Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen kredit usaha rakyat (KUR).

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan implementasi dari restrukturisasi KUR menunggu aturan yang akan dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Sesuai regulasi yang ada di OJK, iya [tunggu diatur OJK],” jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa perpanjangan restrukturisasi KUR sebagai injeksi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

“Kami melihat memang denyutnya mengendur sedikit sehingga perlu kita injeksi dengan waktu seperti yang sebelumnya kita lakukan [saat Covid-19],” katanya.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan bahwa pengaturan restrukturisasi secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh OJK.

“Restrukturisasi masih lanjut, nanti dievaluasi lagi. Teknisnya di Pak Mahendra [Ketua Dewan Komisioner OJK],” jelasnya.

Adapun, berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.

Bisnis.com, TANGERANG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok revisi aturan terkait tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel.

Aturan yang dimaksud adalahPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, ada tiga poin yang bakal direvisi dalam Permen ESDM tersebut.

“Karena ini sekaligus membahas tiga faktor tadi tata niaga dari biodiesel, bioetanol, dan bioavtur. Jadi semua bioenergi kita harus melakukan revisi Peraturan Menteri yang tahun 2008,” kata Eniya dalam acara Peluang dan Tantangan Implementasi Bioetanol di Indonesia di GIIAS 2024, Rabu (24/7/2024).

Eniya menuturkan, saat ini pembicaraan mengenai revisi aturan tersebut masih dikomunikasikan dengan para stakeholder terkait.

Dirinya pun mengharapkan revisi ini dapat cepat dibahas sehingga ada masukan yang baik untuk tata niaga dari bioetanol, biodiesel, dan bioavtur.

“Kita sedang banyak FGD [focus group discussion]. Karena ini cukup menyeluruh ya, bukan hanya biodiesel. Tadi bioetanol sama bioavtur sekalian semuanya,” ucapnya.

Dalam paparan yang ditampilkan Eniya, Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 akan direvisi menjadi Permen ESDM tentang Pengusahaan Bahan Bakar Nabati.Revisi Permen tersebut nantinya juga akan mengatur tentang roadmap dan tata niaga bioetanol mulai 5% (E5) untuk non-public service obligation (PSO).

Dalam bahan paparan juga disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) mengusulkan penerapan bioetanol dimulai lagi dengan kadar 2,5% (E2,5). Namun, saat ini Pertamina telah melakukan uji coba pasar bioetanol dengan kadar 5% atau E5 di 75 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Adapun, Pertamina memasarkan produk bioetanol 5% yang dicampur Pertamax dengan nama dagang Pertamax Green 95. Saat ini, produk bioetanol Pertamina tersebut dijual seharga Rp13.900 per liter.

Bisnis.com, Jakarta - Air bersih memang baru mengalir di IKN, namun sebelumnya beberapa isu menyebut jika Ibu Kota Nusantara itu akan krisis air bersih di masa depan.

Hal tersebut tak lepas dari kabar viral yang menyebut masyarakat di sekitar IKN saling berebut air bersih (beberapa pihak sudah membantah kabar tersebut)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan air bersih sudah terdistribusi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang penyelenggaraan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Menteri Basuki bahkan mengatakan jika ini bukan hanya sekadar air bersih, namun juga air yang bisa langsung diminum.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/7/2024).

Jauh sebelum ini, mencuat isu yang mengatakan jika IKN bisa saja terancam krisis air bersih pada masa depan.

Penilaian itu didasarkan pada kondisi geografis di daerah IKN yang mayoritas memiliki tanah gambut.

Selain itu, banyaknya industri ekstraktif mengakibatkan sumber air tanah di sana tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan sehari-hari.

Meski demikian, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR Dr Nurina Fitriani ST menilai jika dengan pengelolaan yang tepat, potensi IKN mengalami krisis air bersih sangatlah rendah.

Pasalnya, sumber air bersih tidak hanya didapatkan melalui air tanah saja melainkan bisa diperoleh dari pengolahan air permukaan, air hujan, bahkan air laut.

