Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan jualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Gaprindo, Benny Wahjudi, mengatakan bahwa aturan larangan penjualan rokok rceran yang tertuang dalam PP No.28/2024 justru bakal menguntungkan para pelaku rokok ilegal.

Menurutnya, bisnis rokok ilegal itu semakin tumbuh masif di masyarakat, sedangkan bisnis rokok legal yang rutin menyumbang cukai dianggap semakin disulitkan.

"Kami khawatir dengan makin banyak peraturan yang menyulitkan, yang paling untung siapa sih? Sebenarnya yang paling untung itu rokok ilegal karena selama ini mereka enggak mengikuti aturan," kata Benny, Selasa (13/8/2024).

Dia pun blak-blakan bahwa kondisi industri rokok putih semakin lesu. Produksi terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir dari 15,2 miliar batang pada 2019 menjadi 9,8 miliar batang pada 2023.

"Kita turun itu 10% per tahun, dengan adanya ketentuan baru ini dan pedagang mengalami kesulitan, tentunya penurunan akan lebih besar bisa mencapai 11-12% per tahun," ungkap Benny.

Di sisi lain, rokok ilegal semakin tumbuh di masyarakat seiring tarif cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun pemerintah sepakat menentang rokok ilegal tanpa cukai, menurut Benny tindakan nyata untuk pemberantasan rokok ilegal belum dirasakan sampai saat ini.

"Kami justru sangat berharap kepada pemerintah, itu ada rokok ilegal tolong dong diberantas, kami terus terang aja dengan adanya rokok ilegal ini kami sangat dirugikan. Tapi enggak ada yang action [aksi], itu masalahnya," jelasnya.

Adapun, sebagai langkah lanjutan dalam menentang aturan rokok terbaru tersebut, Gaprindo disebut tengah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan judicial review PP No.28/2024 ke Mahkamah Konstitusi. Musababnya, sejumlah industri lainnya seperti industri makanan dan minuman (mamin) juga terkena imbas dari beleid tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA - KAI Commuter memberikan promo diskon 45% dari tarif yang berlaku bagi para pengguna Commuter Line Basoetta yang berlaku untuk perjalanan Sabtu, 17 Agustus 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan Promo Merdeka ini hanya berlaku pada 17 Agustus 2024 atau HUT ke-79 Kemerdekaan RI bagi pengguna yang naik dari Stasiun Manggarai/BNI City/Duri menuju Stasiun Bandara Soetta atau sebaliknya.

“Promo Merdeka digelar untuk mendorong minat masyarakat menggunakan Commuter Line Basoetta yang akan menuju atau dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari libur kemerdekaan RI,” kata Joni dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Para pengguna yang ingin mendapatkan promo tiket promo Commuter Line Basoetta ini dapat membelinya melalui aplikasi pemesanan tiket mulai H-7 jadwal pemberangkatan maupun pembelian langsung melalui vending machine yang tersedia. Tiket Promo ini tidak bisa dibatalkan maupun diubah jadwalnya.

Selain itu tiket/E-Ticket Commuter Line Basoetta hanya dapat digunakan sesuai dengan data yang tertera pada tiket (jadwal dan tanggal berangkat serta stasiun asal dan stasiun tujuan). Tiket juga merupakan sebagai akses in dan out di gate stasiun keberangkatan dan kedatangan.

Di sisi lain, KAI Commuter mencatat volume pengguna Commuter Line Basoetta sepanjang 2024 hingga 31 Juli sebanyak 1.291.295 orang dengan rata-rata pengguna pada hari libur di angka 5.419 orang per harinya.

Jumlah perjalanan saat ini sebanyak 62 perjalanan tiap hari, KAI Commuter menargetkan jumlah pengguna Commuter Line Basoetta pada Agustus ini sebanyak 218 ribu orang atau 6.500 orang pada setiap hari liburnya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, KAI Commuter mengimbau kepada pengguna yang hendak bepergian dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta disarankan sudah tiba di stasiun tujuan minimal 2 jam sebelum jadwal penerbangan khusus penerbangan internasional dan minimal 3 jam sebelum jadwal penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum akan membuka opsi pemberian insentif fiskal untuk biaya avtur dalam rangka menekan harga tiket pesawat yang saat ini disebut sudah terlampau tinggi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya belum mendengar terkait usulan insentif fiskal berupa pemberian subsidi untuk avtur.

