Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengantongi total investasi senilai Rp2 triliun hingga 24 Juli 2024, dari 300 warga negara asing penerima Golden Visa.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, menyampaikan, total WNA yang sudah mendapat golden visa ini merupakan perhitungan sejak golden visa pertama kali diujicobakan pada 2023.

“Dari 300 yang sudah mendapatkan golden visa, karena itu investasi yang masuk Rp 2 triliun,” kata Silmy usai menghadiri peluncuran layanan golden visa, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, nilai tersebut dapat bertambah ke depannya seiring meluasnya sosialisasi golden visa. Dia juga mengharapkan agar ke depannya pemerintah dapat menghitung berapa tenaga kerja Indonesia yang dapat terserap dari investasi yang masuk ke Tanah Air.

“Tentunya di sini akan terus bertambah dan ke depan harapannya juga kita bisa menghitung berapa banyak warga negara Indonesia yang dapat bekerja atas investasi yang dilakukan,” ujarnya.

Adapun, total 300 WNA ini meliputi berbagai macam kategori, baik yang didaftarkan melalui perusahaan maupun perorangan.

Silmy menuturkan bahwa investor yang berniat mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi mulai dari US$2,5 juta, sedangkan investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan atau pribadi di Indonesia wajib menempatkan dana mulai dari US$350.000.

Lebih lanjut Silmy menyebut, investasi pribadi senilai US$350.000 dapat disimpan di perbankan nasional yakni Bank Mandiri dan Bank BNI, sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan adanya kebijakan golden visa, Silmy mengharapkan WNA yang masuk ke Indonesia merupakan pelintas yang berkualitas serta berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (25/7/2024) resmi meluncurkan layanan golden visa. Pada kesempatan ini, Kepala Negara memberikan akses golden visa ke Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.22/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.82/2023 menjadi landasan hukum dari kebijakan golden visa.

Dalam Permenkumham No.22/2023, pemerintah mendefinisikan golden visa sebagai pengelompokan terhadap visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu.

Adapun golden visa diberikan untuk melakukan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua dengan jangka waktu paling lama 5 atau 10 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa golden visa diluncurkan untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.

“Ya, ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia dengan fasilitas golden visa,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa skema pemberian golden visa akan menyasar dua kategori. Kategori pertama yaitu perorangan dengan minimal investasi US$350.000 dan kedua, kategori korporasi/perusahaan dengan minimal penyuntikan modal US$25 juta.

Dia mengamini bahwa pemerintah ingin makin banyak peredaran uang yang masuk ke Indonesia. Termasuk, kata Jokowi agar global talent pun turut bergairah untuk menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat.

“Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin, yang itu akan kita harapkan memberikan manfaat nasional sebanyak-banyaknya,” pungkas Jokowi.

Sekadar informasi, Golden Visa versi definisi yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah skema izin tinggal melalui investasi (Residency by Investment) dan Kewarganegaraan melalui Investasi (Citizenship by Investment).

Kebijakan ini diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Pemberian Golden Visa kepada investor dan orang penting, dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia.

Pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya.

Manfaat eksklusif dari Golden Visa, antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Praktik kebijakan Golden Visa ini ternyata telah menjadi instrumen di beberapa negara dalam rangka menarik investor asing.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi, berinvestasi, serta melakukan kegiatan bisnisnya di Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Budi Karya berharap Pelabuhan Patimban dapat menjadi pemantik potensi bisnis di pelabuhan serta kawasan khususnya Jawa Barat dan sekitarnya. Menurutnya, dengan berkembangnya Pelabuhan Patimban, pelayanan transportasi laut dan logistik dapat lebih mudah, lebih efisien, serta meningkatkan perekonomian di Kawasan Jawa Barat dan nasional.

"Keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran, kontribusi, serta dukungan dan kolaborasi dari para pelaku ekonomi, bisnis dan produsen di sekitarnya," ujar Budi Karya dalam keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

Budi menuturkan, Pelabuhan Patimban saat ini sudah memiliki berbagai fasilitas operasional, di antaranya automation gate di terminal internasional, receiving area di terminal domestik dan internasional, fasilitas lengkap pada area inspeksi, pre yard, storage yard, CCTV keamanan pada 20 titik, hingga lampu penerangan pada area storage dan dermaga.

Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure) untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor. Pelayanan kapal di pelabuhan ini dilakukan secara online melalui Inaportnet.

Adapun, Pelabuhan Patimban yang telah selesai dibangun pada Tahap I-1 saat ini telah dioperasikan sejak tahun 2020 melalui operasional sementara dan pada 2021 dioperasikan secara penuh dengan pengelolaan pelabuhan/operator, yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI).