Sebagaimana diketahui, IKN menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi.

Dengan tata kelola kota yang baik, maka pemerintah bisa memanfaatkan serapan air hujan ini.

Air hujan yang telah dikumpulkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari cukup dengan metode filtrasi sederhana.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.

Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi, masih belum ada hilal terkait naik atau tidaknya tarif tersebut.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Mengingat janji kampanye Prabowo – Gibran, yang sangat optimisitis untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax-to-GDP ratio (tax ratio) hingga angka 23%. Padahal, tax ratio Indonesia per 2023 baru mencapai 10,2%.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan telah mematok rasio pajak tersebut di rentang 10,09% hingga 10,29% dari PDB.

“Untuk mencapai tax ratio 23%, kami menunggu pemerintahan baru jelaskan bagaimana caranya,” lanjut Dolfie.

Apakah dengan cara menaikkan tarif PPN, atau melalui sumber-sumber penerimaan lain selain pajak.

Pemerintah pun memiliki kewenangan untuk menaik-turunkan tarif pajak sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan persetujuan DPR.

Dalam belied yang diteken Sri Mulyani itu, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara tertulis pada ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho menyampaikan kenaikan pajak sebesar 1% untuk PPN tersebut bukan menjadi satu-satunya sumber penerimaan negara.

Pemerintah memiliki bea, cukai, PPh Pasal 21, PPh Badan, hingga PPh Pasal 22 Impor serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Meski banyak seruan untuk melakukan penundaan kenaikan tarif PPN karena dikhawatirkan akan membebankan masyarakat menengah, Adrianto melihat artinya pemerintah perlu menyiapkan peraturan baru.

“Ketentuannya paling lambat 1 Januari 2025 sudah harus naik. Artinya Pengusaha Kena Pajak sudah harus menerapkan pada masa pajak Januari 2025. Jika mau menunda, berarti harus terbit Perppu penundaan kenaikan tarif tersebut,” tuturnya, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) mengungkap Jalan Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2B ruas Simpang Susun Cikeas – Cibitung bakal ditetapkan bertarif dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT CCT, Indar Barung menuturkan ruas Nagrak – Cibitung hingga saat ini belum dikenakan tarif tol agar masyarakat dapat mencoba dan merasakan secara langsung manfaat dari jalan tol tersebut.

“Selama dalam masa sosialisasi awal, masyarakat dapat melintas di segmen ini tanpa dikenakan tarif. Namun dalam waktu dekat akan diberlakukan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1627/KPTS/M/2024,” kata Indar dikutip dari akun Instagram resmi PT CCT, Rabu (24/7/2024).

Indar mengatakan dengan dioperasikannya Jalan Tol Cimanggis – Cibitung seksi Nagrak – Cibitung dapat memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat.

Di samping itu, beroperasinya ruas tol ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi wilayah sekitar jalan tol dan meningkatkan kelancaran pergerakan baik komuter maupun logistik kawasan industri besar di Jabodetabek.

Untuk diketahui sebelumnya, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung telah resmi beroperasi secara penuh pada 10 Juli 2024. Usai sebelumnya Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin meresmikan ruas Nagrak – Cibitung pada 9 Juli 2024.

Sedikit memberi bocoran, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir menjelaskan tarif ruas Tol Nagrak – Cibitung ditetapkan sebesar Rp2.065 per kilometer (Km).

“Tarifnya Rp46.000 sekan, per kilometernya kan Rp2.065,” imbuhnya.

Adapun, Jalan Tol Cimanggis - Cibitung memiliki total panjang mencapai 26,18 km. Tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Pembangunannya memakan biaya investasi mencapai Rp10,6 triliun.

