Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan peralatan rumah tangga Tupperware Brands dikabarkan sedang mempersiapkan pengajuan kepailitan secepatnya pada minggu ini.

Dilansir dari Bloomberg, informasi tersebut didapat dari sumber yang mengetahui soal masalah ini.

Rencana tersebut menyusul upaya perusahaan selama bertahun-tahun untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan.

Pihaknya kemudian berencana meminta perlindungan dari pengadilan setelah tidak mampu memenuhi ketentuan utang.

Tupperware juga meminta bantuan dari penasihat hukum dan keuangan, demikian informasi dari sumber yang meminta tidak dipublikasikan identitasnya.

Pada saat yang sama, saham Tupperware terpantau anjlok lebih dari 50% pada perdagangan pukul 03.53 PM waktu New York. Persiapan kepailitan ini menyusul upaya negoisasi yang berlarut-larut antara Tupperware dengan para pemberi pinjaman.

Diketahui, perusahaan ini memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat pada tahun ini untuk memberikan sedikit ruang bernapas atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, tetapi kondisi Tupperware terus memburuk.

Meskipun demikian, rencana pengajuan kepailitan itu belum final dan dapat berubah. Saat dimintai konfirmasi, pihak Tupperware menolak berkomentar.

Adapun melansir dari Reuters, perusahaan juga kesulitan memenuhi kebutuhan dengan adanya lonjakan biaya bahan baku penting seperti resin plastik, serta tenaga kerja, setelah pandemi Covid-19.

Perusahaan produk penyimpanan yang terkenal dengan wadah warna-warni ini pun tak kuasa membendung penurunan penjualan, yang terjadi setelah lonjakan singkat selama pandemi ketika orang lebih banyak memasak di rumah dan beralih ke wadah plastik kedap udara untuk menyimpan makanan.

Pada bulan Agustus, Tupperware telah menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya untuk keempat kalinya sejak November 2022 dan mengatakan bahwa mereka menghadapi krisis likuiditas.

Perusahaan ini mencatatkan perkiraan aset senilai $500 juta hingga $1 miliar dan perkiraan kewajiban sebesar $1 miliar-$10 miliar, menurut pengajuan kebangkrutan di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware.

Lalu sebelumnya di bulan Juni, perusahaan juga membuat rencana untuk menutup satu-satunya pabriknya di AS dan memberhentikan hampir 150 karyawan.

Pada tahun lalu, perusahaan tersebut mengganti Kepala Eksekutif Miguel Fernandez dan beberapa anggota dewan sebagai bagian dari upaya untuk membalikkan keadaan bisnis, dengan menunjuk Laurie Ann Goldman sebagai CEO baru.

Tupperware pada tahun 1946 memperkenalkan produk plastiknya kepada publik setelah pendirinya Earl Tupper menemukan segel kedap udara yang fleksibel. Merek tersebut melejit dan terkenal di Amerika dan sebagian besar dijual melalui 'ibu-ibu' di pinggiran kota.

Perusahaan ini terus beroperasi selama hampir 80 tahun dan sangat bergantung pada penjualan langsung oleh sejumlah besar vendor amatir, dengan jumlah penjual independen yang tercatat dalam pengajuan peraturan mencapai lebih dari 300.000 orang hingga tahun 2022.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Dalam penjelasannya, Ditjen Bina Marga terpantau paling banyak mendapat daftar proyek yang bakal dikerjakan lewat penambahan alokasi anggaran tersebut.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga bakal direalisasikan oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, total alokasi anggaran IKN yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp13,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada pekan ini setelah mempertahankannya pada level tertinggi dalam dua dekade selama lebih dari setahun.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (18/9/2024), pasar masih terus mempertanyakan dan memproyeksikan seberapa besar pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan.

Sebagian besar pelaku pasar memperkirakan hasil pertemuan Federal Open Meeting Committee (FOMC) The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 5% hingga 5,25%. Sementara itu, ekonom di JPMorgan Chase & Co. memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.

Proyeksi triwulanan baru yang dirilis pada akhir pertemuan kebijakan dua hari bank sentral akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai arah biaya pinjaman dan perekonomian ke depan.

Investor umumnya melihat jalur pengurangan yang lebih agresif tahun ini dibandingkan dengan rangkaian pemotongan suku bunga sebesar 0,25% yang diperkirakan para ekonom. Pasar keuangan telah memperhitungkan pemangkasan lebih dari 1% sebelum tahun ini berakhir, yang menyiratkan setidaknya pemotongan sebesar 1,5%.

