Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities yang menjalankan fungsi hampir bersamaan sebagai ibu kota selama periode tertentu (2025-2029). Usulan itu datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

ASPI merumuskan 2 variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun 4 alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang 1 yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota secara legal (de jure) dan IKN sebagai ibu kota de facto (kegiatan administrasi pemerintahan nasional).

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," kata Ketua Umum ASPI Adiwan Fahlan Aritenang dalam konferensi pers Jumat (11/10).

Kemudian skenario peluang 2 yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Berikut skenario perencanaan dalam konteks tahapan pemindahan ibu kota yang diusulkan ASPI:

2022-2024 : Pemindahan fase awal untuk fungsi pemerintahan prioritas.

2025-2029 : Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset serta talenta.

2030-2034 : Pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas.

2035-2039 : Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

2040-2045 : Mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities, yang menjadikan keduanya sebagai ibu kota Indonesia. Usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono.

"Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan "dititipkan" pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," kata Bambang di Instagramnya @bambangsusantono, Sabtu (12/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN mengatakan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya.

Kemudian, diperoleh 4 usulan agar pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi awal.

"Lalu mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar "on the track" sesuai dengan visi dan misi awalnya," tulis Bambang.

Melalui konsep Twin Cities Jakarta dan IKN berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Salah satu kota sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota. Saya berterima kasih pada ASPI atas masukannya," ujarnya.

Menurut Bambang, sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bermusyawarah secara aktif dalam pembangunan ibu kota bersama ini.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tutupnya.

Rumah Sakit Hermina Nusantara yang terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menerima pasien. Rumah sakit itu dibangun dalam kurun waktu 10 bulan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rumah sakit itu dibangun dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan dan dapat menerima pasien.

"Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan dari RS Hermina Nusantara yang praktis dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan dan sekarang bisa beroperasional menerima pasien. Hal tersebut bisa memberikan kepercayaan dan confidence bagi ASN yang segera pindah ke IKN," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Jokowi menyebut saat ini Rumah Sakit Hermina baru buka 50 tempat tidur (TT). Pembangunan akan dilanjutkan hingga awal tahun 2025 dengan membuka 100 TT .

Sementara itu, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk Hasmoro mengatakan rumah sakit itu memiliki desain modern dengan delapan lantai seluas 28.210 meter persegi dan berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi.

Mulai dibangun pada awal tahun 2024, dia bilang saat ini RS Hermina Nusantara telah memiliki 5 lantai yang akan dilanjutkan bertahap Master Plan 8 lantai.

Saat ini, rumah sakit baru itu siap menerima pasien rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"RS Hermina Nusantara didirikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih kepada Pemerintah karena dalam 10 tahun terakhir ini dari akhir tahun 2014 sampai akhir tahun 2024 jumlah RS Hermina telah tumbuh dari 21 rs menjadi 51 rs, sehingga rata-rata 3 Rumah Sakit dalam 1 tahun. Jumlah tempat tidur naik dari 1.600 TT menjadi 7.700 TT atau tumbuh 6.100 TT," ujar Hasmoro.

Hasmoro juga menerangkan bahwa RS Hermina Nusantara didukung oleh RS Hermina Balikpapan dan RS Hermina Samarinda serta bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk buka bertahap dan telah mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia.

Apabila menilik sekilas ke belakang, setelah melewati proses penandatangan kesepakatan dan terbitnya Keputusan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang Penetapan Pengalokasian Lahan untuk PT Medikaloka Hermina Tbk di Ibu Kota Nusantara pada bulan September 2023, Hermina telah melakukan groundbreaking pada 01 November 2023, dilanjutkan membangun pondasi di titik pertama pada 22 Desember 2023 dan acara soft opening pada 17 Agustus 2024.

"Sejak awal kami berkomitmen untuk mendukung Ibu Kota Nusantara karena kami melihat potensi kedepannya sangat besar, seiring dengan pertumbuhan Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya, Rumah Sakit Hermina Nusantara kedepannya ditargetkan menjadi rumah sakit berbasis eco green dan smart hospital, dengan akreditasi nasional dan internasional, untuk menjangkau pasien-pasien eksekutif dan non eksekutif kami yang lebih luas." tambahnya.

