Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur telah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade masa kepemimpinannya, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang diklaim berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Komitmen pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatra dinilai berhasil menekan biaya logistik hingga akhirnya merangsang pertumbuhan sejumlah titik ekonomi baru.

PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang fokus mengelola tol Trans Sumatramencatat Hingga 30 Juni 2024 panjang Jalan Tol Trans Sumatra yang telah beroperasi mencapai 800 km dari total target panjang Tol Trans Sumatra tahap 1 sepanjang 966 km.

Dalam laporannya pada Kamis (1/8/2024), HK mengungkap pelaku usaha menjadi segmen yang paling signifikan merasakan dampak pembangunan mega proyek JTTS. Mulai dari peningkatan pelanggan, tenaga kerja, produksi, dan kondisi usaha hingga meningkatkan prospek pengembangan usaha.

Tak hanya itu, JTTS juga diklaim mampu meningkatkan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga di wilayah Sumatra.

Dari sisi sosial, selama masa konstruksi proyek JTTS menyerap lapangan kerja mencapai 4,46 juta orang, membantu meningkatkan akses rumah tangga ke fasilitas publik, hingga memberikan dampak positif terhadap penghidupan rumah tangga.

Sementara itu, mengacu pada dokumen Center of Reform on Economics (CORE) disebut investasi JTTS berpotensi menambah output di Pulau Sumatra mencapai Rp924 triliun.

Sementara itu, total benefit cost ratio (BCR) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tahap 1 dilaporkan mencapai 4,62 kali dengan Tingkat economic internal rate of return (EIRR) mencapai 18,15%.

Sejalan dengan dampak positif tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sempat berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan proyek Tol Sumatra.

Basuki menyebut, komitmen melanjutkan pembangunan pada proyek sumber daya air dan konektivitas jalan itu diperlukan untuk meningkatkan kelayakan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

“Kalau pemerintah baru menyetujui, kami sudah buat apa yang harus dilakukan ke depan. Pertama, orang kalau mau hidup layak itu pemenuhan air dan sanitasi. Kalau mau [masyarakat] makmur ditambah konektivitas,” kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia turut menjadi pionir dalam menjaga keamanan data dari ekonomi digital Tanah Air.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Ya keamanan data itu sangat penting. Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya,” tuturnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa dengan memiliki keamanan data yang mumpuni akan mendongkrak kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi atau melakukan aktivitas ekonomi lainnya.

“Sehingga pengguna, rakyat semuanya itu merasa aman dalam bertransaksi. Penting itu. Saya kita pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya,” imbuhnya.

Apalagi, kata Jokowi, alasan dirinya meminta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. lantaran literasi keuangan Negara yang juga masih rendah.

Dia mengatakan bahwa literasi keuangan Indonesia masih kurang dari 50 persen. Untuk diketahui berdasarkan data OJK, literasi keuangan Negara meningkat dari 21,84% pada 2013 menjadi 49,68% pada 2022.

"Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang dirugikan," tandas Jokowi.

Menurut catatan Bisnis, sektor perbankan kerap menjadi sasaran empuk serangan siber. Bank-bank Tanah Air pun menyiapkan siasat agar mampu berkelit dari risiko peretasan demi terjaganya data nasabah.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan terdapat dua ancaman utama yang saat ini mengintai perbankan, yaitu ransomware dan advanced persistent threat (APT).

Sebagaimana diketahui ransomware adalah malware yang digunakan untuk menyandera aset korban, seperti dokumen, sistem, ataupun perangkat.

Sementara itu, APT merupakan attack campaign yang dilakukan oleh kelompok serangan siber atau threat actor. APT menggunakan metode dan teknik yang dirancang untuk melakukan serangan siber secara terus-menerus tanpa terdeteksi, mendapatkan akses ke sistem, dan bertahan dalam sistem tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisman) mengalami peningkatan pada Juni 2024.

