Bisnis.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM) menyambut baik perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) pada komoditas nikel.

Direktur Utama Antam Nicolas D. Kanter menyampaikan, dengan adanya sistem ini bakal membuat tata kelola pada sektor nikel akan lebih baik dari sebelumnya.

“Dengan adanya sistem integrasi seperti ini, data-datanya digital dan semuanya itu transparan, sudah pasti kita ke depannya akan jauh lebih baik lagi,” kata Nico saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Nico berharap Simbara dapat mempermudah pemantauan tata kelola dan niaga nikel yang sedang masuk tahap produksi hingga mencapai ekspor.Terlebih, dengan data-data yang terdigitalisasi akan mengurangi adanya intervensi dari pihak luar terkait produksi dan ekspor dari nikel.

“Jadi semua yang digitalisasi, semua itu dimasukkan ke dalam sistem integrasi, sistem insyaallah itu akan minimalisir,” ucapnya.

Adapun, pemerintah resmi meluncurkan Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Simbara merupakan bentuk sinergi dari kementerian/lembaga untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Sebelumnya, Simbara untuk komoditas batu bara telah diluncurkan pada 2022.

Dalam sistem Simbara terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, sejumlah manfaat dari Simbara, misalnya optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sampai efektivitas pengawasan bersama antarKementerian/Lembaga.

“Saya tegaskan kepada mereka bahwa manfaat potensi peningkatan penerimaan negara mencapai Rp6,5 triliun adalah salah satu alasan mempercepat proses integrasi ini selain meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan efektivitas pengawasan Bersama,” ujar Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) memastikan produsen Roti Aoka bukan merupakan anggota mereka.

Adapun, Roti Aoka kini tengah diterpa dugaan mengadung zat pengawet berbahaya seiring masa simpan yang lama dibandingkan roti-roti pada umumnya.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengatakan bahwa hingga saat ini produsen Roti Aoka yakni PT Indonesia Bakery Family yang berbasis di Bandung belum terdaftar sebagai anggota Gapmmi.

"Kebetulan ini perusahaan baru belum bergabung," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Adhi menyebut, pihaknya mempercayakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani kasus dugaan zat berbahaya pada Roti Aoka. Musababnya, menurut Adhi zat pengawet yang diduga digunakan pada Roti Aoka yakni Sodium Dehydroacetate memang tidak terdaftar dalam positive list bahan pengawet dari BPOM.

"Kalau memang itu benar ada kandungan yang tidak diperbolehkan, tentunya BPOM akan segera melakukan tindakan pengamanan, supaya tidak membahayakan konsumen," jelasnya.

Adapun, sebagai antisipasi pencegahan tindakan serupa di kalangan anggota, Gapmmi, kata Adhi, rutin melakukan member gathering. Mereka kerap mengingatkan dan mensosialisasikan regulasi terbaru kepada para industri makanan dan minuman anggota Gapmmi.

"Kita selalu mendorong produsen untuk mematuhi ketentuan yang ada," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (19/7/2024), Indonesia Bakery Family (PT IBF), produsen Roti Aoka, memberikan klarifikasi isu viral soal produknya mengandung bahan pengawet berbahaya. Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani memastikan penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar.

Tuduhan ini telah memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan konsumen yang setia mengonsumsi produk mereka.

"Produk Roti Aoka telah dilakukan pengujian oleh Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk Roti Aoka," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan sebagaimana dikutip beberapa media.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp25,88 triliun hingga 30 Juni 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan bahwa jika dirincikan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp20,8 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp3,89 triliun setoran tahun 2024,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Pajak ini berasal dari 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, Dwi mengatakan, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp20,8 triliun.

Selain itu, Dwi mengatakan bahwa penerimaan pajak kripto yakni transaksi Bitcoin Cs telah terkumpul sebesar Rp798,84 miliar sampai dengan Juni 2024.

Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp331,56 miliar penerimaan pada 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Lebih lanjut, pajak fintech P2P lending alias pinjaman online juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,19 triliun hingga Juni 2024. Penerimaan dari pajak pinjol ini berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,19 triliun.

Dwi menambahkan, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP), yang mencapai Rp2,09 triliun hingga Juni 2024.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp141,23 miliar dan PPN sebesar Rp1,95 triliun.