Gubernur The Fed, Jerome Powell, perlu mencapai keseimbangan dalam konferensi pers antara pandangannya sendiri, pandangan komite dan pesan yang dikirim melalui apa yang disebut “dot plot” dari proyeksi suku bunga individu – sesuatu yang dapat menjadi tantangan jika narasinya dirumuskan berbeda.

Chief US Economist Bloomberg Economics, Anna Wang, mengatakan The Fed hampir dipastikan akan memulai siklus penurunan suku bunga pada pertemuan 17-18 September. Adapun, Wang juga belum dapat memastikan apakah The Fed akan memulainya dengan memangkas suku bunga sebesar 25 atau 50 basis poin.

“Dalam pandangan kami, koherensi perkiraan dan manajemen risiko menunjukkan 50 basis poin sebagai pilihan yang tepat. Tidak adanya petunjuk yang jelas – sejauh ini – mengenai kemungkinan pergerakan jumbo mengarah ke opsi 25 basis poin,” jelas Wang.

Jika The Fed memilih untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, Powell mempunyai keleluasaan untuk memberikan sinyal bahwa dia bertujuan untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut di pasar kerja.

“Pesannya adalah kami menginginkan amunisi tambahan, namun kami tidak akan menggunakannya saat ini,” kata Ellen Meade, mantan penasihat senior kebijakan dan komunikasi di Dewan Fed yang kini menjadi profesor riset di Universitas Duke.

Setiap kuartal, The Fed menerbitkan Ringkasan Proyeksi Ekonomi atau Summary of Economic Projections (SEP). Laporan tersebut merupakan kompilasi perkiraan The Fed mengenai tingkat suku bunga dana federal, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. SEP minggu ini akan mencakup proyeksi untuk tahun 2024 hingga 2027.

Laporan tersebut kemungkinan akan mencakup berbagai pandangan mengenai jalur suku bunga tahun ini. Beberapa peserta melihat perlunya penurunan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan Juli di tengah meningkatnya pengangguran dan berkurangnya inflasi.

Sejak itu, pasar tenaga kerja semakin melemah. Di sisi lain, harga konsumen di luar pangan dan energi secara tak terduga menguat pada bulan Agustus, memperkuat alasan untuk berhati-hati.

Meskipun titik rata-rata mungkin menandakan penurunan suku bunga sebanyak 75 basis poin pada tahun ini, kemungkinan ada beberapa pejabat yang berpendapat bahwa The Fed harus menurunkan suku bunganya lebih cepat.

Derek Tang, Economist di LH Meyer/Monetary Policy Analytics menyebut, ada sejumlah orang yang berpendapat bahwa pemotongan harusnya sebesar 50 basis poin, atau harus ada pemotongan sebesar 50 basis poin pada akhir tahun ini.

“Perekonomian melemah lebih cepat dari perkiraan mereka,” ujarnya.

Adapun, proyeksi ekonomi untuk tahun ini juga akan direvisi. Tingkat pengangguran telah melampaui proyeksi The Fed pada bulan Juni sebesar 4%, dan metrik inflasi pilihan bank sentral – sebesar 2,5% – telah turun di bawah perkiraan median terbaru komite tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya memperbaiki indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) telah menjadi arus utama kebijakan ekonomi Indonesia.

Paket deregulasi kebijakan, permudahan perizinan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), digitalisasi sistem pelayanan, penghiliran, dan paket pembaruan perundang-undangan yang ditandai lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja melalui skema omnibus law.

Semua upaya itu diharapkan mumpuni untuk mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis dan investasi makin banyak masuk ke Indonesia.

Bahkan dalam pernyataan pers tahun 2021, Kantor Staf Kepresidenan menyatakan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja akan meningkatkan EoDB Indonesia menduduki peringkat 40 dari 190 negara pada 2024.

Pada akhir 2023 Indonesia baru berhasil mencapai peringkat 73.h Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah lanjutan bagi Pemerintaan Presiden Prabowo Subianto.

Pada sektor bisnis berbasis industri berbasis sumber daya alam (SDA) yang masih menjadi primadona andalan di Indonesia, seperti industri kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas, indeks kemudahan bisnis masih banyak yang harus dibenahi.

Corak industri ini dicirikan dengan kebutuhan areal atau lahan yang luas, padat modal, dan berpotensi menyebabkan perubahan bentang alam dan lingkungan sosial ekonomi budaya di tingkah lokal dan regional. Karena itu, tantangan mewujudkan kemudahan bisnis juga makin tinggi.

