Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Industri Kereta Api (INKA) melalui Maintenance Service Agreement (MSA) untuk pemeliharaan 31 trainset LRT Jabodebek.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk memastikan keandalan operasional LRT Jabodebek yang mengadopsi teknologi otomatisasi tanpa masinis, yaitu Grade of Automation (GOA) Level 3.

Dia juga mengatakan melalui MSA ini, kedua pihak berkomitmen untuk melaksanakan pemeliharaan yang terstruktur dan efektif.

“Kerja sama ini menegaskan komitmen KAI dalam menyediakan layanan transportasi publik yang andal dan berkelanjutan. KAI berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kenyamanan pengguna selama menggunakan LRT Jabodebek,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Kamis (10/10/2024).

Menurut Mahendro, kerja sama dengan PT INKA melalui MSA memungkinkan LRT untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga dapat terus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna LRT Jabodebek. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan performa sarana transportasi publik yang handal.

Dalam kerjasama ini, KAI akan mendapatkan layanan pemeliharaan yang komprehensif, termasuk perawatan terjadwal dan perbaikan yang tidak terjadwal.

PT INKA akan mengerahkan tenaga kerja yang sudah tersertifikasi untuk melakukan pemeliharaan ini, serta menyediakan suku cadang orisinal.

Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi KAI, tetapi juga menunjukkan sinergi antara KAI dan PT INKA untuk meningkatkan pelayanan publik. Keduanya memiliki visi yang sama dalam memberikan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap potensi penggantian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan pensiun dini untuk dialihkan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi PLTU yang akan pensiun dini dan cocok untuk pembangunan PLTN dengan syarat kapasitas nya sesuai dengan reaktor yang digunakan.

"Jadi reaktor yang akan digunakan itu adalah reaktor yang temperaturnya tinggi, maksimal sekarang itu 500 megawatt [MW] PLTU yang bisa kita repowering kan, 300 MW pun bisa 100 MW apalagi bisa," kata Suparman saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Suparman menyebutkan saat ini belum ada negara manapun yang mengubah PLTU menjadi PLTN. Namun, dia tak memungkiri kemungkinan itu besar terjadi lantaran sudah banyak kebijakan penggantian batu bara menjadi nuklir.

"Artinya kita bisa melakukan penggantian PLTU dengan PLTN, reaktornya boiler dari PLTU kita ganti dengan reaktor nuklir. Yang lain seperti turbin, generator itu masih bisa kita pakai, artinya tidak mubazir kalo umpamanya PLTU diganti, yg lain mash bisa digunakan," tuturnya.

Kendati demikia, dia menegaskan untuk melakukan pengalihan dari PLTU menjadi PLTN juga harus melihat dari sisi ukuran dan posisi lokasi. Pemilihan lokasi untuk pembangunan PLTN sangat selektif.

"Lokasi itu harus tidak boleh tsunami, gempa besar, tidak boleh ada patahan pergerakan tanah, jadi kita harus lihat, tidak semua PLTU bisa, karena ada persyaratan lokasi harus layak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan pertimbangan lokasi PLTN membutuhkan 70 kriteria yang harus dipenuhi dan melibatkan lembaga International Atomic Energy Agency (IAEA).

Namun, Anhar menilai Indonesia harus segera bergerak untuk memulai transisi dari batu bara ke nuklir. Apalagi, dari negara G20 maupun G7 hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN.

"Kondisi dunia dan semua sekarang memperhitungkan untuk nuklir karena memang nggak ada cara lain kalau kita sekali lagi committed terhadap lingkungan dan kedaulatan energi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan lonjakan jumlah penumpang pada layanan Kereta Api (KA) Kelas Ekonomi menjadi 22,67 juta penumpang hingga triwulan III/2024.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan hingga September, sebanyak 22.671.910 penumpang telah menggunakan layanan ini, meningkat 14,83% dibandingkan periode yang sama pada 2023, di mana tercatat 19.744.392 penumpang.

