Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor konsumsi memberikan kontribusi yang sangat bagi perekonomian di dalam negeri.

Airlangga mengatakan, pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2002 lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi yakni 12%.

Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, yakni diperkirakan berjumlah 281 juta jiwa pada 2024, dan jumlah sebesar itu merupakan pangsa retail yang bagus untuk diberdayakan.

Airlangga menyoroti, sektor ritel khususnya di Jakarta terus berkembang, sejalan dengan pendapatan pendapatan per kapita di Jakarta yang sudah di atas US$20.000.

“Mal di Indonesia, khususnya di Jakarta, lebih baik dan modern daripada berbagai mal di negara lain. Kita harus tepuk tangan untuk para peritel. Hal itu didukung oleh pendapatan per kapita di Jakarta yang sudah di atas US$20.000. Jadi, berapa banyak toko retail yang sudah dibuka di suatu daerah dapat mencerminkan berapa pendapatan per kapita dari daerah itu,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Airlangga mengatakan, pada 2024, terdapat peningkatan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan, terutama pada saat libur hari besar keagamaan dan libur sekolah.

Hal itu tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada Juli 2024 berada pada level 123,4, pada zona optimis.

Mendukung hal ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah berupaya merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha ritel, baik skala besar maupun UMKM.

Pemerintah juga menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melalui UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja telah menetapkan beberapa kebijakan guna memberikan kemudahan pada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan di dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha pusat perbelanjaan untuk bermitra dengan pelaku UMKM.

Melalui kemitraan dan kolaborasi ini menurut dia akan menciptakan peluang pasar bagi produk UMKM, membuka lapangan usaha baru, menyerap tenaga kerja, serta mewujudkan iklim usaha yang sehat.

“Produk dan positioning itu penting untuk retail. Harus ada keberpihakan alokasi untuk para UMKM ini di berbagai pusat perbelanjaan. Untuk jumlah toko retail memang terus berkembang dan berjalan baik. Kita ingin bukan cuma di Jakarta saja, tapi juga seluruh Indonesia, karena ada daerah lain yang pendapatan per kapitanya juga menengah ke tinggi. Supaya sektor retail terus tumbuh, maka harus terus digenjot dari sisi produktivitas dan inovasi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, diluncurkan juga Program ‘Belanja di Indonesia Saja’. Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah mendukung program tersebut agar bisa mendorong konsesi di dalam negeri.

“Karena kelas menengah kita cukup besar ada 164 juta orang, termasuk aspiring middle class, jadi dari sisi Pemerintah tinggal mendongkrak daya beli mereka dengan berbagai program insentif atau subsidi,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Grab Teknologi Indonesia mengklaim tarif layanan Grab telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Grab tidak memotong pendapatan mitra sebagai diskon potongan konsumen.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy merespon rencana driver ojek online dan kurir online untuk melakukan unjuk rasa terkait tarif layanan hingga promo yang disebut tidak manusiawi.

“Grab senantiasa menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Tirza saat dihubungi, Rabu (28/8/2024).

Tirza menjelaskan besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara seksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

Dia juga mengklaim bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif.

“Grab berpegang teguh pada praktik bisnis yang baik dan selalu berupaya untuk memberikan akses perlindungan dan manfaat kerja bagi Mitra Pengemudi,” jelas dia.

Tirza mengatakan Grab juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, termasuk melalui layanan Grab Support maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Terdapat enam tuntutan yang akan dilayangkan pada aksi unjuk rasa besok. Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kemudian tuntutan kedua adalah Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Indofarma mengadukan kondisi PT Indofarma Tbk. (INAF) sebagai BUMN farmasi yang tengah dirundung berbagai tekanan sehingga berdampak pada tunggakan gaji karyawan yang tak kunjung terbayarkan.

Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon mengatakan, kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan terjadi sejak pembentukan holding BUMN farmasi pada 2020. Awalnya, karyawan meyakini langkah tersebut dapat menjadi titik balik Indofarma Group.

"Ternyata dengan pembentukan holding, Indofarma diminta shifting, berubah, yang asalnya bergerak dibidang farma menjadi alkes dan herbal," kata Furqon saat RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Perubahan yang seketika terjadi itu membuat Indofarma terguncang dan tidak mudah untuk bisa langsung mengubah bisnis dari farma menjadi alat kesehatan (alkes) dan herbal.

