Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pembangunan 25 pelabuhan baru dan ratusan pelabuhan yang direvitalisasi hingga akhir 2024.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya masih akan membangun setidaknya sebanyak 25 pelabuhan baru dan akan merevitalisasi ratusan pelabuhan sampai dengan akhir tahun ini.

"Kalau pembangunan, kira-kira 25 [pelabuhan]. Kalau revitalisasi jumlahnya banyak, bisa puluhan bahkan ratusan,” katanya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (9/11/2024).

Revitalisasi ratusan pelabuhan tersebut, kata Budi Karya, karena pelabuhan-pelabuhan di Indonesia termasuk kategori kecil dan tersebar.

Adapun sampai dengan saat ini, selama satu dekade Kementerian Perhubungan telah melakukan pembangunan dan revitalisasi 193 pelabuhan-pelabuhan dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menhub melaporkan telah membangun 45 Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain pembangunan pelabuhan, Kemenhub juga telah melakukan 91 pembangunan bandar udara baru dan rehabilitasinya. Kemudian telah diselesaikan pula 157 terminal-terminal di seluruh Indonesia.

Untuk sektor perkeretaapian, Budi Karya mengklaim telah menjalankan 80 program pembangunan yang meningkatkan efisiensi perjalanan kereta. Salah satunya adalah dengan pembangunan rel ganda.

Kemudian, Budi juga memaparkan bahwa saat ini telah hadir berbagai alternatif moda transportasi modern yang ramah lingkungan, nyaman, cepat, dan terintegrasi seperti Mass RapidTransit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), Whoosh dan Kereta Autonomus Rail Transit (ART) yang baru-baru ini digunakan bersama di Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, CILEGON — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani meninjau kawasan mega proyek pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Rabu (11/8/2024).

Pantauan Bisnis di lokasi, Rosan sampai sekitar pukul 10.40 WIB. Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu langsung disambut oleh jajaran direksi Lotte Chemical Indonesia.

Rosan dijadwalkan mengecek progres pembangunan di sejumlah titik di kawasan Lotte Chemical Indonesia. Saat ini, fasilitas utama produksi sudah terpasang namun masih ada sejumlah proses konstruksi yang berjalan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa proyek PT Lotte Chemical Indonesia akan rampung dan bisa berproduksi dengan melaksanakan komisioning atau kegiatan pengujian pada Maret 2025.

Kepala Negara itu memerinci bahwa proyek ini sudah dimulai sejak 2020 itu memiliki nilai investasi hingga US$3,9 miliar atau Rp60 triliun. Menurutnya, akan ada 17 produk yang bisa dihasilkan oleh pabrik petrokimia tersebut seperti polipropilena, butane, etilin, hingga bensin.

Di sisi lain, dia mengklaim bahwa proyek tersebut sudah menyerap 13.000 tenaga kerja. Adapun, sebanyak 50% petrokimia yang dihasilkan akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya diekspor.

Lotte Chemical Indonesia ditargetkan akan memiliki total kapasitas produksi sebanyak 3,1 juta ton per tahun, di mana target produksi 2025 akan menghasilkan 1 juta ton ethylene, 520.000 ton propylene, dan 250.000 ton polypropylene.

"Yang saya senang ini akan menjadi subtitusi impor 70% untuk lokal dan 30% untuk ekspor. Keduanya baik karena yang dipakai di dalam negeri itu menjadi subtitusi dari barang-barang impor petrokimia yang kita lakukan semuanya baik saya kira. Industri seperti ini yang kita butuhkan,” tutur Jokowi pada September tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar memperkirakan laporan bulanan mengenai indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) atau inflasi AS akan menunjukkan kenaikan yang teredam selama satu bulan lagi. Data tersebut akan berperan dalam perdebatan terkait seberapa besar The Federal Reserve akan memangkas suku bunganya.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (11/9/2024), Rilis data tersebut akan diterbitkan pada Rabu (12/9/2024) waktu setempat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS). Data tersebut kemungkinan akan menunjukkan indeks harga konsumen dan inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,2% pada Agustus menyusul kenaikan serupa pada bulan Juli, menurut perkiraan median dalam sebuah laporan. survei Bloomberg.

