Rencana pemerintah mengatur pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober kemungkinan tak terealisasi. Adapun kebijakan tersebut bertujuan agar penyaluran BBM subsidi jadi lebih tepat sasaran.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana itu. Mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintah China tengah melakukan investigasi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger karena menolak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang. Langkah tersebut dapat berujung sanksi.

Dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024), kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan pada Selasa yakni sehari setelah pemerintahan Biden mengusulkan kemungkinan larangan penjualan atau impor kendaraan pintar di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi khusus China atau Rusia karena masalah keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa PVH yang berbasis dicurigai melanggar prinsip-prinsip transaksi pasar yang normal dengan memboikot kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Disebutkan, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi yakni dengan dimasukkan ke dalam 'daftar entitas yang tidak dapat diandalkan' di mana akan melarang perusahaan tersebut melakukan bisnis di China. Saat ini, terdapat 5 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar tersebut sejak diumumkan pada tahun 2019.

Tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang melakukan banyak bisnis di China. Sebab, sebagian besar perusahaan tersebut adalah produsen pertahanan. Masuknya mereka dalam daftar tersebut berarti mereka dilarang mengimpor, mengekspor dan berinvestasi di China.

Dalam pernyataannya, PVH mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan.

"Menjaga kepatuhan yang ketat terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan di semua negara dan wilayah tempat kita beroperasi. Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan akan merespons sesuai dengan peraturan terkait," tulisnya.

Pemerintah berencana menarik utang di awal atau pre-funding pada kuartal IV 2024. Langkah ini untuk menopang pembiayaan tahun depan.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menjelasakan opsi melakukan pre-funding ini muncul dengan pertimbangan tak akan lagi ada penerbitan surat berharga negara (SBN) valuta asing (valas) akhir tahun ini.

"Penerbitan SBN valas sudah selesai, jadi sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk pre funding 2025. Yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025," kata Riko, dalam Media Gathering di Anyer, Serang, Banten, ditulis Jumat (27/9/2024).

Selain itu, menurut Riko, pre-funding tidak boleh diterbitkan pada awal tahun, untuk pendanaan pada tahun tersebut. Dalam aturannya, menurutnya, pre-funding hanya boleh dilakukan pada kuartal IV atau akhir tahun.

Selain itu, pre-funding juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik yang terus membaik menjelang akhir tahun ini. Karena itu, biaya utang yang dikeluarkan direpresentasikan menurun.

"Jadi sekarang kan oportunitynya bagus, suku bunga sudah mulai turun. Kemudian, penerbitan utang tahun ini sudah tercapai, dan lagi bagus. Oke kita gas pol untuk tahun depan, nah dimungkinkan," ujarnya.

"Kesimpulannya cost and risk. Jadi kita akan maksimalkan pemenuhan utang untuk tahun ini, namun kalau di 3 bulan depan kita melihat ada chance, atau kemungkinan kita bisa menambah utang dalam kerangka pembiayaan tahun depan, maka itu akan kita lakukan," sambungnya.

Sebagai informasi, tahun depan pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan utangnya. Penerbitan SBN tersebut naik 42,2% bila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun.

Sedangkan untuk pre-funding sendiri, Riko menyebut pihaknya masih belum menentukan apakah akan melakukannya dengan menerbitkan SBN valas atau SBN domestik. Sebab, hal ini akan bergantung pada permintaan market.

"Ini sifatnya lebih fleksibel. Kedepan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, pada 2025 mendatang pemerintah berencana akan menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun di 2025. Hal ini telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Utang tersebut terbagi ke dalam dua sumber, yakni penerbitan SBN sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman sebesar Rp 133 triliun. Kemudian untuk pinjaman juga terbagi atas dua sumber, yakni pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun.