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) dan PT Patimban International Car Terminal (PICT), terus mengembangkan Pelabuhan Patimban untuk memberikan fasilitas transportasi laut, sekaligus sebagai outlet bisnis bagi pelaku usaha khususnya di Jawa Barat.

Dia menjelaskan, Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap I-1 pada 2018-2021, tahap I-2 (tahun 2022-2025), dan akan dilanjutkan pada tahap II dan tahap III.

Selain itu, pemerintah juga membangun ekosistem Pelabuhan Patimban dengan mengembangan backup area untuk mendukung kelancaran kegiatan kepelabuhanan. Backup area juga ditawarkan pada investor untuk mempercepat pembangunannya.

Guna keperluan backup area, Kemenhub telah membebaskan tanah seluas ±350 hektare. Selain untuk menunjang kegiatan utama pelabuhan dan kegiatan bongkar muat, area tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan industri baru yang dapat mengefisienkan biaya logistik.

Adapun, pada 2021, Terminal Kendaraan yang berkapasitas 218.000 cbu/tahun telah melayani operasional dengan total muatan 31.856 CBU/tahun atau 15% dari kapasitas.

Lalu, pada 2022 total muatan naik menjadi 198.064 CBU/tahun atau 91,1% dari kapasitas, dan tahun 2023 total muatan 224.935 CBU atau 103,18% dari kapasitas. Pada Juni 2024 total muatan sudah mencapai 90.659 CBU atau 41,59% dari kapasitas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta - Solo ruas Kartosuro - Klaten dapat rampung pada Agustus 2024.

Basuki menjelaskan, ruas Kartosuro - Klaten Jalan Tol Yogyakarta - Solo tersebut memikili total panjang mencapai 22,3 kilometer (km).

"Terus semangat, Agustus 2024 sudah selesai dari Kartosuro sampai Klaten sepanjang 22 km," kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (25/7/2024).

Tak hanya itu, saat melakukan peninjauan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo di Jawa Tengah pada Rabu (24/7/2024), Basuki turut menargetkan keseluruhan Seksi 1 ruas Klaten ke Prambanan hingga Purwomartani dapat selesai tahun 2024.

Nantinya, Tol Yogyakarta - Solo akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen dan Tol Semarang - Solo, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

Jalan tol yang memiliki total panjang mencapai 96,57 km yang membentang di jalur lintas selatan ini dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Jogja Solo.

Di samping itu, Tol Solo - Yogyakarta juga akan terhubung hingga Bandara YIA Kulonprogo. Ruas Tol ini terdiri dari 3 seksi, yakni Seksi 1 Solo - Klaten - Purwomartani (42,3 km). Kemudian, Seksi 2 Purwomartani - Monjali - Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping - Kulonprogo (38,57 km).

Menteri Basuki mengatakan, dengan target rampungnya pembangunan Jalan Tol dari Kartasura hingga Klaten pada akhir tahun ini, diharapkan akan mengurangi waktu tempuh melalui jalan nasional Solo/Kartasura - Klaten, kurang lebih sekitar 50-60 menit. Sementara dengan jalan tol waktu tempuhnya menjadi sekitar 25-30 menit.

Kehadiran Tol Solo-Yogyakarta diharapkan juga dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta - Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor, seperti Candi Prambanan dan Bandara.

Mengacu pada data Jasa Marga, Seksi 1 Tol Solo - Yogyakarta terbagi ke dalam 2 paket pengerjaan. Paket 1.1 mencakup ruas Kartasura - Klaten hingga 22 Maret 2024 progres konstruksinya telah mencapai 84,26%.

Kemudian, paket pengerjaan 1.2 ruas Klaten - Purwomartani saat ini progres konstruksinya telah mencapai 43,29%. Sementara itu, progres pembebasan lahan paket 1.1 Kertasura - Klaten sebesar 95,94% dan paket 1.2 ruas Klaten - Purwomartani sebesar 97,83%.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa ruas Kartosuro - Klaten sepanjang 22,3 km dibidik untuk tuntas di Juli 2024, sedangkan ruas Klaten - Purwomartani sepanjang 20 km ditargetkan tuntas di akhir Desember 2024.

Basuki menuturkan, pihaknya memang terus mendorong badan usaha jalan tol (BUJT) PT Jasamarga Jogja Solo untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol dari Kartosuro arah ke Yogyakarta yang akan menjadi bagian dari sistem jaringan Tol Trans Jawa.

Pasalnya, kehadiran tol ini akan mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta - Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor, seperti Candi Prambanan.

