Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah bakal terus menggalakkan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk sejumlah infrastruktur dan fasilitas penunjang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai HUT Ke-79 RI.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada 472 Letter of Intent (LoI) atau dokumen tertulis mengenai komitmen investasi dari berbagai pihak yang terus diseleksi oleh pemerintah.

“Terus, ini terus, karena yang diseleksi dari LOI 472 itu terus oleh kepala otorita terus diseleksi, ada 10 langsung mulai. Antre, mereka antre, hanya tidak semua kan diberikan kesempatan untuk masuk sini,” tuturnya di Sumbu Kebangsaan IKN Nusantara, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, dia mengaku akan tetap memprioritaskan investor-investor lokal untuk pembangunan di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Apalagi, dia mengatakan untuk tahap pertama, yakni pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah berjalan dengan baik dan sesuai target.

“Kita ini yang lokal saja masih banyak, mestinya diprirotaskan yang domestik dulu,” ucapnya.

Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia itu juga merespon niat dari Presiden Terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto yang menekankan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat masa pemerintahannya adalah gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Negara menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Menteri Pertahanan (Menhan)-nya tersebut mengingat pada Oktober mendatang pemerintahan telah bertransisi.

“Ya, itu terserah Presiden Prabowo, setelah 20 Oktober. Nah, saya sampaikan pembangunan IKN Nusantara mungkin bisa 10-15 tahun, tetapi beliau sampaikan ‘Wah, kalau saya kurang cepat itu bisa 4, 5, 6 tahun’ begitu,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka-bukaan soal besaran utang rafaksi minyak goreng yang dibayarkan pemerintah kepada mereka.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengatakan bahwa nilai utang pemerintah atas rafaksi minyak goreng yang akan dibayarkan untuk peritel jauh di bahwa angka yang diklaim. Roy menyebut, ritel modern (modern trade) hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp189 miliar dari total Rp344 miliar yang diajukan oleh mereka.

Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyerahkan hasil verifikasi surveyor Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total besaran rafaksi yang akan dibayarkan yaitu Rp474,8 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu [klaim] Rp344 miliar, yang cair cuma sekitar Rp189 miliar untuk modern trade, sisanya itu untuk GT [general trade/pasar tradisonal]," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Roy pun mengakui bahwa sebagian produsen telah menerima pembayaran rafaksi dari BPDPKS dan menyalurkannya kepada ritel modern meskipun tidak serentak.

Namun, menurutnya tidak semua produsen bisa transparan memberikan informasi kepada peritel ihwal besaran pembayaran rafaksi tersebut lantaran terkendala data dan perhitungan.

"Sekarang ini ada beberapa produsen yang mau tidak mau masih menahan [pembayaran ke ritel] karena masih bingung datanya mana yang buat ritel modern mana yang buat GT," tutur Roy.

Dia pun mengatakan bakal menggelar pertemuan terhadap seluruh anggota Aprindo untuk berkonsolidasi ihwal pencairan klaim rafaksi yang telah dibayarkan produsen kepada pengusaha ritel modern.

Di sisi lain, para pengusaha ritel tetap mendesak Kemendag dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim untuk transparan membuka data dan perhitungan nilai rafaksi kepada mereka.

"Karena anggota Aprindo mempertanyakan sebenarnya dasar perhitungannya gimana, kami harapkan keterbukaan Kemendag, kan ini sudah bukan rahasia lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyampaikan, pembayaran rafaksi kepada produsen minyak goreng terus berprogres.

“Sudah berprogres, ada sebagian dari perusahaan sudah dibagi, ada yang belum,” kata Isy kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Adapun, pembayaran dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada 49 produsen. Menurut catatan Bisnis, Kamis (20/6/2024), BPDPKS mulai membayar utang minyak goreng kepada 14 produsen.

Awalnya, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyebut bahwa terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat ikut dalam program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada 2022.

Namun, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi lantaran 4 produsen tidak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Desakan perlunya sistem multiprovider bahan bakar pesawat atau avtur kembali mencuat guna menekan harga avtur yang dianggap sebagai biang kerok mahalnya tiket pesawat.

