Bisnis.com, SIDOARJO - Pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Prambon Sidoarjo masih mengincar beberapa kontrak baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah sebelumnya telah menyelesaikan kontrak IKN sebesar Rp15,46 miliar.

Manager Precast Plant WSBP Prambon, Mohammad Fajar Daniel, menjelaskan saat ini terdapat proyek jalan tol IKN target 3B dan 6C yang dibidik dan sedang menunggu konfirmasi.

“Nanti juga ada bandara VIP, tapi itu dari induk [WSKT], yang sudah ada tol target 3B dan 6C itu juga sekarang sedang tahap tarik ulur mengenai kontrak, tapi secara harga kita sudah menang,” kata Fajar di Plant WSBP Prambon Sidoarjo, Rabu (10/7/2024).

Fajar juga menjelaskan beberapa kontrak proyek IKN yang telah diselesaikan yaitu PC-I Girder sebesar Rp15,46 miliar. Kontrak tersebut merupakan kontrak yang berjalan sejak Januari 2024.

Adapun, saat ini WSBP Plant Prambon sedang mengerjakan setidaknya tiga proyek, yaitu PC-I Girder, Spun Pile, dan Square Pile untuk Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (tol proban) Paket 3. Proyek tersebut memiliki target selesai di Juli 2024.

Kemudian suplai spun pile untuk proyek RSUD Sidoarjo dengan target selesai di Juli 2024. Serta, suplai spun pile untuk proyek pembangunan Swissbell Hotel Nabire dengan target selesai di Agustus 2024.

Selanjutnya, proyek suplai spun pile instalasi IPA Beton Nipah Kuning. Proyek ini ditargetkan selesai pada Juli 2024.

Adapun Plant Proban memiliki kapasitas produksi mencapai 181.725 ton per tahun atau setara dengan 15.143 ton per bulan. Sampai dengan saat ini, utilitas pabrik adalah sekitar 23%.

Mayoritas produksi pabrik adalah produk spun pile sebanyak 5.220 ton per bulan, girder sebesar 4.748 ton per bulan, CCSP 1.645 ton per bulan, square pile sebanyak 1.531 ton per bulan serta produk lainnya sebanyak 2.000 ton per bulan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, mengatakan bahwa kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Sarmuji dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024).

Sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino menyatakan deviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN," ucapnya.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang dapat PMN di 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN), yang selama ini sangat tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap bahwa perbaikan ini dapat terus berlanjut. “Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Sebagai catatan, Kementerian BUMN mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.

Sejumlah fraksi di Komisi VI DPR pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN.

Sebaliknya, Erick menyampaikan apresiasinya kepada Komisi VI DPR yang berhasil mengubah kondisi tersebut.

Keputusan PMN BUMN 2025

Sebagai informasi, Raker antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR mengagendakan 3 agenda, yaitu pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progress pembentukan holding BUMN Karya, dan pengelolaan dana pensiun.

Sebagai catatan, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025.

Adapun, 2025 merupakan momen setahun perdana pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Mayoritas dana PMN BUMN rencananya akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

erdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI awal Juni.

Di sisi lain, Erick menyatakan PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliuns sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

“Kami telah menerima dukungan negara yaitu dari tiga BUMN yang sudah didapatkan sebesar Rp18,6 triliun untuk HK, lalu WIKA Rp6 triliun, dan IFG Rp3,6 triliun,” kata Erick.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.

BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun.

Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Akumulasi nilai kontrak baru emiten BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tembus Rp30,02 triliun hingga semester I/2024.

Capaian nilai kontrak baru dari ketiga emiten itu menurun jika dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp36,10 triliun. Dengan demikian, nilai kontrak gabungan ADHI, PTPP, dan WIKA mengalami koreksi 16,84% year-on-year (YoY).

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa sampai dengan semester pertama tahun ini, perseroan memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp9,65 triliun. Nilai tersebut turun 16,95% dibandingkan tahun lalu yakni Rp11,62 triliun.

“Karena di awal tahun 2024 kemarin, masih terkait isu pemilu dan situasi pada awal semester satu ini masih konservatif,” ujar Joko saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Dia menuturkan bahwa dari jumlah nilai kontrak baru hingga semester I/2024, proyek dari segmen infrastruktur masih mendominasi lalu disusul proyek gedung.

