Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengimbau pelaku usaha untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan dengan pihak Bangladesh. Mempertimbangkan krisis likuiditas dan yang diperburuk dengan adanya pembatasan penarikan uang tunai oleh bank sentral negara itu.

Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag Iskandar Panjaitan sebagai bentuk tindak lanjut dari informasi yang disampaikan Duta Besar RI Dhaka melalui surat Nomor B-00139/Dhaka/240822 tentang Perkembangan Situasi Ekonomi Bangladesh Pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Antisipasi Transaksi Perbankan.

"Mencermati perkembangan situasi terkini di Bangladesh, khususnya di sektor ekonomi pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina, kami mengimbau para pelaku usaha Indonesia untuk berhati-hati dalam bertransaksi dengan lembaga maupun perseorangan dari Bangladesh,” kata Iskandar dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

Imbauan tersebut, jelasnya, bertujuan mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan dari transaksi perbankan dengan Bangladesh karena kondisi politik dan ekonomi saat ini.

Perlu diketahui, Bangladesh mengalami inflasi yang mencapai 11,66% serta tekanan pada nilai tukar mata uang tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Di sektor energi, Bangladesh Power Development Board (BPDB) sedang menghadapi beban utang sebesar BDT45.000 crore atau senilai US$4 miliar. Hal ini menjadi dipandang sebagai isu kritis bagi pemerintahan sementara yang baru dibentuk.

Bangladesh Bank, sambung Iskandar, telah mengeluarkan instruksi kepada 9 bank untuk tidak melayani pencairan cek yang melebihi BDT200.000 atau setara dengan US$1.680.

Kesembilan bank tersebut, yaitu Islami Bank Bangladesh, First Security Islami Bank, Social Islami Bank, Union Bank, Global Islami Bank, Bangladesh Commerce Bank, National Bank, Padma Bank, dan ICB Islami Bank.

Selain itu, Bangladesh Bank menetapkan batas penarikan uang tunai dengan nilai tersebut per akun dalam satu hari dengan alasan mencegah penggunaan uang tunai untuk tujuan ilegal.

Menyikapi kondisi itu, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor menyampaikan sejumlah langkah antisipatif yang dapat dilakukan para pelaku usaha Indonesia.

Pertama, mendiversifikasi produk, terutama produk tahan lama (nonperishable), dan menggunakan mekanisme pembayaran yang aman untuk menghindari risiko gagal bayar atau penundaan pembayaran.

Kedua, menggunakan perlindungan finansial yang memadai dalam perjanjian transaksi ekspor dan impor serta penggunaan bank tepercaya dalam mekanisme transaksi atau pembayaran letter of credit (L/C).

Ketiga, apabila tetap menggunakan L/C, pelaku usaha Indonesia perlu memastikan penggunaan bank internasional tepercaya yang memiliki cabang di Bangladesh.

Keempat, untuk sektor energi, Kemendag mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk menghentikan rencana transaksi atau kerja sama dengan BPDB yang saat ini sedang menunggak pembayaran kepada pihak swasta.

Selain itu, terdapat risiko terjadinya penundaan pembayaran kepada perusahaan Indonesia yang telah melakukan transaksi dalam mendukung kebutuhan energi di Bangladesh.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberi bocoran bahwa sosok menteri keuangan (Menkeu) pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya merupakan seorang perempuan.

Said sendiri mengaku dirinya kurang layak menjadi Menkeu baru untuk lima tahun ke depan. Dia malah memberikan ciri sosok yang diyakini akan menjadi bendahara negara yang baru.

"Perempuan," kata Said singkat ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, elite PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengomentari soal isu pemisahan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan pada pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemisahan tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Insya Allah enggak [dipisah Ditjen Pajak dan Bea cukai dari Kemenkeu]," katanya.

Sebelumnya, sudah sempat beredar rumor sejumlah nama calon-calon Menkeu Era Prabowo. Melansir dari Bloomberg pada Rabu (28/2/2024), Prabowo disebut incar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya.