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, setidaknya sebanyak 900.062 wisnas pergi meninggalkan Indonesia pada Juni 2024 atau meningkat 43,63% (month-to-month/mtm) dibanding Mei 2024 atau naik 77,09% (year-on-year/yoy) dibanding tahun lalu.

“Periode libur sekolah, cuti bersama, hari raya Iduladha turut mendorong perjalanan wisnas bulan Juni 2024,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Kamis (1/8/2024).

Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnas sepanjang semester I/2024 mencapai 4,46 juta. Jumlah tersebut meningkat 25,62% dibanding tahun lalu yang mencapai 3,55 juta.

Kendati mengalami peningkatan, Amalia menyebut bahwa jumlah perjalanan wisnas semester I/2024 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama saat sebelum pandemi yaitu pada Januari-Juni 2019.

Pada periode ini, BPS mencatat sebanyak 5,85 juta wisnas melakukan perjalanan ke luar negeri.

Adapun berdasarkan negara tujuan perjalanan wisnas pada Juni 2024, negara-negara di kawasan Asean masih mendominasi daftar 10 negara yang paling banyak dikunjungi. Malaysia menempati posisi teratas diikuti Arab Saudi, Singapura, Thailand, China, Kamboja, Timor Leste, Jepang, Australia, dan Vietnam.

Malaysia menjadi negara yang paling banyak dikunjungi wisnas yakni sebanyak 32,05%, diikuti Arab Saudi 16,05%, Singapura 13,23% dari total perjalanan wisnas pada Juni 2024.

“Total proporsi kunjungan ketiga negara ini terhadap total perjalanan wisnas mencapai 61,33%,” ungkap Amalia.

Kemudian menurut moda transportasinya, BPS melaporkan bahwa 79% wisnas menggunakan moda transportasi udara, disusul moda transportasi laut 15,6% dan melalui darat 5,5%. Terdapat sekitar 710.820 perjalanan wisnas melalui udara dan angka tersebut lebih tinggi sekitar 48,86% dibanding Mei 2024.

Dalam hal pintu kedatangan wisnas, Bandara Soekarno-Hatta berada di posisi pertama sekitar 477.000 perjalanan di susul Pelabuhan Batam 77.150 perjalanan, Bandara Kualanamu 66.980 perjalanan, dan Bandara Juanda 58.120 perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta sektor industri dan kementerian teknis tetap optimistis di tengah penurunan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur.

Tercatat per Juli 2024, PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke zona kontraksi atau berada pada level 49,3, turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya.

“Tinggal optimisme sektor dan optimisme dari pemerintah. Jadi, optimisme aja kita kejar, kalau negara lain optimis, masa kita tidak optimis?” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (1/8/2024).

Airlangga menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi ke depan. Mengingat, sejumlah negara mitra dagang masih mencatatkan PMI Manufaktur di zona ekspansif atau di atas 50.

Adapun di level Asean, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Asean mengalami penurunan tipis menjadi 51,6 pada Juli, turun dari 51,7 pada bulan sebelumnya.

“Tentu kita lihat situasinya karena di negara-negara lain masih di atas 50, terutama di Asean. Sebetulnya dari segi investasi ke depan sudah jelas,” lanjut Airlangga.

Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur tercatat terkontraksi di bawah level 50 terakhir kali pada Agustus 2021 saat masa pandemi. Kala itu, PMI manufaktur Indonesia berada pada level 43,7. Setelah itu, kinerja manufaktur terus berekspansi.

S&P Global mencatat permintaan pasar yang menurun menjadi faktor utama penyebab penjualan turun untuk pertama kali dalam setahun terakhir. Penjualan ekspor juga menurun, walaupun hal ini sebagian menggambarkan penundaan pengiriman.

Selain itu, terdapat masalah pasokan yang tercatat sebagai faktor penghambat pada kapabilitas produksi pada Juli, dengan catatan penundaan pengiriman input.