Sementara itu, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru Rp10,17 triliun pada semester I/2024. Jumlah ini mencerminkan penurunan sebesar 2,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari capaian tahun sebelumnya yaitu Rp10,48 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan bahwa kontribusi terbesar atas kontrak baru itu berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti.

Adapun berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar nilai kontrak baru WIKA berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran progres bulanan.

“WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan, terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan. Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders,” tuturnya.

Menurutnya, perseroan akan terus tumbuh dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC. Dalam segmen tersebut, WIKA dinilai memiliki portofolio unggul yang jarang dimiliki oleh para kompetitor.

Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun per semester I/2024. Kontrak baru tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan hingga semester I/2024 didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tutur Rozi.

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah.

Berikut data realisasi kontrak baru ADHI, PTPP, dan WIKA:

ADHI:

- Semester I/2023: Rp14 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,2 Triliun

PTPP:

- Semester I/2023: Rp11,62 Triliun

- Semester I/2024: Rp9,65 Triliun

WIKA

- Semester I/2023: Rp10,48 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,17 Triliun

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Mengawali semester II/2024, entitas terafiliasi Grup Salim aktif melebarkan sayap bisnis termasuk lewat akuisisi. Bisnis mencatat terdapat dua akuisisi yang telah dan bakal dilakukan entitas terafiliasi Grup Salim.

Pertama, Grup Salim merampungkan akuisisi 35% saham jalan tol Transjawa. Kedua, Grup Salim juga bakal mengakuisisi tambang tembaga di Negeri Kanguru.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Danareksa (Persero) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun. Usulan tersebut dilakukan untuk melakukan pengembangan program dan penugasan yang saat ini diemban perseroan.

Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi menuturkan, PMN tersebut bakal dialokasikan untuk pengembangan 5 proyek.

“Kami mengusulkan [PMN 2025] Rp2 triliun untuk membaginya menjadi lima proyek,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Perinciannya, injeksi modal negara bakal digunakan untuk mengembangkan dua kawasan industri, satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pengembangan Port Batu Ampar, serta yang paling anyar diteken yakni inisiasi Indonesia Water Fund (IWF) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung.

Secara lebih terperinci, Yadi menjelaskan bahwa PMN yang bakal diperoleh oleh Danareksa untuk mendanai pengadaan lahan baru seluas 100 hektare untuk Kawasan Industri Makassar (KIMA). Di mana, secara total diestimasikan membutuhkan belanja modal mencapai Rp1,1 triliun.

Adapun, alokasi PMN yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek KIMA sebesar Rp240,9 miliar, sedangkan sisanya akan ditutup oleh pinjaman perseroan.

Kedua, alokasi PMN 2025 akan disalurkan untuk pengembangan proyek Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Total kebutuhan belanja modal sebesar Rp2,3 triliun untuk pengadaan seluas 233 hektare lahan baru. Namun, PMN yang dibutuhkan Rp336 miliar.

Ketiga, PMN tunai yang diusulkan akan digunakan untuk mendukung inisiatif strategis pembangunan Port Batu Ampar.

Danareksa mencatat, kebutuhan belanja modal pada proyek tersebut mencapai Rp2,79 triliun untuk pengembangan dan pengoperasian terminal Peti Kemas Batu Ampar. Akan tetapi, PMN yang dibutuhkan dilaporkan sebesar Rp414,9 miliar.

Keempat, Danareksa akan menyalurkan PMN untuk proyek Indonesia Water Fund SPAM Bandung. Di mana, dalam proyek tersebut perseroan tercatat sebagai katalisator yang mengakselerasi pencapaian target. Hanya saja, tak dijelaskan berapa total kebutuhan belanja modal untuk proyek tersebut.

Terakhir, PMN yang diusulkan Danareksa pada 2025 akan digunakan untuk rencana pengembangan 650.000 hingga 2 juta hektare lahan untuk KEK Merauke.

Akan tetapi, pada tahap awal pihaknya bakal memfokuskan terlebih dahulu aliran PMN untuk rencana piloting project seluas 60.000 hektare. Yadi juga tidak merinci secara gamblang berapa keperluan belanja modal dan kebutuhan PMN pada proyek tersebut.

