Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mendorong industri LPG dalam negeri. Dia mengatakan, industri ini harus dibangun untuk mengurangi impor.

Bahlil mengatakan, jika impor terlalu besar maka akan mengganggu neraca perdagangan, neraca pembayaran hingga devisa.

"Bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas, untuk khusus LPG," katanya dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Bahlil mengatakan, jaringan gas rumah tangga harus dibangun. Hal itu sebagai bentuk pelayanan pemerintah.

Selain itu, kata dia, pemerintah sedang membangun pipa gas dari Aceh hingga Jawa. Dia mengatakan, pipa tersebut menjadi penghubung untuk memenuhi kebutuhan gas antara wilayah.

Terangnya, ketika Jawa kelebihan pasokan gas maka tersebut bisa dikirim ke Aceh atau Sumatera. Hal itu pun berlaku sebaliknya.

"Ini akan menjadi salah satu instrumen penting," ungkap Bahlil.

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa bersama dengan dan PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengeboran sumur eksplorasi Rotan Cinta (RCI)-001 di Desa Kubangsari, di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada Rabu (04/09).

Hadir dalam kegiatan Management Walkthrough (MWT) tersebut, Direktur Regional Jawa, Wisnu Hindadari dan Direktur Operasi PDSI, Aziz Muslim. Menurutnya program MWT diselenggarakan secara rutin oleh pimpinan perusahaan untuk memastikan kegiatan operasi berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Serta membuka kesempatan interaksi dua arah antara manajemen dan pekerja yang menjadi garda terdepan. Aspek prioritas lainnya juga menjadi fokus utama dalam MWT adalah memastikan penerapan kebijakan dan program Health, Safety, Security & Environment (HSSE), dan internalisasi budaya HSSE di setiap kegiatan kerja di lapangan.

Sumur eksplorasi RCI-001 merupakan sebuah sumur wildcat, yaitu sumur yang dibor pertama kali untuk menentukan keberadaan minyak dan gas di lokasi yang masih baru. Hasil pemboran Sumur RCI-001 diharapkan dapat mengonfirmasi sumber daya hidrokarbon dengan target reservoir berupa batu pasir formasi halang (pliocene sandstone) dan membuka potensi baru (play opener) pengembangan migas di Provinsi Jawa Tengah.

"Kami berharap sumur eksplorasi Rotan Cinta bisa membuktikan potensi sumber daya migas terambil hingga 17,58 juta barel minyak (MMBO) dan 14,11 miliar kaki kubik gas (BCFG)", " kata Wisnu dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Dalam lawatan ini, Wisnu menyampaikan bahwa pengeboran sumur RCI-001 merupakan proyek penting untuk masa depan migas nasional, dan berperan sebagai awal dari pengambilan data seismik 3D ataupun kegiatan eksplorasi lainnya di daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil studi, potensi hidrokarbon di wilayah Brebes terbilang cukup tinggi. Selain itu tercatat juga pengamatan terhadap banyaknya rembesan minyak di permukaan.

Merunut jejak sejarah pengelolaan, evaluasi potensi keberadaan migas di area Rotan Cinta ini diidentifikasi melalui hasil survei seismik 2D tahun 1974, 1999 dan 2012. Selain itu, dilakukan juga integrasi evaluasi geologi dan geofisika sejak 1996 sampai 2023.

Pada kesempatan ini, Wisnu menekankan kembali pentingnya mengedepankan aspek HSSE sebagai kunci keberhasilan kegiatan operasi dalam mendukung pencapaian secara berkelanjutan.

Konsorsium Nusantara berencana akan membangun proyek baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium yang berisi sejumlah konglomerat RI ini sebelumnya telah membangun Hotel Nusantara di Kawasan ibu kota baru itu.

Bos Sinar Mas Group, Franky O. Widjaja mengatakan, pihaknya siap membangun proyek baru di IKN. Dalam Waktu dekat, Konsorsium Nusantara akan membangun sejumlah hotel dan kawasan mixed use.

"Sudah dikasih kesempatan untuk bangun hotel, yang Swissotel itu pertama. Kedua juga 200 hektare lebih itu untuk Botanical Garden," kata Franky, ditemui usai penandatanganan kerja sama joint venture LG CNS dan Sinar Mas, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

"Terus di dalamnya (Botanical Garden) ada hotel. Juga nanti akan bertambahan lagi hotelnya, yang ketiga mungkin itu duty free," sambungnya.