“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha [level playing field] bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” tutur Dwi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperpanjang restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR).

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam sambutannya pada Peluncuran Program Tahap Lanjutan ‘Teknologi Peningkatan Ekspor UMKM Indonesia’ di JCC Senayan, Senin (22/7/2024).

“Pemerintah menambah waktu untuk restrukturisasi UMKM yang akadnya di 2022. Ini kita lakukan agar UMKM punya waktu untuk bernapas,” kata Airlangga dalam sambutannya, Senin (22/7/2024).

Kemudian dalam konferensi pers, Airlangga menuturkan bahwa rencana perpanjangan restrukturisasi KUR sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, adanya perpanjangan restrukturisasi KUR ini sebagai injeksi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

“Kami melihat memang denyutnya mengendur sedikit sehingga perlu kita injeksi dengan waktu seperti yang sebelumnya kita lakukan [saat Covid-19],” ujarnya.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, pengaturan restrukturisasi ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Restrukturisasi masih lanjut, nanti dievaluasi lagi. Teknisnya di Pak Mahendra [Ketua Dewan Komisioner OJK],” ungkapnya.

Menurut catatan Bisnis, Jumat (19/7/2024), Airlangga menyebut bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus berlanjut ke depan. Mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien.

“Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menghitung dampak dari pengambilan putusan untuk pengakhiran dari restrukturisasi kredit Covid-19. OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

“Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang restrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu,” ujar Mahendra.

Bisnis.com,JAKARTA - Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden secara mengejutkan mengumumkan pengundurannya dari pemilu pada 2024 mendatang. Keputusan ini diambil saat Biden menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Rehoboth Beach, Delaware, setelah dinyatakan positif Covid-19.

Menurut sumber-sumber internal, Biden menghabiskan akhir pekan memikirkan tekanan dari Partai Demokrat yang memintanya mundur dari pencalonan. Pada Sabtu malam (20/7/2024), Biden mencerna data jajak pendapat yang menunjukkan semakin kecilnya peluang untuk menang. Setelah menelaah data tersebut, Biden berubah pikiran dan mengumpulkan tim senior Gedung Putih serta tim kampanyenya untuk mengumumkan pengunduran dirinya kepada publik pada Minggu (21/7/2024) sekitar pukul 13.45 waktu setempat.

Dalam panggilan tersebut, Biden membacakan surat yang kemudian dirilis ke publik. "Dia membacakan surat itu kepada kami dan ingin kami memahami pemikirannya. Dia mengatakan bahwa dia telah bergulat dengan hal itu selama 48 jam terakhir," kata seorang pejabat, seperti dikutip dari Reuters, Senin (22/7). Sumber-sumber menyebutkan bahwa dalam 48 jam tersebut sangat melelahkan bagi Biden.

Segera setelah panggilan tersebut, Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients memanggil staf senior Gedung Putih untuk memberitahu mereka tentang keputusan ini. Keputusan ini dirahasiakan dan mengejutkan sebagian besar staf.

Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris juga berbicara beberapa kali pada Minggu (21/7), menurut seorang sumber yang mengetahui percakapan mereka. Pada pukul 13.46 siang, Biden memberikan pengumuman resmi mengenai pengundurannya.

"Presiden akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang patriot yang mengutamakan negara dan partainya di atas ambisinya sendiri," kata Marcus Mason, delegasi bebas Konvensi Nasional pada Agustus 2024 nanti.

Biden dilaporkan sangat kesal dengan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nancy Pelosi, yang menurut para penasihatnya mengatur kampanye tekanan untuk membuatnya mundur.

Beberapa jam sebelum pengumuman, tim kampanye Biden sempat membantah laporan bahwa Presiden tersebut berencana untuk mundur. "Itu tidak benar. Dan saya pikir tidak benar jika terus mencoba mengarang narasi ini," kata Wakil Manajer Kampanye Quentin Fulks kepada MSNBC pada Minggu pagi (21/7).

Namun, ada banyak tanda bahwa Biden telah mempertimbangkan untuk mundur selama beberapa hari. Sumber-sumber mengatakan bahwa Biden telah melakukan introspeksi mendalam sebelum membuat keputusan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut RI dapat menikmati royalti sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dari implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau Simbara untuk komoditas nikel dan timah.

