Indonesia akan menggelar International Sustainability Forum (ISF) pada 5-6 September 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Dalam acara ini, sejumlah nota kesepahaman akan diteken salah satu terkait ekspor listrik ke Singapura.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimudin menjelaskan, pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah nota kesepahaman yang akan diteken dalam acara tersebut.

"Mengenai MoU sampai dengan saat ini kita terus mengumpulkan. Sebenarnya kesulitan kita ini bukan mengumpulkan kerjasamanya tapi mencari waktu kapan bisa di announce," katanya di kantornya, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Hingga saat ini, pihaknya telah mengakomodir 10 MoU yang akan diteken. Salah satunya ialah terkait dengan ekspor listrik ke Singapura yang bernilai miliar dolar Amerika Serikat (AS).

"Tapi hari ini yang sudah kita akomodir itu ada 10 ya dan tentunya ada beberapa yang akan besar yaitu satu, rencananya pemberian conditional license transfer listrik ke Singapura itu nilainya bisa billion usd mungkin detailnya nanti kita bisa pastikan ke temen-temen," ungkapnya.

Nota kesepahaman lain yang juga akan diteken ialah terkait dengan carbon capture and storage (CCS) dengan PT Pertamina (Persero).

"Juga ada kerja sama carbon capture and storage antara dengan Pertamina," katanya.

Simak juga Video 'Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam peresmian laboratorium bersama Indonesia dan China ITB, Bandung. Dalam acara tersebut Luhut menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan riset yang inovatif dalam mendukung program hilirisasi.

Tanpa dukungan itu, kata Luhut, hilirisasi tidak bisa tercapai.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, hari ini saya hadir dalam peresmian Laboratorium Joint Research antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal energi baru dan teknik metalurgi di Institut Teknologi Bandung (ITB)," kata Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (28/8/2024).

Menurut Luhut, pendirian laboratorium ini sangatlah tepat waktu. MoU kerja sama ditandatangani pada 6 November 2023, konstruksi laboratorium dimulai pada tanggal 13 April 2024, dan peresmian dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024.

Peresmian Laboratorium ini juga dihadiri oleh H.E. Prof. Xu Kaihua, yang merupakan seorang peneliti dan profesor terkemuka di China sekaligus Chairman Green-Eco Manufacture (GEM).

"Di hadapan civitas akademika dan stakeholder terkait, saya sampaikan bahwa kehadiran Joint-Research Lab ini sangat penting untuk program penelitian yang mewujudkan efisiensi, inovasi, kualitas, dan keberlanjutan hilirisasi industri mineral tanah air," ujarnya.

Secara khusus, Luhut meletakkan harapannya kepada para punggawa ITB. Menurutnya kampus ini semestinya bukan hanya menjadi lembaga pendidikan saja, tetapi juga harus berani mentransformasi diri untuk menjadi pusat riset terkemuka yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.

"Terima kasih dan apresiasi layak saya sampaikan atas dukungan Prof.Xu Kaihua, pemerintah Tiongkok, dan ITB atas komitmen besar nya kepada investasi untuk talenta-talenta Indonesia," imbuhnya.

"Dengan berdirinya Laboratorium Riset Gabungan ini, saya berharap tidak lama lagi akan ada the next Prof. Xu versi Indonesia. Yang tidak hanya menaruh hati pada riset dan inovasi, tetapi juga sukses berbisnis dan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategis untuk mengejar target produksi minyak dan gas bumi (migas) pada tahun depan. Beberapa di antaranya ialah dengan mengaktifkan kembali (reaktivasi) sumur dan lapangan idle atau nganggur, hingga menggandeng perusahaan China.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menerangkan, Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina telah melakukan pembahasan teknis terkait dengan strategi untuk reaktivasi sumur dan lapangan idle.

"Lapangan/sumur yang tadinya idle ini juga akan menjadi prioritas untuk dikerjakan sendiri, atau dikerjasamakan dengan mitra. Dalam hal kerjasama dengan mitra, pemerintah akan mendukung Pertamina agar ketentuan dalam kerjasama antara Pertamina dengan mitra menjadi lebih menarik dan bisa dieksekusi lebih cepat, sehingga tambahan produksi bisa segera didapat," terangnya di DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Perusahaan China, Sinopec juga digandeng sebagai upaya untuk mendorong produksi migas. Perusahaan tersebut akan masuk ke 5 lapangan Pertamina dengan teknologi peningkatan produksi.