Dengan beroperasinya ruas Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B tersebut, maka jaringan JORR 2 sepanjang 111 km resmi tersambung penuh. Di mana, rincian ruas lainnya di antaranya Cengkareng - Kunciran - Serpong - Cinere - Jagorawi - Cimanggis lalu Cibitung - Cilincing sebelumnya sudah beroperasi sepanjang 91,3 km.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto untuk dapat membentuk Kementerian Perumahan. Hal itu dilakukan untuk memfokuskan program-program perumahan agar tak dianaktirikan.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, menjelaskan urgensi pembentukan Kementerian Perumahan kian nyata usai usulan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak digubris oleh Kementerian Keuangan.

“Ketika isu perumahan terkait kuota jadi problem, kita wajar saja menuntut berdirinya kementerian yang fokus ke perumahan,” kata Junaidi saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Junaidi menegaskan, pembentukan kementerian khusus perumahan itu penting untuk memperlancar pembentukan regulasi yang lebih berpihak pada sektor properti.

Di samping itu, Junaidi juga mendukung penuh wacana pemerintahan selanjutnya untuk membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

“Ada dua hal yang berbeda, kalau kementerian itu kan bicara regulasi, nah kalau badan ini kan bicara eksekusinya. Jadi badan percepatan pembangunan perumahan (BP3) itu penting dan kementerian penting, karena tugasnya berbeda, eksekutor dan regulator,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap telah memberikan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Oleh arena itu bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan proyek akbar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengamini bahwa salah satu bahasan yang dilakukan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu adalah mengenai pembahasan studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

“Lah itu [kereta cepat Jakarta—Surabaya] lagi dibahas dengan China,” ujarnya usai memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo [Jokowi] bersama dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo di Istana Kepresiden, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini dari pihak KCIC melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan proses dan menjabarkan ragam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.

“Misalnya seperti jalan akses dan segala macam. Kemudian nanti kerja sama dengan pihak China ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak China yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” tuturnya.

Meski begitu, Dwiyana mengatakan belum ada estimasi terkait dengan nilai dari proyek kereta cepat Jakarta—Surabaya. Bahkan, saat ini pihaknya juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

“Belum, belum [diputuskan], kan masih pra-FS [feasibility study]. Masih pra-FS. Ini yang mengerjakan gabungan. [Dari Indonesia] Ada banyak seperti polar UI,” pungkas Dwiyana.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa uji kelayakan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam pembahasan.

“Sedang [dibahas],” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pembahasan tersebut turut dibahas bersama dengan perusahaan asal China.

“Lagi dibahas dengan proyek China,” tandas Kartika.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan proyek akbar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengamini bahwa salah satu bahasan yang dilakukan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu adalah mengenai pembahasan studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

“Lah itu [kereta cepat Jakarta—Surabaya] lagi dibahas dengan China,” ujarnya usai memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo [Jokowi] bersama dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo di Istana Kepresiden, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini dari pihak KCIC melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan proses dan menjabarkan ragam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.

“Misalnya seperti jalan akses dan segala macam. Kemudian nanti kerja sama dengan pihak China ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak China yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” tuturnya.

Meski begitu, Dwiyana mengatakan belum ada estimasi terkait dengan nilai dari proyek kereta cepat Jakarta—Surabaya. Bahkan, saat ini pihaknya juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

“Belum, belum [diputuskan], kan masih pra-FS [feasibility study]. Masih pra-FS. Ini yang mengerjakan gabungan. [Dari Indonesia] Ada banyak seperti polar UI,” pungkas Dwiyana.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa uji kelayakan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam pembahasan.

“Sedang [dibahas],” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pembahasan tersebut turut dibahas bersama dengan perusahaan asal China.

“Lagi dibahas dengan proyek China,” tandas Kartika.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa uji kelayakan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam pembahasan dengan pihak China.

“Sedang-sedang [dibahas],” ujarnya usai memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo di Istana Kepresiden, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pembahasan tersebut turut dibahas bersama dengan perusahaan asal China.

“Lagi dibahas dengan proyek China,” tandas Tiko.