Selain itu juga dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Yogya ke Solo dan sebaliknya, serta menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

Adapun, Jalan Tol Solo - Yogyakarta hingga NYIA Kulonprogo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km terdiri dari 3 seksi, Seksi 1 Solo - Klaten - Purwomartani (42,3 km), Seksi 2 Purwomartani - Monjali - Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping - Kulonprogo (38,57 km).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Di saat transisi pemerintahan, isu terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penentuan cukai rokok, cukai plastik serta minuman manis (MBDK) justru menimbulkan pro-kontra.

Ketentuan kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu.. sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, dikutip Rabu (26/6/2024).

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dahulu menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022. Sementara dalam UU HPP, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal 'lempar bola' kebijakan kenaikan PPN 12% kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan tersebut bukan lagi ranahnya.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (26/6/2024).

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan apakah pemerintah bakal mengerek tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

"Lihat kondisi ekonomi tahun depan," kata Airlangga di acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58, Kamis (25/7/2024).

Bukan cuma pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi, masih belum ada hilal terkait naik atau tidaknya tarif tersebut.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Seperti diketahui, salah satu janji kampanye Prabowo – Gibran, yang sangat optimisitis untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax-to-GDP ratio (tax ratio) hingga angka 23%. Padahal, tax ratio Indonesia per 2023 baru mencapai 10,2%.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan telah mematok rasio pajak tersebut di rentang 10,09% hingga 10,29% dari PDB. “Untuk mencapai tax ratio 23%, kami menunggu pemerintahan baru jelaskan bagaimana caranya,” lanjut Dolfie.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan semua asumsi sudah dijadikan dasar dalam membuat postur APBN 2025. Menurutnya, pemerintah sudah menghitung berbagai komponen untuk APBN tahun depan, termasuk kenaikan tarif PPN 12%.

"Kan sudah dihitung penerimaan kita itu Target revenue-nya, komponennya apa-apa kan udah ditetilkan di situ," jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa keputusan menaikkan tarif PPN 12% tetap ada di tangan Prabowo Subianto. Dia berharap dengan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II dapat merumuskan kebijakan ini, khususnya di masa transisi pemerintahan.

DPR dan pemerintah sepakat menetapkan pendapatan negara di APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di rentang 12,3%-12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Target penerimaan pada tahun depan kemungkinan besar naik untuk membiayai program unggulan Prabowo, yakni makan siang gratis yang anggarannya ditetapkan Rp71 triliun.

Selain itu, Prabowo juga dituntut untuk merealisasikan janji politis lainnya, seperti membangun infrastruktur sekolah serta meningkatkan pertahanan. Lantaran adanya narasi keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, Prabowo juga diminta untuk melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusatara (IKN) yang dimulai oleh Presiden Jokowi.

Perbesar

Tarif Cukai Rokok dan Penerapan Cukai Plastik & Minuman Manis

Selain kenaikan tarif PPN jadi 12%, pemerintah juga tengah menggodok tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memberi sinyal harga rokok kembali naik mulai tahun depan. Harga rokok bakal terkerek setelah pemerintah mendapatkan restu dari DPR RI untuk menaikkan cukai rokok pada 2025.

Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, perubahan tarif CHT atau cukai rokok akan berdampak pada kenaikan harga rokok di level eceran atau harga yang dibayar oleh konsumen. Askolani menyampaikan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif CHT lantaran tarif cukai rokok multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024.

Bukan cuma cukai rokok, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi aturan terkait cukai plastik dan cukai minuman manis dalam kemasan (BMDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Perbesar

Dampak ke Daya Beli

Kenaikan tarif PPN 12% serta penyesuaian tarif cukai rokok dan penerapan cukai plastik serta MBDK tentu akan berimbas langsung ke masyarakat, baik produsen maupun konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat. Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya terkait kenaikan tarif pajak dan cukai. Pasalnya, indikasi pelemahan daya beli masyarakat saat ini terlihat dari optimisme konsumen. Mengacu pada data survei Bank Indonesia (BI), indeks keyakinan konsumen pada Juni 2024 tercatat 123,3. Angka tersebut lebih rendah dari IKK pada Mei 2024 sebesar 125,2 dan IKK April 2024 yang mencapai 127,7.

