Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa Kadin bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) usai Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam video yang beredar, Arsjad Rasjid mengakui bahwa kesepekatan adanya musyawarah tersebut terjadi setelah adanya pertemuan antara dirinya dengan Anindya Bakrie dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Adapun, Anindya Bakrie sendiri merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 16 September 2024 lalu.

Arsjad menyampaikan, pada saat pertemuannya dengan Bahlil dan Anindya, dirinya salin berdiskusi dan mendengarkan terkait dengan permasalahan Kadin saat ini.

“Kami sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Ada pun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Arsjad dalam keterangannya melalui video singkat, Senin (30/9/2024).

Arsjad menuturkan, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak.

Tak hanya itu, keduanya juga bersepakat bahwa kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin Indonesia yang dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

“Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pergantian kepengerusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan Munas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, terjadi polemik pada internal Kadin setelah Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan Munaslub 2024.

Namun, di sisi lain Arsjad yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin menegaskan bahwa hasil dari Munaslub 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Bisnis.com, BATANG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pipa transmisi gas bumi Cirebon - Semarang atau pipa gas Cisem Tahap II (ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) mencapai 100% alias produk lokal sepenuhnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pihaknya telah mewanti-wanti kontraktor untuk mengerjakan proyek strategis nasional (PSN) tersebut menggunakan komponen lokal.

"Perusahaan yang mengerjakan semua pipanya dalam negeri ya. Jangan pakai luar negeri. Kita bicara ke perusahaan sekarang pipanya TKDN 100%," kata Bahlil dalam peresmian First Welding Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem II di Batang, Jawa Tengah, Senin (30/9/2024).

Dalam hal ini, produk untuk pipa gas tersebut dipasok oleh 4 perusahaan seperti PT Krakatau Pipe Industries, PT Bakrie Pipe Indutries, PT Indal Steel Pipe, dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia.

Sementara itu, untuk pekerjaan konstruksi dilakukan oleh konsorsium KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung ditetapkan sebagai pelaksana proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp2,7 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Dirjen Migas ESDM, Dadan Kusdiana, menerangkan bahwa first welding atau pengelasan pertama untuk pekerjaan konstruksi pipa gas ini terintegrasi karena rancang dan bangun dilakukan sekaligus.

"Salah satu manfaat utama dari proyek ini adalah menyediakan harga gas bumi yang semakin terjangkau, secara berkelanjutan baik itu untuk sektor komersial dan industri dan kita akan perlukan nanti juga untuk rumah tangga," tuturnya.

Menurut Dadan, hal ini penting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, serta perusahaan industri besar yang dilewati jalur pipa, juga untuk serapan kilang BBM Pertamina, baik itu yang di Cilacap dan Balongan.

Untuk diketahui, ESDM menargetkan proyek pipa gas Cisem II yang terbentang sepanjang 245 km ini dapat rampung hanya dalam waktu 18 bulan atau rampung pada Februari 2026.

"Pekerjaannya sudah dimulai di beberapa tempat, ada 24 tempat yang dibagi, terdiri dari 3 kelompok utama, 3 segmen utama, ini dalam rangka untuk memastikan bahwa proyek ini bisa selesai selama 18 bulan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri masih kebanjiran produk impor, yang berdampak pada penurunan permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan produk impor ilegal telah memukul sektor pakaian jadi.

Data Kemenperin mencatat sejak Mei 2024, industri pakaian mengalami tren penurunan hingga September 2024.

"Untuk tekstil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di bulan September 2024 ekspansif di tas level 50 setelah kontraksi sebenarnya secara keseluruhan industri tekstil itu belum pulih sejak banjir impor," kata Febri di kantor Kemenperin, Senin (30/9/2024).

Febri menjelaskan, industri pakaian jadi mengalami tren penurunan permintaan terlebih di area luar kawasan berikat atau tidak berorientasi ekspor.

“Kali ini masih perlu kita lihat apakah industri pakaian jadi di kawasan berikat akan ditumpahkan ke kawasan domestik nanti membuat industri konveksi di kawasan berikat juga menderita karena selain menghadapi gempuran impor pakaian,” ucapnya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita menyebut tekanan terhadap industri tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tahun 2024.