Periode 2020-2022 menjadi perhatian serikat pekerja lantaran pihaknya sudah mulai mencium adanya potensi fraud ketika terjadi rangkap jabatan manajer akuntansi dan keuangan di Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

"2020-2023 berdasarkan hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya praktik fraud di Indofarma sebesar Rp371 miliar dan piutang bermasalah anak perusahaan IGM sebesar Rp470 miliar," tuturnya.

Dia menerangkan bahwa sebagian besar temuan tersebut merupakan produk Covid-19 yang tidak terserap konsumen sehingga membuat produk kedaluwarsa di gudang Indofarm, seperti Oseltamivir, Ivermectin, hingga Desrem.

Selanjutnya, pada 2024, Indofarma mengalami gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sejak saat itu Indofarma Group tidak lagi sanggup membayarkan gaji karyawan dengan penuh.

SP Indofarma mencatat total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mendukung langkah Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasimta soal usulan pemindahan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Diketahui, tujuh komoditas tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya. Sedangkan pelabuhan timur yang dimaksud adalah Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Kupang.

Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Perprindo Dewanti menilai kebijakan tersebut berdampak positif di beberapa sektor untuk menekan banjirnya barang-barang impor di Indonesia dan menekan badai PHK yang merugikan sektor-sektor industri tertentu.

Akan tetapi, lanjut dia, perlu mempertimbangkan sektor lain khususnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia dikarenakan produksi barang industri pendingin dan refrigenerasi belum bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

"Beberapa produk pendingin dan refrigerasi tidak ada produksinya di dalam negeri sehingga tidak ada produk subtitusi lokal," kata Dewanti dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8/2024).

Dia mengungkapkan kebijakan pemindahan jalur impor tersebut perlu mempertimbangkan empat pilar khususnya di industri pendingin dan refrigerasi.

Pertama, kesiapan infrastruktur yang memadai di wilayah pelabuhan timur, seperti sarana dan prasarana di pelabuhan, serta feeder untuk pengangkutan ke pulau Jawa.

Kedua, biaya logistik yang tinggi untuk barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri dan/atau barang yang secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Ketiga, perlu menghindari asas resiprokal dan/atau gugatan dari WTO karena Indonesia pernah mendapat gugatan terkait pembatasan pelabuhan dan kalah. "Kebijakan yang dibuat jangan sampai mendapatkan gugatan kembali dari WTO," katanya.

Keempat, perlu adanya kajian lebih mendalam terkait efektivitas atau daya ungkit dari kebijakan ini yang terkait dengan industri dalam negeri.

Perprindo berharap Kemenperin dapat mempertimbangkan dan mengabulkan pengecualian pemindahan jalur masuk impor untuk beberapa produk pendingin dan refrigenerasi atau beberapa HS Code produk pendingin dan refrigenerasi yang telah disampaikan pada saat audiensi 19 Agustus lalu.

"Kami berharap Kementerian Perindustrian dan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi yang dapat diimplementasikan secara komprehensif di lapangan," tambahnya.

Wasekjen Perprindo Heriyanto juga memberikan usul apabila pemerintah jadi menerapkan kebijakan tersebut agar dapat diberikan grace period minimal enam bulan agar pelaku usaha dapat melakukan persiapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambah porsi pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 atau selama periode pertama pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. Ke depan, pemerintah ingin swasta lebih banyak berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur agar APBN ataupun APBD tidak terbebani.

Susi menjelaskan dalam RPJMN 2015—2019 kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp1.751,4 triliun atau setara 35,5% dari total dana infrastruktur. Sementara, dalam RPJMN 2020—2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun atau setara 42%.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengakui, RPJMN 2025—2029 belum disepakati sehingga belum ada angka pasti target pembiayaan infrastruktur. Kendati demikian, Susi memberi kode bahwa porsi pihak swasta untuk pembiayaan infrastruktur akan terus meningkat seperti tren dalam RPJMN sebelum-sebelumnya.

"Sekarang kan Rp2.700an [triliun] yang dari pihak swasta, kita akan mendorong supaya tidak membebani APBN khususnya tadi beberapa projek yang sudah jalan. Untuk peningkatan nilainya kan bisa kita dorong kembali," jelas Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres LCS dan LVC di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Apalagi, sambungnya, pemerintah sudah meluncurkan dua skema pembiayaan infrastruktur baru oleh pihak swasta yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) atau land concession scheme (LCS) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK) atau land value capture (LVC).