Luhut menjelaskan, penerapan Simbara untuk nikel dan timah dapat mengerek penerimaaan negara. Hal tersebut seiring dengan proses bisnis di sektor minerba yang akan lebih transparan dari hulu hingga hilir dengan sistem ini.

"Saya tanya ke Seto [Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto], itu Bu Sri Mulyani bisa dapat berapa dari sistem ini. Hanya dari uang royalti, nantinya kita bisa dapat Rp5 triliun-Rp10 triliun, belum bicara pajak," ujar Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Adapun, Luhut menyebut peluncuran Simbara untuk komoditas timah dan nikel ini sebenarnya mengalami keterlambatan. Dia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mendorong implementasi sistem ini untuk nikel dan timah sejak beberapa bulan lalu.

Namun, dia mengupayakan untuk mempercepat pemberlakuan sistem ini menyusul terjadinya kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk.

Luhut melanjutkan, pihaknya akan mengusulkan agar komoditas sumber daya alam (SDA) lain seperti emas hingga kelapa sawit masuk ke dalam data Simbara. Luhut mencontohkan, komoditas seperti durian dapat dimasukkan ke dalam sistem ini mengingat potensi ekspornya yang bagus.

"Kemarin saya baru kirim tim ke Parigi, Sulawesi Tengah untuk durian ini sekarang nilainya (ekspor) mencapai US$1 miliar dan angka itu bisa lebih banyak, jadi Simbara ini tidak hanya untuk mineral. Kalau semua kita tertibkan itu akan meningkatkan pendapatan petani-petani kita," kata Luhut.

Adapun, Simbara merupakan bentuk sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Sebelumnya, Simbara untuk komoditas batu bara telah diluncurkan pada 2023 lalu.

Dalam sistem Simbara terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menilai bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF) sebaiknya diproduksi oleh UMKM bukan perusahaan besar.

Airlangga mengatakan UMKM dapat memproduksi bioavtur yang berbahan baku minyak jelantah atau minyak bekas maupun palm kernel oil. Pembuatan bioavtur oleh UMKM akan membuat mereka lebih mudah naik kelas.

“Yang besar main di biodiesel, bioavtur kasih dulu ke UMKM,” ujarnya dalam acara Peluncuran Program Tahap Lanjutan ‘Teknologi Peningkatan Ekspor UMKM Indonesia’ di JCC Senayan, Senin (22/7/2024).

Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan produksi bioavtur sejalan dengan roadmap Indonesia mengimplementasikan SAF tersebut sebanyak 5% hingga 2025.

Airlangga menyebutkan produksi bioavtur bersifat klaster dan harus membuat industrinya secara bertahap mulai dari skala kecil hingga besar. Nantinya, UMKM akan bersaing dengan produsen atau perusahaan besar.

“Karena nanti lawannya adalah perusahaan besar dengan produksi 250.000 ton per tahun, sehingga yang dari UMKM naik kelas terlalu lambat,” jelasnya.

Roadmap itu termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, berdasarkan proyeksi PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI), kebutuhan avtur Indonesia diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 7,3 juta kiloliter per tahun atau 125.000 barel per hari pada 2035.

Dengan asumsi persentase SAF meningkat di rentang 2% menjadi 5%, volume kebutuhan SAF diperkirakan naik mencapai 0,4 juta kiloliter per tahun atau 6,3 ribu barel per hari pada 2035.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat berapi-api soal Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerjasama, terutama dalam hal ini Pak Menko Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal [membangun sistem ekspor batu bara dan kini mengintegrasikan nikel dan timah],” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan bahwa proses bisnis ini dengan sinergi akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia.

Sebagai infromasi, Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Sistem ini telah efektif mulai bulan September 2023 dan saat ini mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara di dalam satu ekosistem. Selanjutna kini ditambahkan juga meneral nikel dan timah.

Dengan pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan Pemerintah.

Seperti diketahui, Indonesia sempat dihebohkan dengan ekspor nikel ilegal ke China pada September 2023 lalu. Selanjutnya pada awal 2024 terdapat kasus terkait timah Rp271 triliun.

