Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan buruh yang meminta upah minimum tahun 2025 naik sesuai permintaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya meminta ada kenaikan upah minimal 8-10%.

Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan, katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Yassierli, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan oleh para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Ia menambahkan, surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Aplikasi DANA telah menjadi salah satu dompet digital populer di Indonesia karena kemudahan dan kepraktisannya dalam bertransaksi. Namun, beberapa pengguna terkadang mengalami masalah saat ingin melakukan top up atau isi saldo.

Artikel ini akan membahas secara detail faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa top up DANA dan memberikan solusi praktis agar masalah tersebut bisa segera teratasi.

Beberapa Faktor Penyebab Tidak Bisa Top Up ke Akun DANA

1. Terdapat Kesalahan Nomor Akun Saat Top Up
Salah satu kesalahan umum adalah memasukkan nomor akun yang salah. Hal ini bisa terjadi jika pengguna tidak teliti saat mengetikkan nomor DANA tujuan di aplikasi bank atau platform pembayaran lainnya.

Kesalahan satu digit saja sudah cukup untuk menyebabkan transaksi gagal atau dana masuk ke akun yang salah. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan transaksi, penting untuk selalu melakukan pengecekan ulang nomor akun DANA agar top up berhasil.

2. Melebihi Batas Saldo atau Limit Top Up Jenis Akun
DANA memiliki batas saldo tertentu berdasarkan jenis akun yang digunakan. Pengguna akun reguler biasanya memiliki limit saldo yang lebih kecil dibandingkan akun premium. Jika saldo sudah mendekati atau melebihi batas maksimal, top up tidak akan bisa dilakukan hingga saldo berkurang.

Selain itu, ada batas maksimal harian untuk top up yang bisa bervariasi tergantung pada kebijakan DANA. Memahami dan mengecek limit ini sangat penting agar pengguna tidak mengalami kendala saat ingin menambah saldo.

3. Aplikasi DANA Belum Diperbarui
Penggunaan aplikasi versi lama juga bisa menjadi penyebab masalah top up. Beberapa fitur atau proses transaksi mungkin tidak berjalan lancar karena bug atau masalah teknis yang telah diperbaiki di versi terbaru.

Oleh karena itu, pengguna sebaiknya selalu memperbarui aplikasi DANA agar mendapatkan pengalaman terbaik dan terhindar dari masalah top up yang disebabkan oleh versi aplikasi yang usang.

4. Jaringan Internet Tidak Stabil Saat Melakukan Top Up
Koneksi internet yang tidak stabil sering menjadi penyebab gagalnya proses transaksi. Karena DANA bekerja secara online, jaringan yang terputus di tengah transaksi dapat menyebabkan top up tidak berhasil.

Pengguna disarankan untuk memastikan koneksi internet yang digunakan stabil, baik melalui jaringan Wi-Fi maupun seluler, sebelum memulai proses top up.

5. Cek Riwayat Transaksi
Tidak jarang masalah top up terjadi karena ada transaksi sebelumnya yang belum diproses atau terjadi kesalahan teknis. Memeriksa riwayat transaksi bisa membantu pengguna untuk mengetahui apakah ada transaksi yang tertunda atau sudah berhasil namun belum tercatat di aplikasi.

Dengan memantau riwayat ini, pengguna dapat lebih mudah melacak masalah dan mengetahui langkah apa yang perlu diambil selanjutnya.

6. Akun DANA Dibekukan
Akun DANA bisa dibekukan sementara jika terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran kebijakan. Ketika akun dibekukan, pengguna tidak dapat melakukan transaksi, termasuk top up, hingga masalah tersebut diselesaikan.

Biasanya, pengguna akan menerima pemberitahuan mengenai pembekuan akun dan diinstruksikan untuk menghubungi layanan pelanggan agar akun dapat diaktifkan kembali.