Disebutkan, Prabowo mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal. Prabowo diyakini tidak akan melibatkan politik untuk posisi menteri keuangan.

Nama-nama yang muncul di antara para bankir, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar.

Berdasarkan informasi dari narasumber yang enggan disebutkan namanya, empat nama tersebut dipandang paling cocok untuk peran tersebut karena keahlian keuangan mereka serta kepemimpinan yang efektif.

Meski demikian, tidak ada sosok perempuan dari empat nama calon Menkeu berdasarkan sumber Bloomberg tersebut. Kendati demikian, sumber juga mengatakan, masih ada kemungkinan adanya nama dari brusa calon menkeu tersebut karena masih pembicaraan tahap awal dan masih akan diperdalam.

Bisnis.com, JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Hanya saja dalam praktiknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri.

“Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,” ujarnya.

Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal di bawah Rp5 miliar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya.

"Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,” ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning/AC) dalam proyek-proyek pemerintah.

Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

“Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,” paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan AC asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja.

“Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

“Di sinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI dapat menggelar rapat secara tertutup.

Permintaan tersebut disampaikan Alex, sapaannya, usai Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Marwan Jafar meminta klarifikasi terkait laporan yang menyeret namanya.

Dalam rapat tersebut, Marwan mengungkapkan bahwa ada laporan bahwa Alex telah dilaporkan sejak tahun lalu bersama dengan vendor-vendor haji nakal kepada aparat penegak hukum.

“Saya dengar-dengar ini, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun,” ujar Marwan Jafar dalam rapat Pansus Hak Angket Haji 2024, Selasa (10/9/2024).

Merespons hal tersebut, Alex menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali. Justru, Alex mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk melakukan tindak pidana.

“Saya bisa tunjukkan orang, pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya,” terang Alex.

Saat Marwan meminta Alex untuk membeberkan oknum-oknum yang dimaksud, dia lantas meminta Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk menjawab dalam rapat tertutup.

Menurutnya, hal tersebut sudah menyangkut keamanan Alex dan keluarganya. Dia juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam penyiapan layanan haji, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri.

“Apakah boleh saya mengajukan untuk [rapat] tutup karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut?” tanya Alex.

Permintaan tersebut lantas disetujui oleh para anggota yang hadir. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji Diah Pitaloka lantas mengetuk palu dan menyatakan rapat digelar tertutup.

“Rapat kita nyatakan tertutup,” ujar Diah.

Sebagai informasi, Pansus Hak Angket Haji kembali menggelar rapat untuk membahas soal penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024 M. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi fokus Pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) mengungkap ada pihak yang tidak setuju dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan kemandirian industri farmasi, termasuk bahan baku obat (BBO) dan vaksin dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O), FX Sudirman mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk kemandirian farmasi, meskipun masih perlu dikembangkan secara bertahap.

"Tujuan kita untuk mandiri yang gak setuju adalah para pelaku multinasional company, tetapi menurut saya kita gak perlu takut, dimana ada kemauan pasti ada jalan," kata Sudirman dalam Seminar Nasional Ketahanan dan Kesinambungan Percepatan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Vaksin, Selasa (10/9/2024).

Dia menuturkan potensi besar industri farmasi nasional juga sempat disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam forum investasi di Bali beberapa waktu lalu.

Adapun, untuk saat ini baru ada 11 pabrik bahan baku obat (BBO) dalam negeri, 50 pedagang besar bahan baku farmasi, 237 industri, 2.500 pedagang besar farmasi, 40.000 sarana kesehatan dan pasien 281 juta jiwa.

"Kalau di total, secara ekonomi, cukup besar mungkin bisa mencapai US$11 miliar per tahun, pangsa pasarnya worth it untuk diambil atau diserang atau diakuisisi oleh negara-negara lain," ujarnya.

Di samping itu, Sudirman menyoroti pekerjaan rumah (PR) Indonesia untuk meningkatkan posisi ketahanan kesehatan yang saat ini masih berada di peringkat 85 negara dari 195 negara dalam kesiapan menghadapi ancaman kesehatan global, berdasarkan Global Health Security Index.