Angka tersebut mewakili kenaikan sebesar 3,2% secara tahunan untuk inflasi inti—sepertiga dari angka yang dicapai dua tahun lalu.

Peningkatan pada level tersebut kemungkinan akan membuat pejabat The Fed cenderung menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan minggu depan, meskipun kejutan penurunan suku bunga mungkin akan meningkatkan taruhan investor terhadap penurunan 50 basis poin.

"Data inflasi dengan cepat tidak lagi berpengaruh pada data pasar tenaga kerja dalam hal relevansinya dengan keputusan kebijakan The Fed, tetapi dengan laporan ketenagakerjaan bulan Agustus yang tidak meyakinkan, data CPI bulan Agustus bisa berdampak," kata ekonom Citigroup Inc. Veronica Clark dan Andrew Hollenhorst dalam laporan pratinjau data-data tersebut, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (11/9/2024).

"Mengingat meningkatnya risiko penurunan terhadap pasar tenaga kerja dan aktivitas, batasan untuk pembacaan CPI yang cukup lemah untuk memperkirakan awal penurunan suku bunga yang lebih besar bisa jadi rendah," tulis mereka.

Berikut komponen utama yang harus diperhatikan dalam laporan inflasi AS:

Sewa

Inflasi sewa diperkirakan akan lebih rendah pada Agustus setelah meningkat pada Juli yang didorong oleh kenaikan yang sangat besar di negara-negara Barat. Sewa setara pemilik di wilayah tersebut naik 0,4% pada bulan Juli setelah kenaikan 0,1% dalam dua bulan, sedangkan laju kenaikan OER moderat di tiga wilayah utama lainnya.

Hal ini akan mengembalikan inflasi sewa ke tren penurunan yang telah lama ditunggu-tunggu yang dimulai pada bulan Juni. Karena sektor perumahan merupakan bagian terbesar dari CPI, penurunan kenaikan sewa akan memberikan ruang bagi kategori jasa lainnya—seperti layanan kesehatan dan tiket pesawat—untuk sedikit pulih setelah penurunan yang tidak biasa pada bulan Juli, tanpa berdampak banyak pada inflasi secara keseluruhan.

"Indeks sewa regresi semua penyewa atau all tenant regressed rent index [ATRR], yang merupakan indikator utama yang paling dapat diandalkan dalam pandangan kami, menunjukkan disinflasi dalam inflasi sewa resmi. Selain itu, pasokan gedung apartemen sewa tetap tinggi, sehingga tren inflasi sewa tidak mungkin meningkat kembali dalam waktu dekat," kata ekonom Nomura yang dipimpin oleh Aichi Amemiya dalam laporannya pada tanggal 5 September.

Asuransi Mobil

Inflasi asuransi kendaraan bermotor telah menjadi kontributor besar terhadap peningkatan inflasi jasa selama dua tahun terakhir, yang secara rutin mencatat kenaikan bulanan sebesar 1% hingga 2%. Saat ini, ada tanda-tanda bahwa penyedia jasa mungkin mulai mengurangi laju kenaikan harga dalam beberapa bulan mendatang.

Ekonom Morgan Stanley, Diego Anzoategui dalam laporannya menyebut, pengajuan tarif tampaknya mulai melambat pada Juli. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi meminta kenaikan premi yang kurang penting kepada regulator.

"Kami memperkirakan tren ini akan terus berlanjut dan melihat perlambatan yang lebih berarti pada CPI asuransi mobil di sisa tahun ini," katanya.

Di sektor jasa, analis juga mengamati tarif penerbangan dan harga layanan rumah sakit setelah penurunan besar pada Juli, dan banyak yang memperkirakan akan terjadi pembalikan sebagian di bulan Agustus.