"Dalam rakor di Kemenko Marves diusulkan ada dibuka multiprovider untuk penyediaan avtur. Tidak ada usulan untuk subsidi," kata Dadan kepada Bisnis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Sebelumnya, usulan subsidi terhadap avtur dan suku cadang pesawat diajukan oleh Kementerian Perhubungan melalui hasil kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salah satu opsi yang diusulkan sebagai solusi jangka pendek untuk menurunkan harga tiket yaitu subsidi atau insentif dan penghapusan pajak tiket pesawat udara.

Tak hanya itu, Kemenhub juga telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempertimbangkan multiprovider BBM penerbangan.

Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah baru akan membuka opsi menambah penyedia avtur selain pemasok yang ada saat ini, yaitu Pertamina.

"Bukan subsidi avtur, tapi multiprovider avtur supaya harga bisa kompetitif," ujarnya, dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Rachmat menerangkan, pemerintah terus mendukung agar industri transportasi udara dapat berjalan lebih sehat dan adil, salah satunya melalui penyediaan avtur.

Dalam hal ini, pihaknya juga terbuka terhadap masukkan guna membuat industri tersebut lebih efisien. Terkait isu monopoli penyediaan avtur dari Pertamina, Rachmad tak banyak berkomentar karena perusahaan tersebut memang mengemban tugas untuk menjaga pasokan avtur di seluruh wilayah Tanah Air.

"Kalau Pertamina, Pertamina kan punya kewajiban untuk melaksanakan seluruh indonesia. Kalaupun misalnya itu dibuka yang lain juga harus mau menyediakan di tempat-tempat yang banyak juga, jangan hanya mau rute-rute gemuk," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan berakhir pada tahun 2024 dan akan mulai diberlakukan tarif normal mulai Tahun Pajak 2025.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Di mana jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5%, paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM terdaftar. Artinya, bagi WP yang terdaftar sejak 2018, akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025.

Sementara bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, mendapatkan tarif 0,5% paling lama empat tahun. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama tiga tahun masa pajak.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo menyampaikan pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi pengunaan skema normal bagi WP OP UMKM.

“WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final..Jadi kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Menurut beleid tersebut, untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan Norma Penghitungan (jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp4,8 miliar) atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.

Suryo menyampaikan terdapat dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Ketentuan umum memperhitungkan dengan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, normal seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya.

“Dapat juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya,” jelas Suryo.

Sebagai catatan penting, untuk menggunakan norma tersebut harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025.

Tahun-tahun selanjutnya, WP OP dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar. Untuk diketahui, tarif normal pajak bagi WP OP dalam negeri memiliki rentang 5% hingga 35%.

Berdasarkan pasal 17 UU HPP, WP OP dengan penghasilan Rp0 hingga Rp60 juta dikenakan tarif pajak 5%, sedangkan penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan tarif pajak 15%.

Sementara itu, WP dengan penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan pajak 25%, penghasilan di atas RP500 juta hingga Rp5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Adapun penghasilan di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif pajak 35%.

Sementara itu, WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Bisnis.com, JAKARTA – Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan mulai berakhir pada Tahun Pajak 2025.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Di mana jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5%, paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM terdaftar. Artinya, bagi WP yang terdaftar sejak 2018, akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025.

Sementara bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, mendapatkan tarif 0,5% paling lama empat tahun. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama tiga tahun masa pajak.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo menyampaikan pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi pengunaan skema normal bagi WP OP UMKM.

“WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final..Jadi kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Menurut beleid tersebut, untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan Norma Penghitungan (jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp4,8 miliar) atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.

Suryo menyampaikan terdapat dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Ketentuan umum memperhitungkan dengan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, normal seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya.

“Dapat juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya,” jelas Suryo.

Sebagai catatan penting, untuk menggunakan norma tersebut harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025.

Tahun-tahun selanjutnya, WP OP dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar. Untuk diketahui, tarif normal pajak bagi WP OP dalam negeri memiliki rentang 5% hingga 35%.

Bisnis.com, JAKARTA –- Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan II yang juga keponakan Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya menghadiri konferensi pers "APBN Kita" di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. Kehadirannya dalam acara tersebut menarik perhatian, mengingat ini adalah penampilan publik pertamanya sejak dilantik.

Dalam konferensi pers tersebut, Thomas duduk di samping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sementara Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, duduk di sisi lainnya. Namun, menjelang dimulainya acara, papan nama Thomas yang awalnya berada di sisi kanan Sri Mulyani, ditukar dengan Suahasil.