"Artinya dari sektor sistem kesehatan Indonesia masih perlu meningkatkan kemampuan dalam hal ketersediaan obat dan BBO farmasi. Ini tantangan besar untuk Indonesia karena gak mudah," tuturnya.

Terlebih, industri bahan baku obat merupakan infant industries atau industri yang baru berkembang di Indonesia dan belum memilih kemampuan untuk bersaing dengan industri yang lebih matang, terutama dengan pemain global.

Di sisi lain, Indonesia masih ketergantungan impor BBO sebesar 90%. Bahkan, untuk produk intermediate atau setengah jadi 100% masih impor dari China. Sudirman juga menyoroti ekosistem Research & Development (R&D) yang belum terintegrasi.

Lebih lanjut, sebagian pelaku usaha juga disebut masih kelimpungan dengan regulasi yang kompleks. Dalam hal ini, proses sertifikasi yang seringkali panjang dan rumit sehingga menjadi penghambat bagi pertumbuhan industri.

"Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres No 6/2016 banyak sekali insentif untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Tapi gak banyak yang bisa menikmati. Misalnya tax holiday, super tac deduction, kemudian insentif fiskal lainnya, gak banyak yang bisa memanfaatkan karena terlalu rumit. Mungkin dibuat dengan itikad baik, tapi mungkin tidak implementable," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan industri farmasi dan alat kesehatan menjadi industri prioritas. Terlebih dalam hal pemberian insentif berupa pemotongan pajak atau subsidi lainnya.

Ketua Umum AB3O, FX Sudirman mengatakan dia menyontohkan insentif pajak seperti PPN DTP untuk mobil listrik yang memenuhi kriteria TKDN tertentu.

"Saya berangan-angan seperti motor listrik, ada subsidinya kan. Kemudian mobil listrik subsidi PPN cuma 1%. Obat 11%, masa kalah sama ini. Demikian saya berharap dalam seminar ini kita bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah," kata Sudirman, Selasa (10/9/2024).

Untuk mendorong kemandirian farmasi nasional, dia meminta pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprioritaskan industri farmasi dan menjadikannya sebagai komoditas strategis.

Dalam hal ini, dia memberikan contoh 2 negara produsen bahan baku obat terbesar di dunia yaitu India dan China. Keduanya dapat lebih maju lantaran adanya dukungan pemerintah berupa kebijakan yang kondusif, subsidi, insentif, pajak, dan sebagainya.

"Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres nomor 6 tahun 2016, banyak sekali insentif untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Tapi gak banyak yang bisa menikmati. Misalnya tax holiday, super-tax deductibles, kemudian insentif-insentif fiskalanya. Gak banyak yang bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena terlalu umit. Mungkin dibuat dengan itikad baik, tapi mungkin tidak implementables," tuturnya.

Sudirman menjelaskan 3 hal yang dapat menjadi pelajaran dari China saat ini. Pertama, China merupakan penguasa pasar Active Pharmaceutical Ingredients (API) dan produsen terbesar API di dunia, memasok lebih dari 40% dari produksi global.

Keberhasilan negeri Tirai Bambu itu didorong oleh investasi besar-besaran dalam kapasitas produksi, infrastruktur dan teknologi manufaktur yang canggih.

Kedua, banyak perusahaan farmasi China memiliki integrasi vertical, yang memungkinkan mereka untuk memproduksi bahan baku, antara, hingga produk jadi secara efisien dan dengan kontrol biaya yang ketat.

Ketiga, China menginisiasi 'Made in China 2025', pemerintah China berfokus untuk mengembangkan industri biofarmasi dan bahan baku obat sebagal salah satu sektor prioritas.

"Ini mencakup investasi besar dalam inovasi teknologi dan pengembangan kapasitas produk, terutama produk bioteknologi seperti vaksin, terapi gen, obat kanker dan produk biologis lainnya," terangnya.