S&P menyoroti melorotnya PMI Manufaktur pada bulan lalu mengindikasikan belum ada pembenahan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah, meski sejumlah kementerian dan lembaga terkait terus melakukan perbaikan untuk menjaga geliat manufaktur di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis bioetanol untuk Agustus 2024 sebesar Rp15.010 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, HIP BBN bioetanol tersebut mengalami penurunan sebanyak Rp91 per liter apabila dibandingkan dengan Juli 2024, yakni sebesar Rp15.101 per liter.

"Penetapan harga ini mulai efektif berlaku sejak 1 Agustus 2024 sesuai dengan yang tertera pada Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor T-2758/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2024," kata Agus lewat siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Adapun, perhitungan besaran harga HIP BBN bBioetanol tersebut, jelas Agus, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (harga tetes tebu KPB rata-rata 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 US$/L. Sehingga HIP BBN bioetanol Agustus 2024 didapatkan besaran harga senilai Rp15.010 per liter.

"Harga tetes tebu KPB Rata-rata 15 Februari - 14 Juli 2024 sebesar Rp2.647/kg, dengan konversi nilai kurs yang menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode 15 Juni - 14 Juli 2024 sebesar Rp16.359," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk BBM jenis bensin dengan bauran bioetanol.

Kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite dalam beberapa tahun ke depan.

Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP).

Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92.

“[Bioetanol] tetap subsidi lagi, kita hitung supaya nanti kita ini targetnya yang kita subsidi orang yang pantas disubsidi,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Undang-undang (UU) No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam putusannya, MK menilai bahwa batasan usia, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminasi.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tulis Ketua MK Suhartoyo dalam Putusan No.35/PUU-XXII/2024, dikutip Kamis (1/8/2024).

Pemohon dalam hal ini menggugat Pasal 35 ayat (1) UU No.13/20223 sebagaimana telah diubah UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Menurut Pemohon, diberlakukannya Pasal 35 ayat (1) beleid itu telah menimbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon memperoleh pekerjaan seperti misalnya pengalaman kerja maupun adanya batas usia minimal melamar pekerjaan yang disyaratkan.

Merespons hal itu, MK menilai bahwa dalam penempatan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan harus pula mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha yang dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Untuk mendukung hal tersebut, MK menyebut bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, juga harus menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

“Dengan demikian, pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif,” tulis MK dalam putusannya.

Apalagi, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah dinyatakan dalam Pasal 5 UU No.13/2003. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Kendati begitu, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi M. Guntur. Menurutnya, MK seharusnya dapat mengabulkan argumentasi hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan.

Guntur menilai, norma Pasal 35 ayat 1 potensial disalahgunakan sehingga membutuhkan penegasan lantaran sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan kerja.

Selain itu, pasal 35 ayat 10 dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari kerja, khususnya terhadap frasa “merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” yang sangat diletakan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, seperti mensyaratkan calon pekerja “berpenampilan menarik” (good looking).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diperkirakan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan pada akhir tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2024 mengalami deflasi sebesar -0,18% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Deflasi pada Juli 2024 melanjutkan tren deflasi pada Mei dan Juni 2024 yang masing-masingnya sebesar -0,03% dan -0,08% mtm.

Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang mengatakan bahwa deflasi pada periode tersebut terutama didorong oleh penurunan harga bahan makanan pokok seperti bawang merah, cabai merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih, dan telur ayam ras.

Dia menyampaikan pemerintah perlu memberikan perhatian pada pada harga beras, yang merupakan komoditas pokok, dengan ekspektasi kenaikan harga menyusul berakhirnya musim panen.

Selain itu, indikator-indikator ekonomi domestik menunjukkan tren pelemahan, yang tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang turun ke zona kontraksi untuk pertama kalinya pada Juli 2024 menjadi sebesar 49,3, sejak Agustus 2021.

Secara global, imbuh Hosianna, kondisi ekonomi berubah menjadi dovish, dengan Federal Reserve yang mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga mulai September 2024.