Pakaian

Harga barang inti turun 0,3% pada Juli lalu—menandai penurunan ke-13 dalam 14 bulan—dipimpin oleh penurunan harga mobil bekas. Analis umumnya memperkirakan penurunan yang lebih kecil baik untuk harga barang inti secara keseluruhan maupun untuk mobil bekas di bulan Agustus.

Ekonom Bloomberg Economics, Anna Wong dan Chris Collins dalam lapoannya mengatakan, laporan CPI pada bulan Agustus kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam memberikan harga input yang lebih tinggi kepada konsumen – bahkan ketika biaya pengangkutan telah meningkat.

"Hal ini menunjukkan kompresi margin lebih lanjut, dengan kemungkinan bahwa perusahaan melakukan PHK untuk memangkas biaya," jelasnya.

Salah satu kategori lain yang perlu diperhatikan dalam kelompok barang inti adalah pakaian jadi, yang mencatat penurunan harga terbesar pada Juli 2024 sejak awal tahun. Para analis berbeda pendapat mengenai apakah harga akan turun lagi pada Agustus, yang menunjukkan bahwa pergerakan yang terlalu besar dapat berdampak pada pembacaan inflasi secara keseluruhan dibandingkan ekspektasi.

Faktor penyesuaian musiman khususnya menimbulkan risiko penurunan harga pakaian dalam laporan bulan Agustus setelah mereka meningkatkan pembacaan di awal tahun, Direktur Eksekutif Employ America Skanda Amarnath mengatakan dalam catatan tanggal 10 September yang meninjau rilis tersebut.

Bisnis.com, BATAM - Komitmen Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, dalam mengembangkan Terminal Umum Batu Ampar sebagai hub logistik internasional telah membuahkan hasil yang signifikan.

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan ini telah memberikan dampak luas terhadap perekonomian Batam.

Masyarakat dan pelaku usaha di Batam dapat merasakan langsung dampak positif dari peningkatan tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, saat menjadi pembicara dalam ajang bergengsi 3rd Port Development South East Asia Summit (PDSEAS) 2024 yang berlangsung di Hotel Hilton, Bangkok, Thailand, pada Selasa, 10 September 2024.

Dalam paparannya, Dendi menyebutkan bahwa keberhasilan transformasi Pelabuhan Batu Ampar tidak lepas dari tangan dingin Muhammad Rudi serta kolaborasi BP Batam dengan PT Persero Batam.

Langkah awal transformasi tersebut adalah pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar menjadi terminal berstandar internasional dan lebih modern.

Sejak mulai dioperasikannya satu unit Ship to Shore Crane dan dua unit Mobile Harbor Cranes untuk melayani bongkar muat kapal peti kemas, produktivitas di TPK Batu Ampar meningkat tajam menjadi 40-50 box per jam, dibandingkan sebelumnya yang hanya mencapai 8-10 box per jam dengan crane konvensional.

“Ini dilakukan sebagai upaya mengubah wajah Batu Ampar agar sesuai dengan kebutuhan investor akan cost logistic yang lebih efisien,” ujar Dendi.

Menurut data yang dihimpun Badan Usaha Pelabuhan, kinerja bongkar muat peti kemas pada Semester I Tahun 2024 mencapai 313 ribu TEUs, naik 7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

“Modernisasi alat bongkar muat dan digitalisasi sistem tersebut telah memberikan nilai tambah bagi investor dalam bentuk efisiensi biaya logistik dan waktu yang lebih efektif,” seru Dendi.

Keberhasilan ini juga memungkinkan TPK Batu Ampar melayani kapal Direct Call internasional, dengan rute perdana Batam-China yang dimulai pada Maret 2024.

“Pada Agustus 2024 kemarin, rute Direct Call Batam-Yangon, Myanmar, juga telah dimulai yang membuka peluang baru dalam distribusi barang internasional,” imbuhnya.

Dendi optimis bahwa pengembangan berkelanjutan Terminal Peti Kemas Batu Ampar kedepannya akan meningkatkan daya saing Batam sebagai tujuan investasi dan hub logistik internasional, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota Batam.

Sementara, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyebut kehadiran BP Batam di PDSEAS 2024 atas undangan langsung dari penyelenggara yang dilaksanakan 10-11 September 2024.