"Terkait dengan intervensi teknologi, perusahaan migas China (Sinopec) akan masuk ke 5 lapangan Pertamina dengan teknologi peningkatan produksi. Hari ini, tim teknis dari ESDM, SKK Migas dan Pertamina sedang di China untuk evaluasi teknis penerapan teknologi tersebut di lapangan di China. Selanjutnya, awal September Tim teknis Sinopec akan ke Indonesia untuk penjajakan teknologi tersebut ke 5 lapangan Pertamina," terangnya.

Ariana menjelaskan, peningkatan produksi dari proyek baru maupun dari KKKS besar akan dikawal dan didukung penuh. Beberapa kebijakan baru saja terbit seperti Permen ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Migas Gross Split yang baru, diharapkan akan mendorong iklim investasi migas lebih positif. Hal ini ditambah dengan fleksibilitas gross split ke cost recovery dimana beberapa blok migas sedang berproses.

"Kementerian ESDM juga sudah siapkan Kepmen ESDM 199/2021 terkait insentif hulu migas yang dapat memperbaiki keekonomian kontraktor agar lebih optimal. Selain itu, lelang blok migas baru sekarang jauh lebih menarik. Bagi hasil migas untuk kontraktor saat ini bisa mencapai 50%. Dahulu hanya 15-30% saja," ungkapnya.

Sebagai informasi, rapat kerja antara Komisi VII dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyepakati asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025, di antaranya lifting migas 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd). Lifting ini terdiri dari lifting minyak bumi 605 ribu barel per hari (bopd) dan gas bumi 1,005 juta boepd.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Rencana pembatasan BBM sendiri diungkapkan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM tersebut. Pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pemerintah punya rencana untuk melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Bahlil mengatakan, penurunan terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," terang Bahlil.

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi 2025. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Total volume BBM bersubsidi 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah 0,52 juta KL dan minyak solar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume 8,2 juta metrik ton.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penetapan alokasi subsidi ini turun dibanding target tahun sebelumnya 19,58 juta KL. Penurunan ini lantaran rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi 2025 agar lebih tepat sasaran.

"Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, pemerintah telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi solar Rp 1.000 per liter pada 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 90,22 triliun untuk subsidi listrik 2025. Jumlah tersebut naik dari target 2024 sebesar Rp 73,24 triliun. Besaran itu mencakup sisa kurang bayar 2023 sebesar Rp 2,02 triliun.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyampaikan pentingnya penargetan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Dia menegaskan perlunya perbaikan data penerima subsidi agar tidak ada lagi masyarakat mampu yang menikmati subsidi, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.

"Kita harus fokus pada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang memang sangat membutuhkan subsidi energi," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta agar pemilik mobil mewah tidak memakai BBM subsidi. Dia mengatakan, BBM subsidi ditujukan untuk masyarakat yang berhak.

Masyarakat yang berhak, kata dia, ialah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

"Kalau BBM subsidi untuk orang yang berhak menerima, kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Kalau kayak kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos," katanya di DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Pada kesempatan itu, Bahlil sendiri membenarkan adanya rencana pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober. Pembatasan ini akan diatur lewat peraturan menteri (Permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober.

Namun, Bahlil belum bisa bicara banyak mengenai kendaraan atau konsumen yang berhak menerima BBM subsidi.

"Nanti dibahas. Saya belum bisa bicara detail soal itu," ungkapnya.

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel
2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)
-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd
-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL
-Minyak tanah: 0,52 juta KL
-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton
5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

Pemerintah menargetkan lifting minyak dan gas bumi (migas) pada RAPBN 2025 sebesar 1,605 juta barel setara minyak per hari (boepd). Lifting ini terdiri dari minyak 600 ribu barel per hari (bopd) dan gas 1,005 juta boped.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, target lifting minyak pada tahun depan merupakan tugas penting Kementerian ESDM.