Selama hampir dua jam konferensi pers berlangsung, Thomas tidak memberikan pernyataan apapun. Berbeda dengan Suahasil yang bertindak sebagai moderator, Thomas tampak hanya menyimak pemaparan Sri Mulyani sambil sesekali mengangguk dan meneguk kopi dari gelas plastik.

Pada sesi tanya jawab, sejumlah wartawan mencoba mengajukan pertanyaan terkait persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Thomas tidak memberikan jawaban dan memilih untuk tetap diam. Setelah konferensi pers berakhir, ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ketika wartawan berusaha mendekatinya untuk wawancara lebih lanjut.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Thomas mengakui bahwa ia masih dalam tahap belajar mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, penerapan KIP di Kementerian Keuangan sangat mengesankan, terutama dibandingkan dengan Gerindra yang baru mampu menerapkannya di level pengurus pusat.

"Saya masuk ke Kementerian Keuangan untuk belajar dari bapak dan ibu sekalian, agar tata kelola di bawah bisa lebih baik," ujar Thomas.

Sementara itu, kinerja APBN per Juli 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp93,4 triliun, naik dari posisi bulan sebelumnya yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB. Kenaikan belanja menjadi faktor utama yang menyebabkan pelebaran defisit ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaringan Komunitas Untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKU-BPJS TK) mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021. Aturan ini mengatur soal tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT).

Sebagai acuan teknis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Koordinator JKU-BPJS TK Hartoyo menyebut bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam Permenaker ini kurang jelas.

“Seperti ada kekosongan aturan,” kata Hartoyo saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dia mencontohkan bahwa dalam beleid itu, Kemenaker tidak memberikan kewenangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menolak klaim peserta. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini hanya melakukan verifikasi kepastian kematian.

Sementara kenyataan di lapangan, Hartoyo mengungkapkan bahwa terjadi beberapa kasus penolakan klaim kematian terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya bukan penerima upah (BPU).

Alasan penolakan klaim antara lain lantaran peserta tidak bekerja atau tidak memiliki pendapatan, punya penyakit menahun, dan surat wasiat tidak diakui lantaran tidak terhubung dengan saudara biologis.

Menurutnya, hal ini sudah menyalahi substansi Permenaker No.5/2021 serta melampaui wewenang dan mandat institusi BPJS Ketenagakerjaan.

“Itu semua di Permenaker nggak terlalu detail, nggak jelas. Akibatnya BPJS ini dalam tanda kutip kayak buat ide-ide sendiri gitu. Jadi kayak punya wewenang sendiri, bisa nolak atau tidak klaim BPJS ini,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengusulkan beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam merevisi Permenaker No.5/2021.Di antaranya melakukan verifikasi sejak peserta mulai melakukan pendaftaran.

Menurutnya, tidak ada lagi ruang penolakan klaim pada saat masyarakat resmi menjadi peserta, mendapatkan kartu, dan membayar iuran. Kecuali ada ketidaksesuaian data mendasar seperti peserta tidak meninggal, tapi dilaporkan meninggal.

Termasuk di saat pendaftaran. Jika peserta tidak ada atau tidak terhubung dengan keluarga, lanjutnya, peserta dapat menentukan pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat yang diketahui oleh pihak desa atau kelurahan.

“Jadi saat pendaftaran jika ingin dibatalkan sebagai peserta mulai saat itu,” ujarnya.

Selain itu, Haryoto mengharapkan agar pemerintah melalui revisi Permenaker memiliki semangat sesuai dengan Undang-Undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di mana jaminan sosial merupakan hak untuk melindungi dan mensejahterakan setiap warga.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah membuat sistem yang memudahkan peserta untuk melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada sistem data tunggal yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan proses pendaftaran dan klaim. Sebab dalam kasus-kasus tertentu, banyak peserta yang gagal melakukan klaim lantaran tidak dapat memenuhi syarat-syarat dokumen yang diminta.

“Jadi BPJS itu hanya butuh mensinkronkan datanya dengan Dukcapil dan dengan data Bank Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk merevisi aturan terkait penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak, khususnya avtur untuk pesawat.

Beleid yang dimaksud, yaitu Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengatakan, revisi aturan tersebut untuk mendukung tindak lanjut usulan yang tengah digodok pemerintah dalam rangka menekan harga tiket pesawat yang mahal karena ongkos avtur yang tinggi.