Pemerintah berencana menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau 'kebun angin'. Pada 2030, targetnya Indonesia punya pembangkit energi angin dengan kapasitas 5 gigawatt (GW).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi mengungkapkan rencana ini sedang digodok pemerintah bersama PT PLN (Persero) lewat Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035 serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

"Saat ini RUKN sedang dibahas, selanjutnya dibuat RUPTL baru dan di dalamnya target lima tahun ke depan. Kita sudah tahu langkahnya 5 GW, jadi sampai dengan tahun 2030 kita butuh 5 GW dari angin," ungkap Eniya dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Indonesia memiliki potensi sumber daya angin sangat besar, yang menjadikan potensi angin sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar kedua setelah energi surya. Eniya mengatakan, selain sebagai sumber energi, PLTB nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, seperti yang ada di Eropa, khususnya Belanda.

Potensi angin di Indonesia juga berada di daerah-daerah wisata seperti di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Selatan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi angin di Indonesia yakni sebesar 154,6 GW dengan rincian potensi angin onshore sebesar 60,4 GW dan potensi angin offshore sebesar 94,2 GW.

Jika dirinci lebih detail, wilayah timur Indonesia mulai dari Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki potensi mencapai 40% dari potensi angin nasional. Namun, potensi angin yang dimanfaatkan menjadi PLTB hingga tahun 2024 ini masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 152,3 MW.

Oleh sebab itu, Eniya menekankan diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan dunia internasional, sehingga bisa menjadi kunci dalam pengelolaan investasi penyediaan tenaga listrik berbasis EBT, khususnya yang berasal dari angin.

Dia mengapresiasi kerja sama antara Kementerian ESDM bersama Energy Transition Partnership - United Nations Office for Project Services (ETP-UNOPS) untuk memfasilitasi pengembangan serangkaian studi dalam mengembangkan PLTB di Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kondisi utang pemerintah per akhir Agustus 2024 mencapai Rp 8.461,93 triliun. Jumlah itu turun Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp 8.502,69 triliun.

Seiring dengan jumlah utang yang menurun, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser menjadi 38,49%. Bulan sebelumnya masih 38,68%.

"Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dari total utang per Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% dari pinjaman Rp 1.009,37 triliun.

Untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 969,74 triliun.

Dalam dokumen APBN KiTA edisi September 2024 itu disebutkan per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

"Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3%, terdiri atas perbankan 19,2%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%," dikutip dari dokumen APBN itu.

Program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) diminta untuk diteruskan di pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Permintaan ini disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bantuan ini sudah diberikan Jokowi sejak tahun lalu dan berjalan terus sampai sekarang. Hanya saja ada beberapa perubahan dari program ini, yaitu yang awalnya diberikan setiap bulan sejak akhir 2023 kini diubah skemanya. Sejak pertengahan 2024 kemarin bantuan cuma diberikan dua bulan sekali hingga Desember 2024.

Permintaan soal kebijakan ini harus diteruskan disampaikan Jokowi saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi meminta para warga menyampaikan harapannya untuk melanjutkan program bantuan pangan bila bertemu dengan Prabowo.

"Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, sampaikan pak minta dilanjutkan, karena saya nanti tanggal 20 Oktober sudah purna tugas, sudah pensiun," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024) kemarin.

Jokowi juga sempat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat yang hadir. Dia menanyakan perkembangan distribusi beras untuk bulan Oktober dan kualitas dari beras yang diberikan.

"Sudah terima semua yang bulan Oktober? Ada keluhan? Berasnya hitam? Tidak, berasnya bagus ya," tanya Jokowi memastikan.

Di sela acara pembagian bantuan beras itu juga Jokowi mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menjelang masa purna tugasnya.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat," tutur Jokowi.

Dalam keterangan yang sama, disebutkan kunjungan Jokowi ke Gudang Bulog dan membagikan bantuan pangan menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

Dengan dimulainya distribusi di Kabupaten Paser, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program ini, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Bank Dunia mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Keterangan itu pun dibantah oleh pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di ritel Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia.

"Misal SGD 11 per 5 kg di rak Supermarket berarti 11 x (kurs Singapura ke rupiah) Rp 11.700 ÷ 5 = Rp 25.740/kg. Iya memang (banyak negara ASEAN harga beras lebih mahal) kita lagi fokus kesejahteraan petani. Cek aja Singapura, Malaysia, harga shelving (rak di ritel) loh ya. Kalau (harga) di Jepang atau Korea itu udah pasti selangit, cek aja," kata dia kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).

Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen.

Hal ini menurutnya terbukti dengan inflasi pangan yang masih dinilai cukup terkendali. Arief juga menyebut dari sisi produksi kondisi Indonesia juga aman dan perlu digenjot agar melimpah dan tidak lagi impor.

"Beras Indonesia itu memang kita lagi naikin karena petaninya NTP kasih 110. Kita harus fokus mensejahterakan petani. Jika dikatakan harga beras Indonesia termahal, dia itu pengennya kita impor yang banyak sehingga harga jatuh, harga rendah. Orang Indonesia volatile food masih 3%, inflasi 2%, masa Bank Dunia nggak tahu. Dia itu dapat pesan supaya kita impor banyak. Jangan mau," tuturnya.

Arief juga membantah tudingan dari Bank Dunia soal pendapatan petani di Indonesia di bawah rata-rata. Dia mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Dia juga menyoroti kesejahteraan petani Indonesia yang dinilai masih di bawah rata-rata. Bahkan pendapatannya disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207. Dalam setahun diperkirakan hanya di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkapnya.

Kementerian Perdagangan menyita sebanyak 192.193 batang baja profil siku sama kaki atau seberat 1.100 ton dengan nilai Rp 11 miliar di salah satu produsen baja di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Penyitaan tersebut dilakukan karena tak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Zulhas, panggilan akrabnya, mengatakan produsen baja siku sama kaki tersebut telah diawasi sejak 12 September 2024. Dia menjelaskan produk tersebut disita lantaran tidak mempunyai SNI dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

"Produk yang diamankan mencapai 1.100 ton senilai Rp 11 miliar. Produk kami amankan karena tidak memiliki SPPT SNI dan NPB dan dapat membahayakan pemakai karena merupakan bahan konstruksi," kata Zulhas dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Ekspose produk baja tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan. Zulhas menyebut baja yang tak memenuhi standar itu nantinya akan dimusnahkan. Produsen baja yang melanggar ini akan dikenakan sanksi administratif.

"Oleh karena itu, kami ambil tindakan administratif, setelah itu dimusnahkan. Pemerintah harus tegas untuk melindungi konsumen," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengungkapkan, pelaku usaha yang ditertibkan diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Selain itu, pelaku usaha diduga melanggar Permendag Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

"Dalam aturan ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum memperdagangkan barang untuk melindungi konsumen dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aspek keamanan dan keselamatan," kata Rusmin Amin.

Rusmin menambahkan perlindungan konsumen atas kegiatan perdagangan barang dan jasa harus menjadi komitmen pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Pelaku usaha harus memastikan seluruh kewajiban telah dipenuhi, serta barang dan jasa yang diperdagangkan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diwajibkan.

"Segala bentuk pelanggaran yang terjadi akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemendag berkomitmen melindungi konsumen Indonesia dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perdagangan Indonesia," jelas Rusmin.

Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung milik PT Cimanggis Cibitung Tollways (CBT) mendapat kredit sindikasi sebesar Rp 7,35 triliun. Proses penandatanganan fasilitas pembiayaan sindikasi dilakukan hari ini antara PT CTT dengan perbankan, pemegang saham, dan agen jaminan.

Sebelumnya penandatanganan perjanjian antara CCT telah dilakukan pada 11 September 2024 lalu. Pihak kreditur dalam kesepakatan ini adalah Bank BNI, BSI, Bank Panin, dan BPD Papua.

"Bank BNI (pimpin kredit sindikasi), itu masuk Rp 3,5 triliun kurang lebih, tapi totalnya Rp 7,4 triliun," kata Yefri Rahardja selaku Direktur Keuangan CCT usai penandatanganan dokumen jaminan atas fasilitas pembiayaan sindikasi di Hotel St. Regis, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Menurut Yefri aksi korporasi ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan perjanjian fasilitas pembiayaan baru (refinancing) untuk proyek pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung. Masa penarikan ditetapkan sampai Desember 2024 dan masa pengembalian sampai tahun 2038.