"Kontribusi BP Batam dalam mendukung ekosistem pelabuhan mendapat apresiasi dari dunia internasional," sebut Tuty.

Mengangkat tema “Membangun Pelabuhan Hijau Cerdas Masa Depan melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Keberlanjutan”.

Ajang bergengsi di kancah Internasional ini menghadirkan 30 narasumber dari negara-negara ASEAN dan India, serta diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari 100 perusahaan global yang berpartisipasi.

PDSEAS sendiri menjadi sebuah forum penting bagi pemerintah, otoritas pelabuhan, dan perusahaan untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan menjalin kolaborasi guna mendukung pertumbuhan industri pelabuhan dan perkapalan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Titik terang tarif cukai minuman manis mulai terlihat setelah DPR mengusulkan 2,5% pada 2025 dan terus naik secara bertahap. Tarif rendah pada fase awal penarikan cukai lalu naik bertahap dinilai sebagai skema yang bijak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengokohkan status minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Adanya restu pemerintah dan DPR membuat penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya, Selasa (10/9/2024).

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa penerapan cukai minuman manis dapat mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi. Selain itu, cukai minuman manis pun dinilai potensial sebagai sumber penerimaan negara selain cukai rokok.

"BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari CHT," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa penarikan cukai minuman manis bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terkena diabetes. Sebagai instrumen fiskal, cukai dapat membatasi konsumsi barang dengan eksternalitas, sehingga efek sampingnya bisa lebih terjaga.

"Cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Prevalensi diabetes atau tingkat kasus penyakit diabetes melitus di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) satu dekade terakhir—pada 2023 berubah nama menjadi Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada penduduk umur ≥15 tahun, diketahui bahwa prevalensi diabetes di Indonesia pada 2023 mencapai 11,7%. Angkanya naik pesat dibandingkan 2013 dengan prevalensi diabetes 6,9%.

Dalam riskesdas terbaru, diketahui bahwa prevalensi diabetes pada perempuan (13,4% lebih tinggi dari laki-laki (9,8%).

Lalu, prevalensi diabetes tertinggi ada pada kelompok penduduk tua, yakni rentang usia 65—74 tahun dan di atas 75 tahun, dengan tingkat prevalensi 24,6%.

Nasib Cukai Minuman Manis Di Tangan Pemerintahan Prabowo

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap masih berupa rekomendasi dari BAKN DPR. Implementasinya akan bergantung pada kondisi ekonomi dan keputusan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Askolani tidak menjelaskan secara rinci alasan munculnya usulan tarif 2,5% yang turut disaksikan Kemenkeu. Namun, menurutnya, DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap sudah tepat. Pihaknya setuju bahwa tarif awal untuk barang kena cukai baru ada di angka yang cukup rendah.

"Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, menurut Fajry, industri minuman merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif awal 2,5% menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meskipun demikian, Fajry menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis naik bertahap hingga 20% seharusnya ditentukan setelah evaluasi berlangsung, tidak langsung dipatok saat ini.

"Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya," jelasnya.

Kalangan pengusaha sebenarnya berharap agar cukai minuman manis tidak berlaku tahun depan. Pengusaha ingin pemerintah menempuh kebijakan selain cukai MBDK dalam upaya mengurangi prevalensi diabetes.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menjelaskan bahwa pihaknya berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Kami berharap demikian [tidak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, enggak sampai ke cukai," kata Adhi, Selasa (27/8/2024).
(Surya Dua Artha Simanjuntak, Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional seperti telur ayam ras dan daging ayam ras melambung pada pagi hari ini, Selasa (10/9/2024). Di sisi lain, harga cabai mulai mengalami penurunan.

Mengacu data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/9/2024) pukul 07.35 WIB, harga rata-rata telur ayam ras melonjak hingga 5,16% atau sebesar Rp1.460 menjadi Rp29.760 per kilogram.