Simak Video: Jokowi Kagum RS di IKN Dibangun Hanya dalam Waktu 10 Bulan

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menggelar festival menarik bertajuk 'BRImo FSTVL 2024'. Acara ini berlangsung pada 11-13 Oktober 2024 di Fashion Atrium, Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto, menjelaskan gelaran festival ini merupakan sarana bagi perbankan untuk memperkenalkan fitur-fitur terbaru dari super apps BRImo kepada para nasabah khususnya mereka dari generasi muda.

Ia menyebut untuk festival BRImo tahun ini mengusung konsep 'Playzone' yang menawarkan perpaduan antara music performance, workshop, games, talk show, hingga transaction dalam satu acara.

"Sebenarnya kalau ditanya ini (acara) apa sih? Ini sebenarnya adalah royalti program bagi nasabah BRI, khususnya lagi bagi pengguna BRImo. Kita tahu sendiri BRImo ini adalah super apps BRI," kata Andrijanto dalam acara BRImo FSTVL 2024 di Mal Kota Kasablanka, Sabtu (12/10/2024).

"Melalui BRImo FSTVL 2024, kami ingin memberikan pengalaman digital yang menghibur sekaligus edukatif, selaras dengan semangat keberlanjutan dan inovasi BRI," terangnya lagi.

Di luar itu, Andrijanto mengatakan festival ini juga digelar sebagai wujud layanan kepada pengguna loyal BRImo hingga BRImo terus mencatatkan kinerja yang positif dan menjadi aplikasi perbankan digital unggulan di Indonesia.

Sebab hingga akhir September 2024, BRImo sudah digunakan lebih dari 37,14 juta pengguna aktif dengan sales volume capai Rp 4.034 triliun. Adapun pertumbuhan jumlah transaksi finansial yang meningkat sebesar 44,01% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Terakhir, Andrijanto menyebut dalam serangkaian kegiatan BRImo FSTVL 2024 ini terdapat undian berhadiah BMW, Hyundai, Vespa, iPhone 16 dan tabungan emas serta penukaran poin dengan lebih dari seratus ribu hadiah langsung.

"Pertama dari jumlah hadiahnya, kalau tadi sudah disebutin lebih dari 100 ribu (hadiah), itu artinya kesempatan untuk bisa menang jauh lebih mudah, jauh lebih besar dari jumlah," ucap Andrijanto.

Ia menyebut untuk mendapatkan hadiah tersebut, pengguna BRImo hanya perlu perbanyak transaksi menggunakan aplikasi. Setiap kelipatan saldo 10 juta dapat 1 kupon, nasabah akan mendapatkan satu poin yang bisa digunakan untuk undian hadiah atau mendapatkan promo menarik lainnya.

Andrijanto mengatakan proses pengumpulan poin ini berlangsung hingga April 2025. Dengan begitu nasabah memiliki waktu yang sangat panjang untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya.

"Caranya setiap kelipatan saldo 10 juta dapat 1 kupon, silahkan dikumpulkan terus, nanti poin itu akan terus berakumulasi, sampai April periode tahun depan," terang Andrijanto

"Perbanyak transaksi, kumpulin poinnya. Ada poinnya bisa langsung diundi, kemudian ada poin yang modelnya opsional itu namanya Friday Sale, teman-teman dengan poin yang ada itu bisa di-redeem dengan hadiah-hadiah waktu ada sale," jelasnya lagi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura karena diduga melakukan kegiatan pengerukan pasir laut secara ilegal. Mirisnya, kapal ini berhasil 10 bulak-balik perairan RI dalam sebulan terakhir.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, mengatakan saat dilakukan pemeriksaan kedua kapal tersebut tidak memiliki izin dan dokumen yang lengkap untuk hasil kerukan (dumping) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

"Menurut pengakuan Nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke sini (Indonesia), tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Lebih lanjut Ipunk mengatakan kapal penghisap pasir tersebut kurang lebih membawa 10 ribu meter kubik pasir. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat 16 orang Anak Buah Kapal (ABK) 2 orang WNI 1 orang warga Malaysia dan 13 warga negara RRT 13.

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Trenggono mengatakan ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyebut kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan target yang dipasang Presiden terpilih Prabowo Subianto

Menurut Rosan, konsumsi domestik dan investasi saat ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, proporsi investasi harus ditingkatkan.