Pemerintah kini tengah mengkaji usulan dari Kementerian Perhubungan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar operator pemasok avtur di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh satu badan usaha saja, yakni PT Pertamina (Persero). Hal ini untuk menghindari praktik monopoli dan diyakini dapat membuat harga avtur bakal terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagian besar harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (14/8/2024). Beberapa komoditas yang tercatat naik yakni bawang, daging ayam segar, hingga telur ayam.

Mengacu pada data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (14/8/2024) pukul 07.30 WIB, harga bawang merah naik 9,15% menjadi Rp28.500 per kilogram (Kg).

Kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih bonggol. Pada hari ini harga bawang putih bonggol naik 5,23% menjadi Rp42.060 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras juga naik 5,45% menjadi Rp37.130 per kg serta telur ayam ras naik 4,41% menjadi Rp30.090 per kg.

Harga beras premium meningkat 1,80% menjadi Rp15.830 per kg, beras medium naik 0,82% ke level Rp13.700 per kg dan beras SPHP naik 0,48% menjadi Rp12.640 per kg.

Kemudian, harga cabai merah keriting masih konsisten tinggi, naik 2,87% menjadi Rp47.340 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah sudah berbalik turun 3,10% menjadi Rp64.080 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana turut naik 1,89% menjadi Rp18.350 per liter. Akan tetapi, harga minyak goreng curah turun 1,99% menjadi Rp15.730 per liter.

Sumber protein seperti ikan kembung naik 0,54% menjadi Rp37.230 per kg dan ikan tongkol naik 0,76% menjadi Rp31.670 per kg. Sedangkan, ikan bandeng turun 5,24% menjadi Rp31.460 per kg dan daging sapi murni turun 1,13% menjadi Rp133.500 per kg.

Harga tepung terigu curah turun tipis 0,10% menjadi Rp10.260 per kg, sedangkan harga tepung terigu kemasan non-curah naik 2,55% menjadi Rp13.680 per kg diikuti garam halus beryodium naik 3,73% menjadi Rp11.950 per kg.

Terakhir, kedelai biji kering impor naik 2,43% menjadi Tp12.240 dan jagung peternak naik 3,63% menjadi Rp6.000 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merealisasikan nilai investasi baru senilai Rp4,97 triliun pada groundbreaking investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 7 yang dilakukan pada Senin (12/8/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni menjelaskan investasi senilai Rp4,97 triliun tersebut diguyurkan langsung oleh 4 perusahaan swasta RI.

“4 groundbreaking itu ialah proyek milik PT Bank Central Asia Tbk, PT Intiland Development Tbk, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle dengan total nilai investasi Rp4,97 triliun,” tulis Raja Juli dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (14/8/2024).

Dengan demikian, tambah Raja Juli, total nilai investasi yang telah tertanam di IKN tembus Rp56,2 triliun dari total target investasi hingga akhir 2024 sebesar Rp100 triliun.

Adapun, proyek milik Hendro Santoso Gondokusumo menjadi yang paling jumbo pada groundbreaking 7 IKN. Di mana, nilai investasi PT Intiland mencapai Rp2,6 triliun mencakup pembangunan 3 proyek.

Diikuti oleh komitmen investasi yang disuntik oleh entitas usaha milik Sukanto Tanoto yakni Royak Golden Eagle senilai Rp2 triliun untuk membangun International Convention Centre dan Hotel Bintang 5 di IKN.

Ketiga, pembangunan proyek Hotel Swissbel Nusantara yang digagas oleh PT Hotel Papua Indonesia dengan nilai investasi Rp300 miliar. Nantinya, hotel ini akan dibangun di atas lahan seluas 14.259 meter persegi dan akan memiliki sekitar 190 – 200 kamar.

Terakhir, ada komitmen investasi yang disuntik oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) untuk membangun kantor di IKN senilai Rp75 miliar.