Reni menuturkan, aturan tersebut memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis.

"Jadi kalau untuk tekstil memang dengan kebijakan, apalagi Permendag 8 ini memang sangat menghantam sekali, karena dia memang satu-satunya mengandalkan kainnya untuk pasar lokal," ucap Reni.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membeberkan sederet kerugian yang harus ditanggung negara dari maraknya produk impor ilegal.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana, mengatakan, serbuan produk impor khususnya produk jadi atau consumer good telah menyebabkan pasar di dalam negeri terdistorsi. Bahkan, serbuan produk impor bukan hanya memukul UMKM, tapi juga industri besar di sektor tekstil dan produk tesktil (TPT).

"Pasar kita sedang tidak baik-baik saja, jangankan UMKM, usaha besarpun sekarang merasakan dampaknya dengan masifnya produk impor," kata Temmy di KemenKopUKM, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, Temmy menduga kuat banyak impor TPT HS 60-63 (pakaian jadi) yang ilegal seiring adanya selisih data ekspor dari China dengan data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 50%.

"Ada 50% nilai impor yang tidak tercatat, artinya kita menduga ini adalah produk yang masuk secara ilegal. Ini kita sinyalir akan mendistorsi pasar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Parking Association (IPA) dan perusahaan keuangan digital PT Trans Digital Cemerlang sepakat koneksi internet yang stabil menjadi infrastruktur utama penentu perkembangan pengunaan QRIS di Indonesia.

Ketua IPA Rio Octaviano melihat penggunaan transaksi digital dalam sistem perparkiran sudah hampir merata di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Hanya ada beberapa kota yang secara ekosistem akseptasi masih rendah.

"Saat ini, tergantung dari daerahnya. Apakah daerah itu sudah menerima sistem pembayaran digital atau belum. Ada beberapa daerah, walaupun termasuk daerah maju, tapi secara ekosistem belum terbentuk. Itu menjadi masalah," ujar Rio saat dihubungi, Senin (30/9/2024).

Rio mengatakan secara sistem operator parkir sudah siap menerapkan transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS. Namun, dia menyoroti soal infrastruktur internet yang harus dikembangkan lagi.

"Digitalisasi pembayaran ini, ada satu kunci infrastruktur wajib, yaitu koneksi internet. Dalam bisnis ini jadi satu pembiayaan tambahan. Kalau sifatnya offline mungkin secara konektivitas tidak terlalu membutuhkan itu," kata Rio.

Penggunaan QRIS, ucap Rio, membutuhkan konektivitas internet yang stabil. Dia mencontohkan, anggota IPA yang telah menerapkan penggunaan QRIS mengalami persoalan tersebut. Sebab, jika gagal dalam salah satu tahapan, maka transaksi tidak dapat diproses.

"Itu yang kemarin jadi masalah QRIS. QRIS membutuhkan koneksi internat. Artinya, cost-nya lebih tinggi, karena harus internet stabil," ujar Rio.

Karena itu, menurut Rio, sempat dibahas agar penggunaan QRIS bisa dilakukan secara offline. Saat ini, memang masih sebatas wacana, karena membutuhkan komitmen dari sejumlah pemangku kepentingan. Selain itu, Rio juga menyoroti persyaratan harus kontrak kerja sama dengan bank, selain dengan agregator.

"Dengan agregator mungkin tidak sulit, tapi ketika mereka harus minta perjanjian dengan bank, masalah di sini. Makanya, saya minta ke Bank Indonesia untuk mengatur regulasi bank dalam mengeluarkan kontrak kerja sama dengan vendor sistem parkir maupun operator parkir," terang Rio.

Direktur Utama PT TDC Indra mengakui kestabilan koneksi internet memiliki peranan penting dalam perkembangan QRIS khususnya di tengah UMKM. Namun, satu hal yang juga penting adalah kemudahan penguna mengunakan aplikasi tersebut.