Payung hukum skema pembiayaan HPT diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2024. Sementara skema P3NK diatur dalam Perpres No. 79/2024.

HPT sendiri, jelas Susi, merupakan skema hak pengelolaan atas aset infrastruktur dalam rangka meningkatkan fungsi operasional penyertaan modal negara (PMN) maupun aset-aset BUMN.

"Ini biasanya kita mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka atau upfront payment, yang pembayarannya nanti digunakan untuk penyediaan infrastruktur yang baru," jelasnya.

Sementara, P3NK merupakan alternatif pembiayaan yang berbasis kewilayahan dengan memanfaatkan peningkatan perolehan nilai kawasan.

"Misalkan suatu daerah yang tadinya tanahnya nilainya tidak tinggi, kemudian kita bikin jadi suatu kawasan sehingga akan tinggi sekali. Kemudian nanti dari situ akan kita gunakan untuk dasar nilai skema pembiayaan," sambung Susi.

Lebih lanjut, dia menyatakan untuk pedoman implementasi HPT dan P3NK masih akan diterbitkan aturan turunan melalui Permenko. Bahkan, menurutnya, sudah ada beberapa pilot project yang sedang menerapkan skema baru tersebut seperti pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan Semarang Harbour Toll Road.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri manufaktur nasional disebut memiliki peluang untuk terbebas dari banjir produk impor apabila rencana pintu masuk impor dipindahkan ke pelabuhan di luar Jawa, tepatnya ke wilayah timur Indonesia.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menahan laju impor dengan memberikan hambatan nontarif. Hal ini juga seringkali dilakukan oleh negara lain.

"Itu mekanisme nontarif atau nontarif measures dengan menempatkan atau mengarahkan impor itu pada daerah-daerah yang jauh dari tempat demand utamanya yaitu Pulau Jawa," kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Menurut dia, kebijakan pemindahan pintu masuk impor juga dapat menjadi salah satu dukungan kebijakan pemerintah. Meskipun, hambatan tarif berupa safeguard bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD) dinilai masih perlu.

Kedua kebijakan tersebut dapat membantu industri untuk terlepas dari penurunan daya saing di pasar imbas banjir impor produk murah. Adapun, pemindahan pintu masuk impor dilakukan untuk tujuh komoditas yang sebelumnya terkena relaksasi impor.

Dalam Permendag No. 8/2024 disebutkan tujuh komoditas tersebut, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi.

"Tapi yang perlu menjadi catatan adalah masalah pengawasannya karena yang sering justru lemah itu di pengawasan, jadi di arahkan di Indonesia Timur, di Papua, Sulawesi," ujarnya.

Faisal mewanti-wanti kemungkinan celah untuk masuk impor barang tersebut lewat Jawa atau Sumatra tetap ada sehingga pengawasan perlu diperketat untuk pelabuhan di wilayah di Jawa.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, langkah tersebut justru berindikasi pada perluasan akses masuk ke pasar dalam negeri.

"Langkah tersebut akan semakin memperluas akses masuk ke pasar dalam negeri Indonesia. Dengan jumlah port saat ini, masih terdapat kegiatan impor ilegal yang terjadi," terang David, dihubungi terpisah.

Impor barang jadi memang perlu diadang, tetapi sejumlah produk juga masih diperlukan untuk mendukung kebutuhan produksi. David menilai makin jauh dengan lokasi industri berada, maka harga produk akan meningkat dampak dari kenaikan harga logistik.

"Skema yang paling baik saat ini adalah dengan membuat kebijakan peraturan BMAD untuk pakaian jadi. Selain itu, skema perlindungan pasar dalam negeri yang sebelumnya sudah berlaku seperti BMTP untuk kain dan pakaian jadi dapat dilanjutkan kembali," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, pihaknya mendukung pemindahan gerbang masuk impor ke Indonesia Timur. Dengan demikian, oknum importir ilegal akan berpikir dua kali karena biaya ongkos yang lebih tinggi.