“Sehingga secara total, 55 perusahaan telah berinvestasi [di IKN] dengan nilai total mencapai 56,2 Triliun,” pungkas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA - Daya beli masyarakat yang landai berisiko memukul kinerja bisnis ritel. Sejumlah stimulus dibutuhkan untuk mendongkrak daya beli dan keberlanjutan usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan dampak penurunan daya beli telah dirasakan mereka sejak akhir Mei 2024 hingga saat ini.

Roy pun tak yakin daya beli akan membaik di akhir tahun seiring risiko adanya lonjakan harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi suku bunga BI rate kita masih tinggi 6,25, ini tidak baik bagi permintaan," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Selasa (13/8/2024).

Roy pun menganggap, terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut sebagai pertanda masyarakat mengurangi belanja. Dia memperkirakan kinerja ritel pada semester II/2024 akan stagnan alias sama dengan pertumbuhan semester II/2023 sekitar 4,8%-4,9%.

Oleh karena itu, Roy menekankan bahwa sederet stimulus perlu dikucurkan pemerintah demi mendongkrak daya beli masyarakat hingga menjamin keberlangsungan bisnis ritel.

Dia menyebut, dari sisi masyarakat, pemerintah diminta tetap melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainya. Terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah yang tingkat pendapatannya tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Sementara untuk masyarakat kalangan menengah, kata Roy, perlu diberikan subsidi tarif listrik untuk menjaga daya belanjanya. Musababnya, Roy mengatakan saat ini masyarakat kelas menengah sudah banyak menguras tabungan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok.

"Sementara untuk kalangan masyarakat atas membutuhkan kepastian ekonomi," tuturnya.

Di sisi lain, Roy berujar bahwa kalangan pengusaha juga membutuhkan insentif manakala kondisi perekonomian dan konsumsi masyarakat tak kunjung membaik.

Seperti insentif fiskal berupa perpajakan, subsidi tarif listrik, hingga insentif upah pekerja ritel. Dia menyebut, 65% pekerja di sektor ritel merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang layak diberikan bantuan upah.

Sebaliknya, Roy pun blak-blakan bahwa risiko efisiensi bakal dilakukan pengusaha ritel saat daya beli dan permintaan tak kunjung membaik di tengah suku bunga yang tinggi. Menahan ekspansi gerai, relokasi gerai, hingga efisien tenaga kerja diakuinya menjadi opsi-opsi yang bisa diambil pelaku usaha ritel untuk bertahan di tengah produktivitas yang rendah.

"Kalau peritel lemah akibat kekurangan daya beli, produktivitas kurang, lama-lama ritel akan kesulitan. Apalagi harus tetap bayar kredit ke bank dan suku bunga tak turun, maka aksi ritel melakukan efisiensi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.

Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Department Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat kredit Fitch menurunkan peringkat utang Israel dari “A-Plus” menjadi “A” per Senin (12/8/2024). Fitch beralasan, Israel semakin memperburuk situasi geopolitik karena masih melanjutkan perang di kawasan Gaza, Palestina.

Agensi tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan terus menurunkan rating Israel apabila tak terjadi perubahan situasi.

Fitch memperkirakan pemerintah Israel akan terus meningkatkan belanja militer sebesar hampir 1,5% dari PDB dibandingkan masa sebelum perang. Akibatnya, defisit anggaran dan tingkat utang negara akan semakin buruk.

Fitch memproyeksikan defisit anggaran Israel akan mencapai 7,8% dari PDB pada 2024. Sementara itu, utang Israel akan berada di atas 70% dari PDB dalam jangka menengah.

“Dalam pandangan kami, konflik di Gaza bisa berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke bidang lain,” tulis Fitch dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak terlalu ambil pusing dengan keputusan Fitch. Dia sesumbar rating Israel akan naik lagi apabila kubunya memenangkan perang.

“Perekonomian Israel kuat dan berfungsi dengan sangat baik. Penurunan peringkat ini merupakan akibat dari Israel yang terpaksa menghadapi perang ‘multi-front’,” kata Netanyahu.

Sebelumnya, pada awal tahun ini, Moody's dan S&P Global juga menurunkan rating kredit Israel dengan alasan yang sama dengan FItch: Israel telah memperburuk situasi geopolitik.