Lonjakan harga pangan juga terjadi pada daging ayam ras yang naik 3,15% atau sebesar Rp1.090. Pada pagi ini, harga rata-rata daging ayam ras di pedagang eceran tembus Rp35.720 per kilogram.

Berbeda dengan daging ayam ras, harga rata-rata nasional daging sapi murni di pedagang eceran justru turun 2,89% atau Rp3.900 menjadi Rp130.960 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit merah turun hingga Rp2.790 atau 6,12% menjadi Rp42.810 per kilogram. Begitu pun dengan cabai merah keriting yang mulai melandai menjadi Rp35.400 atau turun tipis 0,84%.

Namun demikian, bawang bawang putih bonggol terpantau terus menanjak menjadi Rp41.070 per kilogram atau sebesar 3,40%. Harga bawang merah juga naik 2,97% ke level Rp27.040 per kilogram.

Kenaikan harga pangan juga terjadi beras premium yang naik tipis 1,09% menjadi Rp15.700 per kilogram. Harga beras medium juga naik 0,07% menjadi Rp13.600 per kilogram.

Sama halnya dengan harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang naik tipis 0,48% menjadi Rp12.640 per kilogram.

Data Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata tepung terigu curah naik 1,37% menjadi Rp10.360 per kilogram. Harga tepung terigu kemasan (non-curah) juga terpantau naik 0,08% menjadi Rp13.170 per kilogram.

Lebih lanjut, harga rata-rata kedelai biji kering impor terkerek hingga 5,59% atau Rp660 menjadi Rp12.470 per kilogram. Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak juga naik 9,26% atau Rp560 ke level Rp6.610 per kilogram.

Berikutnya, harga rata-rata gula konsumsi naik 1,57% menjadi Rp18.110 per kilogram. Ada harga rata-rata garam halus beryodium yang juga naik tipis 0,70% menjadi Rp11.580 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik 1,88% menjadi Rp18.450 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah turun 1,54% ke level Rp16.020 per liter.

Masih merujuk data yang sama, harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani seperti ikan kembung hingga ikan tongkol melonjak. Untuk harga rata-rata ikan kembung tembus Rp38.910 per kilogram atau naik 4,37%.

Setali tiga uang, harga rata-rata ikan tongkol ikut naik 4,19% atau sebesar Rp1.330 menjadi Rp33.080 per kilogram. Namun, harga rata-rata ikan bandeng turun tipis 1,47% atau sebesar Rp490 menjadi Rp32.940 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.

Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkpanya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Adapun revisi ini pasalnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 bersama 47 RUU lainnya.

Selain membahas revisi ketiga UU Pelayaran tersebut, Sri Mulyani melaporkan dirinya bersama Menhub juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub untuk tahun depan.

“Saya sempat cerita kepada Pak Budi mengenai padatnya agenda rapat saya bersama DPR belakangan ini untuk membahas APBN TA 2025, termasuk di dalamnya, RKA dari masing-masing K/L,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menjadi satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran jumbo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kemenhub tercatat akan menerima alokasi anggaran senilai Rp31,46 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut lebih besar dari usulan pagu yang awalnya senilai Rp24,76 triliun.

Sementara membandingkan dengan alokasi tahun ini senilai Rp43,47 triliun, anggaran Kemenhub tahun depan menyusut Rp12,01 triliun.

Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.

Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini.

Mestinya, kemarin Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sebelum jajaran anggota DPR RI baru dilantik, Marwan menegaskan pihaknya akan maraton mengirimkan undangan kepada Yaqut. Terlebih, Pansus Haji hari ini menemukan bukti dugaan Menag Yaqut tidak kooperatif.

Marwan menunjukkan bukti Yaqut berbohong pada panggilan kedua hari ini. Sebab, Yaqut disebut izin tidak hadir lantaran ada agenda Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Samarindah, Kalimantan Timur.

"Jadi alasannya MTQ, tetapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kementerian Agama bahwa pada hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi jam 3 sore ini kantor Kemenag," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut merupakan bukti 'kucing-kucingan' Yaqut dengan Pansus Haji 2024. Dia menunjukkan bukti surat undangan rapat kordinasi jam 3 sore kemarin di Kantor Kemenag yang dikirimkan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk Menteri nya.