Meski masih masuk dalam zona optimistis, keyakinan konsumen memang mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Penurunan IKK sejak April-Juni 2024 tak terlepas dari melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Jika dirincikan, optimisme konsumen pada kondisi saat ini atau IKE Juni 2024 mencapai 112,9 atau turun dari level 115,4 pada Mei 2024 (month-to-month/mtm). Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), indikator yang meramal kondisi ekonomi enam bulan ke depan dari perspektif konsumen, juga turun dari level 135 pada Mei 2024 menjadi 133,8 pada Juni 2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penjualan ritel yang melambat serta melemahnya indeks keyakinan konsumen, yang berkorelasi dengan penurunan inflasi inti. Daya beli masyarakat makin terpukul dengan anjloknya nilai tukar rupiah sepanjang semester I/2024. Konsumsi masyarakat juga akan melambat jika pemerintah membebankan kenaikan tarif PPN 12% dan cukai yang bakal mengerek harga jual produk.

Faisal juga mengingatkan pemerintah agar jangan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Dia memberi contoh realisasi konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2024 hanya 4,91% (yoy). Padahal, kata dia, periode tersebut ada dua kejadian besar yang seharusnya bisa mendongkrak konsumsi, yakni Pemilu 2024 dan bulan Ramadan.

“Pemerintah dan pengusaha harus mengantisipasi angka konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah di kuartal selanjutnya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kita bisa saja berada di bawah 5%. Itu dampak terburuk,” ujar Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa etanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” kata Eniya dalam acara Peluang dan Tantangan Implementasi Bioetanol di Indonesia di ICE BSD, Rabu (24/7/2024).

Meski demikian, Eniya menuturkan, untuk tata niaga dan izin usaha untuk etanol masih akan dikenakan cukai.Dirinya pun mengakui bahwa hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah dari Kementerian ESDM untuk membuat etanol pada sektor tersebut tidak dikenakan cukai.

“Nah, ini yang perlu dibahas lagi dengan Kementerian Keuangan izinnya seperti apa, itu yang masih jadi PR,” ujarnya.

Adapun, etanol dari semua jenis dengan kadar berapa pun dikenakan pungutan cukai Rp20.000 per liter, baik produksi dalam negeri maupun impor. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Pada aturan yang sama, etanol yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang kena cukai (BKC) lainnya tidak dipungut cukai. Sementara itu, etanol yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang hasil akhir yang bukan BKC dapat dimintakan pembebasan cukai.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memang mengharapkan adanya pembebasan cukai etanol. Penghapusan bea cukai pada etanol bahan baku Pertamax Green itu diharapkan dapat menurunkan harga jual di tingkat konsumen nantinya. Saat ini, Pertamina menjual produk bioetanol dengan merek Pertamax Green 95 di harga Rp13.900 per liter.

Selain cukai, persoalanfeedstockatau pasokan bahan baku juga menjadi salah satu tantangan pengembangan bioetanol.

Eniya menuturkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki 13 industri yang memproduksi etanol dengan kapasitas produksi sekitar 337.000 kiloliter (kl). Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 40.000 kl yang kualitasnya adalah fuel grade untuk bisa diolah menjadi bahan bakar.

"Nah, problemnyafeedstock, sumber hulunya nih. Hulunya ini belumclear," katanya.

Untuk itu, dia berharap adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dapat menjadi solusi dari persoalan feedstock.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) menyatakan kurangnya suplai bahan baku untuk diolah dan diekspor menjadi masalah utama di industri perikanan.

Akibat permasalahan ini kinerja ekspor produk perikanan Indonesia pada semester I/2024 kurang optimal.

Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo menyampaikan, suplai bahan baku ikan ke industri pengolahan ikan cenderung stagnan dari waktu ke waktu.

“Bahkan akhir-akhir ini cenderung turun jumlahnya,” kata Budhi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Oleh karena itu, Budhi meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung industri pengolahan ikan. Diantaranya, dengan merevisi berbagai peraturan yang memberatkan pengembangan industri perikanan.

Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, tarif PNBP dalam beleid itu harus segera diturunkan. Dengan begitu kapal-kapal yang berhenti beroperasi akibat tarif PNBP yang tinggi dapat kembali melaut dan suplai ikan dapat bertambah.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk merevisi PP No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam beleid itu, pemerintah mengharuskan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri minimal 30% selama 3 bulan.

Budhi menyebut bahwa regulasi ini sangat memberatkan. Bagi industri perikanan di mana rata-rata profit marginnya di bawah 5%, dia mengatakan bahwa, kewajiban untuk menyimpan DHE sama saja dengan menghabiskan modal kerja.

“Kami minta produk olahan perikanan dikeluarkan dari PP tersebut,” ujarnya.

Selain itu, asosiasi juga meminta agar anggaran pemerintah difokuskan pada pengembangan infrastruktur perikanan, baik perikanan tangkap misalnya dengan memperbaiki pelabuhan perikanan, air bersih, dan lainnya, maupun perikanan budidaya misalnya perbaikan irigasi pada sentra-sentra budidaya udang tradisional.

