Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Kendati demikian, apakah aktivitas shadow economy yang masih ilegal seperti judi online harus dilegalkan?

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, shadow economy termasuk termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang masih ilegal—bukan hanya aktivitas sektor informal.

Untuk itu, berbagai aktivitas ekonomi yang ilegal tersebut perlu ditertibkan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum. Bahkan, sambungnya, ada yang perlu dilegalkan agar dapat dipunguti pajaknya.

"Kalau dia usahanya ilegal seperti tambang ilegal atau ilegal logging maka alat penegak hukum harus masuk lebih dahulu. Dan kalau itu aktivitas yang masih ilegal seperti judi online, perlu dilegalkan dahulu," ujar Fajry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji punya pendapat berbeda. Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, dia mengaku bahwa potensi penerima pajak dari shadow economy sangat besar. Mengutip temuan Medina dan Schneider (2018), Bawono mengatakan kontribusi shadow economy di Indonesia bisa mencapai 26.6% dari produk domestik bruto (PDB).

Hanya saja, dia menilai pemerintah punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Bawono menilai, pertama-tama pemerintah harus mengidentifikasi berbagai aktivitas shadow economy seperti melalui sistem identitas yang terpadu.

"Adanya pemadanan NIK/NPWP, pertukaran informasi dengan lembaga lain, serta coretax system bisa menjadi peluang integrasi data yang lebih tajam serta memetakan aktivitas-aktivitas yang selama ini belum sepenuhnya terdeteksi dan/atau dilaporkan kepada otoritas," jelasnya.

Keinginan Pemerintah

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, kesepakatan untuk tidak merumahkan para pekerja Sritex sudah disetujui oleh bos emiten tekstil tersebut, Iwan Setiawan Lukminto.

“Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai owner PT Sritex,” kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Dalam kunjungannya ke Sritex, Senin (28/10/2024), Noel menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan sektor tekstil di Tanah Air lumpuh. Bahkan, dia mengharapkan agar tak ada satupun industri tekstil mati, termasuk Sritex.

Menurutnya, pekerjaan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini.

Sementara itu, Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto menuturkan, efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis, mengingat saat ini belum ada permintaan, bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan. Pasalnya, dia menyebut bahwa operasional dan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir mengalami perbaikan.

“Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan,” tuturnya.

Adapun, kunjungan Noel ke Sritex menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024). Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah. Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing Co. meluncurkan penjualan saham senilai hampir US$19 miliar, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan yang bermasalah tersebut dan mencegah potensi penurunan peringkat kredit menjadi sampah atau junk credit.

Aksi itu disebut sebagai salah satu penjualan saham terbesar yang pernah dilakukan perusahaan publik.

Dalam sebuah pernyataan perusahaan yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), Boeing menawarkan untuk menjual 90 juta saham biasa dan sekitar US$5 miliar saham penyimpanan.

Porsi saham biasa akan berjumlah sedikit di bawah US$14 miliar, berdasarkan harga penutupan hari Jumat sebesar US$155,01. Itu akan menjadi penjualan saham AS terbesar sejak SoftBank Group Corp. menjual sebagian sahamnya di T-Mobile US Inc. pada tahun 2020, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Sebagai bagian dari penawaran, saham penyimpanan akan mewakili 1/20 bunga atas saham preferen wajib konversi yang baru diterbitkan yang akan dikonversi pada Oktober 2027, atau lebih awal, berdasarkan formula yang telah ditentukan sebelumnya, menurut pernyataan itu.

Konversi tiga tahun dipasarkan dengan dividen 6% hingga 6,5%, dan premi konversi 17,5% hingga 22,5%, menurut ketentuan yang dilihat oleh Bloomberg News. Kesepakatan itu diperkirakan akan ditetapkan pada Senin waktu setempat setelah pasar tutup, menurut persyaratannya.

Penjamin emisi memiliki opsi untuk menambah 13,5 juta saham biasa dan US$750 juta saham penyimpanan untuk menutupi keseluruhan penjatahan, pernyataan itu menunjukkan. PJT Partners bertindak sebagai penasihat keuangan Boeing untuk penawaran tersebut, menurut pernyataan itu.

Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, dan J.P. Morgan bertindak sebagai manajer pembukuan bersama, sementara Wells Fargo Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, dan SMBC Nikko bertindak sebagai manajer pembukuan bersama.

Saham Boeing ditutup turun 2,8% pada US$150,69 pada perdagangan Senin (28/10/2024) kemarin di New York. Sahamnya telah turun sekitar 42% tahun ini, kinerja terburuk kedua di Dow Jones Industrial Average.