"Penggunaan pelabuhan di Indonesia Timur akan menghidupkan transport laut dan mengurangi biaya produk ke Indonesia Timur, karena sebelum nya biaya kapal dibebani biaya pulang pergi karena kurang barang dari Indonesia Timur [balik kosong]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online (Ojol) bakal menggelar aksi demo serentak se-Indonesia pada Kamis (29/8/2024) besok. Lantas, bagaimana nasib layanan order online?

Berdasarkan keterangan resmi Presidium Koalisi Ojol Nasional mengatakan dikarenakan akan diadakannya aksi demonstrasi, maka driver ojol se-Indonesia tidak akan menerima pesanan.

Koalisi Ojol Nasional menyebut aksi demo dilakukan untuk menyuarakanketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online.

“Antara aplikator yaitu Grab, Gojek, Maxim, Shopee, dan Lalamove dengan mitra pengemudi ojol, maka kami atas nama driver se Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun baik makanan, paket dan kendaraan pada 29 Agustus 2024,” tulis Koalisi Ojol Nasional dalam keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Koalisi menyebut aksi mogok mengambil orderan tersebut akan berlangsung sampai dengan jam yang belum dapat ditentukan.

Sementara itu, Bisnis mencoba bertanya ke beberapa driver ojol, dua dari tiga driver ojol mengaku akan mematikan aplikasi dan tidak menerima pemesanan besok.

“Saya matikan aplikasi saja, tapi tidak ikut demo. Di rumah saja,” kata salah satu driver ojol.

Seperti diketahui, pengemudi ojol dan kurir akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jumlah massa 500 orang. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang ditujukan untuk kemenkominfo,” kata Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (28/8/2024).

Tuntutan Demo Ojol

Adapun, titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat. Selain driver dari Jabodetabek, Andi mengatakan akan ada perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

“Terdapat enam tuntutan yang akan disuarakan saat aksi besok,” ujarnya.

Dia menuturkan, titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat. Selain driver dari Jabodetabek, Andi mengatakan akan ada perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

“Terdapat enam tuntutan yang akan disuarakan saat aksi besok,” ujarnya.

Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kemudian tuntutan kedua adalah Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online. Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional (Garda) Indonesia menyatakan pengemudi ojek online (Ojol) dan kurir lokal di wilayah Jabodetabek akan menggelar aksi demo secara serentak pada Kamis (29/8/2024) besok.

Garda Indonesia menyebut aksi demo dilakukan sebagai imbas dari para mitra yang tertekan perusahaan aplikasi. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menjelaskan rencana Garda Indonesia mendukung beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek melakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah pada Kamis, (29/8/2024).

“Menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi,” kata Igun dalam keterangan resmi, Rabu (28/9/2024).

Igun menyatakan bahwa Garda mendukung aksi damai tanpa adanya pemaksaan kehendak dengan paksaan offbid. Jadi baik pihak pelaksana aksi agar tetap patuhi aturan pelaksanaan aksi dan tidak memaksakan kehendak untuk pihak yang tidak ikut serta aksi agar offbid. "Jika mau offbid silakan. Namun jika masih mau aktifkan aplikasi mencari pelanggan juga silakan, tapi baiknya tidak mendekat ke area yang sedang melakukan aksi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memprioritaskan reaktivasi lapangan atau sumur minyak yang tidak aktif (idle) untuk menggenjot produksi migas dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto mengatakan, saat ini Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas dan Pertamina sudah lakukan pembahasan teknis mengenai reaktivasi sumur idle.

“Lapangan atau sumur yang tadinya idle ini juga akan menjadi prioritas untuk dikerjakan sendiri, atau dikerjasamakan dengan mitra,” kata Ariana kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Dalam hal kerja sama dengan mitra, kata Ariana, pihaknya bakal mendukung Pertamina agar ketentuan dalam kerja sama tersebut bisa lebih menarik sehingga lapangan idle dapat dieksekusi lebih cepat dan tambahan produksi minyak bisa segera didapat.

Selain itu, peningkatan produksi minyak juga diupayakan melalui program enhanced oil recovery (EOR). Saat ini, Pertamina tengah menjajaki kerja sama EOR dengan perusahaan migas China yaitu Sinopec di lima lapangan milik PT Pertamina EP. Kelima lapangan tersebut adalah Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak, dan Zulu.

Ariana menyampaikan bahwa hari ini tim teknis dari Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina sedang terbang ke China untuk melakukan evaluasi teknis penerapan teknologi tersebut di lapangan di China.