Di sisi lain, 4 hal yang dapat dipelajari dari India sebagai produsen API terbesar yang menguasai 20% dari pasokan global. India mengekspor produk farmasi ke lebih dari 200 negara, termasuk negera-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dan berambisi menjadi Apotek Dunia.

India juga telah membangun infrastruktur regulasi yang kuat, dimana banyak fasilitas produksi farmasi dillndia mendapatkan sertifikasi dari otoritas internasional seperti FDA (Amenika Serikat), EMA (Uni Eropa) dan Pre-Qualification WHO.

"Ini meningkatkan kepercayaan global terhadap kualitas produk farmasi India," imbuhnya.

Terlebih, India sangat agresif berinvestasi dalam riset dan pengembangan, terutama untuk obat generik dan biosimilar yang memperkuat posisi India sebagai pemimpin dalam industri farmasi global.

Untuk itu, Sudirman menekankan kedua negara tersebut memiliki keunggulan dalam tenaga kerja murah dan infrastruktur yang berkembang pesat, sehingga mampu memproduksi bahan baku obat dan produk farmasi dengan harga yang kompetitif.

Di sisi lain dia juga meminta pemerintah untuk membuat komitmen jangka panjang. Sudirman menyontohkan proyek pembuatan vaksin TBC yang diamanahkan kepada holding BUMN farmasi, PT Biofarma (Persero).

"Ini commitment pemerintah di Indonesia sudah sangat baik. Tapi ada satu yang kurang adalah advance purchase agreement. Jadi pemerintah kalau punya kebutuhan dibeli di depan, kontrak di depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai usulan DPR terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% dan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 5% per tahun pada 2025 sudah tepat.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan dirinya setuju tarif awal 2,5% untuk Barang Kena Cukai (BKC) baru tersebut berada di angka yang cukup rendah.

“Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi,” ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, industri minuman ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif sebesar 2,5% untuk awal penerapan menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya juga mengusulkan tarif tersebut harus naik secara bertahap hingga ke angka 20%.

Fajry berpandangan besaran tarif tersebut seharusnya tidak ditentukan di masa awal, namun menunggu evaluasi ke depan.

“Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya,” jelasnya.

Sementara untuk tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diusulkan naik sebesar 5% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan, 2025 dan 2026, Fajry menilai telah cukup mengakomodasi sepua aspek dalam kebijakan CHT.

Meskipun, kenaikannya tidak setinggi dua tahun terakhir, yang rata-rata setiap golongannya naik 10%.

Menurutnya, penentuan cukai rokok sangat kompleks karena maraknya rokok ilegal sebagai subtitusi. Pasalnya, jika pemerintah menaikan tarif terlalu tinggi, bukan penerimaan yang didapat malah penurunan.

Tujuan pemerintah untuk mengendalikan dan menurunkan konsumsi rokok pun tidak tercapai karena terjadinya downtrading atau shifting dari rokok golongan atas ke golongan yang lebih rendah bahkan ke rokok ilegal.

“Normalnya, kenaikan tarif CHT kisaran kurang lebih 10%. Namun dua tahun terakhir yang terjadi malah penerimaan CHT turun. Beban cukainya sudah tinggi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif CHT tersebut juga hanya dikhususkan bagi tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sementara jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak dilakukan dalam rangka untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

Wahyu meminta pemerintah untuk merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1-15 tahun serta mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.

“Kemarin sudah naik 10%, sekarang 5%. Kemarin setelah kita naikkan 10% tidak ada masalah. Kami berharap industri tumbuh tetapi kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik. Sebagian besar dari hasil cukaih rokok itu kan dikembalikan lagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI dibuat kesal lantaran pemerintah kembali menggunakan Mashariq pada penyelenggaraan haji 1445H/2024 M. Sebab, Mashariq disebut sebagai biang kerok sengkarut penyelenggaraan haji 1444H/2023M.