"Tahun 2025, lifting minyak disepakati 600 ribu barel per day, turun dibandingkan dengan target 2024 sebesar 636 ribu barel. Mencapai target lifting minyak 2025 merupakan salah satu tugas penting Kementerian ESDM," katanya di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Bahlil bilang, dirinya akan bicara dengan SKK Migas dan Pertamina dalam upaya mendorong lifting minyak ini.

"Ini memang pimpinan, kami akan mencoba untuk berbicara dengan SKK Migas, dan Pertamina, dan beberapa KKKS lain yang mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan lifting minyak kita. Karena memang lagi terjadinya tren, tapi dengan target yang ada mudah-mudahan bisa kita memitigasi berbagai hal yang akan kita lakukan secara teknis," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menilai, target lifting gas tahun depan lebih realistis untuk dicapai. Dia juga optimistis untuk mencapai target tersebut.

"Jadi pimpinan, setelah saya pelajari, sekalipun baru satu minggu, kami mencoba untuk berdiskusi terus dengan tim, jadi sebenarnya target gas ini akan jauh lebih optimis. Bukan berarti dari sisi minyaknya nggak optimis. Optimis tapi dengan catatan-catatan untuk bagaimana bisa melakukan perbaikan," paparnya.

Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Nicolas Kanter percaya diri pemerintahan baru Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek besar hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nico mengatakan Prabowo yang aktif menjabat pada Oktober 2024 ini akan melanjutkan proyek besar hilirisasi sebagai bagian strategi panjang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan pemerintah baru yang akan efektif di Triwulan IV 2024 ini kami meyakini Indonesia akan melanjutkan komitmennya terhadap hilirisasi mineral sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tegas Nico dalam Public Expose virtual, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya sejak larangan ekspor mineral nikel dan kewajiban hilirisasi dalam negeri diterapkan, dampak besar bagi ekonomi nasional telah terasa. Dia menilai beberapa kawasan Indonesia telah menjadi kawasan industri yang maju dan berkembang. Maka dari itu hilirisasi, menurutnya harus terus dilanjutkan Prabowo.

"Ini bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah saja, tapi juga perekonomian masyarakat sekitar," beber Nico.

Bila bicara potensi ekonominya, Nico memaparkan komoditas nikel saat ini umumnya dihilirisasi menjadi stainless steel, 60% nikel di dunia diubah menjadi stainless steel. Proyeksi pertumbuhan stainless steel akan meningkat 10% dengan potensi pasar di Asia dan Eropa.

Sementara itu, nikel yang diubah menjadi precursor atau bahan baku baterai ada sekitar 15% dari total komoditas yang ada di dunia. Pertumbuhannya diproyeksi akan naik hingga 20% dengan pasar utama di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia.

"Dengan peluang pasar global tersebut, Antam meyakini hilirisasi nikel harus terus berlanjut dan memberikan manfaat strategis," pungkas Nico.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menjalin sinergi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam rangka menciptakan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi bagi kawasan industri (KI). Pada Forum Group Discussion yang dilaksanakan di Batam, 24 Agustus 2024, Direktur Perwilayahan Industri Dewi Muliana menyampaikan bahwa pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 4.64% pada TW I 2024 yang berkontribusi 72,39% pada nilai ekspor nasional.

"Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Nasional mencapai 17.47%, dan terus bertumbuh hal ini terlihat dari besarnya investasi yang mencapai 155.5 trilyun atau sebesar 38.73% dari total investasi Indonesia pada TW I 2024. Sektor Industri Nonmigas juga berperan besar pada penyerapan tenaga kerja, terhitung sebanyak 19.29 juta orang pada Agustus 2023 atau naik 181 ribu orang dibanding Agustus 2022," ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

Dalam pembangunan sektor industri jangka Panjang, Kemenperin menyiapkan roadmap 2025 - 2045, dimana mulai tahun 2025 berfokus pada penguatan struktur serta ekosistem hilirisasi industri dan selanjutnya pada tahun 2030 - 2034 dilakukan pemfokusan pada industri yang berbasis sumber daya yang medium-high tech sehingga terjadi peningkatan kompleksitas Produk Industri. Kedepan, Indonesia diproyeksikan menjadi pusat dari Global Value Chain serta menjadi pusat jasa manufaktur maju di Tingkat Regional pada 2040 - 2045.