“KA kelas Ekonomi menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari perjalanan dengan biaya lebih terjangkau. Kami juga terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan serta kenyamanan, salah satunya melalui inovasi yang berkelanjutan,” kata Anne dalam keterangan resmi, Kamis (10/10/2024).

Anne menjelaskan bahwa salah satu inovasi yang dilakukan adalah memperkenalkan kereta ekonomi "New Generation", yang telah dimodifikasi dan diluncurkan di berbagai rute.

Beberapa kereta yang telah menggunakan model New Generation ini di antaranya adalah KA Menoreh rute Pasar Senen-Semarang Tawang, KA Jaka Tingkir relasi Purwosari-Pasar Senen, KA Jayabaya melayani Pasar Senen-Malang, KA Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya Gubeng-Pasar Senen, serta KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen ke Ketapang.

KAI juga telah menerapkan modifikasi pada KA Banyubiru yang menghubungkan Semarang Tawang dan Solo Balapan, KA Majapahit dengan rute Pasar Senen-Malang, serta KA Lodaya yang melayani Solo Balapan-Bandung.

“Kami menargetkan untuk memodifikasi 60 kereta ekonomi pada tahun 2024, mengubah kursi tegak berhadapan menjadi versi "New Generation". Proses ini dilakukan di Balai Yasa Manggarai, dan kami bekerja sama dengan INKA untuk pengadaan 91 kereta baru,” jelas Anne.

KAI terus berkomitmen melakukan inovasi demi kenyamanan penumpang agar semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

Anne mengklaim visi KAI adalah menjadi solusi transportasi yang terbaik dan mendukung keberlanjutan di Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan kereta api, kami berharap dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon, mengingat transportasi massal jauh lebih efisien dan ramah lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono mengungkapkan sebanyak 16 bos tambang berencana menanamkan modalnya di IKN.

Basuki menyebutkan bahwa konglomerat tersebut bukan akan membangun tambang, melainkan sederet bisnis hiburan yang akan melengkapi ibu kota baru tersebut. Dirinya akan mendampingi para pengusaha itu untuk melihat lahan di IKN.

“Hari ini mungkin atau besok mereka akan di sana [IKN],” ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, kamis (10/10/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut menekankan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk ditawarkan kepada para rombongan konglomerat.

Rencananya, para pengusaha tersebut akan membangun bisnis hiburan seperti bioskop dan bisnis lainnya yang berfokus pada create crowd atau mengumpulkan massa di sauatu tempat.

“Itu kan pengusaha-pengusaha besar. Saya siapkan yang retail, tapi retail juga akan ditangkap, mereka akan masuk,” lanjutnya.

Basuki pun menyampaikan bahwa pada hari ini, dirinya segera bertolak ke IKN untuk menemani kunjungan dari para konglomerat. Selain itu, dirinnya bersama Jokowi juga akan meresmikan Rumah Sakit milik Mayapada Group (SRAJ) dan Hermina (HEAL) di IKN Nusantara pada Jumat (11/10/2024) besok.

Sebelumnya, ke-16 pengusaha tambang telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Pengusaha yang hadir seperti Direktur Utama Adaro Energy Boy Thohir, CEO Indika Energy Azis Armand, hingga Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan petinggi PT Mitra Maju Sukses Group Indonesia (MMSGI) Adri Martowardojo, dan beberapa pengusaha lainnya.

Mereka mengunjungi Jokowi di hari-hari terakhir pemerintahan, didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani.

Rosan menyampaikan bahwa maksud tujuan kedatangannya bersama 16 pengusaha tambang, yakni untuk memboyong konglomerat tersebut ke IKN pada akhir pekan ini.

Rosan meyakini dengan mengajak secara langsung untuk melihat perkembangan pembangunan para pengusaha tersebut makin yakin untuk berinvestasi di IKN.