“Akibatnya, ada spekulasi bahwa Bank Indonesia [BI] akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir tahun ini,” katanya, Kamis (1/8/2024).

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat tren deflasi selama tiga bulan berturut-turut mengindikasikan ke arah pelemahan permintaan alias daya beli masyarakat.

“Jadi, ini mengkonfirmasi apa yang sudah kami prediksikan di awal tahun bahwa di kuartal II/2024, setelah kuartal I/2024 ada pemilu dan lebaran, ini ada kecenderungan demand domestik mengalami penurunan,” kata dia.

Mengacu data PMI Manufaktur Juli 2024, penyebab utama penurunan berasal dari permintaan pasar yang menurun drastis sehingga penjualan merosot untuk pertama kali dalam satu tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membeberkan kondisi dunia usaha yang mengalami banyak tekanan eksternal sehingga membuat Puchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024.

Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kondisi tersebut cenderung dipengaruhi situasi tantangan eksternal geopolitik dan era suku bunga tinggi menjadi faktor sehingga permintaan melemah.

"Kami menggarisbawahi bahwa situasi PMI manufaktur saat ini disebabkan oleh tekanan eksternal dibandingkan disebabkan oleh fundamental perekonomian domestik," kata Yukki kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Sebab, Kadin berpendapat bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia solid dengan tingkat inflasi yang terjaga. Meskipun, bagi pelaku usaha suku bunga kredit masih tinggi dengan nilai tukar rupiah yang masih lesu.

Di sisi lain, Yukki juga menyoroti Indeks Kepercayaan Industri (IKI) masih pada zona ekspansif dengan harapan adanya perbaikan dan stabilitas usaha dalam 6 bulan mendatang.

"Kami melihat perlambatan industri manufaktur pada bulan Juli juga turut disebabkan perlambatan aktivitas serupa di China yang telah terkontraksi dalam 3 bulan terakhir," tuturnya.

Kondisi tersebut yang menyebabkan permintaan domestik China melemah sehingga turut memperlambat pertumbuhan ekonomi China. Bagi manufaktur RI, hal tersebut menjadi tantangan mengingat China merupakan mitra perdagangan utama Indonesia, khususnya bagi industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah turut mendisrupsi arus logistik dan rantai pasok global sehingga memicu kenaikan biaya bahan baku dan ongkos logistik.

Untuk itu, Kadin kembali mendorong adanya dukungan dan insentif dari pemerintah dari sisi fiskal, kemudahan usaha dan rantai pasok untuk menggeliatkan industri manufaktur nasional agar kembali menjadi penopang perekonomian nasional.

"Secara domestik, kami melihat faktor pembiayaan bagi industri manufaktur berorientasi ekspor oleh pemerintah masih dipengaruhi level suku bunga BI yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kredit menjadi mahal," teragnya.

Terlebih, tantangan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang belum kompetitif, bahkan dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, masih menjadi salah satu hambatan yang menahan laju industri pengolahan.

Kendati demikian, dunia usaha disebut tetap optimistis namun realistis melihat proses transisi kepemimpinan pada Oktober dengan sinergi antara estafet pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan konversi sepeda motor bahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik secara gratis.

Program ini dapat diikuti oleh masyarakat umum yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan dilakukan secara bertahap mulai 1 Agustus 2024.

"Program konversi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, di mana konversi gratis tahap 1 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 hingga kuota terpenuhi, yaitu sebanyak 500 unit sepeda motor," kata Kepala Biro Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Agus mengatakan, Kementerian ESDM akan menanggung biaya konversi sepeda motor sebesar Rp16 juta per unit. Biaya ini tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan di luar pekerjaan konversi.

"Jadi yang akan digratiskan adalah biaya konversi sepeda motor sebesar Rp16 juta per unit," jelasnya.