7. Saldo Bank Tidak Cukup Saat Melakukan Top Up
Top up yang gagal juga bisa disebabkan oleh saldo di rekening bank yang tidak mencukupi. Meskipun nominal yang ingin diisi sudah ditentukan, jika saldo di bank kurang dari jumlah tersebut, transaksi otomatis dibatalkan.

Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu memeriksa saldo di rekening bank sebelum melakukan top up DANA untuk memastikan dana yang tersedia cukup.

Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Tidak Bisa Top Up DANA

1. Gunakan Metode Top Up Lain
Jika salah satu metode pembayaran mengalami kendala, cobalah menggunakan metode lain. Misalnya, jika top up melalui mobile banking gagal, pengguna bisa mencoba melalui ATM, internet banking, atau layanan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Menggunakan metode alternatif bisa membantu memastikan bahwa masalah tidak berasal dari sistem pembayaran.

2. Pastikan Nomor Akun DANA Benar
Sebelum menyelesaikan transaksi, penting untuk selalu memastikan nomor akun DANA yang dimasukkan sudah benar. Periksa kembali setiap digit angka dan pastikan sesuai dengan nomor akun Anda atau tujuan. Langkah sederhana ini dapat mencegah masalah transaksi dan memastikan dana masuk ke akun yang tepat.

3. Perbarui Aplikasi DANA ke Versi Terbaru
Memastikan aplikasi DANA selalu dalam versi terbaru sangat penting untuk menghindari bug atau masalah teknis. Pembaruan aplikasi biasanya menyertakan perbaikan fitur dan peningkatan keamanan yang dapat meminimalisir kendala dalam proses top up. Pengguna bisa memeriksa ketersediaan pembaruan melalui Google Play Store atau App Store.

4. Gunakan Jaringan Internet yang Stabil
Jika koneksi internet terputus saat melakukan transaksi, proses top up bisa gagal. Oleh karena itu, gunakan jaringan internet yang stabil dan cepat saat ingin menambah saldo DANA. Jika jaringan seluler tidak stabil, cobalah beralih ke Wi-Fi untuk memastikan transaksi berjalan lancar.

5. Hubungi Layanan Pelanggan Melalui Live Chat DIANA
Jika semua langkah di atas sudah dilakukan namun masalah tetap belum teratasi, pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan DANA. Fitur live chat dengan DIANA, asisten digital DANA, dapat membantu memberikan solusi cepat dan tepat. Pengguna cukup membuka aplikasi DANA dan memilih fitur live chat untuk berbicara langsung dengan DIANA atau perwakilan layanan pelanggan.

Kendala saat melakukan top up DANA bisa terjadi karena berbagai faktor. Dengan memahami penyebab umum seperti aplikasi yang belum diperbarui, saldo bank yang tidak mencukupi, atau akun DANA yang dibekukan, pengguna dapat mengatasi masalah ini dengan lebih efektif.

Jika semua langkah telah dicoba namun masalah masih terjadi, jangan ragu untuk memanfaatkan fitur live chat DIANA yang tersedia selama 24 jam. DIANA siap untuk membantu Anda menyelesaikan segala kendala Anda ketika menggunakan aplikasi DANA. Dengan bantuan layanan pelanggan, pengguna dapat menemukan solusi dan melanjutkan transaksi dengan lancar.

Memahami dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif ini akan membantu pengguna DANA untuk selalu siap menghadapi masalah top up yang mungkin terjadi, sehingga pengalaman bertransaksi tetap nyaman dan tanpa hambatan.

Layanan Top Up Game Online Terindikasi Judi Online Bakal Ditutup!

Layanan Top Up Game Online Terindikasi Judi Online Bakal Ditutup!

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia membahas soal strategi-strategi yang akan dilakukan untuk swasembada pangan.

Usai rapat, Zulhas mendapatkan target dari Prabowo agar swasembada pangan bisa dilakukan pada 2028 ataupun 2029.

"Saya menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kita selesaikan. Dan insyaallah tugas untuk swasembada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Zulhas mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi lintas kementerian, khususnya soal anggaran. Dia sudah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal anggaran ratusan triliun yang akan dikelola untuk swasembada pangan.