Layanan Simbara diklaim meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data Minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Pada 2022 kala terjadi boom commodity, realisasi penerimaan negara dari sistem minerba ini mencapai Rp183,5 triliun. Pada 2023, saat harga komoditas turun dan sejalan dengan peluncuran Simbara, komoditas masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp172,9 triliun.

“Pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan realisasi 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus,” tuturnya.

Berangkat dari keberhasilan Simbara bagi komoditas utama Indonesia tersebut, pemerintah resmi memperluas Simbara untuk komoditas lainnya, yakni timah dan nikel.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan Simbara yang sudah efektif sejak 2023 tersebut berhasil menambah penerimaaan negara senilai Rp7,1 triliun.

“Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara, hari ini kita perluas untuk nikel dan timah, yang perannya makin strategis dukung ekonomi domestik dan global,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan regulasi teknis terkait pembentukan family office di Indonesia akan rampung sebelum Oktober 2024.

Luhut menjelaskan, pemerintah tengah membahas sejumlah ketentuan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

Dia menargetkan, ketentuan-ketentuan ini sudah rampung sebelum Oktober 2024 atau periode pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata Luhut seusai acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Adapun, Luhut juga telah melakukan studi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam persiapan pemerintah Indonesia untuk membangun family office. Luhut menuturkan, kajian tersebut dilakukan dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Dia juga telah melaporkan hasil studi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Luhut menuturkan, salah satu hal yang diperlukan untuk membangun family office di Indonesia adalah dari sisi kepastian hukum. Dia menjelaskan, kepastian hukum ini didapat dengan memberlakukan pengadilan arbitrase yang menggunakan hakim dari luar negeri.

Dia mengatakan, penggunaan sistem arbitrase ini dapat meningkatkan kepastian hukum Indonesia di mata para investor.

"Saya laporkan ke Pak Presiden, kita tiru saja hakim yang dipakai oleh Singapura, Abu Dhabi, atau Hongkong. Kita pakai di sini, sehingga memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemari," jelasnya.

Dia menambahkan, pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara. Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

"Kemudian, dia juga harus investasi dan dari situ Bu Ani [Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati] kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendesak pemerintah daerah (Pemda) membentuk sentra baru produksi cabai rawit sebagai siasat untuk stabilisasi pasokan dan harga.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari mengakui bahwa pasokan cabai rawit akan berkurang (shortage) pada Juli dan Agustus 2024. Pada Juli 2024, produksi cabai rawit merah diperkirakan hanya 125.036 ton, kemudian pada Agustus 104.031 ton.

Dia membeberkan, salah satu penyebab anjloknya produksi pada bulan-bulan tersebut lantaran adanya fenomena kekeringan yang menyerang pertanaman di wilayah sentra produksi cabai rawit merah seperti di Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Kediri.

"Sekarang bukan hanya kekeringan, tapi juga ada serangan hama penyakit sehingga menurunkan produksinya, tentu akan terjadi pengurangan pasokan," ujar Pertiwi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, berkurangnya pasokan dari wilayah sentra telah memicu kenaikan harga cabai rawit merah di banyak daerah. Adapun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit merah pada pekan ketiga Juli 2024 mengalami kenaikan di 187 kabupaten/kota. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit itu naik dibandingkan pada pekan kedua Juli 2024 sebanyak 165 kabupaten/kota.

Harga cabai rawit merah pada pekan ketiga 2024 naik 5,46% dibandingkan harga rata-rata pada Juni 2024. Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga rata-rata cabai rawit merah hari ini naik 1,58% menjadi Rp63.100 per kilogram.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan cabai rawit secara jangka panjang, Pertiwi menekankan bahwa penanaman cabai rawit di berbagai wilayah menjadi krusial. Menurutnya, alih-alih bawang merah, menanam cabai rawit lebih mudah karena benih yang tersedia praktis dalam bentuk biji dalam kemasan.

Sebaliknya, operasi pasar kala harga cabai melonjak, kata dia, hanya menjawab persoalan dalam jangka pendek alias tidak permanen.

"Ini jadi pemadam kebakaran lagi kalau operasi pasar, distribusi ke wilayah defisit itu tidak permanen," kata Pertiwi.