“Selanjutnya, awal September tim teknis Sinopec akan ke Indonesia untuk penjajakan teknologi tersebut ke lima lapangan Pertamina,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ariana menuturkan bahwa pemerintah bakal mengawal dan mendukung penuh adanya peningkatan produksi dari proyek baru maupun dari kontraktor kotrak kerja sama (KKKS) besar.

Salah satunya dengan terbitnya kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Migas Gross Split.

“Tentu ini akan dorong iklim investasi migas lebih positif. Juga fleksibilitas gross split ke cost recovery di mana beberapa blok migas sedang berproses,” ucap Ariana.

Selain dikeluarkannya Permen baru, Kementerian ESDM sudah memiliki kebijakan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 199/2021 terkait insentif hulu migas yang dapat memperbaiki keekonomian kontraktor agar lebih optimal.

“Selain itu, lelang blok migas baru sekarang jauh lebih menarik. Bagi hasil migas untuk kontraktor saat ini bisa mencapai 50%. Dahulu hanya 15-30% saja,” tutur Ariana.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengaku tidak tahu siapa yang mengusulkan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Sebagai informasi, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah sehingga total kuota ibadah haji untuk 2024 mencapai 241.000 jemaah. Kuota tersebut oleh Kemenag dibagi secara merata untuk haji reguler dan haji khusus masing-masing sebanyak 10.000 kuota.

“Berkaitan dengan pembagian kuota 50:50, terus terang pak Maman saya tidak mengetahui karena pada saat kami diskusi salah satunya berkaitan dengan kepadatan di Mina, tetapi akhirnya ini sudah diputuskan menjadi 50:50,” kata Jaja dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Jaja untuk menjawab pertanyaan Anggota pansus Haji 2024 Maman Imanul Haq. Dalam rapat tersebut, Maman menanyakan siapa yang mengusulkan kuota haji tambahan dibagi secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

Lebih lanjut, Maman juga menanyakan apakah Jaja berusaha untuk menyampaikan kepada petinggi Kemenag bahwa pembagian tersebut menyalahi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun menurut Jaja, pihaknya dalam melakukan pembagian kuota tambahan sudah sesuai dengan Pasal 9, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Menteri menetapkan kuota haji tambahan dan ketentuan pengisian kuota haji tambahan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

“Itulah diskusi kami pak yang akhirnya kami menyimpulkan itu,” ujarnya.

Lantaran, pembagian kuota haji tambahan sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA), maka pihaknya harus melaksanakan regulasi yang ada.

“Kalau saya tidak laksanakan, saya salah lagi pak,” ungkapnya.

Alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Inilah yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha ritel mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Ketua Umum Asosiasi Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan, untuk memperkuat perdagangan dalam negeri pemerintah semestinya saat ini mendukung para pengusaha ritel untuk mendongkrak penjualan.

Dengan penjualan yang meningkat, kata dia, dapat menambah omzet pengusaha sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara akan semakin besar.

"Jadi omzet harus dinaikkan, bukan PPN-nya," kata Budihardjo di acara Indonesia Retail Summit 2024, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budihardjo mengatakan para pengusaha ritel berharap agar wacana kenaikan PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% ditunda.

Adapun, sebelumnya pemerintah dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah merencanakan kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kondisi saat ini kita mau perkuat perdagangan dalam negeri, kalau bisa enggak dinaikkan, kasih waktu tahun depan lagi [ditunda sampai 2026]," ujarnya.

Kendati begitu, Budihardjo mengakui bahwa rencana pemerintah menaikkan PPN telah tertuang dalam Undang-undang. Menurutnya, apabila pemerintah tetap menjalankan amanat UU tersebut dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025 diharapkan dapat diimbangi dengan stimulus menjaga daya beli masyarakat.

Artinya, kata dia, pemerintah perlu memastikan bahwa pungutan PPN dari masyarakat dapat dikembalikan untuk program-program populis. Misalnya seperti jaminan kesehatan, subsidi listrik dan bantuan lainnya.

"Kalau enggak bisa [ditunda], itu tambahan PPN jadi 12% bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli, ke rakyat bawah stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (16/8/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

Airlangga beralasan, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh sebab itu, jika pasal tersebut belum dibatalkan dengan UU lain maka kenaikan PPN 12% akan tetap terjadi.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bingung karena banyak pihak yang soroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menemukan sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji khusus.