Eks Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan total anggaran swasembada pangan akan menyentuh Rp 139,4 triliun. Duit sebesar itu tersebar di berbagai pemangku kepentingan.

"Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan Rp 139,4 triliun, tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," beber Zulhas.

"Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran," lanjutnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

Digitalisasi merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah saat ini sebagai enabling factor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi, termasuk di dalamnya untuk membangun kualitas SDM unggul melalui layanan ibu dan anak.

Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Plt Muhammad Taufiq mengungkapkan digitalisasi dalam penanganan stunting yang berfokus kepada layanan ibu dan anak, mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam memperoleh data, dengan demikian keputusan dan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Di samping itu tentunya dengan digitalisasi akan peningkatan akses dan penyebaran informasi terkait kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan secara lebih luas dan cepat.

Dia juga mengingatkan bahwa teknologi hanya merupakan alat untuk mencapai keberhasilan, namun hal yang tidak kalah penting adalah para pimpinan-pimpinan birokrasi yang memiliki mindset kolaboratif, dan kemampuan berpikir holistik serta customer centris, dan apabila kedua hal tersebut dapat digabungkan dengan baik maka transformasi digital di dalam birokrasi akan segera terwujud.

"Seminar ini merupakan sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antara Indonesia dan Jepang dalam memperkuat digitalisasi layanan publik, terutama dalam mendukung kesehatan ibu dan anak serta mengatasi permasalahan stunting," kata dia dalam siaran pers, ditulis Rabu (30/10/2024).

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo menjelaskan dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat memerlukan adanya pendekatan lintas sektor, kolaborasi antar pemerintah, serta penguatan kapasitas aparatur hingga peningkatan literasi digital masyarakat.

Seminar ini akan menghasilkan beberapa alternatif rekomendasi yang dapat dipelajari kita bersama diantaranya dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan big data secara efektif untuk kebijakan berkualitas serta penguatan kolaborasi berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan teknologi sehingga membawa dampak nyata bagi masyarakat, ujarnya,

Deputy Director International Affairs Office Ministry of Internal Affairs and Communications Japan Tagashira Shinji dalam kesempatan itu menyampaikan, knowledge exchange ini dilaksanakan dalam rangka menjawab berbagai tantangan dalam administrasi lokal yang dihadapi kedua negara selama ini, hal ini juga sebagai upaya mempererat hubungan serta memupuk pertukaran pengetahuan antara Jepang dan Indonesia.

"Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ada beberapa kebijakan penting seperti pengembangan sistem makan siang sekolah, dimana terkait dengan tema-tema yang akan dipresentasikan hari ini, jadi topik-topik seperti kesehatan ibu dan anak adalah tema yang penting bagi kedua belah pihak. Kami bukan hanya menyampaikan pengetahuan dan praktik baik dari Jepang ke Indonesia melainkan juga mendapatkan ilmu di Indonesia untuk dapat diterapkan di Jepang," pungkasnya.

Minister Embassy of Japan in Indonesia, Hoshin Daisuke menyebutkan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu negara maritim yang dikelilingi oleh laut dan kaya akan sumber daya alam dan kami terus mendorong adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang seperti industri ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan dan budaya.

"Seminar ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian isu masalah yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah dan akan menjadi kesempatan yang mengarah pada pertukaran informasi yang berkelanjutan di masa depan untuk membangun fondasi administrasi yang kuat baik di Jepang maupun di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir narasumber dari Pemerintah Daerah di Indonesia dan Jepang. Director for Child-raising Support Division, Kitakyushu City, Nakahara Naoko, yang memaparkan tentang kegiatan kesehatan ibu dan anak berbasis buku kesehatan ibu dan anak serta inisiatif transformasi digital /DX di Kota Kitakyushu. Kemudian ada Director of Children Welfare Department Hirakata City, Tanaka Yuko yang mempresentasikan "Masa Depan Pangan dan Anak: Makna Keberadaan Kantin Anak di Kota Hirakata, Prefektur Osaka"

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin keinginan Indonesia bergabung ke organisasi ekonomi global BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) tidak akan mengganggu proses aksesi di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Airlangga mengatakan seluruh anggota OECD telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara netral atau non blok.