Sebelumnya, Pansus Haji sempat sidak ke Siskohat lantaran pihak Kemenag terus mangkir dengan alasan pergi ke Arab Saudi. Namun, saat disidak terlihat 2 pejabat Kemenag yang ada di kantor tersebut.

"Jadi surat itu sudah kita luncurkan beberapa hari yang lalu untuk mengundang, ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kemenag. Ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus," tuturnya.

Marwan menerangkan bahwa pembahasan pansus kali ini yang mengundang Menag Yaqut untuk membahas komprehensif carut marut penyelenggaraan haji 2024.

"Tentunya tidak satu per satu soal pelayanan dan penyelenggaraan haji yang amburadul, tenda yang kemana mana itu ditempati banyak orang, pembagian kuota yg 50 : 50 untuk haji reguler yang penambahan 20.000 itu. jadi haji khusus itu juga ada kecurangan, haji reguler pun juga ada kecurangan, jadi dua-duanya ada kecurangan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mengalokasikan sejumlah dana untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya adalah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk penyebaran informasi program unggulan Prabowo Subianto tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan Kemenkominfo mendapat tambahan anggaran senilai Rp10 miliar untuk informasi makan siang gratis.

Tambahan anggaran tersebut merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Itu [tambahan Rp10 miliar untuk informasi makan bergizi] Banggar [Badan Anggaran] yang memutuskan. Banggar yang putusin buat pemerintah ada tambahan Rp10 miliar,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dengan kucuran dana itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkominfo akan membantu sosialisasi program makanan bergizi milik Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka untuk tahun anggaran 2025.

Menurut Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), perlu adanya sosialisasi dengan memberikan informasi program makan bergizi.

“Kan perlu sosialisasi. Sosialisasi untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang betapa pentingnya program makanan bergizi untuk anak-anak kita,” ungkapnya.

Bahkan, Budi menyebut bahwa program makanan bergizi yang diinisiasi Prabowo—Gibran merupakan program yang sangat bagus. “Supaya tidak terjadi gap yang jauh dari sumber daya manusia Indonesia, terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan terluar Indonesia,” terangnya.

Mengacu informasi Banggar DPR yang diterima Kemenkominfo pada Selasa, 10 September 2024 terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Kemenkominfo, sehingga pagu alokasi anggaran Kemenkominfo menjadi Rp7,73 triliun.

“Diusulkan penambahan tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik makan bergizi,” imbuh Budi.

Susu Ikan

Dalam perkembangan lain, kabar mengenai menu makan siang bergizi terus bergulir. Terbaru ada usulan agar susu ikan masuk dalam menu makan siang bergizi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana buka suara.

Dadan menegaskan, pemerintah saat ini belum berencana untuk memanfaatkan susu ikan sebagai alternatif dalam program makan bergizi gratis (MBG).

“Itu saya tidak tahu yang bicara siapa ya. Kita belum ke arah situ,” kata Dadan kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Kendati begitu, dia tidak menutup kemungkinan terhadap sejumlah alternatif dalam program susu gratis. “Semua yang baik pasti akan kita akomodir. Tapi nanti kita lihat,” ujarnya.

Mega Farm

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berencana membangun mega farm untuk mendukung program susu gratis yang dicanangkan Prabowo. Pihaknya tengah mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.

“Proyeknya tidak bisa cepat, ini jangka panjang, sekarang sedang dikaji manfaat ekonomi secara bisnis dan manfaat bagi masyarakat,” jelas Sis Apik di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Rencananya, mega farm tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 300-400 hektar milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Subang, Jawa Barat. Kendati begitu, Sis Apik belum dapat memastikan total produksi susu yang dihasilkan dari peternakan ini lantaran belum di kajian lebih lanjut.

Selain itu, Sis Apik memperkirakan pengadaan susu dari mega farm ini kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada alternatif lain selain susu sapi untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” ungkapnya.