Menurut catatan Bisnis, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan diusulkan masuk proyek strategis nasional (PSN) usai dilakukan kajian studi.

Budi Karya mengatakan, saat ini rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat masih dalam tahap kajian. Dia menuturkan, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tengah mengajukan usulan perpanjangan trase atau jalur Kereta Cepat.

Dia menuturkan Kemenhub akan melakukan kajian mendalam pada trase yang diajukan tersebut.

Selain itu, dia menambahkan pihaknya juga akan mendalami kelaikan serta potensi pendanaan proyek tersebut.

Meski demikian, Budi Karya tidak memperinci secara detail kapan kajian-kajian tersebut akan selesai.

"Sekarang sedang dalam tahap kajian. Akan kita pelajari dengan seksama rutenya seperti apa, anggarannya bagaimana," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/5/2024).

Adapun, Budi Karya juga mengungkap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya berpotensi untuk diajukan menjadi proyek strategis nasional (PSN) jika terealisasi.

Hal ini mengingat masifnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Kalau jadi pasti akan diajukan masuk PSN," kata Budi Karya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati memastikan proses pra FS Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak akan selesai pada 2024.

Dengan demikian, proses kajian ini masih akan berlanjut saat pergantian kepemimpinan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

"Saya harus sampaikan tidak mungkin selesai tahun ini [studi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya]," kata Adita di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Adita menuturkan, proses studi untuk perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya dilakukan berdasarkan evaluasi dari kajian Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau kini Kereta Cepat WHOOSH. Dia mengatakan kajian untuk proyek ini akan melalui beberapa tahapan yang cukup panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara usai manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyebut bahwa Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau Whoosh sebagai penyebab membengkaknya rugi perseroan pada 2023.

Tidak berbicara banyak, Kartika hanya mengatakan bahwa klaim tersebut merupakan urusan antara pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan WIKA.

“Itu waktu kontraktor, waktu kontraktor,” ujarnya usai memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo di Istana Kepresiden, Rabu (24/7/2024).

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, agar klaim tersebut ditanyakan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Meski begitu, Dwiyana menekankan bahwa KCIC akan terus membayarkan penagihan sesuai dengan kontrak rekayasa pengadaan dan konstruksi atau engineering, procurement and construction (EPC) yang berlaku.

“Saya pikir tanyakan ke WIKA aja deh. Yang penting kalau di KCIC itu, WIKA itu sebagai kontraktor, iya kan. Artinya, semua penagihan dari kontraktor itu harus ikuti semua yang ada di klausul di kontrak EPC. Semua harus good corporate governance [GCG],” pungkas Dwiyana.

Berdasarkan penuturan manajemen WIKA kepada Bisnis, perseroan masih memiliki klaim Rp5 triliun atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Saat ini, klaim tersebut sedang dibicarakan dengan KCIC.

Menanggapi hal itu, GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan bahwa semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC harus melalui prosedur administrasi.

“Agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk dari sisi keuangan sesuai dengan tata kelola perusahaan atau good corporate governance,” ujar Eva saat dihubungi Bisnis pada Jumat (12/7/2024).

Sebagai konteks, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024), Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyebut, Whoosh menjadi penyebab di balik membengkaknya kerugian perseroan.

Hal itu mulai dari nilai penyertaan modal dan adanya klaim yang belum terbayarkan sehingga beban yang ditanggung perseroan disebut-sebut mencapai Rp12 triliun.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” tutur Agung.

Dengan kondisi tersebut, Agung mengatakan bahwa mau tidak mau perseroan harus melakukan pinjaman melalui obligasi hingga mencapai Rp11 triliun. Hal ini mengakibatkan beban bunga perseroan membengkak, meski sudah melakukan pencadangan kerugian.

Ditemui terpisah, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menjelaskan bahwa Rp5 triliun yang disebutkan Agung Budi Waskito merupakan nilai klaim atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh.