"Tidak, kan kita negara non blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Terkait kelanjutan OECD, Airlangga menjelaskan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dokumen initial memorandum pada November 2024 mendatang. Dokumen tersebut berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD.

"Terkait hal ini, Kesekretariatan Jenderal OECD bahkan telah bersurat ke Istana Negara untuk memohon waktu untuk bertemu dengan Prabowo," terangnya.

Sebelumnya, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sudah dituangkan dalam surat resmi. Surat itu dibawa oleh Menlu RI Sugiono di KTT BRICS+ di Kazan beberapa hari lalu. Indonesia ingin bekerja sama dengan negara-negara BRICS dan negara Global South lainnya.

Melalui Instagramnya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menghadiri peluncuran Portal Aksesi OECD. Portal ini merupakan platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

"Dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga," tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).

Sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani mengatakan, dalam proses aksesi ini pemerintah harus melakukan diplomasi total football. Dia bilang, seluruh kementerian dan lembaga harus bersatu padu dalam memberikan kontribusinya.

Siapa sih yang nggak mau punya gadget canggih terbaru hingga logam mulia untuk bekal investasi masa depan? Apalagi kalau kedua barang ini diberikan secara cuma-cuma hanya dengan main game.

Buat kamu yang mau punya gadget terbaru atau emas, ini waktunya buat mewujudkan impianmu! Sebab di bulan November mendatang, akan ada kejutan dari DANA dengan berbagai hadiah menarik.

Di tahun ini, DANA menghadirkan DANAPoly Spesial 11.11 dengan hadiah MILIARUUUN! Kamu bisa memenangkan berbagai gadget terbaru seperti, iPhone 16 dan Samsung Z Flip 6. Nggak cuma itu, ada juga hadiah Emas 10 gram, Saldo DANA ratusan juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya!

Berbeda dari sebelumnya, tahun ini di DANAPoly menghadirkan berbagai kategori pemenang. Yang pertama adalah kategori pemenang utama atau disebut TREASURE Winner. Buat jadi pemenangnya, kamu harus mengikuti syarat banyaknya lap & syarat lainnya yang telah ditentukan.

Selain bisa jadi TREASURE Winner, kamu juga bisa menjadi Winner of the Day (pemenang harian yang mengumpulkan lap paling banyak di hari tersebut) atau All Time Winner (pemenang dengan putaran lap DANAPoly terbanyak).

Ada juga kategori Lucky 6 Winner (pemenang yang mendapatkan angka 6 dadu terbanyak), Most DARE Winner (pemenang yang menyelesaikan DARE di DANAPoly paling banyak). Dengan begitu, kesempatan kamu untuk menang jadi lebih besar!

Promo DANA Foto: dok. DANA

Cara Bermain DANAPoly

Tertarik untuk ikutan main DANAPoly? Caranya gampang. Cukup perbanyak transaksi menggunakan DANA selama periode 1 sampai 11 November 2024. Semakin banyak transaksi yang kamu lakukan, semakin banyak pula DANA Points yang terkumpul.

Kamu bisa gunakan DANA untuk transfer uang, top up games, bayar tagihan, beli tiket nonton, belanja, dan transaksi lainnya. Nantinya, DANA Points yang terkumpul bisa kamu gunakan untuk bermain DANAPoly. Selain transaksi, kamu juga bisa beli DANA Points di DANA Deals lho!

Perlu kamu ingat juga, DANA Points yang dikumpulkan selama periode ini akan hangus pada 11 Nov 2024, pukul 23.59 WIB. Jadi pastikan kamu menggunakannya dengan baik & dapetin hadiah inceranmu.