Untuk mendukung roadmap tersebut, Kemenperin telah menerbitkan visi dan misi pembangunan industri nasional serta penerbitan regulasi turunan yaitu PP No 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengungkapkan bahwa PGN fokus untuk peningkatan optimalisasi dan pengembangan infrastruktur melalui penjajakan bersama dengan KI yang belum memiliki akses terhadap pasokan gas bumi. Fokus PGN tersebut selaras dengan regulasi yang diterbitkan Kemenperin.

Dalam FGD antara Kemenperin dengan PGN, dilakukan pemetaan KI yang dapat menjadi prioritas jangka pendek dalam pengembangan infrastruktur gas bumi. Terdapat 14 KI (dari 50 KI) yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur gas bumi dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur gas bumi milik PGN, serta status KI tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional. Adapun KI tersebut adalah KI Panbil Tembesi, Bintan Industrial Estate, Kalimantan Industrial Park Indonesia, Indonesia Pomalaa Industrial Park, KI Makasar, KI Buli, KI Pulau Obi, KI Teluk Weda, KI Jorong, Indonesia Morowali Industrial Park, KI Konawe dan KI Motui.

Selanjutnya PGN menindaklanjuti dengan melakukan Joint Planning, Site Survey, Kajian Tekno-Ekonomi, dan Peningkatan Maturitas Investasi atas seluruh KI yang telah diprioritaskan. Pada kesempatan yang sama, PGN telah menandatangani Heads of Agreement (HOA) dengan sejumlah KI perihal pengembangan gas bumi dengan potensi kebutuhan volume gas bumi kurang lebih 115 BBTUD mulai tahun 2027.

"Kami berkomitmen untuk memperluas akses gas bumi dengan menyasar kawasan industri, didorong oleh adanya peluang sinergi terkait infrastruktur yang bisa dikembangkan khususnya di Indonesia Tengah dan Timur. PGN memiliki konsep integrasi infrastruktur pipeline dan beyond pipeline," jelas Rosa.

Rosa melanjutkan bahwa selain untuk kebutuhan gas terpenuhi, perencanaan bersama Kemenperin diharapkan dapat menstimulasi pemanfaatan gas bumi domestik dan menciptakan multiplier effect. PGN sebagai badan usaha di sektor hilir gas bumi siap menjadi garda depan dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut.

"Komitmen dan fokus PGN untuk menyediakan aksesibilitas gas bumi di KI juga ditujukan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan KI yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsep integrasi infrastruktur gas bumi dapat menjadi satu kesatuan bersama penyediaan infrastruktur lainnya untuk mempercepat pembangunan PSN," tutup Rosa.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Pemerintah mengusulkan volume LPG 3 kg bersubsidi sebesar 8,17 juta metrik ton dalam RAPBN 2025. Jumah tersebut lebih tinggi dibanding dengan APBN 2024 sebesar 8,03 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan kuota itu karena meningkatnya permintaan dari masyarakat. Di sisi lain, Bahlil mengatakan, pihaknya juga tengah mendorong jaringan gas (jargas).

"Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus. Memang selain LPG bersubsidi, kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas, jargas. Dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini," paparnya di Komisi VII DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Subsidi listrik pada RAPBN juga mengalami kenaikan menjadi Rp 90,22 triliun. Adapun target dalam APBN 2024 sebesar Rp 75,83 triliun.

"Subsidi listrik, tahun 2025 disepakati mencapai Rp 90,22 triliun. Sudah termasuk kurang bayar, kurang bayar 2023 sebesar Rp 2,02 triliun," katanya.

Dia mengatakan, kenaikan itu didorong oleh kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025. Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta lebih pelanggan. Jadi itu bisa berdampak pada kenaikan," ungkapnya.

Simak Video: Aksi Licik Dekok, Oplos Elpiji Subsidi-Raup Cuan Rp 50 Juta

[Gambas:Video 20detik]