“Poinnya adalah kita diminta untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri yang ada di sana. Jadi, nanti kita sampaikan lebih lanjut seperti apa Kawasan KEK, karena ini hanya merupakan katalisator supaya nanti ada investor yang akan berinvestasi di kawasan on farm atau off farm-nya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan tren penggalangan dana melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di dunia tengah mengalami tren penurunan sepanjang tahun berjalan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pada semester I/2024, nilai penggalangan dana dan jumlah pencatatan IPO lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Mengacu data kantor akuntan publik big four, Ernst & Young (EY), jumlah IPO turun 12% dan nilai penggalangan dana IPO di dunia mengalami penurunan sebesar 16% secara year-on-year (YoY) pada semester I/2024 dibandingkan periode enam bulan pertama 2023.

"Penurunan nilai dan jumlah IPO tersebut terjadi terutama pada wilayah Asia Pasifik atau negara-negara berkembang, di mana nilai fund raised IPO Asia-Pasifik turun sebesar 73% YoY," ujar Jeffrey dalam keterangan tertulis Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, melemahnya sentimen pasar IPO tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut, salah satunya yakni kenaikan tingkat suku bunga, yang menyebabkan turunnya likuiditas di pasar keuangan global.

Sejauh ini Bank Sentral AS Federal Reseve atau The Fed masih menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5%, dan hanya mengisyaratkan pemangkasan sebanyak satu kali tahun ini. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga masih menahan suku bunga di level 6,25%.

Selain itu, menurutnya investor masih wait and see akibat periode pemilu serentak di lebih dari 60 negara yang memilih presiden baru pada tahun ini. Di Indonesia, gelaran Pemilu sudah dilakukan pada Februari 2024, sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan pada Oktober 2024.

"Penyebab lainnya yaitu pelemahan ekonomi wilayah, termasuk China dan Hong Kong, serta risiko geopolitik yang mempengaruhi kenaikan volatilitas ekonomi dunia. Kita tentu berharap kondisi akan membaik di semester II/2024," pungkas Jeffrey.

Sebagai gambaran, penghimpunan dana di pasar modal hingga semester I/2024 tercatat sebanyak Rp120 triliun dari instrumen saham, obligasi dan rights issue. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penghimpunan dana pada periode semester I/2023 yang mencapai Rp154,13 triliun.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97%).

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok konglomerat Hermanto Tanoko sedang menjadi sorotan sejalan dengan aksi lincahnya membawa perusahaan yang dimiliki untuk go public. Saat ini, sudah ada delapan emiten yang terafiliasi dengan pria kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

Delapan emiten terafiliasi Hermanto Tanoko berasal dari berbagai industri seperti bahan bangunan, retail, serta air minum dalam kemasan (AMDK). Mereka ialah PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK), PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO), dan PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir akan menjalani rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas sejumlah agenda, mulai dari keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 hingga pembentukan Holding Bumn Karya.

Rapat kerja antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI akan digelar pada Rabu (10/7/2024). Secara rinci, agenda yang dibahas adalah pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progres pembentukan Holding BUMN Karya, serta pengelolaan dana pensiun atau dapen.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah Direktur Utama BUMN Karya, salah satunya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal hadir dalam agenda tersebut untuk mendampingi Erick Thohir dalam rapat yang diperkirakan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Kementerian BUMN juga berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Pembentukan ini disebut-sebut rampung pada September 2024.

Tujuh BUMN itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Novel saat ditemui Bisnis di Jakarta, Senin (8/7/2024) malam.

Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. HK dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” pungkas Arya.

PMN BUMN TAHUN ANGGARAN 2025

Sementara itu, Kementerian BUMN mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar akan digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. Id Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal AS JP Morgan Chase & Co. menaikkan target harga saham BYD Auto Co. Ltd. Co. seiring ekspansi dan prospek penjualan kendaraan listrik dalam dua tahun ke depan.

Target harga dikerek naik lebih dari 80% karena ekspektasi produsen mobil China itu akan mengirimkan 6 juta kendaraan secara global dalam dua tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memberikan kabar terbaru mengenai progres penyelesaian smelter.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan smelter ini diperkirakan akan beroperasi di akhir Agustus atau di awal September tahun ini. Untuk fase awal hingga Desember, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 tpa.

"Secepatnya akan mencapai produksi penuh," kata Rachmat dalam kunjungan ke Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan smelter ini akan memiliki input produksi sebesar 900.000 tpa, dengan output berupa katoda sebesar 220.000 tpa dan 830.000 asam sulfat.

"Kami sesuaikan. Jadi pabrik itu di Desember mungkin belum sampai di 900.000 ktpa. Kapasitas terpasang penuh tercapai paling di Januari 2025," ujar Rachmat.