Promo Top Up Game hingga Diskon Jajan

Selain menghadirkan hadiah menarik, DANAPoly Spesial 11.11 juga menawarkan berbagai promo. Buat para pencinta mobile gaming, nikmati promo top up MLBB diskon 50% pakai DANA di Google Play serbu juga promo lainnya.

Buat kamu yang suka jajan, ada juga Voucher Jajan Diskon Rp 5 ribu di Shihlin, Solaria, Alfamart, Yoshinoya, dan lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera downloadDANAsekarang juga dan perbanyak transaksimu!

Video: Ketua Komisi V DPR Soroti Minimnya Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Video: Ketua Komisi V DPR Soroti Minimnya Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Enam BUMN yang terdiri dari PT Pegadaian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyelenggarakan pameran UMKM 'BerKRIYAsi' di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 86 UMKM menampilkan ragam produk kerajinan khas Makassar, Toraja, dan beberapa daerah lain, mulai dari produk dekorasi rumah, busana tenun, batik, dan bordir, aksesoris dan perhiasan (wearables), tas dan sepatu, souvenir, produk anyaman, dan berbagai produk kerajinan menarik lainnya.

"Terima kasih dan bangga telah menjadi bagian dari Bazar UMKM Untuk Indonesia 'BerKRIYAsi', sebagai langkah bersama BUMN di bawah inisiasi Kementerian BUMN dalam mendukung pengembangan UMKM yang telah terbukti menjadi salah satu kekuatan di dalam menopang perekonomian nasional," ujar Pemimpin Wilayah Makassar PT Pegadaian, Edwin S. Ingkiriwang dalam siaran persnya, Rabu (30/10/2024).

Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan mengatakan dukungan terhadap langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BUMN melalui Bazar UMKM Untuk Indonesia 'BerKRIYAsi'.

"Dekranasda Sulawesi Selatan juga menyampaikan dukungan dan berharap agar kerjasama antara Dekranasda Sulawesi Selatan dengan BUMN dalam memberikan pembinaan terhadap UMKM di sektor kerajinan terus dapat ditingkatkan untuk mendorong terjadinya regenerasi pelaku UMKM di sektor kerajinan," kata Ninuk.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman juga menyambut baik pelaksanaan Bazar UMKM Untuk Indonesia 'BerKRIYAsi' di Makassar. Ia berharap agar kehadiran Kementerian BUMN bersama BUMN dapat membantu UMKM di dalam memperluas akses pasar dan dukungan pembiayaan untuk meningkatkan usahanya.

"Selain itu, mendorong peran aktif seluruh stakeholder di dalam model hexa-helix untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang kokoh dengan meningkatkan pengembangan UMKM," ujarnya.

Hal senada disampaikan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting. Dalam sambutannya, Loto menyampaikan bahwa Kementerian BUMN secara konsisten mendukung pengembangan UMKM. Loto menjelaskan bahwa ada tiga bentuk dukungan yang secara konsisten diberikan oleh Kementerian BUMN di dalam mendukung pengembangan UMKM, di antaranya dukungan pembinaan dan pendampingan UMKM, yang diberikan melalui Program TJSL BUMN dan Rumah BUMN. Kemudian dukungan pembiayaan yang diberikan melalui pembiayaan TJSL, KUR, dan produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan milik BUMN.

"Kita berharap dengan adanya dukungan pembiayaan dari BUMN ini pelaku UMKM dapat terhindar dari jebakan pinjaman online yang ilegal," ujar Loto Srinaita Ginting.

Selain itu, Kementerian BUMN juga secara aktif mendukung perluasan akses pasar produk-produk UMKM, baik secara online melalui Platform PaDi UMKM maupun secara offline, yang salah satunya melalui penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Kementerian BUMN yang didukung oleh BUMN, telah merencanakan 12 kali kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia di 7 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Labuan Bajo. Sebagai rangkaian penutup, pada bulan November 2024 nanti, Bazar UMKM untuk Indonesia akan diselenggarakan di Labuan Bajo dan Jakarta.

Untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi, seluruh transaksi yang terjadi dalam Bazar UMKM untuk Indonesia dilakukan melalui Platform PaDi UMKM yang dibangun oleh Kementerian BUMN bersama BUMN sejak tahun 2020. Selama pelaksanaan BerKRIYAsi, pengunjung juga dapat menyaksikan demo produk UMKM, workshop dan talkshow tentang pengembangan produk kriya, berbagai fun games & trivia quiz, dan performance live music. Selain itu juga tersedia berbagai diskon dan voucher menarik bagi pengunjung.

Sementara itu, di dalam kesempatan terpisah Direksi BUMN Penyelenggara menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan BerKRIYASI, di antaranya seperti disampaikan oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan dukungan penuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM, seperti hal-nya BerKRIYAsi. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor keuangan non perbankan, Pegadaian terus berupaya mewujudkan komitmennya untuk mendukung UMKM naik kelas melalui pembiayaan dan program pembinaan.

"Pegadaian akan terus mendukung peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, termasuk UMKM. Tidak hanya fokus pada pembiayaan, namun kami berkomitmen untuk memberikan edukasi, pendampingan, hingga promosi melalui program pembinaan yang dijalankan oleh Pegadaian (GadePreneur.red). Acara BerKRIYAsi ini kami harap dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya, serta agar masyarakat lebih aware dan bangga terhadap produk lokal, bersama kita dukung agar produk UMKM bisa naik kelas hingga mendunia", ujar Damar.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Sebagai bentuk komitmen perseroan mendukung UMKM, BTN mendorong upaya promosi produk-produk lokal di berbagai daerah, kali ini melalui gelaran BerKRIYAsi di Makassar.

"BTN merasa bangga dapat memberikan dukungan yang konsisten kepada UMKM nasional, termasuk di Makassar, salah satu kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan ekonomi daerah. Sebagai bank BUMN, BTN turut berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi di daerah dengan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga produk-produk buatan lokal mampu bersaing di skala nasional bahkan global," ujar Nixon.

Direktur Human Capital PT Angkasa Pura Indonesia Achmad Syahir optimistis, melalui penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia dapat memberi manfaat positif bagi para pelaku usaha UMKM nasional termasuk Makassar yang merupakan salah satu wilayah kerja PT Angkasa Pura Indonesia untuk dapat mengembangkan usahanya, serta menjadi salah satu medium untuk mendorong sektor UMKM untuk dapat naik kelas.

"InJourney Airports tidak hanya berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa bandara saja, tetapi kami berharap keberadaan kami dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum secara luas, salah satunya adalah sektor UMKM," ujar Achmad.

"Melalui Berkriyasi 2024 ini, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berkomitmen untuk selalu hadir mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Jakarta dan dilanjutkan di Kota Makassar, keterlibatan secara langsung dalam memberdayakan pelaku UMKM adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus kontribusi nyata dalam menciptakan kemandirian ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kami berharap acara ini dapat menjadi platform yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pengembangan usaha bagi UMKM," Ujar Andry Tanudjaja Direktur Hubungan Kelembagaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Acara pameran BerKRIYAsi berlangsung di Trans Studio Makassar, pada tanggal 24-27 Oktober 2024. Sebelumnya acara ini sukses digelar di Sarinah Jakarta pada 17-20 Oktober 2024.

Melihat Pameran Food & Hospitality Indonesia 2024 di JIEXPO Kemayoran

Melihat Pameran Food & Hospitality Indonesia 2024 di JIEXPO Kemayoran

Bos Tesla Elon Musk dan kelompok politiknya digugat jaksa penuntut di Philadelphia AS atas tuduhan pemberian uang sebesar Rp 15,7 miliar kepada para swing voters di beberapa negara bagian. Elon Musk dianggap menjalankan lotere ilegal yang melanggar undang-undang.