Sebagai catatan, nilai mata uang Israel, Shekel, turun sebanyak 1,7% terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin lalu. Pada waktu yang sama, pasar saham di Tel Aviv, Israel juga ditutup lebih rendah 1%.

Belakangan, memang perang di Gaza semakin memanas. Bahkan, muncul kekhawatiran terjadi perang di kawasan Timur Tengah setelah terjadi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024. Terdapat sejumlah fakta seperti lonjakan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga kontraksi setoran pajak.

Pengumuman tersebut Sri Mulyani sampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusar pada Selasa (13/8/2024).

Data-data penting keuangan negara dari awal Januari hingga akhir Juli 2024 terungkap. Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan negara seperti pajak, penerimaan bea cukai, hingga penerimaan tingkat daerah.

Bendahara negara tersebut turut melaporkan belanja negara yang sudah terealisasi, seperti belanja pemerintah pusat untuk pembangunan IKN, subsidi BBM, bantuan sosial hingga belanja pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Lalu, seperti apa perinciannya? Berikut rangkuman yang telah dihimpun Bisnis.

Defisit Rp93,4 Triliun

APBN per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja pemerintah menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.

"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani.

APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Juli 2024 mencapai Rp1.545,4 triliun atau setara 55,1% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 4,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Juli 2024 tercatat senilai Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 12,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Anggaran IKN Melonjak

Sebanyak Rp11,2 triliun anggaran pembangunan IKN Nusantara telah direalisasikan sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Sri Mulyani memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya.

Bila ditelisik, jumlah pagu Rp42,5 triliun berbeda dari pagu yang direncanakan pada awal 2024 yang senilai Rp40,6 triliun. Artinya terdapat kenaikan senilai Rp1,9 triliun.

Sri Mulyani memaparkan bahwa adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur.

“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan,” ungkapnya.

Terungkap juga bahwa anggaran penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) di IKN Nusantara tahun ini mencapai Rp87 miliar.

PMI Kontraksi

Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur tercatat merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’.

Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024. Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Juli 2024 harus stagnan alias tidak tumbuh atau tumbuh 0%.

Sementara industri alas kaki hanya tumbuh 1,9% (year-on-year/yoy). Kemudian industri karet mampu tumbuh 2,1%. Di sisi lain, industri mesin menunjukkan kontraksi pada Juli 2024 sebesar 1,8%.

“Ini menggambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah saingan barang impor. Oleh karena itu, menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah yang keluarnya dalam bentuk PMK. Entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif, atau cara lain,” jelas Sri Mulyani.

Setoran Pajak Anjlok

Setoran pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau mencapai 52,56% dari target APBN 2024. Setoran dari pajak tersebut tercatat terkontraksi 5,8% dari periode yang sama tahun lalu.

Meski telah mengantongi lebih dari setengah target tahun ini, Sri Mulyani menyampaikan setoran pajak cukup tertekan mulai April 2024, khususnya untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan nonmigas.

Tercatat PPh Migas selama Januari hingga Juli 2024 senilai Rp39,32 triliun atau secara bruto terkontraksi sebesar 13,21%.

"Migas itu karena lifting minyak, produksi minyak kontraksi atau terus mengalami penurunan tidak pernah mencapai target yang ada di APBN meski harga meningkat," ujar Sri Mulyani.

Adapun, untuk APBN 2024, pemerintah mematok target lifting minyak bumi sebesar 580—609 ribu barel per hari. Sementara realisasi per Juni 2024 mencapai 576,2 ribu barel per hari.

Pertumbuhan yang negatif juga tercatat pada kinerja PPh Nonmigas. Hingga Juli 2024, penerimaan dari PPh Nonmigas senilai Rp593,76 triliun atau terkontraksi 3,04% secara bruto.

Kendati demikian, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan aliran modal asing tetap masuk ke pasar keuangan Indonesia atau terjadi capital inflow senilai Rp5,25 triliun, meskipun pada pekan lalu terjadi gejolak di pasar keuangan.

Perinciannya, capital inflow dari surat berharga negara (SBN) masuk senilai Rp4,17 triliun per 9 Agustus 2024. Selain itu, aliran modal melalui saham masuk senilai Rp1 triliun.