Dari segi kewenangan, industri berbasis SDA memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan perizinan di sektor kehutanan dan pertanahan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dat Tata Ruang/Badang Pertanahan Nasional (ATR/BPN), karena kewenangan absolut atas wilayah daratan telah terbagi kepada kedua kementerian tersebut.

Areal kawasan hutan berada di bawah KLHK, sedangkan areal Non Kawasan Hutan yang disebut sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) berada di bawah Kementerian ATR/BPN. Menurut data KLHK 2023, luas daratan Indonesia terbagi atas kawasan hutan sekitar 64% dari total luas daratan atau sekitar 120 juta ha dan sisanya merupakan APL yang meliputi area seluas 67,5 juta ha.

Dampak dari keterpisahaan kewenangan kedua kementerian tersebut bagi masyarakat pedesaan seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai hak atas tanah, pada satu sisi masyarakat telah tinggal dan bercocok tanah secara turun-temurun, tetapi dari sisi kepastian hukum masyarakat tidak dapat mengantongi hak atas tanah karena arealnya merupakan kawasan hutan yang tidak bisa diterbitkan hak atas tanah oleh Kementerian ATR/BPN. Bahkan dalam banyak kasus, sertifikat hak yang diterbitkan Kantor ATR/BPN bermasalah karena beririsan dengan kawasan hutan, dan dibatalkan oleh pengadilan.

Dampak serupa, juga dirasakan dalam kebijakan perizinan bisnis berbasis SDA, kedua kementerian tersebut secara langsung maupun tidak langsung seringkali kurang harmoni dan terjadi tarik-menarik kewenangan, bahkan tak jarang terjadi konflik tumpang tindih penguasaan hingga perizinanan yang berkepanjangan dan harus diselesaikan melalui pengadilan.

Dampaknya secara langsung yang kerap dikeluhkan oleh pemangku kepentingan di sektor bisnis berbasis SDA yang ingin mendapat hak atas tanah maupun izin pemanfaatan lahan dan kawasan hutan yaitu berbelit-belit dan panjangnya rantai perizinan yang harus diurus pada kedua kementerian tersebut, di mana setiap tahapan perizinan juga masih rawan dengan praktik penyalahgunaan kewenanganan, sehingga pelaku usaha mau tidak mau terjebak dalam pusaran praktik suap dan gratifikasi untuk mendapatkan perizinan.

Ketidakefisienan dan praktik tata kelola perizinan yang buruk tersebut adalah kendala utama untuk meningkatkan kemudahan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto harus dapat melakukan koreksi pada keterpisahan kewenangan KLHK dan Kementerian ATR/BPN serta memperkuat kebijakan yang mendukung kemudahan memperoleh hak bagi masyarakat pedesaan dan kemudahan berusaha bagi masyarakat umum mapun pelaku usaha.

Wacana penyatuan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian ATR/BPN serta mengembalikan kemandirian kewenangan lingkungan hidup ke dalam kementerian tersendiri yang digagas oleh pemerintahan baru terpilih dapat dimaknai atas dasar pemikiran adanya disharmoni kebijakan dan kewenangan tersebut, kendati prosesnya pasti tidak akan berjalan mulus dan cepat.

Tarik-menarik kepentingan antara aktor-aktor yang sudah merasa nyaman dengan praktik tata kelola perizinan yang buruk saat ini diduga kuat akan tidak rela dengan arah kebijakan penyatuan kedua kementerian tersebut.

Memaknai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ke dalam tujuan penyatuan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian ATR/BPN tersebut harus dititikberatkan kepada upaya mewujudkan alokasi dan distrbusi manfaat yang setara, menjamin terwujudkan akses dan hak yang sama antara masyarakat dan pelaku usaha.

Kebijakan yang dilahirkan ke depan haruslah makin mendukung terwujudnya tata kelola bisnis yang kondusif bagi pelaku usaha untuk mendapat jaminan berusaha aman dan hubungan sosial yang harmoni dengan masyarakat sekitarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berharap agar kisruh interal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bisa segera diselesaikan.

Presiden KSPSI, Andi Gani mengatakan jika kisruh internal Kadin tidak kunjung tuntas, maka dikhawatirkan berdampak pada pembahasan upah minimum 2025. Pasalnya, pembahasan UMP dan UMR 2025 melibatkan kelompok buruh, Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

"Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan," kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas kisruh Kadin indonesia. Andi menyatakan bahwa presiden memastikan tidak akan ikut campur masalah internal kadin.