Dia melanjutkan apabila AMMN tidak dapat memproduksi tembaga untuk mengoptimalkan kapasitas pabrik, maka AMMN akan melakukan impor tembaga dari luar negeri.

Rachmat menjelaskan pembangunan kompleks smelter ini menghabiskan investasi sebesar US$1,1 miliar.

Di akhir Mei lalu, Rachmat menyampaikan proyek smelter tembaga tersebut telah memasuki tahap komisioning. Dimulainya tahap komisioning ini menurut Rachmat menjadi bukti konstruksi fisik smelter tembaga milik AMMN telah berjalan sesuai rencana.

Rachmat juga menjelaskan PT Amman Mineral Industri (AMIN) juga berhasil menyelesaikan komisioning fasilitas penyediaan air bersih desalination and demineralization water (DDW) baru, yang menggunakan teknologi membran sea water reverse osmosis untuk suplai kebutuhan air di fasilitas smelter.

Sebelumnya, AMMN juga menjelaskan hingga kuartal I/2024 total belanja modal adalah sebesar US$420 juta. Capaian ini naik 104% dibandingkan dengan kuartal I/2023. Peningkatan belanja modal ini salah satunya disebabkan oleh proyek ekspansi smelter.

Per kuartal I/2024, AMMN melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar US$123 juta untuk smelter. Selain untuk smelter, belanja modal AMMN juga digunakan untuk sustaining capex sebesar US$67 juta, PLT Gas dan Uap, fasilitas LNG, serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$59 juta, ekspansi pabrik konsentrator sebesar US$138 juta, dan infrastruktur pendukung sebesar US$32 juta.

AMMN juga menyampaikan target produksi pada 2024 tidak berubah. AMMN memperkirakan akan memproduksi 833.000 metrik ton kering konsentrat yang diproyeksikan mengandung 456 juta pon tembaga dan sekitar 1.009.000 ins emas.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memberikan kabar terbaru mengenai progres penyelesaian smelter.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan smelter ini diperkirakan akan beroperasi di akhir Agustus atau di awal September tahun ini. Untuk fase awal hingga Desember, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 tpa.

"Secepatnya akan mencapai produksi penuh," kata Rachmat dalam kunjungan ke Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan smelter ini akan memiliki input produksi sebesar 900.000 tpa, dengan output berupa katoda sebesar 220.000 tpa dan 830.000 asam sulfat.

"Kami sesuaikan. Jadi pabrik itu di Desember mungkin belum sampai di 900.000 ktpa. Kapasitas terpasang penuh tercapai paling di Januari 2025," ujar Rachmat.

Dia melanjutkan apabila AMMN tidak dapat memproduksi tembaga untuk mengoptimalkan kapasitas pabrik, maka AMMN akan melakukan impor tembaga dari Chile.

Rachmat menjelaskan pembangunan kompleks smelter ini menghabiskan investasi sebesar US$1,4 miliar.

Di akhir Mei lalu, Rachmat menyampaikan proyek smelter tembaga tersebut telah memasuki tahap komisioning. Dimulainya tahap komisioning ini menurut Rachmat menjadi bukti konstruksi fisik smelter tembaga milik AMMN telah berjalan sesuai rencana.

Rachmat juga menjelaskan PT Amman Mineral Industri (AMIN) juga berhasil menyelesaikan komisioning fasilitas penyediaan air bersih desalination and demineralization water (DDW) baru, yang menggunakan teknologi membran sea water reverse osmosis untuk suplai kebutuhan air di fasilitas smelter.

Sebelumnya, AMMN juga menjelaskan hingga kuartal I/2024 total belanja modal adalah sebesar US$420 juta. Capaian ini naik 104% dibandingkan dengan kuartal I/2023. Peningkatan belanja modal ini salah satunya disebabkan oleh proyek ekspansi smelter.

Per kuartal I/2024, AMMN melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar US$123 juta untuk smelter. Selain untuk smelter, belanja modal AMMN juga digunakan untuk sustaining capex sebesar US$67 juta, PLT Gas dan Uap, fasilitas LNG, serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$59 juta, ekspansi pabrik konsentrator sebesar US$138 juta, dan infrastruktur pendukung sebesar US$32 juta.

AMMN juga menyampaikan target produksi pada 2024 tidak berubah. AMMN memperkirakan akan memproduksi 833.000 metrik ton kering konsentrat yang diproyeksikan mengandung 456 juta pon tembaga dan sekitar 1.009.000 ins emas.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.