Kegiatan konversi gratis ini, ujar Agus, dilaksanakan atas kerja sama dan dukungan badan usaha sektor pertambangan di bawah bimbingan teknis Kementerian ESDM, sebagai wujud kepedulian pada program konversi dalam bentuk pemberian dana corporate social responsibility (CSR).

"Sebagai wujud kepedulian, badan usaha tambang di bawah pembinaan teknis Kementerian ESDM menyatakan dukungan atas Program Konversi ini dalam bentuk pemberian dana CSR bagi masyarakat umum yang berdomisili di Jabodetabek," tuturnya.

Bagi masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran melalui platform digital Program Konversi Sepeda Motor Listrik pada tautan ebtke.esdm.go.id/konversi atau daftar langsung melalui bengkel konversi mitra Kementerian ESDM.

Berikut syarat konversi sepeda motor listrik gratis:

1. Masyarakat umum yang memiliki sepeda motor dan berdomisili sesuai KTP di wilayah Jabodetabek (diutamakan bagi pemilik kendaraan yang aktif berkendara keluar masuk provinsi DKI Jakarta);

2. Nama yang tertera pada KTP harus sama dengan nama yang tertera pada surat registrasi kendaraan (STNK dan BPKB);

3. Surat kepemilikan lengkap dan telah melunasi pajak kendaraan; dan

4. Melampirkan dokumen/formulir hasil cek fisik awal dari Samsat Kepolisian terdekat.

Daftar bengkel konversi sepeda motor listrik mitra ESDM:

1. PT Tri Mentari Niaga (BRT Elektirc)

2. PT Mitrametal Perkasa (MMP)

3. PT Saikono Otoparts Indonesia (Bengkel SOI)

4. PT Roda Elektrik Asia (Elders)

5. PT Nagara Sains Konversi (Nagara)

6. PT Bintang Mas Lestari (ATR)

7. PT Cogindo Dayabersama (Cogindo)

8. PT Electric Vehicle Trimotorindo (Trimotorindo)

9. PT Teco Multiguna Elektro (Teco)

10. PT Gotric Asia Sentosa (Gotric)

11. PT Semesta Motor Indonesia (Motoriz)

12. PT Tomara Jaya Perkasa (Tomora).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) optimis laju kredit perseroan akan tetap terjaga meskipun kuota rumah subsidi diproyeksi akan habis selambat-lambatnya September 2024.

Direktur Utama BBTN, Nixon L.P. Napitupulu mengungkap, meski muncul kekhawatiran lantaran pemerintah tak kunjung memberi sinyal baik mengenai rencana penambahan kuota FLPP, dirinya tetap optimis kinerja keuangan BBTN akan tetap terjaga.

“khawatir itu sebenarnya [karena belum ada tambahan kuota FLPP], tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuma memang kita juga sedang mengkaji solusi interim kalau misalnya tidak ada tambahan,” jelas Nixon saat ditemui di Perumahan Perumahan Pesona Kahuripan 9, Kabupaten Bogor, Rabu (1/8/2024).

Pasalnya, tambah Nixon, saat ini BBTN menjadi salah satu bank penyalur kredit rumah subsidi paling jumbo. Di mana, BBTN menyalurkan sebesar 80% dari alokasi FLPP yang diguyurkan pemerintah Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah.

Artinya, bila kuota FLPP benar-benar habis pada September dan pemerintah resmi tak menambah kuota FLPP, maka kinerja kredit BBTN hanya dapat bergantung pada penjualan rumah komersil saja hingga akhir tahun mendatang.

Menyiasati hal itu, Nixon menyebut dirinya bakal menggodok sebuah skema baru untuk tetap menjaga fungsi intermediasi perseroan berjalan optimal. Salah satunya, yakni memberikan sejumlah insentif atau promo potongan bunga bagi para calon debitur.

“Terutama para developer yang ambil kredit konstruksi yang dikasih jalan keluar. Nanti kita kasih bunga promo dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita umumin pada saat dengan developer,” pungkas Nixon.