Biaya Bansos hingga Subsidi BBM

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya telah menggelontorkan Rp1.170,8 triliun dari APBN 2024 untuk belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2024. Belanja tersebut digunakan untuk pembiayaan bantuan sosial hingga subsidi energi.

Dari total tersebut, Sri Mulyani merincikan belanja kementerian/lembaga senilai Rp588,7 triliun digunakan untuk pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga senilai Rp582,1 triliun digunakan untuk realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

"Dari Rp1.170 triliun, itu Rp872 triliun atau 74,5% itu langsung masyarakat menikmati. Artinya itu directly [secara langsung] masyarakat bisa menikmati," jelas Sri Mulyani.

Pembiayaan Utang Rp266 Triliun

Pemerintah sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

Anggaran Pilkada 2024 dari APBD

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2024 notabenenya merupakan hibah dari pemerintah daerah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian mengalokasikan hibah pemerintah daerah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sambungnya, disepakati total anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37,52 triliun. Artinya per 6 Agustus 2024, sudah terealisasi sebanyak 92%.

"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat (APBN), ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU-Bawaslu sampai dengan bulan Agustus ini 6 Agustus," ujar Sri Mulyani.

Dari total realisasi tersebut, dia merincikan bahwa KPU telah menerima Rp26,85 triliun dan Bawaslu telah menerima Rp7,72 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dari APBN 2024 juga sudah dianggarkan total Rp38,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun ini. Per 1 Agustus 2024, sudah terealisasi 78%.

"Yang direct [langsung] kepada KPU-Baweslu, Rp27,1 triliun, maupun kementerian lain yang men-support [mendukung] dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, di mana dibawa ke MK, dan itu membutuhkan juga anggaran [Rp2,7 triliun]," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) bakal melakukan penyesuaian tarif tol dan penetapan tarif pada Jalan Tol Sigli-Banda Aceh dalam waktu dekat ini.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa penyesuaian tarif Tol Sigli-Banda Aceh bakal diberlakukan pada seksi 2-4 Seuilmeum-Blang Bintang, sedangkan penetapan tarif dilakukan pada seksi 5-6 (Blang Bintang-Baitussalam).

Dia menuturkan bahwa penyesuaian dan penetapan tarif dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1980/KPTS/M/2024 pada 9 Agustus 2024 mengenai Penyesuaian Tarif Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2-4 (Seulimeum-Blang Bintang) dan Penetapan Tarif pada Seksi 5-6 (Blang Bintang-Baitussalam).

"PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan segera menerapkan penyesuaian dan penetapan tarif pada ruas tol ini dalam waktu dekat," kata Adjib dalam keterangan resmi, Rabu (14/8/2024).

Adjib mengungkapkan bahwa Jalan Tol Sigli – Banda Aceh seksi 2-4 (Seulimeum - Blang Bintang) telah beroperasi sejak tahun 2020 dan mulai ditetapkan tarif pada Maret 2021. Selama 4 tahun operasionalnya, berbagai peningkatan layanan dilakukan oleh Hutama Karya, mulai dari pemeliharaan dan beautifikasi rutin, penambahan fasilitas baik di sisi lalu lintas maupun transaksi, serta peningkatan kualitas jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Oleh karena itu, penyesuaian tarif jalan tol perlu dilakukan, disebutkan pada Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU No. 2/2022 tentang Jalan, bahwa penyesuaian tarif dapat dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan mempertimbangkan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM.

“Penyesuaian tarif layaknya dilakukan pada tahun 2022 lalu. Namun ditunda dengan pertimbangan pemulihan ekonomi pasca Covid, pada tahun ini harus kita lakukan untuk tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dalam pengelolaan jalan tol, yang juga akan berdampak pada keberlanjutan jalan tol pertama di Aceh ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adjib menyampaikan untuk Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 5-6 (Blang Bintang - Baitussalam) telah dioperasikan tanpa tarif sejak Juni 2023, dengan antusiasme pengguna jalan tol yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari total volume kendaraan yang melintas, yaitu sebanyak total lebih dari 430.000 kendaraan.