"Presiden menegaskan tadi saat pertemuan dengan saya, Presiden tidak akan ikut campur internal Kadin," ujarnya.

Dari pertemuan itu, Andi juga mengaku yakin bahwa Kepala Negara tidak ada menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penggantian posisi ketua umum Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie.

Penyebabnya, kata Anin, Jokowi sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada internal Kadin untuk diselesaikan dan tidak ingin bola panas dilempar kepadanya dengan mengeluarkan keputusan presiden.

Andi pun memastikan bahwa isu Jokowi cawe-cawe dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin tidak benar.

"Pak Jokowi tegaskan, 'Tidak ada Mas Andi. Urusan saya dengan parpol atau ada timbal balik, enggak ada. Tidak ada timbal balik apapun sehingga terjadi munas Kadin'. Presiden menegaskan ke saya langsung, enggak ada itu [cawe-cawe]," pungkas Andi.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat pekerja rokok menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berisiko meluas ke industri tembakau menyusul adanya aturan baru dan kenaikan cukai.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP-RTMM), Sudarto mengatakan Industri Hasil Tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

“Seharusnya, berbagai industri padat karya yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar harus dipertahankan dan dilindungi dengan kebijakan yang baik,” kata Sudarto dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, IHT kini sudah sangat tertekan oleh berbagai kebijakan dan regulasi, seperti kebijakan kenaikan cukai yang sangat tinggi, PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Dia menuturkan dengan kondisi saat ini, penerimaan negara tidak tercapai dan rokok ilegal makin bertumbuh. Sementara, rokok legal tertekan aturan yang semakin ketat dan daya beli masyarakat turun.

Sudarto berpendapat rencana kenaikan cukai rokok pada 2025 berisiko meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Padahal, IHT merupakan sektor padat karya yang melibatkan jutaan pekerja di berbagai level, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

“Kami memohon agar cukai rokok tidak naik pada 2025,” ujarnya.

Menurut Sudarto, setiap tahun IHT selalu berada dalam kondisi siaga akibat ancaman kenaikan cukai. Dampaknya terasa pada seluruh segmen IHT, mulai dari rokok mesin hingga sigaret kretek tangan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 46.240 pekerja telah mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku membahas sejumlah pekerjaan rumah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tindak lanjut sidang kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, menjelang sisa masa jabatan Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (KIM) terdapat pekerjaan rumah menyangkut sejumlah aturan yang harus diselesaikan.

Hal ini dia sampaikan usai melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Terkait tindak lanjut dari SKP [Sidang Kabinet Paripurna] kemarin, kan ada beberapa PR mengenai PP [Peraturan Pemerintah], Perpres [Peraturan Presiden] yang harus diselesaikan," katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia memerinci bahwa pembahasan dibagi mengenai jadwal penyelesaian PP dan Perpres di antaranya terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau jaminan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi saya reconfirm untuk jadwal penyelesaian PP dan Perpres terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, terkait dengan apa lagi ya, terkait dengan yang kemarin yang saya sampaikan di IKN, itu terkait dengan JKP, revisi-revisi itu," tuturnya.

Tak hanya itu, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan bahwa bersama orang nomor satu di Indonesia tersebut turut membahas ratifikasi beberapa perjanjian internasional.

Mulai dari Perpres tentang Indo-Pacific Economic Forum lantaran terdapat 3 yang sudah berjalan yaitu, supply chain, green economy, dan fair economy.

“Ini saya minta supaya Perpresnya bisa segera selesai," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 52 beruntun hingga Agustus 2024. Surplus pada Agustus 2024 tercatat sebesar US$2,9 miliar.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyampaikan bahwa surplus neraca perdagangan tersebut positif dalam menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

“Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (17/9/2024).

Erwin merincikan, surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas.

Neraca perdagangan nonmigas pada Agustus 2024 mencatatkan surplus sebesar US$4,34 miliar sejalan dengan ekspor nonmigas yang meningkat mencapai US$22,36 miliar.

“Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti lemak dan minyak hewani/nabati [CPO], bijih logam, terak, dan abu maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan perlengkapan elektrik, peralatan mekanik, serta kendaraan dan bagiannya,” jelas Erwin.

Lebih lanjut, Erwin mengatakan, berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke China, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Adapun, defisit neraca perdagangan migas tercatat menurun mencapai US$1,44 miliar pada Agustus 2024 sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar dari penurunan ekspor migas.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma.