"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54 persen. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25 persen. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58 persen, dan investasi bisa mencapai 30 persen atau lebih. Sekarang hanya 24-25 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Rosan menekankan peningkatan proporsi investasi harus didorong, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan investasi ke industri berkelanjutan, sesuai dengan permintaan global.

"Kita inginkan investasi yang berorientasi ekspor dan dilakukan secara berkelanjutan. Itu tema yang akan kita usung ke depannya. Karena permintaan global mengarah ke sana, bahwa kita semua harus melakukan ini secara berkelanjutan," ujar Rosan.

Kawasan Industri Berbasis Energi Bersih

Rosan juga menekankan perlunya mendorong pembangunan kawasan industri yang menggunakan energi bersih. Menurutnya, tuntutan pasar saat ini mengarah pada industri hijau untuk menarik minat investasi internasional, terutama dari sektor-sektor yang berfokus pada dekarbonisasi.

"Kalau kita bicara menarik investasi di sektor EV manufacturing, EV car, EV battery, mereka juga menuntut sumber energi yang digunakan berasal dari energi bersih. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi mereka," ungkapnya.

Rosan juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih di Indonesia. Menurutnya, investasi di sektor tersebut sudah umum dilakukan oleh investor dari negara maju.

"Saya baru dari Singapura, bertemu dengan perusahaan Sembcorp. Mereka telah berinvestasi di 13 kawasan industri hijau di Vietnam, dan akhir tahun ini akan bertambah menjadi 18," ungkap Rosan.

Kepastian Regulasi Perizinan Berusaha

Selain pengembangan industri berbasis ekspor yang berkelanjutan, Rosan juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur.

"Kebetulan saya pernah jadi pengusaha, jadi saya tahu persis apa masalahnya. Kita, pengusaha, paling tidak suka ketidakpastian. Kita ingin semuanya terukur dan terstruktur," terang Rosan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat, Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan.

"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," jelas Rosan, menunjukkan ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya.

Rosan menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Apalagi, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.

"Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," tegas Rosan.

Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat tingkat kepuasan masyarakat atau approval rate yang anjlok saat dirinya baru menjabat. Saat itu kepuasan masyarakat anjlok karena Jokowi menaikkan harga BBM.

Jokowi mengatakan saat itu approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%. Harga BBM sendiri naik karena kebijakannya untuk melakukan pengalihan subsidi BBM.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sudah disiapkan untuk dirasakan olehnya. Sebab, sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Modal Bangun Infrastruktur

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat.

Dari kebijakan mengurangi jatah subsidi BBM, Jokowi mengaku kala itu dirinya mendapati ruang fiskal APBN jadi makin longgar. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran tambahan yang bisa digunakan.

Nah uang ini lah yang jadi modal awal dirinya menggenjot agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Kini setelah 10 tahun agenda pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia, Jokowi mengklaim buah hasilnya mulai terlihat. Dia memaparkan beberapa indikatornya, misalnya saja ada biaya logistik bisa turun dari 24% ke 14%. Posisi Indonesia pada peringkat global competitiveness index juga meningkat dari posisi ke 42 menjadi posisi ke 27.

Lantas apa saja yang dibangun Jokowi selama 10 tahun ini? Dia memaparkan ada jalan desa sejauh 366 ribu kilometer, kemudian pembangunan pasar desa sebanyak 14.700 unit, posyandu sebanyak 46 ribu unit, dan juga embung air 6.800 unit.

Selanjutnya ada juga bendungan besar sebanyak 53 unit yang dapat memberikan jaringan irigasi hingga 1,2 juta hektare lahan pertanian.

Di kawasan perkotaan, Jokowi juga memaparkan pembangunan beberapa transportasi umum di Jakarta sebagai kota besar. Mulai dari MRT Bundaran HI-Lebak Bulus, LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi dan Cibubur, hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Terakhir, untuk infrastruktur sebagai konektivitas antar daerah ada jalan tol yang dibangun mencapai 2.433 kilometer. Ada juga bandara baru yang dibangun sebanyak 26 unit hingga pelabuhan baru sebanyak 25 unit.

Simak Video: Survei Politika: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi 61,7%

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah terus mencari cara agar harga tiket pesawat di Indonesia bisa turun. Salah satunya dengan pemerintah mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia, sehingga harga jual bahan bakar ini bisa lebih kompetitif.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan secara aturan pemerintah sudah mengizinkan perusahaan swasta turut menjual avtur di Indonesia.