Saat ini, Budhi mengungkapkan bahwa banyak muara-muara sungai yang tersumbat sehingga air laut sulit masuk ke tambak-tambak tradisional.

“Pemerintah perlu segera mengeruk muara-muara sungai yang tersumbat tersebut,” tegasnya.

Adapun nilai ekspor produk perikanan pada enam bulan pertama di 2024 mencapai US$2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun. Nilai tersebut naik tipis sebesar 1,0% (year-on-year/yoy) dibanding semester I/2023.

Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$889,39 juta. Namun, nilai ekspor tersebut turun sebesar 7,5% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kalau lima negara [terbesar tujuan ekspor] tetap Amerika Serikat kita walaupun turun dibanding tahun lalu,” kata Hendra dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Selain AS, China menjadi negara utama terbesar kedua tujuan ekspor mencapai US$556,04 juta, diikuti Asean US$353,93 juta, Jepang US$285,47 juta, dan Uni Eropa US$193,35 juta.

Menurut komoditasnya, udang masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan di semester I/2024. Hendra menyebut, nilai ekspor Udang pada periode ini mencapai US$755,79 juta, diikuti Tuna-Cakalang-Tongkol US$456,64 juta, Cumi-Sotong-Gurita US$396,94 juta, Rajungan-Kepiting US$275,15 juta, dan Rumput Laut sebesar US$162,38 juta.

Sejauh ini, Hendra menyebut bahwa pemerintah berencana untuk melakukan pendekatan utamanya dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa dan AS melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi ekonomi untuk mendapat impor bea masuk yang lebih kecil.

Upaya ini dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut.

Bisnis.com, TANGERANG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan negosiasi dengan otoritas fiskal untuk kemungkinan pengurangan tarif pajak pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, negosiasi tersebut masih berjalan dan masih menunggu kajian dari lembaga independen.

Adapun, Kementerian ESDM menggandeng tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menguji dampak dari pemotongan atau simplifikasi pajak pada pemegang izin panas bumi (IPB) terhadap tingkat keekonomian proyek tersebut.

“Lagi jalan [negosiasinya]. Kita sedang menunggu studi dari independen jadwalnya sih Agustus,” kata Eniya saat ditemui di kawasan BSD, Rabu (24/7/2024).

Eniya menuturkan, pihaknya sampai saat ini terus melakukan kajian jenis pajak mana yang dapat dilakukan penyesuaian.Sebab, Eniya menyebut, ada beberapa pajak yang sudah diatur di dalam undang-undang dan hal tersebut tidak dapat diubah.

“Nah, ini sedang dikaji. Jadi kita nunggu hasil kajian independen untuk masalah panas bumi,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaku usaha panas bumi mengusulkan agar besaran iuran yang dikenakan pada pemegang IPB dapat disesuaikan kembali untuk meningkatkan investasi sektor panas bumi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik menyebut, usulan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Ditjen EBTKE sudah melakukan kerja sama dengan UGM untuk melakukan kajian tersebut secara independen, responsnya sangat positif,” kata Sekretaris Jenderal API Riza Passik saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Dia berharap kajian itu bisa diadopsi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan eksplorasi lanjutan pada sektor panas bumi di dalam negeri.

“Studi ini akan berlanjut untuk fiskal di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendorong negara-negara di wilayah Asean untuk menjaga komitmen sebagai kawasan bebas senjata nuklir menyusul keluarnya negara-negara pemilik senjata nuklir dari sejumlah perjanjian krusial.

Perjanjian yang dimaksud meliputi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, Anti-Ballistic Missile Treat, dan Strategic Arms Race Reduction Treaty.

“Ancaman senjata nuklir makin meningkat dan nyata. Keluarnya beberapa negara kunci pemilik senjata nuklir dari perjanjian penting makin menjauhkan kita dari cita-cita untuk miliki dunia yang bebas dari senjata nuklir", kata Retno dalam siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri (AMM/PMC) ke-57 bertajuk Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Commission (SEANWFZ Commission) di Vientiane, Laos (24/7).

Dia mengajak negara-negara Asean untuk terus meningkatkan upaya-upaya bagi perlucutan senjata dan non-proliferasi global.

Menurutnya, penurunan komitmen dari negara-negara pemilik senjata nuklir secara nyata akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas di kawasan.

Selain itu, Retno menggarisbawahi pentingnya Asean mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk menjalankan komitmen mereka bagi upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi global.

“ASEAN perlu menjalin kerja sama dengan kawasan bebas senjata nuklir lainnya," jelasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menyambut baik dilakukannya pelatihan antara Asean dan Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean atau Opanal untuk membahas isu reservasi pada Mei 2024 lalu.