Melansir BBC Selasa (29/10/2024), gugatan ini muncul beberapa hari setelah departemen kehakiman AS memperingatkan PAC Musk bahwa pemberian US $1 juta atau setara Rp 15,7 miliar (kurs 15.760) yang dilakukannya mungkin melanggar undang-undang pemilihan federal.

Sebelumnya, Musk mengumumkan bahwa ia akan secara acak memberikan hadiah senilai Rp 15,7 miliar kepada warga di negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, dan North Carolina. Pembagian itu akan dilakukan setiap hari hingga 5 November.

Syarat untuk mendapatkan hadiah ini mengharuskan para pemilih yang terdaftar untuk memberikan informasi identitas pribadi seperti alamat dan nomor telepon. Langkah Musk ini dinilai membeli suara dalam Pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump.

"America PAC dan Musk harus dihentikan, segera, sebelum Pemilihan Presiden 5 November mendatang," kata Lawrence Krasner, Jaksa Wilayah Philadelphia dalam gugatannya, dikutip BBC, Rabu (30/10/2024).

"America PAC dan Musk menipu warga Philadelphia untuk menyerahkan informasi identitas pribadi mereka dan membuat janji politik dengan imbalan kesempatan untuk memenangkan Rp 15,7 miliar," tulis gugatan itu.

Dalam gugatan itu, Musk dianggap melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan skema itu dinilai dapat memengaruhi pemilih serta membeli suara dalam memenangkan Trump di pilpres AS 2024.

Hingga saat ini, terdapat sembilan pemenang hadiah senilai Rp 15,7 miliar telah diumumkan, yang terakhir adalah seorang pria dari Michigan.

"Itu adalah sebuah undian ilegal dan tidak dapat disangkal lagi bahwa itu adalah lotere yang melanggar hukum," jelas Krasner dalam gugatannya.

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) terus menunjukan kinerja perusahaan yang cukup baik. Bahkan perusahaan tersebut mencapai kenaikan laba kotor sebesar 17,21% pada kuartal III tahun 2024 dengan margin laba kotor sebesar 33,45%.

Berdasarkan keterangan resmi Superior Prima, kenaikan margin laba kotor ini mengindikasikan BLES berhasil meningkatkan efisiensi produksinya jika dibandingkan dengan kuartal III tahun 2023 yang mencatat margin laba kotor sebesar 30,28%. Sampai dengan kuartal III tahun ini BLES membukukan laba kotor sebesar Rp 345 miliar dari nilai penjualan sebesar Rp 1,032 triliun.

"Periode yang sama di tahun lalu mencatat laba kotor sebesar Rp 295 miliar dari nilai penjualan sebesar Rp 973 miliar," tulis Superior Prima dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Adapun kinerja bottom line di kuartal III ini juga menunjukkan pertumbuhan di mana laba bersih dan EBITDA Perseroan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 19,31% dan 12,10% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Total nilai aset BLES di kuartal III tahun 2024 pun bertambah sebesar 19,56% jika dibandingkan dengan periode Desember tahun 2023.

Manajemen menyampaikan bahwa kinerja Perseroan di kuartal III ini antara lain didukung dengan telah beroperasinya kembali pabrik 1 Mojokerto dan pabrik 2 Lamongan yang sebelumnya di kuartal II dilakukan upgrading capacity. Total kapasitas terpasang BLES saat ini adalah 4,6 juta m3 per tahun dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 3,2 juta m3 per tahun.

"Saat ini, BLES sedang melakukan pembangunan pabrik 5 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pabrik yang direncanakan beroperasi di pertengahan tahun 2025 memiliki kapasitas terpasang sebesar 1 juta m3 per tahun, sehingga total kapasitas terpasang BLES menjadi 5,6 juta m3 per tahun," tutup Superior.

Video: Dampak Kecanggihan AI Bagi Lapangan Pekerjaan di Indonesia

Video: Dampak Kecanggihan AI Bagi Lapangan Pekerjaan di Indonesia

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.