"Karena tadi Pak Boy [Thohir] menyampaikan, seeing is believing. Biar mereka bisa melihat pembangunan yang begitu baik, begitu lancar di IKN ini. Sehingga mereka menimbulkan minat untuk investasi yang lebih besar lagi," katanya.

Apalagi, kata Rosan sejauh ini secara keseluruhan sudah ada beberapa investasi yang masuk di IKN, misalnya komitmen dari swasta kurang lebih Rp58,6 Triliun dan dari pemerintah Rp85 Triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus melakukan intervensi ke perekonomian, bukan membiarkannya dikendalikan oleh mekanisme pasar.

Prabowo menilai, selama ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan contoh yang bagus bagaimana melakukan intervensi agar ekonomi tidak hanya menguntungkan orang-orang kaya saja.

"Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics, selalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah," kata Prabowo dalam BNI Investor Daily Summit 2024, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dia mencontohkan, pemerintahan Jokowi selalu melakukan intervensi ihwal pengendalian inflasi. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selalu rapat dengan para kepala daerah setiap pekan untuk memastikan harga-harga pangan tetap terkendali.

Oleh sebab itu, ketua umum Partai Gerindra ini tidak heran apabila pemerintahan berhasil mengendalikan inflasi di angka yang tetap rendah. Sebagai catatan, selama 2024 ini, inflasi bulanan berkisar di angka 1,84%—3,05%.

"Harus kita akui, ekonomi bukan hit and run [tabrak lari]. Bukan sesuatu yang kita serahkan kepada keberuntungan. Ini adalah management; management yang prudent, management yang teliti, management yang hati-hati," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga optimistis bisa membawa ekonomi tumbuh hingga 8%—9%, meski banyak yang tidak percaya kepadanya.

"Jadi siapa tahu nanti tidak 8% [pertumbuhan ekonomi RI]. Kalau 9% gimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis," ujarnya.

Dia mengaku sengaja menargetkan angka yang ambisius. Dengan begitu, jikalau pun gagal maka realisasinya tidak akan jauh dari target yang ambisius tersebut.

Apalagi, klaimnya, kekayaan alam dan aset negara Indonesia sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah hanya perlu menjaga dan mengurus kekayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, Prabowo tidak menampik pemerintahannya nanti punya banyak pekerjaan rumah. Dia mencontohkan, ke depan perlu ada pembenahan birokrasi, sistem ekonomi, pendidikan, hingga peradilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama telah mengikuti uji kelayakan di hadapan Tim Prabowo. Keempat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

“[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024).

Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

Bahkan dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Burhanudin Abdullah, dan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya.

Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut.

“No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro, saat dihubungi Bisnis.

Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu.

“Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

Jika dicermati dengan saksama, keempat nama tersebut sejatinya bukanlah orang baru di lingkungan perpajakan. Bambang Brodjonegoro, misalnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 2013—2014 dan Menteri Keuangan pada 2014—2016.

Salah satu gebrakan nyata yang didesain adalah program pengampunan pajak atau Tax Amnesty pada 2016 silam.

Kemudian Anggito Abimanyu, selain pernah menjabat sebagai Kepala BPKH juga pernah menduduki kursi sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2006—2010.

Adapun Mukhamad Misbakhun, adalah mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang pada 2009 memutuskan untuk berkarier di politik sebagai legislator di Senayan.

Sementara itu, Permana Agung juga bukan muka baru di bidang perpajakan. Dia tercatat merupakan mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selama 1999—2002.

Mengimbangi langkah pendirian instansi baru itu, saat ini masing-masing direktorat terkait tengah ditugaskan untuk melakukan kajian soal fungsi, peran, tugas, serta kewenangan BPN/Kementerian Penerimaan Negara.

Hanya saja, hasil dari kajian yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pajak itu masih tertutup rapat, dan hanya dibahas dalam rapat pimpinan khusus.