"Internetnya sudah stabil, tapi aplikasinya misalnya sulit untuk digunakan atau berbayar saat diunduh, yah itu membuat calon pengguna akan mundur. Karena itu kami mengeluarkan aplikasi Posku lite yang mudah di unduh, gratis dan mudah dipakai," ujar Indra.

Hal lain yang patut menunjang dan menjadi daya tarik yang kuat sebuah aplikasi adalah kemudahan pengunaan fiturnya. Fitur Kasirku di posku lite, contohnya yang merupakan fitur utama untuk berjualan.

Dengan Fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui Cash, QRIS, dan Bank Transfer. Jadi, baik pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah.

“Data transaksi satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan satu tahun itu tersedia. Itu memudahkan merchant mengatur keuangan mereka, Artinya, tinggal bagaimana kita menstimulan calon penguna untuk mengunakan aplikasi tersebut," tambahnya.

Indra mengatakan saat ini pihaknya sedang mengembangkan PPOB atau Payment Point Online Bank yakni sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.

Pada kesempatan itu juga indra menegaskan aplikasi Posku lite sangat aman, karena keamanan uang itu menjadi hal yang paling sensitif bagi pedagang.

"Saya menyakini QRIS ini, paling tidak aplikasi saya, Posku lite, aman, sama amannya seperti menaruh deposito di bank nasional, tak mungkin raib karena sudah diregulasi secara ketat," ujarnya.

Meski demikian dirinya menghimbau kepada pengelola parkir atau siapapun calon penguna yang ingin mengunakan QRIS, mengandeng perusahaan yang telah memiliki kita juga sudah memiliki sertifikat ISO27001 tentang Sistem Keamanan Informasi dan ISO 9001 2015 tentang Manajemen Mutu.

"ISO 27001 itu memberikan jaminan kepada klien ataupun mitra dagang bahwa organisasi yang kerjasama dengan anda telah mempunyai sistem manajemen keamanan informasi yang baik sesuai standar internasional," tutup Indra.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti masifnya realisasi investasi sektor perhotelan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani menyebut tren itu jarang terjadi. Pasalnya, umumnya sektor perhotelan masuk pada layer paling akhir pada sebuah pembangunan kota baru.

“Hotel itu adalah investasi yang biasanya terakhir masuk dalam suatu kota baru. Kenapa saya bilang terakhir? Karena hotel itu lebih akan melayani orang yang akan berkunjung daerah tersebut,” kata Hariyadi saat ditemui di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Hariyadi menegaskan pembangunan hotel umumnya akan lebih dahulu menunggu kepastian demand atau populasi sebuah daerah. Di mana, saat ini IKN belum dihuni kecuali oleh para pekerja konstruksi saja.

Di samping itu, pembangunan hotel juga perlu terlebih dahulu menunggu pembangunan infrastruktur dasar di IKN mulai dari jalan hingga area perkantoran rampung.

“IKN tentu [ke depan prospeknya] akan dilihat demand-nya itu akan naik seberapa besar. Kemudian seberapa banyak kebutuhan kamar di sana, jadi nanti teman-teman di hotel pasti akan lihat itu lebih dulu. Begitu ada permintaan dan pertumbuhan penambahan [market] ya pasti akan masuk ke sana,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga saat ini setidaknya terdapat lebih dari 10 proyek investasi hotel di IKN.

Maraton investasi hotel di kota baru tersebut pertama kali dibuka oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma (Aguan) membangun Swissotel Nusantara.

Adapun, saat ini Swissotel Nusantara telah beroperasi. Hotel ini juga sudah digunakan sebagai tempat bermalam para Menteri Kabinet Jokowi saat perhelatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Kemudian, ada Hotel Vasanta yang dikembangkan oleh PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group). Disusul oleh realisasi investasi PT Pakuwon Jati (PWON) membangun Four Points Hotel by Sheraton hingga pembangunan Nusantara Superblock yang digarap oleh PT Wulandari Bangun Laksana.

Selanjutnya, Hotel BSH Qubika oleh PT Karya BSH Mandiri, Jambuluwuk Hotel Nusantara, Hotel Garapan PT Intiland Development Tbk. (DILD), PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.