Mashariq merupakan akronim dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co, nama Syarikah yang mendapat izin dari otoritas Arab Saudi untuk memberikan layanan kepada jemaah selama di Armina.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 John Kenedy Azis awalnya bertanya apakah Staf Khusus Menteri Agama sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz mengetahui bahwa ada perusahaan selain Mashariq yang mendaftar sebagai Syarikah.

Merespons pertanyaan tersebut, Alex, sapaannya, menyebut mendapat informasi bahwa ada beberapa Syarikah yang mendaftar untuk memberikan layanan di Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna). Diantaranya, Mashariq dan Dhuyuf Al-Baits.

“Yang merekomendasikan Mashariq itu di-approve oleh pemerintah adalah oleh Kemenag untuk melaksanakan Armuzna itu adalah saudara?” tanya John dalam rapat Pansus, Selasa (10/9/2024).

“Tidak pak saya tidak merekomendasikan,” jawab Alex.

John lantas kembali menanyakan apakah Alex mengetahui soal Mashariq. Alex menuturkan bahwa Mashariq memberikan layanan tahun lalu.

Jawaban tersebut lantas membuat John menanyakan apakah Alex mengetahui hasil kerja Mashariq di 2023 dan meminta pendapatnya ihwal kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Alex, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terhadap perusahaan tersebut, diantaranya keterlambatan pendorongan dari Arafah ke Muzdalifah kemudian keterlambatan pendorongan dari Muzdalifah ke Mina.

“Menurut yang saudara ketahui, apa hasil kerjanya terhadap pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023, kondisi Mashariq bagus apa tidak?” tanya John.

“Saya tidak merekomendasikan,” jawab Alex.

“Tahu nggak saudara, carut-marutnya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024 itu karena Mashariq itu. Kenapa Mashariq itu dipakai lagi di tahun 2024? Caruk-maruknya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 adalah akibat Mashariq itu. Di tahun 2024 saudara pakai lagi itu, saudara rekomendasikan lagi apa alasannya?” tanya John.

Alex lantas membantah pertanyaan tersebut. Alex menyebut bahwa dirinya tidak merekomendasikan Mashariq kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Lebih lanjut, John meminta Alex untuk menjelaskan sektor mana saja yang melibatkan Mashariq dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Menurut Alex, Mashariq hanya memberikan layanan di Armuzna saja. Sementara, untuk katering, hotel, bus shalawat, tidak melalui Mashariq.

Diberitakan sebelumnya, DPR resmi membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji 2024. Adapun, tiga ruang lingkup utama yang menjadi fokus pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pindad (Persero) terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan kerja sama ini mencakup kerja sama pembuatan bus listrik, ekosistem pendukungnya hingga menjajaki pemenuhan perangkat operasional Transjakarta dengan PT Pindad.

"Jadi, sore hari ini dari pembahasan beberapa bulan terakhir kita mengkongkritkan, menandatangani nota kesepahaman. Jadi ada beberapa hal yang menjadi skupnya. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan bus listrik," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengoperasikan 100 bus listrik dan pada akhir tahun menargetkan tambahan 200 bus listrik untuk siap beroperasi di Jakarta.

Oleh karenanya, Transjakarta memerlukan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait pengembangan ekosistem kendaraan kendaraan listrik. Adapun, salah satu pihak yang potensial yang bisa bekerja sama yaitu PT Pindad.

"TJ saat ini sudah mengoperasikan 100, dan sampai akhir tahun nanti akan ada tambahan 200 hingga jadi 300. Tapi kita melihat bahwa ekosistemnya juga harus dibangun di dalam negeri. Jadi, kita tidak hanya menjadi market, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan potensi itu," tambahnya.

Di samping itu, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan bahwa kerja sama ini akan mengarah pembuatan bus listrik lokal buatan pihaknya. Bahkan, target TKDN bus listrik buatan Pindad dipatok melebihi 40%.

Nantinya, kata Abraham, salah kerja sama ini yaitu saling menukar desain bus listrik yang dibutuhkan oleh Transjakarta. Dia juga menyatakan, pengalaman pihaknya di bidang transportasi dapat menjadi modal untuk pembuatan kendaraan listrik.