Berdasarkan hasil penetapan harga kelapa sawit periode 18 - 24 September 2024 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, untuk penurunan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp19,88/Kg atau mencapai 0,62% dari harga minggu lalu.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp3.172,24/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan," katanya, Selasa (17/9/2024).

Kemudian harga cangkang berlaku untuk satubulan kedepan dengan harga sebesar Rp20,20/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 92,74% harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp141,56 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp170,14 dari minggu lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan No. 1/2018 pasal 8 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp13.074,00 dan harga kernel KPBN periode ini adalah Rp9.626,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO dan Kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Prov Riau periode 18 - 24 September 2024:

• Umur 3 Th (Rp 2.435,59);
• Umur 4 Th (Rp 2.769,87);
• Umur 5 Th (Rp 2.938,31);
• Umur 6 Th (Rp 3.067,63);
• Umur 7 Th (Rp 3.132,60);
• Umur 8 Th (Rp 3.169,72);
• Umur 9 Th (Rp 3.172,24);
• Umur 10-20 Th (Rp 3.154,27);
• Umur 21 Th (Rp 3.103,36);
• Umur 22 Th (Rp 3.054,22);
• Umur 23 Th (Rp 3.002,10);
• Umur 24 Th (Rp 2.944,80);
• Umur 25 Th (Rp 2.880,56);

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memastikan terdapat tiga konfederasi buruh yang mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Hal ini disampaikannya usai bertemu selama 2,5 jam dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

“Ada tiga konfederasi buruh terbesar dengan tegas, yaitu KSPI Said Iqbal, KSBSI Elly Rosita Silaban, dan KSPSI Andi Gani, menegaskan kami mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin,” katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Andi mengaku bahwa alasan tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia itu mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah karena Arsjad hingga saat ini masih memegang keppres.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa dalam pertemuan itu Jokowi mengaku gusar lantaran dianggap cawe-cawe atau ikut campur terhadap kepengurusan Kadin Indonesia dan sejumlah oknum mendorong Presiden Ke-7 RI itu untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Kepengurusan Kadin.

“Jadi jangan ada lagi pihak-pihak mendorong-dorong Presiden menerbitkan Keppres, karena Presiden sudah menegaskan dikembalikan kepada internal Kadin. Presiden menyampaikan ‘jangan lemparkan bola panas ke saya’. Kok yang ribut di Kadin, lalu Presiden dipaksa-paksa untuk segera mengeluarkan Keppres," ujarnya.

Tak hanya itu, Andi menekankan bahwa alasan lain pengakuan atas kepemimpinan Arsjad Rasjid menjadi penting bagi konfederasi buruh lantaran akan berkaitan penting dengan perundingan-perundingan upah buruh ke depan.

“November sudah sebentar lagi, penentuan upah minimum 2025. Dengan siapa kami harus berunding? Dengan siapa kami harus menerima? Berdialog dengan mitra pengusaha,” pungkas Andi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku baru saja membahas secara detil kisruh yang tengah terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi menyebutkan bahwa bersama dengan Kepala Negara mereka membahas topik mengenai kisruh kepemimpinan di Kadin antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Dia menjelaskan alasan membahas konflik di internal Kadin bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu lantaran berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan.

Apalagi, dia mengatakan bahwa kelompok buruh akan terlibat membahas masalah tersebut dengan Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

"Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan. Karena itu, Presiden menegaskan tadi saat pertemuan dengan saya, Presiden tidak akan ikut campur internal Kadin," katanya usai bertemu selama 2,5 jam dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dari pertemuan itu, Andi mengaku yakin bahwa Kepala Negara tidak ada menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penggantian posisi ketua umum Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie.

Penyebabnya, kata Anin Jokowi sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada internal Kadin untuk diselesaikan karena tidak ingin bola panas dilempar kepadanya dengan mengeluarkan keputusan presiden.

Andi pun mengaku tak rela apabila Jokowi dianggap cawe-cawe menyusul isu yang beredar adanya praktik timbal balik jabatan sehingga terjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

"Pak Jokowi tegaskan, 'Tidak ada Mas Andi. Urusan saya dengan parpol atau ada timbal balik, enggak ada. Tidak ada timbal balik apapun sehingga terjadi munas Kadin'. Presiden menegaskan ke saya langsung, enggak ada itu [cawe-cawe]," pungkas Andi.