Sebagai informasi, Openal adalah organisasi internasional untuk perlucutan senjata nuklir di sebagian besar Amerika Latin dan Karibia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan 43 proyek strategis nasional (PSN) bidang infrastruktur dengan nilai diperkirakan mencapai Rp1.427,36 triliun kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dari total 43 proyek strategis nasional (PSN) yang dipastikan tidak rampung pada 2024, 32 di antaranya merupakan proyek jalan tol yang memerlukan dukungan pembiayaan jumbo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menduga pemberlakuan cukai plastik merupakan kehendak dari pihak yang ingin menghambat atau justru mengambil alih industri petrokimia dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan pihaknya masih tak memahami kejelasan terkait dengan tujuan dan makna dari pemberlakuan cukai terhadap plastik.

"Saya mencium ini adalah program untuk menyabotase perkembangan industri petrokimia dan plastik di negara-negara Asean dan Indonesia," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Dugaan Budi mengarah pada percobaan asing melalui dorongan The United Environment Assembly (UNEA) yang ingin menghentikan produksi bahan baku plastik dalam negeri.

Menurut dia, tersebut mirip dengan minyak goreng dari kelapa kopra yang diterpa dengan isu negatif sehingga teralihkan ke kelapa sawit. Padahal, minyak goreng dari kelapa kopra merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Tak hanya itu, Budi melihat serangan terhadap industri plastik dan bahan bakunya juga serupa dengan kekuatan asing yang juga berupaya untuk menghambat industri kelapa sawit dan hilirisasi nikel.

"Saya tidak rela teman-teman, kita di legislatif dibodohi bangsa asing dengan kasus pengenaan cukai. [Dugaan] Uni Eropa, bisa jadi di belakangnya global elit," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat protes ke pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru jika pengenaan cukai plastik diterapkan.

"Kalau pemerintah perlu dana jangan dari cukai, urusin illegal import yang bisa masuk tanpa pajak," tuturnya.

Budi keheranan dengan rencana cukai plastik yang dinilai tak sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu penambahan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Apabila tujuan pemerintah untuk menangani sampah plastik maupun sampah laut, menurut Budi, hal tersebut telah disokong oleh nilai sirkular ekonomi dari manajemen sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah untuk ketahanan pangan.

"Masalah plastik sudah dapat ditangani kalau manajemen sampah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dan tuntas," pungkasnya.

Bisnis.com, SULAWESI - Jantung Sulawesi menyimpan potensi sumber energi terbarukan yang amat melimpah, terutama lewat hadirnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hal ini pulalah yang dimanfaatkan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) sebagai sumber energi utama kegiatan hulu pertambangannya di Blok Sorowako.

Sejak awal hadirnya di Celebes, PT Vale Indonesia Tbk telah memanfaatkan energi ini. Mulai dari PLTA Larona 165 Megawatt (MW) yang beroperasi pada 1979, kemudian disusul PLTA Balambano dengan kapasitas 110 MW serta pada 2011 mengoperasikan PLTA Karebbe 90 MW. Secara total, kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan milik Vale Indonesia mencapai rerata 365 MW.

Tidak hanya itu, opsi perubahan tanur juga dilakukan perseroan sebagai bagian dari inisiatif ESG. Ya, perseroan kini telah memanfaatkan tanur elektrik yang bahkan telah dirintis sejak 20 tahun silam.

Pada sisi lain, medio 2024 ini menjadi era baru bagi penghiliran hijau nikel Sulawesi lantaran beroperasinya SUTET 275KV yang menghubungkan setrum bersih dari Poso menuju Morowali dan Konawe. Kini, tersisa proyek SUTET Gorontalo-Parigi yang perlu diakselerasi untuk mengalirkan setrum panas bumi maupun listrik hidro Sulawesi Utara yang amat melimpah menuju zona tengah untuk memperkokoh bauran energi terbarukan Celebes.

Penyelesaian backbone inilah yang bakal memberikan wajah baru bagi smelter nikel Indonesia, terutama nikel asal Sulawesi.

Pun bagi PT Vale Indonesia Tbk, bauran energi terbarukan yang makin besar itu tentu juga akan lebih mendukung praktik-praktik keberlanjutan perseroan di Sulawesi. Mengingat, penghiliran PT Vale kini sudah tidak hanya di Blok Sorowako (Sulsel), tetapi juga di Blok Bahodopi (Sulteng) dan Blok Pomalaa (Sultra) yang saat ini tengah berproses konstruksi fisiknya.