Sebagai informasi, sepanjang paruh pertama 2024 BBTN membukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun. Raihan laba tersebut naik 1,9% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), yaitu Rp1,47 triliun.

Pertumbuhan bottom line BBTN utamanya ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp352,06 triliun sepanjang semester I/2024. Di mana, portofolio kredit BBTN itu tumbuh 14,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp307,66 triliun.

Sementara itu, bank pelat merah yang fokus menyalurkan pembiayaan perumahan ini sepanjang 2024 membidik pertumbuhan kredit dapat mencapai 10% hingga 11%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan produksi bijih timah sebesar 10.250 ton sepanjang semester I/2024 atau naik 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7.755 ton.

Adapun, total produksi bijih timah tersebut didapatkan dari tambang mereka yang berada di darat dan di laut. Untuk tambang darat, TINS berhasil mendapatkan sebesar 4.918 ton atau naik 85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.653 ton.

Kemudian, untuk tambang yang berada di laut, TINS berhasil memperoleh produksi sebesar 5.332 ton atau naik 5% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5.102 ton.

Lebih lanjut, produksi logam TINS pada semester I/2024 naik menjadi 9.675 ton atau sekitar 19% dibandingkan periode yang sama tahunsebelumnya sebesar 8.100 ton.

"Perseroan secara bertahap memperbaiki kinerja operasi produksi dengan menambah jumlah unit tambang darat, pembukaan lokasi baru, jumlah kapal isap produksi yang beroperasi, serta tetap fokus pada program efisiensi berkelanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS Fina Eliani melalui siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Sementara itu, penjualan logam timah turun 0,1% menjadi 8.299 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8.307 ton.

Di sisi lain, harga jual rata-rata logam timah sebesar US$30.397 per metrik ton atau naik 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$26.828 per metrik ton.

Dalam kurun waktu tersebut, TINS mencatatkan ekspor timah sebesar 90% dengan enam besar negara tujuan ekspor meliputi Singapura 18%,Korea Selatan 16%, India 13%, Amerika Serikat 10%, Jepang 8%, dan Belanda 6%.

Adapun, peningkatan produksi bijih timah dan membaiknya harga jual rerata logam timah turut mengerek perolehan laba perseroan.

TINS membukukan laba bersih senilai Rp434,48 miliar pada semester I/2024. Berdasarkan laporan keuangan TINS per 30 Juni 2024, laba tersebut meroket 2.570% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16,27 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan harga rumah subsidi belum akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto menuturkan hingga saat ini belum ada kajian yang dilakukan pemerintah mengenai usulan kenaikan harga rumah subsidi.

“Baru naik [harganya], tahun depan belum, belum ada [wacana] karena itu kan membutuhkan kajian,” jelas Iwan saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 9, Kabupaten Bogor, Rabu (31/7/2024).

Iwan menuturkan, umumnya pemerintah menetapkan kenaikan tarif rumah subsidi untuk meningkatkan kualitas lantaran harga tanah hingga material kerap mengalami kenaikan.

Terlebih, prototipe rumah subsidi terbaru didesain bakal menganut prinsip-prinsip ramah lingkungan atau green building yang bakal berdampak pada kenaikan harga konstruksi.

Di samping itu, Iwan juga menekankan saat ini pihaknya tengah merumuskan agar prototipe rumah subsidi bakal tahan dari gempa. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kelayakan hunian bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin ada suatu saat kejadian gempa di satu daerah, rumah-rumah subsidi terdampak. Karena murah pak, tidak ada toleransi untuk itu. Rumah di Indonesia harus tahan gempa, dan aspek green, supaya tidak gerah seperti ini. Dunia semakin panas, itu menjadi prioritas kita,” tambah Iwan.

Untuk itu, nantinya Kementerian PUPR bakal mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur mengenai ketentuan tersebut. Namun demikian, Iwan masih tidak memerinci kapan perkiraan Permen tersebut bakal mulai diteken.

Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Daftar Harga Rumah Subsidi di Indonesia:

Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.