Hal yang pasti, BPN/Kementerian Penerimaan Negara itu akan menjadi lembaga utama yang bertugas mengumpulkan penerimaan dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan tambahan belanja negara sebesar Rp300 triliun lewat pemungutan piutang pajak dan penghentian transfer pricing dinilai tidak masuk akal.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, besaran piutang pajak bisa dicek dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 2022, sambungnya, piutang pajak bruto 'hanya' senilai Rp67,86 triliun.

Sementara itu, Fajry menyatakan tidak ada angka resmi ihwal penghindaran pajak lewat transfer pricing. Kendati demikian, dia meyakini transfer pricing bisa diatasi dengan penerapan Pilar 2 atau Pajak Minimum Global.

Oleh sebab itu, jikalau pun pemerintah ke depan berhasil memungut piutang pajak dan menghentikan transfer pricing namun penerimaan negara yang akan didapatkan tidak akan mendekati Rp300 triliun.

"Jadi kalau dari piutang pajak dan transfer pricing untuk mengejar tambahan penerimaan sebesar Rp 300 triliun, tidak masuk akal menurut saya," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo menyatakan pemerintahan Prabowo pada tahun depan kekurangan dana sekitar Rp300 triliun demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Oleh sebab itu, dia menyatakan tim ekonomi Prabowo sudah mengidentifikasi sumber-sumber pajak yang tidak terkumpul dan belum tergali agar kekurangan dana Rp300 triliun tersebut bisa terpenuhi.

“Belanja negara kita [2025] di Rp3.600 triliun. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun. Jadi ada kurang Rp300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya saat ditemui di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad mencontohkan potensi itu misalnya dari kasus pajak yang sudah inkrah. Para wajib pajak sudah kalah berkali-kali meski sudah mengajukan banding dan tidak ada lagi peluang untuk Peninjauan Kembali (PK).

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan kasus itu umumnya juga sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung selesai dan Wajib Pajak (WP) harus membayar kewajiban perpajakannya, namun mereka tak kunjung bayar.

Bahkan, Drajad mengakui ada WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya selama 10 tahun hingga 15 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Drajad enggan memerinci lebih lanjut detail angka tersebut.

Sisi lain yang akan dikejar adalah transfer pricing. Apabila ditindak lebih lanjut, penerimaan negara berpotensi bertambah dari hal tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu [Rp300 triliun]. Lebih besar, cuma Pak Hashim [adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo] sudah menyampaikan Rp300 triliun, kita pakai angka Rp300 triliun,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kejuruan Teknik Nuklir menilai biaya operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan jika merujuk pada studi Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) PLTN berdaya 1.000 megawatt elektrik (mWe) lebih kompetitif.

"Masalah keekonomian itu macam-macam nanti kita bergantung pada bunga saat itu dan sebagainya tetapi secara umum, kalau di dalam jangka panjang nuklir akan kompetitif," kata Anhar saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Kendati demikian, dia tak memungkiri investasi yang dibutuhkan lebih mahal. Namun, biaya bahan bakar operasional lebih murah karena ongkos angkutan uranium untuk PLTN hanya memerlukan 21 ton dalam setengah tahun. Terlebih, harga bahan baku nuklir juga cenderung lebih stabil harganya.

"Investasinya lebih mahal memang iya tetapi biaya bahan bakar operasionalnya lebih murah karena kita tidak setiap hari ngangkut bahan bakar seperti batubara," ujarnya.

Di sisi lain, operasionalnya dapat berlangsung hingga 80 tahun, lebih lama dibandingkan PLTU yang hanya 30 tahun. Anhar juga membeberkan bahwa setiap unit PLTN setidaknya dapat menerap tenaga kerja 500-800 pekerja.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan infrastruktur yang hampir memadai, khususnya dalam kehadiran sumber daya manusia. Dia menilai Indonesia telah memiliki infrastruktur pendidikan dan sebagian pelatihan dasar dalam ketenaganukliran.