"Pemerintah dalam hal ini BPH Migas harus merevisi Peraturan No.13/2008 guna membuka ruang multiprovider avtur sekaligus dengan peraturan turunannya," kata Budi kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Terlebih, biaya avtur dalam operasional pesawat mengambil komposisi 40-50% sehingga dominan terhadap pembentukan harga jual tiket penerbangan.

Menurut Budi, dengan dibukanya multiprovider avtur akan terdapat ruang pilihan bagi pengguna atau maskapai penerbangan untuk membeli avtur. Dengan demikian tak ada lagi praktik monopoli lantaran saat ini hanya ada satu penyedia avtur, yaitu Pertamina.

"Dengan persaingan yamg sehat maka bisa tercipta efisiensi atau harga avtur yang lebih murah," ujarnya.

Dari segi aspek persaingan usaha pemerintah telah membuka kesempatan kepada badan usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha penjualan avtur, melalui Peraturan BPH Migas No.13/2008, persyaratan diatur secara ketat sehingga dapat dikatakan memposisikan Pertamina dalam posisi unggul di bidang usaha penjualan avtur di Indonesia.

Adapun, salah satu pasal yang memberatkan, yakni Pasal 3 ayat 3, di mana pemerintah mewajibkan badan usaha yang melaksanakan penyediaan avtur penerbangan untuk mengutamakan produksi kilang dalam negeri.

Lebih lanjut, tak hanya biaya ongkos avtur yang perlu ditekan, KPPU menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali pengenaan pajak-pajak yang dibebankan ke tiket pesawat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pedagang pasar, koperasi, warung kelontong hingga ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, sejumlah asosiasi dan perhimpunan yang menentang beleid tersebut antara lain, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Para pelaku usaha mempermasalahkan adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan dan zonasi larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi, menekankan bahwa aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 dipastikan bakal merugikan toko-toko ritel. Dia menyebut terdapat 900 lebih anggota Akrindo dengan 1.050 toko-toko lokal yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok.

"Bahkan, anggota koperasi yang kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok ini karena omzetnya mencapai 50%," kata Anang, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menganggap aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal menimbulkan konflik sosial di samping adanya konflik ekonomi. Musababnya, Anang mengakui tidak sedikit anggota koperasi yang tokonya bahkan berada dalam lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan lainnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Keris, Ali Mahsun menyebut PP No.28/2024 tidak adil dan diskriminatif karena berisiko mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat.

Bahkan, aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter itu dianggap Ali bakal memicu adanya modus pungli di kalangan aparat negara.

"Sejak Desember 2022 kami tegas ke Jokowi agar tidak melarang penjualan rokok eceran," ucapnya.

Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti, menyebut pasal 434 PP No.28/2024 menjadi pukulan keras bagi pedagang di pasar. Musababnya, penjualan rokok di kalangan pedagang pasar rata-rata menyumbang hingga 30% dari total pendapatan.

"Rokok salah satu komoditas fast moving cepat menjadi penopang omzet mereka," kata Herninta.

Dia pun mendesak agar aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 ditinjau ulang untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan perkembangan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah mencapai tren positif.

Saat ini, Kepala Negara mengatakan bahwa sudah ada 55 investor yang masuk, dengan berbagai proyek mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perbankan dan teknologi dengan total investasi mencapai Rp56,2 triliun.

“Di IKN itu sudah ada 55 investor yang sudah masuk, kemudian dalam proses seleksi dan verifikasi ada 472 LoI kemudian diverifikasi menjadi 220 masih diseleksi terus,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menjabarkan bahwa dari proses letter of intent (LoI) dari komitmen investasi yang ada. Pembangunan yang sudah masuk ke IKN terdiri dari sektor pendidikan, baik universitas maupun SD—SMA mencapai 6 unit.

Kemudian, rumah sakit di 3 unit, retail logistik di angka 10 unit, hotel telah ada di 8 unit. infrastruktur energi ada 2 unit, perbankan sebanyak 14 unit. Lalu, hunian sebanyak 9 unit, perusahaan serta media dan teknologi mencapai 3 unit.

Presiden ke-7 RI itu pun mengajak para kepala daerah untuk meniru model investasi ini di daerah masing-masing, dengan membangun kepercayaan dan memudahkan investor untuk masuk.

“Jadi saya kira bapak/ibu semua bisa meniru konsep kalau memang APBD kita enggak siap, ya model investasi. Namun, untuk menarik investasi itu memang membangun kepercayaan itu paling sulit,” tandas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, melainkan juga ditopang dari investasi swasta dan BUMN.

Jokowi menyebut sebanyak 55 perusahaan telah menanamkan modalnya di IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024.

“Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk [ke IKN] sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar di Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Adapun, hingga akhir 2024, pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp100 triliun. Dengan capaian investasi saat ini yang sudah mencapai Rp56,2 triliun, artinya pemerintah masih harus mengejar investasi Rp43,8 triliun untuk mencapai target tahun ini.

Untuk terus mempersubur iklim investasi di IKN, Presiden Jokowi juga baru-baru ini resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN.

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur yang merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’.

Meski permintaan masih memadai, namun Bendahara Negara tersebut mengamini bahwa terjadi kompetisi perdagangan dari impor yang membuat industri tersebut tertekan.

Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024.

“Demand memang masih memadai tapi kompetisi dari impor. Menperin dan Mendag meminta dan sekarang dalam proses dalam bentuk apakah anti dumping, apakah bea masuk untuk menjaga proteksi industri dalam negeri,” tuturnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Mengacu paparan Sri Mulyani, pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Juli 2024 harus stagnan alias tidak tumbuh atau tumbuh 0%.

Sementara industri alas kaki hanya tumbuh 1,9% (year-on-year/yoy). Kemudian industri karet mampu tumbuh 2,1%. Di sisi lain, industri mesin menunjukkan kontraksi pada Juli 2024 sebesar 1,8%.

“Ini mengambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah saingan barang impor. Oleh karena itu, menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah yang keluarnya dalam bentuk PMK. Entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif, atau cara lain,” jelasnya.

Meski demikian, Indeks Keyakinan Bisnis dalam survei PMI terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan optimism pelaku usaha terhadap kinerja dalam 12 bulan ke depan.

Di samping empat industri yang harus tertekan, industri makanan minuman, farmasi, dan logam dasar justru menopang kinerja PMI.

Sektor manufaktur tumbuh 3,95% (yoy) didorong industri bernilai tambah tinggi. Industri logam dasar tumbuh double digit, dikuti industri kimia dan industri makan minum yang masih tumbuh kuat. Masing-masing tumbuh 18,1% (yoy), 8%, dan 5,5%.

Secara umum, Sri Mulyani menilai agregat demand positif, konsumsi membaik, investasi baik, konsumsi pemerintah menuju normal, ekspor membaik, impor membaik.

“Ada harapan PMI tidak akan terlalu lama di bawah 50,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Kamis (1/8/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu turun dari bulan sebelumnya yang masih di level ekspansi 50,7.

Economis Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, perlambatan tersebut didorong penurunan marginal pada kondisi operasional produk yang dipengaruhi pasar.

"Dengan permintaan baru berkurang dan produksi turun untuk pertama kali dalam 2 tahun sehingga produsen lebih waspada, aktivitas pembelian sedikit dikurangi dan ketenagakerjaan menurun pada kecepatan tertinggi sejak bulan September 2021," kata Paul dalam laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, investasi kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) yang akan beroperasi di IKN pada 17 Agustus 2024 lebih murah dibandingkan dengan investasi MRT, LRT, dan Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

Dalam agenda Pengarahan ]residen Kepada Kepala Daerah di Seluruh Indonesia, Jokowi membeberkan nilai investasi pada ART sebesar Rp74 miliar untuk satu unit dengan tiga gerbong. Biaya operasional ART juga diklaim sebesar Rp500 juta per bulan.

“Kalau yang ini [ART] lebih murah karena tanpa rel, pakai magnet, per unit [ada] 3 gerbong harganya Rp74 miliar. Biaya operasional per bulan Rp500 juta. Kalau tadi MRT Rp1,1 triliun saat saya menjabat sebagai gubernur, kalau sekarang Rp2,3 triliun per kilometer,” kata Jokowi, dikutip dari youtube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Selain MRT, Jokowi menyebutkan, biaya investasi LRT yang dibangun dengan rute Bekasi-Cibubur, yaitu sebesar Rp700 miliar per kilometer.

Sementara itu, untuk kereta cepat atau WHOOSH membutuhkan biaya sebesar Rp780 miliar per kilometernya. Biaya tersebut belum termasuk biaya operasional.

“Saya lihat di kota yang macet, di luar Jawa juga. Mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan proyek transportasi LRT, MRT, dan kereta cepat adalah proyek yang menyebabkan kerugian. Jokowi menuturkan, langkah tersebut perlu diambil pemerintah untuk menekan jumlah kerugian yang lebih besar.

Menurutnya, kerugian yang ditanggung pemerintah tersebut tidak lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat kurangnya transportasi massal.