Untuk kawasan perbelanjaan duty free ini menjajakan barang-barang yang relatif murah karena bebas pajak. Hal ini diharapkan bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Kawasan tersebut.

"Duty free shopping lah gitu ya. Untuk di sana supaya attract crowd lah ke sana ya. Jadi kan tujuannya supaya bisa jadi hidup lah," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, Sinar Mas masuk ke dalam salah satu jajaran perusahaan konglomerat yang masuk ke dalam keanggotaan Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini diketuai oleh Bos Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan.

Chairman of Sinar Mas, Franky O. Widjaja menyatakan minat untuk masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat LG Sinar Mas. Minat ini khususnya dalam lingkup data center dan smart city.

Hal ini seiring dengan terbentuknya LG Sinar Mas, perusahaan patungan atau joint venture antara Sinar Mas dengan perusahaan IT asal Korea, LG CNS. Perusahaan ini bergerak di bidang IT solution.

"Ya saya rasa kalau dikasih kesempatan akan kita coba usahakan (masuk ke IKN). Jadi apapun opportunity-nya pasti kita explore," kata Franky usai penandatanganan kerja sama joint venture LG CNS dan Sinar Mas, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Keyakinannya masuk ke proyek IT di IKN diperkuat dengan mitranya, LG CNS, yang menurutnya memang ahli di bidang tersebut. Franky mengatakan, LG CNS memegang 55% proyek pemerintahan Korea Selatan.

"Di Korea itu mereka 55% proyek pemerintah itu mereka yang pegang semuanya. Jadi digitalisasi untuk di Korea itu mereka yang nomor satu lah," ujarnya.

Selain IKN, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga menjajaki peluang menggarap data center di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). LG Sinar Mas akan melakukan pemetaan atas sektor-sektor potensial.

"Karena ini kan baru, jadi kita nanti mappingout, seperti saya bilang, di mana kesempatan yang bisa kita masuk akan kita consider," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, LG Sinar Mas merupakan perusahaan patungan antara LG CNS dan Sinar Mas. Pembentukkannya ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama pada hari ini.

Ada enam pilar fokus yang akan dijalankan LG Sinar Mas. Pertama, data center dan cloud services. Kedua, finance services. Ketiga, public and smart . Keempat, smart factory. Kelima, telekomunikasi, dan keenam, global delivery center.

Proyek pertama untuk LG Sinarmas adalah konstruksi data center state-of-the-art di kawasan bisnis di Kuningan. Data center ini adalah data center AI pertama di Indonesia, dengan nilai investasi sekitar Rp 4,6 triliun.

Proyek ini diharapkan selesai pada 2027. Target proyek ini adalah perusahaan besar, terutama di bidang perbankan, dan perusahaan Sinarmas group dan perusahaan-perusahaan Korea.

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 naik menjadi Rp 2.701,44 triliun. Angka itu merupakan kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja BPP).

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menerangkan angka itu merupakan gabungan dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.160,09 triliun dan belanja Non-K/L Rp 1.541,4 triliun.

"Jadi untuk belanja KL yang tadinya di raker banggar terakhir itu Rp 1.094,6 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 atau Rp 1.160,09 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan dan dengan sendirinya belanja non-KL dari sebelumnya Rp1.606,8 menjadi Rp 1.541,4 triliun," kata dia dalam rapat dengan Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Dalam paparannya ada 10 Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran jumbo, terutama karena telah disetujui kenaikan dananya untuk 2025.

Berikut daftar terbaru 10 K/L dengan anggaran terbesar di 2025:

1. Kementerian Pertahanan Rp 166,26 triliun
2. Polri Rp 126 triliun
3. Kementerian PUPR Rp 116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp 93,60 triliun
6. Kementerian Sosial Rp 79,588 triliun
7. Kementerian Agama Rp 79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun
9. Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun
10. Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun

Indonesia terus mengejar pengembangan biodiesel. Kementerian ESDM menyatakan mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan meluncurkan B40, yaitu biodiesel campuran solar dengan 40% minyak nabati dari kelapa sawit.

Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan program biodiesel B35 yang implementasinya sudah dilakukan sejak 2023. Sejak awal tahun sudah ada 8,21 juta kiloliter (KL) B35 yang disalurkan dari target 13,4 juta kiloliter.

"Kita sudah identifikasi kemampuan teknis dari penyediaan, infrastruktur, feedstock, itu untuk B40 insyaallah bisa dimandatorikan 1 Januari 2025," ujar Dirjen EBTKE Eniya Istiani Dewi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Selama empat bulan ini, badan usaha penyalur BBM sedang menyiapkan implementasi B40. Ada 23 badan usaha yang siap menyalurkan B40.

"Sekarang tinggal 4 bulan lagi ini seluruh badan usaha BBM sedang persiapan, jumlahnya di saya sudah ada 34 industri. Ternyata tidak semua aktif ada yang kekurangan feedstock-nya juga dan masalah lainnya, jadi yang aktif hanya 23," beber Eniya.

Jalan Panjang ke B50

Bicara soal biodiesel, Presiden terpilih Prabowo Subianto punya mimpi besar untuk mengebut pengembangan B50 saat menjabat mulai Oktober mendatang. Hal tersebut diyakini Prabowo dapat membuat Indonesia hemat impor hingga Rp 300 triliun lebih.

Prabowo pernah mengatakan targetnya B50 bisa disalurkan di seluruh Indonesia paling cepat akhir tahun ini, atau paling lambat tahun depan. Hal ini bisa mengurangi ketergantungan impor minyak untuk membuat solar, ujungnya Prabowo menilai Indonesia bisa hemat US$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun untuk impor minyak.

"Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu Insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US$ 20 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Minggu (25/8/2024) lalu.

Namun, Kementerian ESDM menyebutkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan B50 di Indonesia.

Kembali ke Eniya, dia menunjukkan sejak Juli hingga Desember tahun ini pemerintah sudah mulai melakukan uji mesin untuk menjajal biodiesel B50 dan B60. Baik pada mesin produk otomotif maupun non otomotif. Ini menjadi pekerjaan rumah yang pertama harus segera diselesaikan.

"Sampai Oktober ini saja, kita uji teknis spesifikasi B50, nanti diselipkan juga yang B60. Ini tinggal uji proporsi, uji mesin," kata Eniya.

Pekerjaan rumah kedua, membuat B50 ada isu kenaikan kualitas solar yang dihasilkan. Pemerintah harus membuat produk biodiesel menjadi hydrotreated vegetable oil (HVO) yang butuh investasi besar.

"Di sini juga ada isu HVO, ini harus dicapai dulu karena solar kita masih high sulfur, kalau mau euro 4 itu harus naik. Ini harus di-adjust juga, ini agak mahal, perlu investasi HVO, dari palm oil juga. Nanti yang buat adalah Pertamina," beber Eniya.

Dengan peningkatan kualitas itu butuh penguatan infrastruktur juga di industri nabati dan solarnya. Hal ini membutuhkan waktu dan juga investasi.

"Untuk Infrastruktur, ini harus ada dukungan perusahaan industri nabati dan solar, jelas butuh waktu dan investasi. Investasi perlu di-secure dulu, apakah dia akan naikkan alat pabriknya, atau naikkan kapasitasnya, ini dua hal berbeda tergantung hasil uji teknis nanti," sebut Eniya.

Lebih lanjut, dengan tambahan kandungan minyak nabati dalam B50 dan B60, maka perlu dipastikan juga stok minyak kelapa sawitnya bertambah. Menurutnya, butuh dua kali lipat produksi kelapa sawit untuk mengejar kebutuhan B50 dan B60. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menurutnya perlu dioptimalkan untuk menguatkan produksi kelapa sawit.

"Feedstock sumber CPO, kita perlu ada peningkatan produktivitas on farm kelapa sawit, maka dana PSR sangat dibutuhkan, harus ada intensifikasi lahan," papar Eniya.

Kemudian, satu hal yang perlu dipastikan juga adalah ketersediaan biaya pemrosesan biodiesel yang disediakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Dalam paparan Eniya, disebutkan 75% dana BPDPKS sudah digunakan untuk pembiayaan biodiesel. Terlebih lagi, BPDPKS juga harus melakukan pembiayaan tambahan untuk komoditas kelapa dan kakao.

Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini seiring dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memastikan bandara itu siap beroperasi, namun bukan untuk umum.

"Sudah beroperasi (Bandara IKN) tetapi belum untuk umum," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/9/2024).

Budi Karya menyebut operasional bandara IKN saat ini baru untuk pemerintah.

"Bukan itu (bukan untuk VIP), pokoknya untuk goverment sementara ini," tambahnya.

Untuk diketahui, Jokowi kabarnya akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selama 40 hari. Kepindahan Jokowi tepatnya mulai 10 September hingga 19 Oktober atau hingga purnatugas.

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi mengungkap alasan Jokowi berkantor di IKN, salah satunya karena Istana Garuda tempat presiden akan berkantor siap digunakan.

"Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (9/9).

Simak Video: Bandara IKN Kejar Tayang, Juli Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin ditutup melemah -0,25% atau -19,10 poin ke level 7.702. IHSG hari ini (10/9/2024) diprediksi menguat dalam range 7.640-7.750.

Mengutip data riset Ajaib Sekuritas, adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG mengalami koreksi wajar setelah reli sejak awal Agustus 2024.

Investor asing tercatat beli bersih senilai Rp251,63 miliar di seluruh pasar (9/9/2024). Sektor properti memimpin penguatan +1,91%, sekaligus lanjut positif secara weekly dalam 3 pekan beruntun akibat perpanjangan PPN DTP dan potensi pemangkasan suku bunga The Fed.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2024 berada di level optimis sebesar 124,4 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 123,4. Apresiasi IKK tersebut didorong oleh kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Dari mancanegara, indeks utama Wall Street kompak menguat menanti rilis data inflasi AS di pekan ini yang berpotensi lebih landai. Pelaku pasar juga merespon positif jelang penurunan suku bunga The Fed pada 18 September mendatang. Sementara, hari ini pasar menanti debat perdana calon presiden AS, Kamala Harris dan Donald Trump.

Dari Asia, tingkat inflasi tahunan di China pada Agustus 2024 sebesar 0,6% atau lebih tinggi dibandingkan Juli 2024 sebesar 0,5%. Kenaikan inflasi tersebut mencerminkan ekonomi China mulai pulih. Sebelumnya, Bank Sentral China (PBoC) memberikan kebijakan ekspansif dengan tingkat bunga pinjaman terendah sepanjang sejarah untuk kembali membangkitkan ekonomi.

Berikut daftar saham-saham yang direkomendasikan:

TLKM
Buy: 3.030
TP: 3.120
Stop loss: 2.950

TLKM bullish continuation berpotensi reversal dari bearish jangka pendek membentuk higher low . Indikator stochastic di area oversold indikasi rebound.

TLKM secara month to date (mtd) pada September 2024 diakumulasi investor asing sebesar Rp162,1 miliar (9/9/2024). Sementara, TLKM berencana memberikan Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 70-80% dari laba bersih untuk tahun buku 2024.

CTRA
Buy: 1.325
TP: 1.365
Stop loss: 1280

CTRA bullish continuation di atas MA 5,20,100. Konsisten membentuk higher low dan higher high. Indikator MACD bar histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Pada 1H24 CTRA berhasil meraih marketing sales sebesar Rp6,08 triliun atau mencapai 55% dari target marketing sales di tahun 2024. Sementara, perpanjangan PPN DTP 100% hingga akhir 2024 untuk segmen perumahan berpotensi meningkatkan permintaan sektor tersebut.

BBTN
Buy: 1.400
TP: 1.440
Stop loss: 1.360

BBTN bullish continuation di atas MA 5,20,100 berpotensi membentuk pola cup and handle. Indikator stochastic crossing bergerak naik.

BBTN menjadi salah satu perbankan yang diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga The Fed dan insentif di sektor properti. Pasalnya, per Juni 2024 segmen properti menyumbang 85,3% dari total kredit BBTN. Kredit rumah subsidi mencapai 48,5% dan non subsidi sebesar 28,8% terhadap total kredit.

Simak Video: IHSG Turun Dari Pucuk

[Gambas:Video 20detik]

PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) resmi digabung menjadi PT Angkasa Pura Indonesia. Penggabungan ini diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dengan penggabungan ini, Budi Karya berharap berbagai bandara mendapat perhatian yang sama baiknya dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu.