"Human resource development sebetulnya sudah dikatakan siap," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia menyebut dari 19 kategori infrastruktur yang disebutkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), 16 infrastruktur di Indonesia telah lolos penilaian lembaga internasional tersebut.

"Tahun 2019 sudah ada tim expert dari IAEA yang menilai kesiapan dari 19 infrastruktur itu, dan 16 sudah dinyatakan siap, hanya 3 saja yang belum yaitu national position, management, dan stakeholder involvement," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI kembali menetapkan target optimistis untuk mewujudkanswasembada berassetelah belum berhasil tercapai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Tak hanya swasembada, Pemerintah RI yang dalam 10 hari ke depan akan resmi dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menetapkan target agar Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkap bahwa kebutuhan susu segar di Indonesia terus mengalami tren peningkatan. Namun, kebutuhan susu segar ini tidak sejalan dengan produksi susu segar dalam negeri yang masih minim.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi mengakui bahwa saat ini keberadaan industri susu nasional hanya kurang dari 20%, terutama di peternak sapi perah yang berkontribusi terhadap kebutuhan susu nasional.

“Kebutuhan susu semakin meningkat, kedai-kedai kopi, kafe di mana-mana, anak-anak muda sekarang begitu sangat menikmati susu, minum kopi pasti pakai susu. Kebutuhan susu meningkat dengan tajam,” kata Ahmad di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, Ahmad mengungkap bahwa Indonesia sempat dilanda penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menular ke peternakan sapi pada tiga tahun silam. Kondisi ini berdampak luas pada produksi susu segar di Indonesia.

“Dua tahun yang lalu, kita merasakan, perhitungan data yang kami miliki, tidak kurang dari 40% dari produksi susu di Indonesia ini menggerus dari petani sapi rakyat,” ungkapnya.

Bahkan, Ahmad menyebut para peternak sapi perah yang semula masuk ke dalam kelompok masyarakat yang establis secara ekonomi, kemudian jatuh pada garis kemiskinan akibat wabah PMK. Dia pun mengklaim ada ribuan sapi mati dan produktivitas ikut menurun.

“Datanya, tiap hari ratusan sampai ribuan sapi perah rakyat itu tumbang, mati, dan yang hidup tidak lagi produktif sampai 80%,” ungkapnya.

Namun, dia mengakui pasca wabah PMK, kondisi produksi susu sapi masih belum pulih karena keterbatasan dari para petani sapi perah rakyat untukrecovery, terutama dalam hal pembiayaan.

Umumnya, kata dia, sapi-sapi yang dikelola oleh koperasi susu, jauh dari yang dikelola para industri. Meski begitu, Ahmad menyampaikan bahwa peran koperasi susu di Indonesia menjadi salah satu tonggak monumental meski telah terjadi penurunan yang sangat dalam.

“Kalau di masa orde baru, yang saya catat, kontribusi dari kooperasi susu nasional, secara nasional itu mencapai lebih dari 50%, hampir relatif seimbang kontribusinya dengan industri pengolahan susu [IPS],” ungkapnya.

Kemenkop UKM juga menyoroti pakan, isolasi, dan ketersediaan lahan yang mengganggu perkembangan produksi susu. Di samping itu, biaya logistik juga disebut menjulang tinggi.

“Tetapi ternyata secara nasional karena memang belum terintegrasi antara ketersediaan pakan untuk ternak dengan keberadaan produksi susu menyebabkan juga biaya logistik tinggi sekali,” ucapnya.

Untuk itu, dia menilai perlu dibangun ekosistem yang terintegrasi dari pengembangan produksi susu di Tanah Air. Namun, terhitung hari ini, lahan-lahan sudah berubah menjadi bangunan dan rumah huni yang berdampak pada ketebatasan ketersediaan lahan.

Selain itu, Ahmad juga mengakui adanya tantangan dan impor terutama susu bubuk dan susu powder yang dampaknya cukup serius.