"Banyak sekali hal yang kita bisa dapat, keuntungannya yang tadi sudah pasti, mengurangi zero emisi karbon, kemudian substitusi impor sangat tepat, sehingga bagaimana TKDN kita bisa naik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pernyataan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terkait tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada 2025 masih sebatas wacana. Menurut Askolani, usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Askolani yang menjadi pembantu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan itu tidak menjelaskan secara rinci alasan penetapan tarif 2,5%, namun menyebut bahwa DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut. Keputusan final, kata dia, akan berada di tangan pemerintah baru atau Menteri Keuangan yang baru.

Sementara itu, Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil, pihaknya ingin mendorong pengurangan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan.

"Menurut kami, 2,5% itu yang paling rendah. Kalau saya pribadi, maunya minimal 10%, karena kita ingin mendorong masyarakat mengurangi konsumsi minuman berpemanis," kata Wahyu usai rapat.

Wahyu menegaskan, tarif yang diusulkan tidak akan mengganggu industri minuman manis. Sebaliknya, tarif ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menunjukkan peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, yang disebut-sebut akan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, enggan memberikan komentar setelah meninggalkan rapat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK pada tahun depan. Rencana tersebut akan diajukan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

"Cukai rokok tetap berjalan, dan cukai minuman berpemanis akan diterapkan sesuai tujuan Kementerian Kesehatan untuk menekan prevalensi diabetes, bahkan di kalangan anak-anak," ujar Sri Mulyani dalam rapat di Komisi XI akhir bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terdapat 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan porsi belanja jumbo pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.

Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).

Terpantau dari total 86 K/L yang akan mendapat anggaran dari APBN, terdapat 10 K/L yang mengantongi dana jumbo.

Pertama, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat ini dipimpin oleh petahana Prabowo Subianto mendapat alokasi Rp166,26 triliun.

Padahal, sebelumnya Prabowo Subianto mengajukan anggaran senilai Rp155 triliun untuk tahun depan. Artinya, anggaran Kemenhan lebih besar dari yang diusulkan.

Kedua, Kepolisian RI (Polri) mendapatkan alokasi dari APBN senilai Rp126,62 triliun. Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) direncanakan menerima Rp116,23 triliun atau lebih tinggi usulan pagu indikatif yang sebelumnya hanya senilai Rp75 triliun.

Membandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun, artinya terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.

Adapun, Isa menjelaskan pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,23 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,65 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,59 triliun
7. Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,17 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya nama Lembaga Kepariwisataan Indonesia dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) telah menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha pariwisata.

Nama lembaga tersebut muncul dalam draft RUU Kepariwisataan Pasal 66A ayat 1. Dalam draft yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa Lembaga Kepariwisataan Indonesia harus dibentuk dalam waktu paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat 1, disampaikan bahwa Menteri membentuk suatu lembaga kepariwisataan di ibu kota negara dalam rangka meningkatkan pemasaran Kepariwisataan.

Terkait hal tersebut, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyebut bahwa lembaga tersebut merupakan inisiasi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) dan pemerintah. Kehadiran lembaga pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Tanah Air.

“Ini sebetulnya adalah inisiasi dari Gipi dan tentu kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku melalui asosiasi,” kata Nia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (10/9/2024).

Namun, mengenai tugas dan fungsi lembaga ini secara detail akan dibahas oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sementara itu, munculnya lembaga tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha lantaran dinilai beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pelaku usaha juga sempat meragukan adanya pembentukan lembaga tersebut. Mengingat, pemerintah dalam Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan juga sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi.

Namun, Badan Promosi Pariwisata hingga saat ini tak kunjung terbentuk meski merupakan amanat dari UU Kepariwisataan.

“Usulannya dari mana dan kalau kita lihat detail daripada lembaga kepariwisataan nasional itu kok beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri,” tanya Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gipi Maulana dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.