swasembada pangan.

"Saya ninjau sebetulnya. Apa sih masalahnya kalau bibit, kita itu tidak merata karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ungkap dia saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Dengan bibit yang bermutu, produksi padi disebut bisa meningkat 10%. Zulhas menyebut saat ini produksi beras nasional sekitar 31 juta ton. Jika produksi ditambah sebesar 10% maka ada tambahan 3 juta ton.

"Kalau (produksi) 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problem-nya, pembibitan itu kok tidak bisa lancar. Sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu," terangnya.

Kemudian, salah satu petani mengungkapkan keluhannya kepada Zulhas. Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah lainnya yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk yang mahal.

Dia mengatakan bahwa petani di daerah itu tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya.

Dalam kesempatan itu, kelompok petani tersebut menyebut kebutuhan pupuk subsidi mencapai 1.300 ton. "Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" ucapnya.

Menteri Koperasi Budi Arie mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Keduanya membahas kerja sama dalam bentuk keterlibatan koperasi di sektor pangan, seperti penyaluran dan penyerapan komoditas strategis seperti beras.

Budi Arie mengatakan, agenda ini merupakan diskusi awal bersama Bulog usai dirinya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi.

"Kami berdiskusi mengenai hal-hal strategis kerja sama Kementerian Kooperasi dengan Perum Bulog, terutama dalam penyaluran dan penyerapan berbagai komoditas strategis, khususnya beras, jagung, kedelai, daging, dan sebagainya. Jadi keterlibatan kooperasi ini diharapkan juga makin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Budi Arie, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Budi Arie mengatakan, ke depan pihaknya menyasar Koperasi Unit Desa (KUD) untuk piloting project. Adapun KUD-KUD ini tengah dalam proses revitalisasi. Selain itu, pihaknya juga akan menyortir koperasi-koperasi yang sehat.

"Karena Bulog hari ini sudah punya 1.596 gudang di seluruh Indonesia. Yang pasti tadi yang dikatakan Pak Dirut Bulog, keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Karena pangan ini nggak boleh gejolak-gejolak, kasihan rakyat," ujarnya.

Ia sendiri belum dapat merincikan kerja sama tersebut. Namun ia memastikan, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan gairah di sektor koperasi juga membantu petani memperoleh harga komoditas yang lebih baik serta menghindari tengkulak.

Sementara itu, Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya membuka jalan untuk menjalin kerja samadi dalam ekosistem Bulog. Adapun Bulog sendiri mempunyai tugas menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisator dari pangan.

"Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri(Budi), ke depan baik itu penyaluran,baik itu penyerapan dari gabah petani.Saya sudah memohon izin kepada Bapak Menteri Kooperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi," ujar Wahyu.

Dengan kerja sama ini, harapannya ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak bersama-sama Bulog, dan saling menguntungkan di tingkat operasional. Selain itu, ia juga menyasar kerja sama dalam lingkup pengelolaan pergudangan.

"Infrastruktur Bulog saat ini sangat memadai saya kira dengan kapasitas gudang.Kami memiliki 1.596 gudang tersebar di 30 provinsi dengan kapasitas 4 juta ton. Mudah-mudahan slot-slot ini sebagian juga bisa kita kerja sama dengan koperasi," kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan dalam beberapa hari ke depan kedua belah pihak akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Saat ini MoU tersebut masih digodok dan selanjutnya didetailkan dengan operasional lapangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, bakal membentuk satgas khusus pariwisata. Erick mengakui, pariwisata Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Saya beserta seluruh jajaran berdiskusi dan kami bersepakat akan membuat team project management officer (PMO) bersama, untuk memastikan kolaborasi kita terus kita tingkatkan. Sudah terlalu lama kita tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara, karena itu penting bagi kita mendukung Menteri pariwisata dalam menyukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Erick membeberkan bahwa dibentuknya satgas ini bertujuan memenuhi visi dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menyatakan akan terus mengintegrasikan seluruh komponen yang bisa dilakukan bersama.

"Integrasi transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Bisa bandara, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain. Tentu kita terus menjaga kesuksesan yang selama ini sudah kami jalankan dari kementerian, seperti Borobudur yang sekarang tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga religi dan spiritual. Kita juga sudah sukses mendorong Mandalika menjadi sport tourism, ini yang menjadi salah satu tujuannya," ungkap Erick.

Mengenai harga tiket pesawat yang tinggi, Erick mengakui perlu kolaborasi dari pihak terkait dalam menyelesaikan hal ini. Targetnya, satu hingga dua minggu ke depan sudah terbentuk tim untuk mulai mengulas segala kebijakan, atau turunan dari kebijakan agar bisa diimplementasikan.

"Kemarin makanya saya kunjungan juga ke Menteri Perhubungan, dan salah satu statement saya juga mengenai pariwisata sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama, untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara satgas, atau versi saya PMO, itu tujuannya sama saja. Untuk menyelaraskan semua kebijakan guna menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk mengenai harga tiket," pungkasnya.