Terbaru, Presiden Jokowi juga baru saja meresmikan pembangunan proyek D’Prima Hotel serta proyek hotel yang digarap oleh salah satu perusahaan asal Tiongkok yakni Delonix Group.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (Core) meramalkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 akan melanjutkan tren deflasi secara bulanan atau month to month(MtM).

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal memprediksikan IHK akan berada di rentang deflasi 0,05% hingga inflasi 0,05% sejalan dengan masih lemahnya beli masyarakat.

“Potensi deflasi masih ada. Ini indikasi sampai dengan saat ini kecenderungan konsumsi lemah secara keseluruhan. Jadi, faktor demand yang paling mempengaruhi ini tidak lepas dari menurunnya sisi income.” tuturnya kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Faisal melihat pendapatan riil utamanya turun atau tertahan, sehingga kecenderungan masyarakat melakukan belanjanya lebih selektif dengan memprioritaskan makanan ketimbang kebutuhan sekunder maupun tersier. Alhasil, hal ini yang mempengaruhi lemahnya peningkatan penjualan barang-barang secara umum.

Meski demikian, Faisal menilai deflasi yang terjadi pada akhir kuartal III/2024 ini merupakan rutin terjadi secara tahunan.

“Melihat siklus, umumnya September inflasi relatif rendah setiap tahun. Puncak inflasi pada Ramadan Lebaran, kemudian akan terus turun sampai September, Oktober mulai naik lagi dan puncaknya di Desember dan Januari,” jelasnya.

Sebelumnya pada Agustus 2024, terjadi inflasi year on year (YoY) sebesar 2,12% dengan IHK sebesar 106,06.

Inflasi tahunan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, utamanya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,39%.

Sementara tingkat deflasi MtM Agustus 2024 sebesar 0,03% dan tingkat inflasi year to date (ytd) Agustus 2024 sebesar 0,87%.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumen September 2024 pada Selasa (1/10/2024) pukul 11.00 WIB.

Jika ramalan ekonom benar adanya, artinya Indonesia akan mengalami deflasi bulanan selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Terakhir, Indonesia mengalami deflasi panjang usai krisis moneter 1998.

Bisnis.com, BATANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran belum dapat dilakukan pada Oktober 2024.

Hal ini disampaikan Bahlil Lahadalia usai melakukan peresmian First Welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

"Belum ada. Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober, belum ada pembatasan BBM," kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih mengkaji untuk subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.

"Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, janganlah kita ambil hak-hak saudara kita. Nah ini aturan lagi kita persiapkan, kemudian selain aturan, metodologi juga, dan harus ada test case," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan memicu kenaikan harga, justru membuat distribusi lebih tepat sasaran.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan dari total 152,4 juta kendaraan yang ada saat ini dan dengan asumsi pembatasan untuk jenis kendaraan lebih dari 1.400 cc, maka dampaknya hanya menyasar pada 7% kendaraan.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan," kata Rachmat di Kantor Kemenko Marves, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Dalam hal ini, 7% kendaraan tersebut menyasar pada golongan masyarakat kelas atas yang selama ini disebut juga ikut menikmati BBM bersubsidi Pertalite. Untuk itu, pemerintah tengah menggodok mekanisme pengaturan distribusi subsidi BBM.

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menanggapi rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menjual hotel Badan Usaha Milik negara (BUMN) ke swasta.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani mengaku belum mendapat informasi lanjutan dari tim transisi Prabowo Subianto soal wacana hotel BUMN dijual.

Kendati demikian, dia menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut sah-sah saja dilakukan.

“Kami belum mendapatkan informasi secara resmi, kita baru baca dari berita. Dan itu kalau tidak salah Pak Hashim yang mengungkapkan ya. Kalau menurut kami sah-sah saja sih,” kata Hariyadi saat ditemui di Jakarta, Senin (30/9/2024)

Di sisi lain, Hariyadi memproyeksi, rencana tersebut bakal mendapat minat besar dari para pengusaha swasta yang telah berencana untuk melakukan ekspansi usai Covid-19.