Dengan begitu perusahaan yang menjual avtur di Indonesia tidak hanya Pertamina saja. Namun ia mengaku hingga saat ini masih belum ada perusahaan atau operator bahan bakar minyak (BBM) swasta yang ikut menjual avtur.

"So far sebenarnya multi avtur provider itu secara regulasi sudah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir harusnya seperti itu," terang Rachmat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

Saat ditanya apakah sudah melakukan perbincangan dengan perusahaan swasta terkait penyediaan avtur di Indonesia, Rachmat mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan. Namun sebelumnya sejumlah operator BBM swasta ini pernah menyampaikan ketertarikan mereka untuk jual avtur di RI.

"Sejujurnya saya belum bertemu mereka. Tapi saya ingat dulu di awal-awal 2 tahun yang lalu, sempat ada salah satu (operator BBM swasta) yang major (besar) itu yang pernah bilang ingin ini (jual avtur) lah ya, tinggal kita pastiin aja ini level playing field," terangnya.

Kemudian untuk memastikan harga avtur RI bisa turun karena ada perusahaan lain yang ikut berjualan, Rachmat memastikan swasta yang ingin berjualan bahan bakar pesawat ini harus menyediakan penjualan di seluruh bandara se-Indonesia.

Sebab kalau tidak begitu, perusahaan swasta ini hanya mau menjual avtur di bandara atau rute-rute ramai saja. Sedangkan untuk rute atau bandara sepi tidak menyediakan avtur.

"Kalau secara umum, kita mau harganya (avtur) nggak terlalu jomplang kan, jadi biasanya terjadi kayak cross subsidi lah, ini yang perlu kita pastikan," terang Rachmat.

"Jadi ada rute gemuk, ada rute kurus gitu kan ya, ini yang perlu kita coba pastiin, jangan sampai nanti ada yang disuruh hanya rute gemuk doang, yang kurus dia nggak mau, jadi nggak kompetitif atau nggak fair kepada semua provider," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia.

Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur di Indonesia. Pemerintah ingin ada kompetisi pada penyediaan avtur dengan mengundang pemain lain atau yang disebut multi provider, sehingga harga bahan bakar pesawat kompetitif. Dengan begitu, beban maskapai berkurang dan harga tiket pesawat bisa turun.

"Avtur dengan multi provider sudah dibahas dalam rapat dengan pak Menko. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kalau bisa diperbaiki akan ada penurunan avtur yang besar dan berdampak ke penurunan tiket," beber Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih bakal melantik menteri-menteri di kabinet barunya sehari setelah dilantik. Tepat tanggal 21 Oktober 2024, Prabowo akan melantik para menterinya.

Jokowi mengungkapkan pelantikan menteri Prabowo akan dilakukan pada hari Senin dua pekan ke depan. Bila dihitung, hari itu adalah tanggal 21 Oktober 2024.

"Nanti ditunggu saja hari Senin, Senin berikutnya tapi, seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik," ungkap Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi sendiri mengaku tak tahu siapa saja menteri yang mau dipilih Prabowo. Dia berkelakar urusan ini bisa ditanyakan saja ke Ahmad Muzani, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra yang mengusung Prabowo.

"Kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu," sebut Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan dirinya tak mau mengintervensi kabinet Prabowo. Dia menyatakan dirinya tidak akan cawe-cawe, karena urusan menteri adalah hak prerogatif seorang presiden.

"Kalau tanya ke saya orang akan langsung negativisme tadi, bilang saya ikut-ikut, intervensi, ndak. Saya pun juga tidak pernah mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat tepuk dahi saat bicara soal emas garapan PT Freeport Indonesia. Menurutnya, selama ini cukup banyak emas Freeport yang hilang entah ke mana, hal itu terjadi karena selama 50 tahun lebih Freeport beroperasi tanpa ada pemurnian atau smelter. Jokowi sampai tepok jidat saat bercerita soal hal ini.

Menurut Jokowi Freeport cuma beroperasi mengerikan konsentrat kemudian mengekspornya mentah-mentah. Dalam konsentrat sendiri isinya ada beragam, mulai dari tembaga hingga emas. Artinya, bila konsentrat cuma diekspor mentah, banyak sekali sumber daya emas yang hilang dan tidak diolah di dalam negeri.