Operasional tambang dan penghiliran di Blok Sorowako memanfaatkan pembangkit dari PLTA perseroan, kemudian Blok Bahodopi menggunakan pembangkit yang lebih ramah lingkungan , serta Blok Pomalaa akan mengoptimalkan setrum listrik Sulawesi yang bersumber dari pembangkit-pembangkit bersih berbasis energi terbarukan.

Tidak terbatas pada pemanfaatan energi bersih, pengelolaan lingkungan secara terukur guna mereduksi dampak negatif pertambangan nikel dilaksanakan simultan oleh perseroan. Misalnya saja, pengelolaan air limpasan tambang di Blok Sorowako melalui fasilitas Lamella Gravity Settler yang teruji menjaga kelestarian Danau Matano beserta ekosistemnya dari dampak pertambangan nikel.

Kemudian ada pula program reklamasi lahan bekas tambang serta rehabilitasi lahan yang dijalankan secara berkelanjutan oleh perseroan. Bahkan, memiliki fasilitas persemaian modern yang bisa memproduksi sekitar 700.000 bibit pohon dan tanaman endemik.

Serangkaian praktik-praktis prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) perseroan di Blok Sorowako itu, bakal diterapkan pula PT Vale Indonesia pada Blok Bahodopi dan Blok Pomalaa. Terlebih perseroan sudah mengantongi perpanjangan izin operasi Vale Indonesia hingga 28 Desember 2035 setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atas PT Vale.

Hal tersebut, memberikan pula kepastian hukum bagi PT Vale Indonesia Tbk untuk melanjutkan operasionalnya di wilayah konsesi seluas 118.017 hektar paralel menjalankan strategi pertumbuhan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan prinsip ESG.

CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy mengatakan, seluruh praktik dan penerapan ESG di Blok Sorowako, dipastikan bakal diterapkan pula di Blok Bahodopi (Morowali) dan di Blok Pomalaa guna menjaga masa depan industri pertambangan sejalan dengan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami meyakini penerapan pertambangan berkelanjutan dapat berkontribusi signifikan untuk kesejahteraan bumi dan masyarakat. Praktik ini juga memberikan jaminan kepada pelanggan dan para pemangku kepentingan yang lain, bahwa produk mineral [nikel] PT Vale diperoleh melalui proses produksi yang bertanggung jawab,” paparnya.

Praktik pertambangan dengan prinsip ESG yang dilakukan Vale Indonesia diselaraskan dengan komitmen mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2050 dengan fokus pada peningkatan pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dengan target jangka menengah pengurangan emisi karbon hingga 33% di 2030.

Pada 2023, indikator positif pengelolaan ESG dan ekonomi oleh perseroan terlihat diantaranya pada sisi pengelolaan lingkungan. Di mana PT Vale Indonesia Tbk telah menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 0,4 ton CO2eq/ton Ni menjadi 28,7 ton CO2eq/ton Ni dari tahun sebelumnya sebesar 29,1 ton CO2eq/ton Ni.

Kemudian, realisasi reklamasi lahan tambang seluas 3.703,6 hektar (Ha), atau 65% dari pembukaan lahan tambang seluas 5.667,7 Ha pada 2023, dengan jumlah pohon yang ditanam mencapai 4,83 juta batang. Rehabilitasi lahan dan penghutanan lintas batas di luar wilayah operasi juga konsisten dilakukan, mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) di 13 kabupaten di Sulawesi Selatan dan tiga kabupaten di Jawa Barat.

Pada aspek sosial, PT Vale Indonesia Tbk telah menuntaskan penyusunan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) periode 2023-2027 yang fokus, pada program pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan sosial, kelembagaan kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur.

“Untuk itu, kami terus berupaya berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan kontraktor lokal, serta pengembangan masyarakat agar dapat hidup mandiri di luar sektor pertambangan atau masyarakat mandiri pasca tambang,” terangnya.

Untuk skala yang lebih luas, praktik pertambangan yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk bisa menjadi titik tolak bagi Indonesia untuk memudarkan stigma 'Dirty Nickel'. Sekaligus menjadi sebuah manifestasi dari aksi nyata pemerintah dan pelaku industri mewujudkan penghiliran yang lebih bersih.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik keberlanjutan dan prinsip ESG yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk menjadi titik perhatian seluruh elemen, termasuk pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri-menterinya silih berganti mengunjungi basis operasional Vale Indonesia di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan.

Perbesar

Pada medio Maret 2023 lalu, Kepala Negara saat berkunjung langsung ke Blok Sorowako secara gamblang menyebut praktik tambang Vale Indonesia harus direplikasi oleh perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Itu dilontarkan Presiden Jokowi pada saat proses divestasi Vale Indonesia tahap kedua masih sementara berjalan, dimana pada kurang lebih 14 bulan kemudian hal itu rampung disertai dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk perseroan diterbitkan pemerintah.