Bahkan, dia mengungkap hasil produksi susu di sejumlah koperasi juga terpaksa dibuang karena tidak bisa diserap lagi oleh IPS, sebab harganya yang terlalu rendah dan kebutuhan IPS sudah bisa dipenuhi dari impor susu bubuk.

“Sehingga, hari ini angkanya menunjukkan pengadaan kebutuhan susu nasional kita 80%. Sementara kemampuan kita menyediakan di dalam negeri hanya 20%,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden China Xi Jinping telah menyeret banyak pejabat senior selama dua tahun berturut-turut.

Hal ini menyoroti risiko yang dihadapi para birokrat dan berpotensi meningkatkan kekhawatiran para investor yang sudah cemas terhadap kondisi perekonomian Negeri Panda.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (10/10/2024), Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) mengumumkan Nama Chen Xiaobo, wakil kepala pengawas korupsi provinsi di Hainan, sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran serius.

Penyelidikan ini menjadikan jumlah total pejabat senior pemerintah yang menjadi sasaran pemberantasan korupsi Xi sejak Januari menjadi 46 orang, melampaui rekor tahun lalu sebanyak 45 orang, dengan sisa waktu dua bulan lagi.

Penyelidikan yang tercatat menunjukkan semakin dalamnya intensitas upaya anti-korupsi yang menjadi ciri khas Xi, yang dia gunakan untuk mendisiplinkan Partai Komunis yang berkuasa dan menghilangkan saingan politik sejak menjabat pada tahun 2012.

Pemimpin paling berkuasa di China sejak Mao Zedong itu berjanji pada awal 2024 untuk melakukan hal tersebut. menunjukkan sikap tidak ada ampun dalam memerangi korupsi di sektor-sektor penting seperti keuangan, energi, farmasi dan infrastruktur.

Secara khusus, China terus memperketat cengkeramannya atas industri keuangan senilai $66 triliun, dengan menyebut para bankir sebagai hedonistik dan membentuk komite kerja korupsi keuangan baru, yang menunjukkan adanya dorongan untuk melakukan pengawasan yang lebih permanen terhadap sektor ini.

Misalnya, CCDI pada Juni lalu membuka penyelidikan terhadap Xu Zuo, wakil manajer umum konglomerat keuangan milik negara Citic Group. Tokoh keuangan lain yang diperiksa tahun ini termasuk Lou Wenlong, mantan wakil presiden Bank Pertanian China, dan Li Jiping, mantan wakil presiden Bank Pembangunan China.

CCDI juga menyelidiki mantan menteri pertanian Tang Renjian pada bulan Mei, menjadikannya menteri ketiga yang digulingkan dari kabinet saat ini, sebuah langkah pemecatan yang jarang terjadi.

Seperti yang ditunjukkan dalam pengumuman hari Kamis, bahkan staf CCDI sendiri pun tidak dikecualikan dari pemberantasan korupsi. Penyelidikan terhadap pembasmi korupsi tingkat provinsi, Chen Xiaobo, dilakukan setelah penyelidikan terhadap Li Gang, kepala tim inspeksi CCDI di departemen sumber daya manusia Partai Komunis, pada akhir bulan lalu.

Adapun, jumlah penangkapan ini tidak termasuk dua mantan menteri pertahanan China yang dicopot oleh Politbiro. Badan beranggotakan 24 orang tersebut mencopot Menteri Pertahanan Li Shangfu, yang pernah bekerja di departemen pengembangan peralatan, dan pendahulunya Wei Fenghe.

Adapun, pemerintahan Xi telah memecat setidaknya 18 tokoh senior militer sejak membuka penyelidikan korupsi pada musim panas lalu terkait pembelian perangkat keras sejak tahun 2017.

Sebagai indikasi jelas kekhawatiran Beijing terhadap pengadaan senjata di negaranya, Partai Komunis menyerukan perubahan pada sistem pengadaan militer pada Sidang Pleno Ketiga yang diadakan Juli lalu.