Untuk mendukung hal itu, Hariyadi memberikan catatan bahwa pemerintah perlu juga nantinya merumuskan kemudahan finansial. Salah satunya, dengan menggandeng perbankan memberikan kemudahan pembiayaan dalam rangka akuisisi hotel BUMN yang bakal dilepas itu.

“Sama pihak perbankannya juga harus mendukung, soalnya kan habis Covid ini bank agak mengerem [memberikan pembiayaan]. Tapi ini kan akuisisi ya mungkin kalau akuisisi lebih relatif mudah dibanding [cari pembiayaan untuk] bikin hotel baru, karena kalau akuisisi pasar semua sudah ada tinggal berganti pemilik saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, kabar mengenai rencana Prabowo Subianto hendak menjual Hotel BUMN kian santer usai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo kembali menegaskan rencana tersebut.

Informasi mengenai rencana pelepasan hotel BUMN juga sempat dilontarkan Prabowo sebelum dirinya resmi terpilih sebagai presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029.

“Menurut saya, kami tidak membutuhkan hotel milik negara. Saya katakan, bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Tapi saya meminta saran Anda,” kata Prabowo dalam Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont, Selasa (5/3/2024).

Prabowo menyebut, pihaknya sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan berinvestasi di Indonesia. Dia mengungkapkan, pemerintah di 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri. Kendati begitu, sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan.

"Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, menurut saya pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan. Jika memungkinkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 memberikan lima rekomendasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, mengatakan hal pertama yang direkomendasikan yakni perlunya revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“...dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi,” kata Nusron saat membacakan laporan Pansus Haji pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2024).

Pihaknya juga menilai perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan agar peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Pansus Haji juga mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.

Terakhir, Pansus Haji mengharapkan agar pemerintah mendatang menempatkan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengisi posisi Menteri Agama (Menag).

“Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya.

Berikut rekomendasi lengkap Pansus Haji 2024:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaanibadah haji di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

5. Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat keterisian atau okupansi hotel di Mandlika, Nusa Tenggara Barat (NTB) melejit hingga mencapai 100% selama gelaran MotoGP 2024 seri ke-15 yang berlangsung pada 27-29 September 2024.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi NTB, Ketut Wolini, menjelaskan bahwa peningkatan okupansi hotel terjadi di sejumlah wilayah di sekitar Mandalika.

“Untuk okupansi hotel pada ajang MotoGP itu di sekitar Mandalika itu 100% okupansinya, tapi di luar Mandalika misal Mataram itu di angka 90% okupansinya. Kalau di Gili itu karena sekarang bulan ramai biar tak ada MotoGP di situ okupansi sudah 90% karena bule-bule [turis mancanegara] di situ pasarnya lain,” kata Ketut dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, PHRI memastikan regulasi terkait penetapan harga hotel selama pelaksanaan MotoGP Mandalika berlangsung telah dijalankan. Sehingga, dipastikan bahwa tak ada hotel-hotel yang menetapkan harga jauh di atas ketentuan.

Adapun, aturan mengenai harga hotel tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022. Lewat aturan itu, ditetapkan bahwa hotel yang berada di sekitar Mandalika diperkenankan untuk menaikkan harga hingga 3 kali lipat dari harga normal.

Kemudian, di zona wilayah 2 di sekitar luar Mandalika diperkenankan untuk menaikkan harga hingga 2 kali lipat. Sementara di zona 3 yang mencakup Mataram diperkenankan untuk menaikkan harga 1 kali lebih tinggi dari normal.

“Cuma yang menjadi persoalan, setiap ada perhelatan MotoGP kita tak bisa mengendalikan itu ada broker [travel agen yang telah memesan kamar] di situ. Misal kita sudah naikkan 2, 3 atau 1 kali mereka [travel agen yang menawarkan ke customer] kan harus cari untung, mereka tak bisa kita kendalikan berapa mereka mau menaikkan,” jelasnya.

Hal itulah yang membuat harga hotel di Lombok melambung saat perhelatan MotoGP. Pasalnya, tarif maksimum penetapan harga kamar hotel bagi broker tak diatur dalam Pergub nomor 2/2022.