Yefri menjelaskan, tujuan dilaksanakannya refinancing ini adalah untuk efektivitas, efisiensi, dan penghematan perusahaan dalam pembiayaan proyek. Salah satu hal yang juga disepakati adalah perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 7,375% menjadi 7,125%, sehingga dapat dicapai penghematan sebesar Rp 310 miliar (sampai berakhirnya periode pembiayaan sindikasi) atau sebesar Rp 26 miliar per tahun.

Dengan adanya perubahan terms tersebut, diharapkan perusahaan tidak lagi menggunakan dana yang bersumber dari pemegang saham. Sebagai informasi, Tol Cimanggis-Cibitung yang diresmikan tanggal 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf amin.

Tol tersebut adalah salah satu Proyek Strategis Nasional sepanjang 26,18 KM dan merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang dikelola oleh CCT selaku pemegang hak konsesi jalan tol dengan biaya investasi sebesar Rp 10,6 Triliun.

Sejak dioperasikan secara penuh pada tanggal 10 Juli 2024, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi telah menjadi salah satu rute alternatif dan akses penghubung bagi masyarakat dan pelaku industri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat tahun ini. Sepanjang Januari sampai 26 September 2024 totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada detikcom (26/9/2024).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya peningkatan PHK.

Said mengatakan PHK utamanya terjadi di sektor tekstil dan pekerja paruh waktu (part time). Kondisi itu perlu diwaspadai agar tingkat pengangguran terbuka sesuai target sasaran di level 4,5-5% pada 2025.

"Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kelompok pekerja paruh waktu," kata Said dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).

Masyarakat sempat dihebohkan soal iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Kabar ini mulanya bersumber dari surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan Kanwil Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelolaan.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Muchamad Arifin menjelaskan kebijakan pengenaan PPN ini bukanlah aturan baru dan telah diterapkan sejak lama. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Itu kalau mau cek di PP (Peraturan Pemerintah) 49 tahun 2022," terang Arifin dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurut Arifin ada salah persepsi terkait dengan huru-hara IPL ini. Menurutnya, yang dikenakan pajak bukanlah pembayaran listrik maupun air oleh konsumen, tetapi biaya jasa pengurusannya.

"Tetapi yang sebenarnya yang terutang PP tahun 49 adalah jasa pengurusan itu. Memang jasa sosial nggak kena PP, tapi kalau ada jasa pengurusan," ujarnya.

"Misalnya listrik Rp 50 ribu, kemudian air Rp 50 ribu, kan Rp 100 ribu. Tetapi kalau di-charge-nya menjadi Rp 200 ribu, maka yang terutang ke jasa pengurusan itu Rp 200 ribuan itu," sambungnya.

Adapun contoh Rp 200 ribu itu merupakan biaya yang dikenakan kepada penghuni oleh pengelola apartemen. Biaya tersebut termasuk biaya listrik dan air sebesar Rp 100 ribu. Dengan demikian, dalam konteks contoh itu ada selisih Rp 100 ribu yang merupakan biaya jasa pengurusan dari pengelola.

Arifin menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melangsungkan audiensi Bersama asosiasi pengelola hunian rusun dan apartemen. Setelahnya, pihaknya akan memberikan penjelasan lebih detail terkait hal ini.

Di sisi lain, ia menjelaskan kalau memang PPN ini dibebankan terhadap konsumen. Namun memang aturan ini telah diterapkan sejak lama, hanya saja mungkin sebagian besar orang tidak menyadarinya. PPN ini sendiri diterapkan kepada seluruh jasa yang kena pajak.

"Sama misalnya saya jual buku atau baju, PPN yang nanggung siapa? Pembeli konsumen. Nah yang di medsos kan seolah-olah itu aturan baru mau diterapkan pada penghuni apartemen, terutama yang kayak tadi, ada listrik air," kata Arifin.

"Listrik kan memang nggak kena PPN untuk tertentu kan. Kalau nggak terutang ya nggak terutang, tetapi atas jasa, pengelolaannya itu (dikenakan pajak)," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, para penghuni dan pemilik rumah susun (rusun) atau apartemen menolak rencana pengenaan PPN atas IPL. Mereka sudah melayangkan protes kepada Direktur Jenderal Pajak.

Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengatakan, apabila pemerintah tetap akan memungut pajak itu, para penghuni rusun berencana akan melakukan demonstrasi.

"Target kami adalah pemerintah untuk bisa mendengar keluhan ini. Nah ini kalau nggak didengar nanti kita ada tahapan berikut. Tidak menutup kemungkinan kita akan turun ke jalan. Jadi tahapan ini kita jalanin dulu (konferensi pers)," ujar Adjit dalam Press Conference P3RSI di Apartemen Thamrin Residence, Jakarta Pusat, belum lama ini, dikutip dari detikProperti.

Menurutnya, kebijakan ini tidak masuk akal karena iuran tersebut dikumpulkan oleh warga untuk perawatan bangunan rusun, selayaknya iuran kebersihan dan keamanan di perumahan tapak. Ia juga mempertanyakan mengapa tinggal di hunian sendiri perlu membayar PPN.

Sementara Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Royal Mediterania Garden Yohanes mengatakan penghuni rusun banyak merupakan masyarakat kelas menengah, sehingga memiliki keterbatasan dalam penghasilan. Maka pengenaan PPN akan menambah beban biaya.

"Pengenaan PPN ini akan semakin memberatkan para penghuni untuk melakukan pembayaran IPL. Kami-kami ini yang ada di posisi kelas menengah tentu akan merasakan sekali dampaknya kalau dikenakan PPN kurang lebih 11-12%. Akan tambah berat buat kami menjalankan kehidupan," kata Yohanes.

Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% masih belum jelas. Rencana tersebut diketahui belum masuk ke dalam hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan, pemerintah sendiri pada dasarnya menjalankan amanat undang-undang.

Namun untuk merealisasikannya, menurutnya, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan berbagai hal. Hal ini termasuk dengan kondisi ekonomi.

"Misalnya ada yang di masyarakat, kondisi perekonomian, momentum yang tepat. Jadi ini memang nanti diskresinya bagi Presiden terpilih lah. Jadi nggak bisa dijawab," kata Wahyu, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Wahyu menambahkan, rencana penyesuaian tarif PPN menjadi 12% ini telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Namun, dalam implementasi tetap mempertimbangkan suasana masyarakat, termasuk daya belinya, kondisi perekonomian, dan
mungkin momentum yang tepat," terangnya.

Oleh karena itu, keputusan ini akan kembali kepada pemerintahan berikutnya di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam kabinet baru.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan ruang diskresi dalam APBN 2025 untuk pemerintahan berikutnya melakukan penyesuaian. Termasuk apabila PPN 12% ini diterapkan.

Wahyu menjelaskan, diskresi sendiri diberikan dalam rangka memberikan ruang fleksibilitas dalam APBN. Hal ini diperlukan agar APBN bisa lebih responsif dalam mendukung proses transisi pemerintahan.

"Kemudian transisi ini kan juga harus dikawal, biar berjalan efektif. Artinya apa? APBN itu harus ada salah satu belanja yang fleksibel. Kalau APBN nggak fleksibel, itu nggak akan responsif. Makanya, di dalam APBN itu selalu ada ruang-ruang untuk fleksibilitas. Salah satunya adalah belanja," terangnya.

Namun demikian, ia menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.

Sebagai tambahan informasi, dalam UU APBN 2025, ditargetkan pendapatan negara mencapai Rp 3.005,1 triliun, didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun. Dari jumlah itu, setoran PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun.

Ketua Badan Anggaran Said Abdullah mengatakan penerimaan perpajakan tahun depan belum termasuk perhitungan jika PPN 12% diberlakukan di 2025. Dia menyebut kebijakan itu harus dibahas kembali dengan pemerintah baru bersama Komisi XI DPR RI.

"Belum, 2024 di antaranya itu tidak termasuk PPN 12% dari 11% ke 12%. Kita nggak berkehendak menaikkan itu. Karena itu nanti ketentuan baru di tahun 2025 pemerintah meminta persetujuan Komisi XI," ujar Said, ditemui di DPR RI, Selasa (17/9/2024) lalu.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, hal ini baru dapat dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).