Nah Jokowi mengaku saat berkunjung ke tambang Freeport dia sempat bertanya-tanya kepada para pekerja berapa banyak potensi emas yang bisa terangkut di dalam konsentrat yang tak terolah di dalam negeri. Dia mendapatkan jawaban per tahunnya bisa mencapai 50 ton.

Menurutnya, bila 50 ton bisa dioptimalkan Indonesia sendiri yang bakal untung. Bayangkan saja 50 ton emas per tahun bila dikalikan 50 tahun operasional dan ditaksir dengan harga emas saat ini tentu jumlahnya sangat besar.

"Mungkin karena saya sering ke bawah berapa sih emas yang terangkut? Kira-kira 40-50 ton per tahun. Kalikan saja 50 (ton) kali 50 (tahun) rupiahkan saja ibu-ibu satu gram berapa itu," ujar Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

"Perkiraan saya, iseng-iseng saya tanya bawah-bawah itu lima puluh, lima puluh. Besar sekali, saya pernah merupiahkan langsung lemes saya," kata Jokowi sambil tepuk dahi sebanyak dua kali.

Jokowi juga sempat melempar pertanyaan yang mungkin bisa bikin kaget Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia. Saat berbicara, Jokowi tiba-tiba bertanya kepada Tony soal potensi kehilangan emas karena ekspor konsentrat. Jokowi melempar pertanyaan ke Tony, ke mana saja emas Freeport pergi selama 50 tahun ini.

"Pertanyaan saya selama 50 tahun lebih konsentrat itu dibawa ke mana? Tapi bukan pak Tony," kata Jokowi diikuti suara tertawa dari hadirin yang hadir.

Kini, PT Freeport Indonesia sendiri sudah punya smelter atau pabrik pemurnian konsentrat tembaga yang mampu mengolah 3 juta ton konsentrat per tahun. Dengan begitu, Jokowi bilang Indonesia bisa melihat seberapa besar potensi emas Freeport.

"Karena nggak ada smelter kita nggak bisa tahu tapi sekarang PTFI sudah memiliki kapasitas untuk itu, tahu nanti setahun ini akan tahu kita karena akan mulai berproduksi Januari-Desember tahun depan tahu, kita tumbuh di Desember tahun depan berapa ton ya produksinya," papar Jokowi.

Simak: Jokowi Ungkap Penambahan Saham 10% di Freeport Masih Negosiasi

[Gambas:Video 20detik]

Bank Indonesia (BI) kembali menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. Pada akhir perdagangan Kamis (10/10/2024), rupiah ditutup pada level (bid) Rp 15.660 per dolar AS.

Pada saat yang sama, Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun naik ke 6,67%. Sementara itu, indeks dolar atau DXY menguat ke level 102,99. Surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah AS dengan tenor 1-10 tahun atau yield UST (US Treasury) 10 tahun naik ke level 4,061%.

Kemudian pada hari ini, Jumat (11/10/2024) rupiah dibuka pada level (bid) Rp 15.640 per dolar AS. Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,65%.

Lebih lanjut, berdasarkan data transaksi 7-10 Oktober 2024, non residen tercatat jual neto Rp 2,84 triliun, terdiri dari neto Rp 4,47 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 4,37 triliun di pasar saham serta jual neto Rp 2,73 triliun di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai 10 Oktober 2024 pada semester-II 2024, non residen tercatat beli neto sebesar Rp 46,68 triliun di pasar saham, Rp 41,19 triliun di pasar SBN dan Rp 193,51 triliun di SRBI.

Kemudian pada semester-II 2024, non residen tercatat beli neto sebesar Rp46,33 triliun di pasar saham, Rp75,15 triliun di pasar SBN dan Rp63,16 triliun di SRBI.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata BI dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Premi credit default swap (CDP) Indonesia 5 tahun per 10 Oktober 2024 sebesar 68,30 bps, naik dibandingkan 4 Oktober 2024 sebesar 67,25 bps.

Simak: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap dirinya sebagai Presiden pernah anjlok. Pemicunya kebijakan memangkas subsidi BBM, sehingga harga mau tidak mau naik.

Jokowi mengatakan approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sengaja dia ambil. Sebab sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran yang jadi longgar usai kebijakan itu, ini lah yang jadi modal Jokowi untuk membesut agenda pembangunan infrastruktur secara masif.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.