Anggota Pansus Haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan, beberapa PIHK ini semena-mena terhadap jemaah haji khusus meski para jemaah haji sudah membayar mahal untuk berangkat ke Arab Saudi.

“Bahkan mohon maaf ada yang menipu para jemaahnya. Dia sudah membayar mahal tetapi pelayanannya tidak maksimal,” kata Selly dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Atas temuan tersebut, Selly kemudian meminta penjelasan Jaja mengenai Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemenag. Dia juga sempat menanyakan peran Jaja dan timnya dalam menghadapi PIHK-PIHK yang bermasalah tersebut.

Merepsons hal tersebut, Jaja menyebut akan menyerahkan SOP dan SPM kepada Pansus DPR RI. Mengingat, dirinya baru dilantik pada 28 Desember 2023.

“SOP-nya nanti akan kami sampaikan,” jawabnya.

Selly dalam kesempatan ini juga mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini telah mengeluarkan banyak izin untuk penerbitan PIHK-PIHK baru.

Anggota Komisi VIII itu menduga, PIHK baru ini justru digunakan untuk mengakomodir 10.000 kuota tambahan yang memang dialihkan untuk haji khusus.

Berkaitan dengan penerbitan izin, Jaja mengakui bahwa pihaknya telah menerbitkan sekitar 75 izin untuk PIHK baru sepanjang 2024. Namun, pihaknya tidak dapat menghentikan pengajuan izin tersebut lantaran dapat menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkaitan dengan izin, kita tidak bisa menyetop izin itu karena memang Cipta Kerja menyatakan itu tidak bisa kita hentikan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah turut mengatur soal PIHK. Dalam beleid ini, pemerintah menyebut bahwa PIHK harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat izin.

Selain itu, melalui Pasal 63 ayat 1 huruf c, PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan.

Adapun, PIHK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat 1, pemerintah mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memperkuat kerja sama penguatan layanan perizinan ekonomi keuangan terpadu sesuai kewenangan dan tugas masing-masing lembaga.

Sinergi tersebut sinergi tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang antara BI dengan Kementerian Investasi/ BKPM, yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, di sela Central Banking Services Festival (CBFest) 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Perry menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan memiliki implikasi strategis bagi kedua lembaga, dan melingkupi tiga aspek.

Pertama, koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dengan kebijakan makroekonomi, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran baik di tingkat nasional maupun daerah guna menjaga persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia.

Kedua, koordinasi pelaksanaan promosi investasi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.

Ketiga, koordinasi perizinan sektor keuangan dan investasi lainnya guna menjaga iklim investasi dan daya saing Indonesia.

“Koordinasi erat ini tentunya perlu didukung dengan penguatan pemanfaatan data dan/atau informasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di kedua lembaga,” kata Perry, dikutip melalui keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Rosan menyampaikan bahwa adanya Nota Kesepahaman ini akan semakin memperkuat landasan hubungan baik antara kedua lembaga.

Kerja sama ini juga menurutnya akan membuka ruang kerja sama yang lebih luas, seperti sinergi perizinan terkait sektor keuangan, pengembangan proyek-proyek prioritas seperti hilirisasi dan energi baru-terbarukan, kemitraan dalam bidang penanaman modal serta pengembangan sumber daya manusia.

Adapun, CB Fest 2024 yang bertemakan ‘Embracing Innovation for The Future of Central Banking Services’ merupakan forum diskusi dan sharing knowledge antarmitra penyedia dan pengguna layanan kebanksentralan yang membahas inovasi dalam penyediaan layanan kebanksentralan.

Pada rangkaian acara yang berlangsung 28-29 Agustus 2024 tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan pentingnya layanan perizinan di sektor keuangan yang profesional, akuntabel, simpel, transparan, dan informatif (Pasti) bagi keberlanjutan perekonomian.

Untuk mendukung tersedianya layanan kebanksentralan yang andal dan prima, BI kata dia memodernisasi aspek proses bisnis dengan mengadaptasi teknologi terbaru sehingga lebih fleksibel terhadap variasi instrumen dan skema yang berlaku pada pasar uang dan valuta asing, serta menjaga aspek tata kelola terhadap traceability and audit atas seluruh transaksi, hingga pembukuan yang bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kelembagaan.