“Ada nilai klaim kami senilai Rp5 triliun sekian yang tadi disampaikan Pak Dirut [Direktur Utama WIKA], itu settlement yang sekarang sedang dibicarakan dengan KCIC,” tutur Mahendra saat ditemui Bisnis di Jakarta, pekan lalu.

Untuk diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60% saham, sementara konsorsium China menggenggam sisanya.

Kepemilikan PSBI terdiri atas perusahan-perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Adapun, WIKA tercatat memiliki 38% saham PSBI.

Sementara itu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar. Sedangkan beban lain-lain, meningkat 310,16% menjadi Rp5,4 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan WIKA per akhir Maret 2024, perseroan menjelaskan KSO WIKA-CRIC-CRDCCREC-CRSC mencatat saldo Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK) atas proyek kereta cepat milik KCIC mencapai Rp5,01 triliun, yang merupakan klaim atas cost overrun per 31 Desember 2023.

Manajemen menyatakan sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, klaim tersebut masih dalam proses negosiasi. Dalam laporan keuangan tersebut, WIKA menyatakan bakal melanjutkan upaya klaim melalui arbitrase pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu buka suara terkait rencana ekstensifikasi cukai atas sejumlah barang yang berpotensi dijadikan sebagai objek atau barang kena cukai.

Untuk diketahui, sejumlah barang masuk dalam prakajian objek cukai, diantaranya rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heriyanto menyampaikan bahwa sejumlah barang tersebut masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum masuk kajian pemerintah.

Sebagai informasi, informasi prakajian barang kena cukai disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” kata Nirwala melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Nirwala menjelaskan, pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 39/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang Cukai.

Hingga saat ini, Nirwala mengatakan bahwa barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Terkait optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Nirwala menegaskan, pemerintah juga sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

“Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan [MBDK] dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) menyebut investasi awal proyek Bali Urban Rail and Associated Development mencapai US$10,8 miliar atau setara dengan Rp175 triliun.

Direktur Utama PT SBDJ, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara mengatakan dalam pelaksanaan proyek, perusahaan menetapkan PT Bumi Indah Prima (PT BIP) sebagai investor mitra dan pemimpin konsorsium proyek.

"Total nilai investasi dari 2 fase pertama adalah US$10,8 miliar, sedangkan untuk total 4 fase yang direncanakan adalah sebesar US$20 miliar," kata Ari, Rabu (24/7/2024).

Ari menjelaskan proyek tahap awal akan membangun koridor infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development.

Dia menuturkan pelaksanaan proyek Bali Urban Railway tersebut menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan pembangunan transportasi umum masal berbasis kereta lainnya karena mengedepankan konsep Tri-Hita-Karana yang tetap menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan keseimbangan alam.

Proses di atas dibantu oleh para konsultan Boston Consulting Group sebagai konsultan bisnis dan komersial, Arup International sebagai konsultan teknis dan William Hendrik Siregar dan Djojonegoro sebagai konsultan hukum.

Ari menjelaskan skema pendanaan yang digunakan adalah sepenuhnya pembiayaan oleh swasta yang berdasarkan pendekatan B2B. Pendekatan skema ini tanpa menggunakan anggaran belanja negara atau daerah, maupun pinjaman yang dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Adapun, pembangunan Bali Urban Rail ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9/2024 tentang penugasan PT Jamkrida Bali Mandara dan SBDJ sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek.

Dia menjelaskan latar belakang pembangunan Bali Urban Rail adalah perkembangan sektor pariwisata di Tanah Dewata yang kian pesat usai pandemi Covid-19. Pada 2023, jumlah wisatawan yang datang mencapai 15,1 juta orang, sedangkan tahun ini diprediksi mencapai 20 juta orang.

Tingginya jumlah wisatawan, lanjutnya, tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur transportasi yang memadai. Telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan, tetapi ada pengurangan panjang jalan.

Solusinya adalah dengan membangun sistem angkutan umum berbasis rel. Selain itu, untuk meningkatkan minat investasi, maka perlu ditambah dengan pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).