Sepanjang periode operasi tanpa tarif ini, Hutama Karya telah secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi, meliputi penggunaan kartu uang elektronik, manfaat dan profil jalan tol, tata tertib berkendara, serta informasi mengenai kuliner dan destinasi wisata di sekitar jalan tol melalui berbagai kanal komunikasi.

“Sejak dioperasikan tanpa tarif, seksi 5-6 menambah panjang tol Sibanceh, dan memberikan manfaat yang signifikan, antara lain mengurangi waktu tempuh perjalanan dari Seulimeum ke Baitussalam dari yang semula 1,5 jam menjadi hanya 30 menit saja," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha, pedagang kecil hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendesak pemerintah mencabut aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP No.28/2024.

Kebijakan larangan penjualan rokok eceran disebut dapat merugikan pedagang kecil hingga pedagang ritel. Bahkan, pengusaha ritel berpotensi kehilangan pendapatan hinga Rp21 triliun imbas dari regulasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang genap 10 tahun memimpin, Presiden Joko Widodo tak hanya menuai apresiasi, tetapi juga sederet kritik atas kinerjanya yang memang tidak luput dari plus-minus. Termasuk dari kalangan pengusaha.

Ambil contoh, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani yang memberikan apresiasi dan kritik terhadap satu dekade pemerintahan Jokowi.

Pertama, Shinta memberikan catatan positif atas reformasi-reformasi struktural yang dilakukan terhadap iklim usaha dan investasi selama masa kepemimpinan Jokowi.

“Memang tidak semuanya berjalan mulus atau menghasilkan output reformasi yang sesuai harapan, tetapi konsistensi beliau dalam menciptakan dan menjalankan reformasi-reformasi tersebut sangat kami apresiasi,” kata Shinta kepada Bisnis baru-baru ini.

Kedua, terciptanya stabilitas makro ekonomi domestik dalam 5 tahun terakhir sebagai pencapaian terbesar pemerintah Jokowi karena diraih di tengah gempuran-gempuran unprecedented, mulai dari pandemi Covid-19, akselerasi adopsi teknologi, hingga perubahan iklim.

Padahal, sambungnya, untuk lolos dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal dalam kondisi itu diperlukan berbagai macam adjustment yang untungnya terwakili oleh sejumlah kebijakan berdampak pada pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan negara lain.

Hasilnya, kata Shinta, perekonomian Indonesia tergolong sangat stabil dengan proyeksi pertumbuhan kedua tertinggi di kawasan Asia di tengah bermacam-macam tantangan eksternal terus mengancam.

Ketiga, apresiasi diberikan terhadap kebijakan investasi pembangunan infrastruktur yang dinilai memicu petumbuhan ekonomi lebih merata serta inklusif di seluruh Tanah Air. Termasuk dengan peningkatan arus investasi ke luar Pulau Jawa.

Keempat, Jokowi juga menerima rapor hijau dari dunia usaha untuk penyelesaian berbagai FTA/CEPA/PTA dengan banyak mitra dagang strategis. Termasuk, agenda aksesi OECD baru-baru ini.

Namun, dunia usaha tidak menafikan ada beberapa hal yang patut dikritisi. Sebagai contoh, proses reformasi ekonomi dalam negeri dinilai relatif terlalu lama alias tidak agile dan cenderung tidak konsisten sehingga membuat dunia usaha semakin sulit beradaptasi dengan keterbukaan ekonomi.

“Namun, kami melihat keterbukaan ekonomi tersebut sebagai exercise penting yang harus dilalui bila ingin menjadi negara yang lebih maju, berdaya saing tinggi dengan tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan lebih dari saat ini,” tuturnya.

Kemudian, kritik diberikan kepada pelaksanaan reformasi struktural pasar tenaga kerja yang dinilai lambat dan tidak konsisten, sehingga belum terwujud iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk menciptakan decent work dalam jumlah besar.

Di sektor finansial, peningkatan fokus pemerintah ntk membantu financing UMKM selama 10 thn terakhir & dukungan pemerintah thd kegiatan usaha sektor keuangan modern seperti fintech dipandang belum cukup.