“Sehingga harga hotel di Lombok pada waktu MotoGP kelihatannya sangat tinggi dan dalam Pergub itu tak diatur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menguat tipis ke level 52,48 poin pada September 2024. Angka ini naik 0,08 poin bila dibandingkan Agustus 2024.

Namun, indeks bulan ini melambat 0,03 poin bila dibandingkan dengan nilai IKI Agustus 2023 yang berada di level 52,51.

“Dan dengan ini kita menyatakan bahwa industri manufaktur Indonesia pada bulan September 2024 berada pada level ekspansi,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif kata Febri dalam konferensi pers rilis IKI di kantor Kemenperin, Senin (30/9/2024).

Febri mengatakan, dari 23 subsektor industri pengolahan terdapat 21 subsektor yang mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas sebesar 97,3 % pada triwulan II/2024.

Adapun, terdapat dua subsektor yang memiliki nilai IKI tertinggi, subsektor tersebut adalah industri barang galian non-logam dan industri peralatan listik.

“Sedangkan subsektor yang mengalami kontraksi yaitu industri komputer, barang elektronik dan optik, serta industri pengolahan lainnya,” ujarnya

Febri menuturkan, terdapat perlambatan ekspansi nilai IKI pada variabel pesanan baru sebesar 2,71 poin dari 54,66 pada Agustus 2024 menjadi 51,95 pada September 2024.

Sebaliknya, Febri menyebut, untuk nilai IKI pada variabel persedian produk mengalami peningkatan menjadi 55,85 atau naik sekitar 0,31 poin.

“Selanjutnya, nilai IKI variabel produksi kembali mengalami ekspansi atau naik 4,58 poin dari bulan Agustus 2024 menjadi 51,12 pada bulan September 2024,” ucap Febri.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan DBH Kelapa telah masuk menjadi pembahasan hilirisasi komoditas tersebut.

“Iya kami bahas [DBH kelapa], nanti kan ada biofuel yang bisa kita manfaatkan dari situ [kelapa],” ujarnya kepada media massa usai Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di kantor Bappenas, Senin (30/9/2024).

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang nantinya tidak saja mengelola dana dari kelapa sawit, namun juga dana dari kelapa dan kokoa.

Meski demikian, saat ini pun pemerintah masih meramu pungutan tersebut. Suharso mengaku belum ada besaran tarif yang akan dipungut dari kelapa maupun kakao yang akan masuk ke kantong badan di bawah Kementerian Keuangan tersebut.

“Iya, itu [tarif] sedang dibahas dengan tim percepatan hilirisasi tadi,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, PJ Bupati Indragiri Hilir Erisman Yahya mendorong pemerintah untuk dapat memberikan DBH Kelapa.

Erisman yang memimpin di daerah produsen utama kelapa tersebut menuturkan, kelapa sawit dan kelapa tak ada bedanya dan patut mendapatkan dana bagi hasil selayaknya daerah penghasil sawit.

Untuk diketahui, Indonesia tercatat menghasilkan kelapa sebanyak 15,13 miliar butir per 2023 atau setara dengan 22,34% produksi global. Meski demikian, baru 0,8 miliar butir kelapa yang diekspor. Di mana mayoritas kelapa dihasilkan di Indragiri Hilir dan Minahasa Selatan.

Harapannya, keberadaan DBH Kelapa dapat menambah pendapatan asil daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan infrastruktur dan masyarakat.

“Pada 2020, UU HKPD sudah direvisi, salah satunya adalah mengakomodir DBH Sawit. Menurut hemat kami, apa bedanya kelapa dengan sawit. Mudah-mudahan ke depan ada dana bagi hasil kelapa,” tuturnya.

Pada dasarnya, DBH SDA adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Sebagaimana sawit, sumber dananya berasal dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) dari perdagangan komoditas tersebut.

Nantinya, DBH tersebut akan masuk ke dalam kas negara di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian Kementerian Keuangan akan membagikan dana bagi hasl kepada daerah penghasil dan sekitar daerah penghasil.