"Jayapura, Banda Aceh dan segala macam mesti mendapatkan perhatian sama baiknya dengan Soekarno Hatta dan Kualanamu," katanya di Sarinah, Jakarta, Senin (9/9/2024) kemarin.

Dengan demikian, diharapkan tidak menimbulkan keirian dengan wilayah lain. "Kalau tidak dilakukan timbul keirian dan semangat kita untuk mempersatukan Indonesia tidak terjadi," ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, dengan penggabungan ini maka Indonesia memiliki operator bandara terbesar di dunia. "Tepat di hari ini kita menjadi operator airport nomor lima terbesar di dunia," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menjamin, dalam penggabungan ini tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Justru, kata dia, ada pengembangan terkait dengan penggabungan tersebut.

"Nah sama, ini Angkasa Pura I-II menjadi Angkasa Pura Indonesia, jadi isu layoff tidak ada, justru ini isu pengembangan yang tadi disampaikan Pak Budi (Menteri Perhubungan)," kata Erick.

Erick mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar Indonesia dapat bersaing. Salah satunya, kata dia, di bidang logistik. Dia mengatakan, supaya logistik bisa bersaing maka perlu menekan ongkos dan memberikan kemudahan dalam transportasi.

"Saya sama Pak Budi selalu punya komitmen sama-sama, ingin memastikan bagaimana Indonesia bisa bersaing, tentu salah satunya di logistik, kita harus menekan logistik cost dan kemudahan untuk transportasi atau hal-hal yang lain," katanya.

Dia juga menjelaskan, pemerintah memiliki kisah sukses dalam menggabungkan Pelindo. Pelindo pun tidak ada isu PHK dan saat ini terjadi efisiensi yang luar biasa.

"Kita punya success story waktu itu di Pelindo di mana Pelindo 1, 2, 3, 4 menjadi hanya 1 Pelindo tanpa ada isu PHK, bahkan terjadi efisiensi dan hasilnya luar biasa hari ini," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi Perum Bulog. Direktur Utama Bayu Krisnamurthi diganti Wahyu Suparyono.

Perombakan ini dibenarkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarsa.

"Betul sore tadi jam 17.00 WIB," katanya kepada detikcom, Senin (9/9/2024).

Dalam perombakan ini, Erick juga menunjuk Marga Taufik sebagai wakil direktur utama dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai direktur human capital.

Sebelumnya, mengutip situs Bulog, Bayu Krisnamurthi ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum BULOG menggantikan Budi Waseso melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG.

Surat keputusan tersebut ditetapkan pada saat Budi Waseso sedang dalam melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau ketersediaan beras Bantuan Pangan dan beras SPHP di Gudang BULOG Siron, Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Munas Pramuka di Banda Aceh.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Youtuber Saaih Halilintar yang gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Syarat yang tidak bisa dipenuhi salah satunya yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu terkait kepemilikan NPWP dan kepatuhan pajak Saaih Halilintar.

"Aku nggak tahu, nanti aku lihat dulu," kata Suryo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dihubungi terpisah Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON tidak terkait dengan tugas dan fungsinya. Persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON disebut merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara.

"Kegagalan kepesertaan Saaih Halilintar dalam PON tidak terkait dengan tugas dan fungsi DJP. Persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara," ucap wanita yang akrab disapa Ewie.

Terlepas dari itu, Ewie menyebut kekuranglengkapan Saaih Halilintar dalam memenuhi pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan PON bukan berarti ia belum memiliki NPWP.

"Kekuranglengkapan pemenuhan pemberian NPWP sebagai syarat keikutsertaan bukan berarti yang bersangkutan belum memiliki NPWP," ucapnya.

DJP mengingatkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, termasuk untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU KUP dan PMK 147/PMK.03/2017 yang menetapkan persyaratan subjektif untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, serta sarat objektif untuk membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya sudah di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebelumnya, kegagalan Saaih Halilintar mengikuti PON diungkapkan Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy. Selain NPWP, persyaratan administrasi yang diminta di antaranya yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan BPJS.

"Pihak Saaih sampai 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," kata Paulus Rudy dalam penjelasannya, Jumat (6/9).