“Masih perlu upaya ekstra untuk meningkatkan akses dan affordability financing usaha bagi pelaku usaha di semua sektor, khususnya bagi sektor-sektor yang selama ini masih kesulitan memeroleh pembiayaan karena kurangnya data untuk perhitungan prudential pinjaman,” jelasnya.

Lebih jauh, dunia usaha menyayangkan terjadinya kompromi terhadap independensi Bank Indonesia (BI) meskipun kebutuhan pemerintah dalam hal ini dipandang cukup bisa dipahami.

Independensi BI dan disiplin-disiplin tata kelola keuangan negara perlu dipertahankan serta ditingkatkan sesuai dengan best practices internasional dalam kondisi apa pun. Sebab, disiplin-disiplin ini akan sangat memengaruhi level kepercayaan pasar terhadap iklim usaha Indonesia.

Termasuk memengaruhi resiliensi makro ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi eksternal yang ada saat ini.

“Bila displin-disiplin tersebut tetap dilakukan sesuai best practices internasional, kita bisa segera mendeteksi indikasi pelemahan terhadap fundamental ekonomi nasional dan dapat segera memperbaikinya sebelum menjadi krisis yang lebih parah,” kata Shinta.

Terkait dengan stagnasi di sektor riil beberapa bulan terakhir, kalangan pengusaha melihat ini sebagai fenomena sementara akibat ketidakpastian transisi kepemimpinan dan dinamika ekonomi global yang tidak berpihak kepada negara berkembang seperti Indonesia. 5%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha tekstil menyorot minimnya perhatian Presiden Joko Widodo terhadap infrastruktur pelabuhan di Tanah Air selama 10 tahun terakhir.

Berbeda dengan darat, kondisi infrastruktur pelabuhan dinilai belum mampu mendukung aktivitas industri tekstil secara maksimal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) melihat beberapa pekerjaan rumah yang belum rampung selama sedekade Presiden Jokowi memerintah.

Pertama, minimnya improvement fasilitas pelabuhan sehingga biaya operasional yang dikeluarkan pengusaha tekstil tidak kunjung turun. Kondisi ini dikatakan turut memengaruhi kegiatan ekspor industri.

“Pelabuhan belum banyak improvement. Jadi, biaya pelabuhan tidak naik dan tidak turun juga. Ekspor pun juga sebetulnya tidak banyak improve dari sisi pelabuhan karena pelabuhannya tutup juga pada hari-hari tertentu,” kata Redma kepada Bisnis baru-baru ini.

Kedua, infrastruktur pelabuhan belum optimal dalam mendukung proses impor secara maksimal. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat scanner yang dikatakan hanya mampu mendeteksi 10% dari total impor tekstil ke Tanah Air.

Dia menilai resons pemerintah terhadap kondisi tersebut di atas masih sangat minim dalam kurun 10 tahun Jokowi memerintah.

Dia membandingkan kondisi pelabuhan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura yang dikatakan jauh lebih baik. Baik Malaysia, Vietnam, maupun Singapura, seluruh barang impor yang masuk melewati proses scanning berteknologi AI.

“Jadi, kalau begitu kontainer itu mau masuk ke wilayah pabeannya, pasti masuk scanner dulu. Nah, kalau Malaysia dan Vietnam saja mampu, pasti buat kita investasi scanner ini tidak mahal,” kata Redma menjelaskan.

Kendati kegiatan di pelabuhan seperti dijelaskan di atas identik dengan industri tekstil sektor hilir, kata Redma, tapi pengaruhnya terhadap kinerja di hulu cukup signifikan.

Sebab, ketika domestik terganggu akibat masifnya barang impor, maka tingkat utilisasi sektor hulu berisiko terus berkurang.

Dalam 10 tahun terakhir, ujar Redma, utilisasi di sektor hulu terus merosot sampai dengan saat ini hanya berada di level 45%. Adapun, investasi yang masuk tidak signifikan menyusul adanya shortage bahan baku rayon sebanyak 200.000 ton per tahun atau sekitar 25%.