Adapun, pada 2023 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia. Susu ikan ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

“Dengan diluncurkannya Susu Ikan akan menjadi pengungkit daya saing produk perikanan, baik di pasar dalam negeri maupun global,” kata Trenggono dalam keterangan resminya.

Trenggono menyebut, produk ini merupakan inovasi yang menggabungkan antara manfaat protein ikan untuk kesehatan dengan diversifikasi produk olahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sejalan dengan program prioritas KKP.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menambahkan, hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan sangat penting untuk meminimalisir impor sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah dan juga memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Hilirisasi berbasis ikan ini perlu dikembangkan, Indonesia punya ikan, rumput laut, sawit, kelapa, umbi-umbian, dan berbagai sumber daya alam lainnya, ini semua yang akan di hilirisasi dan sudah dimulai di Indramayu,” ujar Teten.

CEO PT Berikan Teknologi Indonesia, Yogi Aribawa Krisna, kala itu menuturkan, inisiatif produksi hidrolisat protein ikan mulai digulirkan sejak 2016, dan di 2020, pihaknya mulai memproses desain engineering di Bekasi. Lalu, dilanjutkan pembangunan pabrik dan instalasi mesin di Indramayu.

Yogi menyebut, pabrik sudah dalam posisi stabil untuk house production, setelah mendapat Sertifikat Kelayakan Produksi (SKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Dengan memiliki sertifikat tersebut, kita sudah memulai langkah usaha memproduksi susu ikan dalam kerjasama B to B,” kata Yogi.

Sebelumnya, salah satu usulan program Quick Win dari pemerintahan Prabowo—Gibran untuk program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran program ini akan menelan Rp71 triliun. Pemberian makan siang itu ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menduga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sengaja mengakali desain anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN namun pada kenyataannya tidak pernah terealisasi.

Awalil beralasan, ada dua pos alokasi anggaran pendidikan yang seakan tidak pernah digunakan sejak 2020, yakni anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga dan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, dua pos anggaran tersebut baru ada sejak 2020 dan 2021.

Menurutnya, anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga merupakan dana cadangan yang dipegang bendahara umum negara (menteri keuangan) apabila kementerian/lembaga lain yang memerlukan tambahan anggaran pada tahun berjalan.

Pada 2023, kata dia, pos tersebut dianggarkan Rp75,58 triliun namun realisasinya hanya Rp2,76 triliun atau hanya 3,65%.

"Mulai 2021, [alokasi anggaran pendidikan] ini berlangsung terus," jelas Awalil dalam webinar daring, Selasa (10/9/2024).

Begitu juga dengan pembiayaan pendidikan (dalam anggaran pendidikan melalui pembiayaan), yang pada 2023 dianggarkan sebanyak Rp49,5 triliun namun realisasinya 0 atau tidak ada sama sekali—temuan serupa didapatkan dalam LKPP 2021 dan 2022.

Pos tersebut juga bersifat dana cadangan untuk dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, hingga perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, Awalil menyimpulkan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir menyusun anggaran pendidikan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945.

Padahal, dalam realisasinya anggaran pendidikan selalu di bawah 20% dari APBN beberapa tahun terakhir. Berikut detailanya:

• 18,25% pada 2020
• 17,21% pada 2021
• 15,51% pada 2022
• Rp16,45% pada 2023.

Oleh sebab itu, dia mengatakan ratusan triliun anggaran wajib untuk pendidikan tidak digunakan sejak 2020.

"Anggaran pendidikan ini [disusun] hanya memenuhi 20% ketika dianggarkan, ketika direalisasikan selama empat tahun terakhir tidak memenuhi," ujar Awalil.

Dia pun mempertanyakan, apakah beberapa tahun terakhir Kemenkeu sudah melanggar konstitusi karena tidak merealisasikan amanat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.

Kendati demikian, Awalil juga bingung karena DPR juga selalu menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari Kemenkeu.

Sebagai informasi, belakangan anggaran pendidikan memang menjadi sorotan banyak pihak terutama usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).

Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat banyak penolakan karena akan mengakibatkan anggaran pendidikan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

Dalam RAPBN 2025, jika anggaran pendidikan bersumber dari 20% belanja negara maka jumlahnya sekitar Rp721 triliun. Namun, jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapat negara maka jumlahnya berkurang menjadi sekitar Rp590 triliun atau berkurang hingga Rp131 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi bertambah seiring dengan dilakukannya revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara oleh DPR RI.

Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 rencananya akan dihapus.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyampaikan pemerintahan mendatang harus memastikan pembentukan dan operasionalisasi lembaga-lembaga baru dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Selain itu transparansi dan komunikasi yang baik harus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan dunia usaha.

“Pelaku usaha berharap adanya konsultasi yang lebih intensif dengan dunia usaha untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (10/9/2024).

Anggawira menyampaikan, pengusaha juga mengharapkan adanya kepastian hukum dan stabilitas regulasi sehingga perencanaan investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan lebih baik.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa sesuai revisi Pasal 15 dalam RUU Kementerian Negara, jumlah kementerian ke depan akan mengacu pada kebutuhan Presiden.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian, maka jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," bunyi Pasal 15 RUU Kementerian Negara yang dibacakan oleh Achmad.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan bahwa Kemenkeu telah menyiapkan anggaran dana cadangan yang dapat dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menduga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sengaja mengakali desain anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN namun pada kenyataannya tidak pernah terealisasi.

Awalil beralasan, ada dua pos alokasi anggaran pendidikan yang seakan tidak pernah digunakan sejak 2020, yakni anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga dan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, dua pos anggaran tersebut baru ada sejak 2020 dan 2021.

Menurutnya, anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga merupakan dana cadangan yang dipegang bendahara umum negara (menteri keuangan) apabila kementerian/lembaga lain yang memerlukan tambahan anggaran pada tahun berjalan.

Pada 2023, kata dia, pos tersebut dianggarkan Rp75,58 triliun namun realisasinya hanya Rp2,76 triliun atau hanya 3,65%.

"Mulai 2021, [alokasi anggaran pendidikan] ini berlangsung terus," jelas Awalil dalam webinar daring, Selasa (10/9/2024).

Begitu juga dengan pembiayaan pendidikan (dalam anggaran pendidikan melalui pembiayaan), yang pada 2023 dianggarkan sebanyak Rp49,5 triliun namun realisasinya 0 atau tidak ada sama sekali—temuan serupa didapatkan dalam LKPP 2021 dan 2022.

Pos tersebut juga bersifat dana cadangan untuk dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, hingga perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, Awalil menyimpulkan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir menyusun anggaran pendidikan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945.

Padahal, dalam realisasinya anggaran pendidikan selalu di bawah 20% dari APBN beberapa tahun terakhir. Berikut detailanya:

• 18,25% pada 2020
• 17,21% pada 2021
• 15,51% pada 2022
• Rp16,45% pada 2023.

Oleh sebab itu, dia mengatakan ratusan triliun anggaran wajib untuk pendidikan tidak digunakan sejak 2020.

"Anggaran pendidikan ini [disusun] hanya memenuhi 20% ketika dianggarkan, ketika direalisasikan selama empat tahun terakhir tidak memenuhi," ujar Awalil.

Dia pun mempertanyakan, apakah beberapa tahun terakhir Kemenkeu sudah melanggar konstitusi karena tidak merealisasikan amanat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.

Kendati demikian, Awalil juga bingung karena DPR juga selalu menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari Kemenkeu.

Sebagai informasi, belakangan anggaran pendidikan memang menjadi sorotan banyak pihak terutama usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).

Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat banyak penolakan karena akan mengakibatkan anggaran pendidikan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

Dalam RAPBN 2025, jika anggaran pendidikan bersumber dari 20% belanja negara maka jumlahnya sekitar Rp721 triliun. Namun, jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapat negara maka jumlahnya berkurang menjadi sekitar Rp590 triliun atau berkurang hingga Rp131 triliun.