Dia memastikan bahwa penyelesaian masalah pasokan dan harga cabai rawit dapat teratasi dengan keseriusan Kepala Daerah dalam merancang upaya pemananam. Pertiwi menyebut, penanaman cabai tidak memerlukan investasi yang begitu besar, pasalnya Pemda bisa menggerakan penanaman cabai di kalangan rumah tangga secara mandiri.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat total Pemda yang telah melakukan gerakan penanaman cabai per 22 Juli 2024 sebanyak 289 kabupaten/kota. Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan Pemda yang melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga cabai yaitu mencapai 423 kabupaten/kota.

"Kita bicara solusi permanen, atau jangka panjang. Kalau di Pemprov, Kabupaten/Kota kalau punya pertanaman sendiri tidak terlalu bergantung dengan wilayah sentra produksi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM) mengungkapkan proyek baterai kendaraan listrik atau EV bersama raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) masih dalam proses.

Adapun, Antam dan afiliasi CATL, Hong Kong CBL Limited tengah mempersiapkan pengembangan ekosistem baterai EV di sisi midstream, yakni pembangunansmelter nikel dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) dan rotary kiln electric furnace (RKEF).

Direktur Utama Antam Nico Kantermemastikan bahwa proyek ekosistem baterai terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.

“Nanti akan saya update. Sekarang kita kan lagi masuk ke midstream persiapan untuk industrial park jalan dan midstream HPAL jalan. Insyaallah baik,” kata Niko saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Adapun, Antam telah menyelesaikan transaksi jual beli atau sales purchase agreement (SPA) saham pada anak usahanya, PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT Feni Haltim (FHT), dengan HongKong CBL Limited (HKCBL) di Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Jual beli saham di SDA dan FHT itu menandakan dimulainya kerja sama Antam dan CATL di sisi hulu tambang serta pemurnian dan pengolahan lebih lanjut turunan nikel sampai menjadi sel baterai dalam proyek Dragon yang dikerjakan produsen baterai listrik dunia tersebut di Indonesia.

“Joint venture[JV] untuk yang smelter, HPAL, prekursor sebenarnya sudah ditandangani lebih dahulu, jadinya terintegrasi dari hulu ke hilirnya,” kata Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto kepadaBisnis, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Seto mengatakan, Antam bersama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) telah memegang JV agreement dengan CATL untuk beberapa proyek yang lebih hilir dari kerja sama baterai listrik tersebut di dalam negeri.

Dia menuturkan, konsorsium baterai setrum itu tengah berencana untuk merealisasikan investasi pada sisi pabrik yang lebih hilir untuk pembangunan pabrik katoda, prekursor hingga sel baterai selepas penandatangan SPA di sisi hulu rampung kemarin.

“Tahapan berikutnya pembangunan ke hilirnya, sudah adatime table-nya,” kata dia.

Nantinya, alokasi investasi itu bakal diserap secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun sesuai dengan lini masa pengerjaan industri baterai setrum tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang impor ilegal sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri serta membantu mengendalikan produk impor yang masuk ke Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan, banjirnya produk impor di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap industri manufaktur tetapi juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sebagian besar produk impor yang masuk merupakan barang konsumsi.

“Makanya kami sudah lama mengusulkan dalam rapat kabinet dan sudah dibahas waktu itu mengenai pengetatan impor utamanya produk konsumsi. Jadi saya kira [Satgas] memang penting,” kata Teten kepada awak media saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Selain mengendalikan impor, hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan yakni kebijakan investasi, salah satunya di sektor pertanian. Teten menilai, izin teknis impor di sektor ini perlu diperketat mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor pertanian.

“Di pertanian juga penting karena sebagian besar UMKM itu di sektor pertanian sehingga harus diperketat izin teknis impornya dari kementerian teknis,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah pada Jumat (19/7/2024) resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan No.932/2024 yang akan berlaku hingga Desember 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa Satgas ini mulai bertugas pekan depan usai pemerintah merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Setidaknya, terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi oleh Satgas ini. Komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” kata Zulhas dalam konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Selanjutnya, para anggota satgas akan menjalankan serangkaian tugas. Diantaranya menginventarisasi permasalahan dan menetapkan sasaran, program dan prosedur kerja.

Lalu, memeriksa perizinan berusaha dan persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, mengklarifikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, dan menindak secara hukum sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.