Untuk kedepannya, PT Vale Indonesia Tbk bisa menjadi kartu “truf” bagi Indonesia di tataran global dalam mengeliminasi stereotip nikel kotor (dirty nickel) yang disematkan oleh komunitas dunia terhadap industri nikel Tanah Air.

Menteri Luar Negeri RI Retno L. Marsudi menilai konsistensi Vale Indonesia menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan dibarengi prinsip ESG mampu menjadi sebuah instrumen untuk mengurangi stigma negatif global terhadap nikel Indonesia. "[Praktik pertambangan berkelanjutan] Vale ini harus sering diceritakan. Semakin banyak orang yang melihat, maka akan mengurangi stigma buruk [global] tentang nikel Indonesia," tegasnya.

Terkait stigma 'dirty nickel', Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan, pemerintah untuk melakukan kampanye global perihal pemahaman bahwa aktivitas pertambangan nikel Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kemudian, kata Tauhid, mempercepat proses penanaman modal di sektor penghiliran serta perlu lebih lihai menarik investasi dengan tidak hanya terpaku pada produksi baterai listrik, tetapi juga pengembangan industri berbasis nikel lainnya.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk yang pada 2024 ini yang menapaki usia ke 56 tahun menekankan aktivitas pertambangan nikel hulu dan penghiliran yang dijalankan akan lebih berorientasi memberikan efek berganda positif terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

"Kami tidak hanya menghasilkan nikel, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan. Visi dan komitmen kami terhadap praktik berkelanjutan bukan hanya inisiatif, tetapi tanggung jawab yang kami emban dengan sungguh-sungguh," kata Febriany Eddy.

Dengan dedikasi yang berkelanjutan, pihaknya bertekad untuk menjadi teladan dalam industri tambang global, memimpin dengan integritas dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Melangkah ke depan, Febriany berharap dukungan dan kerja sama yang terjalin bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkembang, mengantarkan Vale Indonesia mewujudkan ambisi menjadi pionir praktik-praktik pertambangan berkelanjutan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

"Kami hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu, kami butuh dukungan seluruh pihak mewujudkan praktik keberlanjutan tersebut. Bersama,” pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda, ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki Z.A menyebut beberapa perusahaan tambang nikel di Sulawesi, termasuk PT Vale Indonesia Tbk, masih memiliki banyak pekerjaan rumah menyangkut pemberdayaan lingkungan dan sosial yang mesti diselesaikan.

Karena, hingga saat ini masih terdapat masalah dalam tatanan hidup masyarakat di sekitar wilayah basis operasi pertambangan. Misalnya pengangguran yang masih tetap tinggi, sehingga membuat tingkat kemiskinan juga masih tetap besar jumlahnya.

Kesejahteraan hidup masyarakat sekitar lokasi tambang juga dianggap Marsuki masih dalam keadaan ketidakmerataan tinggi, utamanya pada aspek kesehatan dan pendidikan.

"Semuanya sebagai akibat tingginya indikator eksploitasi ekonomi di daerah penghasil tambang yang banyak berlangsung dan belum memenuhi kaidah usaha pertambangan yang baik dan bertanggung jawab," paparnya kepada Bisnis.

Jika masalah-masalah itu bisa diselesaikan, maka keberadaan pertambangan nikel pasti akan bakal lebih memperbesar manfaatnya secara inklusif. Bukan hanya sebagai penyumbang perekonomian negara, tapi juga memberi manfaat besar bagi masyarakat sekitar area pertambangan.

Kemudian, lanjut Marsuki, potensi ekonomi hijau dari perusahaan pertambangan sebagai contoh Vale Indonesia, yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai peluang bagi pertambangan Indonesia. Potensi besar dalam carbon capture dan carbon storage dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan untuk mendorong ekonomi sirkular.

Konsep ini bisa menciptakan siklus ekonomi yang lebih berantai dan tak putus, limbah proses produksi diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah. Prinsip ekonomi sirkular bertumpu pada siklus produk atau barang yang tak mudah terbuang menjadi limbah maupun sampah. Prinsip demikian dianggap sebangun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta tentunya ramah lingkungan.

"Penerapan praktik keberlanjutan dan prinsip ekonomi sirkular di pertambangan harus diperkuat oleh seluruh pihak. Dampak lingkungan dan sosial pertambangan harus menjadi pertimbangan utama. Semuanya bersinergi, agar pertambangan di Sulsel maupun Sulawesi secara umum bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk semuanya," pungkas Marsuki.