Dengan penjatahan keseluruhan, total penggalangan dana bisa meningkat menjadi sekitar US$21,8 miliar, berdasarkan perhitungan Bloomberg.

Pemberian dana akan menyelesaikan salah satu tugas paling mendesak dari Chief Executive Officer baru Kelly Ortberg. Dia bergulat dengan neraca keuangan yang tertekan akibat gejolak selama bertahun-tahun dan dampak dari pemogokan, yang kini memasuki minggu ketujuh.

Aksi mogok para pekerja melumpuhkan produksi pesawat perusahaan, termasuk 737 Max yang merupakan varian terlaris. Boeing membutuhkan suntikan modal untuk mempertahankan peringkat peringkat investasinya dan mendanai peningkatan produksinya setelah pemogokan berakhir.

Boeing bersiap untuk menggunakan uang tunai sekitar US$4 miliar pada kuartal keempat, yang akan menjadikan arus kas keluar menjadi sekitar $14 miliar pada tahun ini. Produsen pesawat tersebut memperkirakan akan terus menghasilkan uang hingga paruh pertama tahun depan dengan memulai kembali pabrik pesawatnya, termasuk jalur perakitan untuk pesawat jet 737 Max.

Pekan lalu, pekerja pabrik Boeing memberikan suara untuk menolak tawaran kontrak terbaru perusahaan, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 35% selama empat tahun. Perusahaan berencana memangkas tenaga kerjanya sekitar 10%, kata Ortberg dalam memo kepada karyawannya pada 11 Oktober.

Perusahaan pada 23 Oktober menerima izin dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk menjual ekuitas dan utang sebanyak US$25 miliar. Boeing juga memiliki perjanjian kredit baru yang terpisah sebesar US$10 miliar, yang memberikannya akses tambahan jangka pendek terhadap likuiditas saat kita menghadapi lingkungan yang penuh tantangan.

Ortberg juga mempertimbangkan opsi untuk merampingkan portofolio Boeing yang luas. Dia telah meluncurkan tinjauan bisnisnya yang diharapkan dapat diselesaikan oleh CEO pada akhir tahun.

Dalam laporan tersebut, perusahaan sedang mempertimbangkan pilihan untuk masa depan program kapsul ruang angkasa Starliner yang bermasalah sebagai bagian dari peninjauan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang sebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengklaim, pernyataan Anggito disampaikan dalam kegiatan internal yaitu ketika orasi ilmiah Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024.Oleh sebab itu, perkataan tersebut tersebut bukan pernyataan resmi pemerintah.

Menurut Deni, Anggito hanya ingin menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. "Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," ujar Deni dalam siaran pers Kemenkeu, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Anggito mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard.

Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan dalam negeri dari PT Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.

"Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menjelaskan bahwa perancang Maung Pindad Sigit Santosa memastikan bahwa produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Washington D.C, Amerika Serikat yang dihadirinya selama 22—27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas yaitu peta jalan Bank Dunia atau World Bank dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, juga dibahas peran Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik ke depan.

Awalnya, Thomas menghadiri diskusi Eurasia Group Roundtable. Dia memaparkan rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Wamenkeu menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya terbatas infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga sektor pariwisata dan digitalisasi.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru], fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (28/10/2024).

Thomas turut menjadi co-chair dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action. Pertemuan tersebut membahas koordinasi kebijakan iklim negara anggota termasuk mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Dalam kesempatan itu, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan inisiatif pembiayaan ekonomi hijau dari pemerintah Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$7 miliar pembiayaan dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Thomas turut menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA) untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Perjanjian Paris. Dia menegaskan dukungan Indonesia atas upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi.

Masih dalam rangkaian yang sama, Thomas juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang merupakan pertemuan terakhir di bawah Presidensi G20 Brasil. Dalam kesempatan itu, dibahas sejumlah agenda seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi.

Selain itu, wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menghadiri Asean-IMF Closed Door Annual Roundtable of Asean Finance. Pertemuan tersebut mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Terakhir, Wamenkeu menghadiri agenda utama yaitu Development Committee Plenary. Dia hadapan Dewan Gubernur negara anggota IMF dan Grup Bank Dunia, Thomas menyampaikan sejumlah perhatian pemerintah Indonesia yaitu tekanan pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, dia menyerukan penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mengapresiasi langkah Bank Dunia yang sepakat untuk meningkatkan pembiayaan ke negara-negara anggotanya sebesar US$150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan, pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI), dan Livable Planet Fund (LPF) sesuai World Bank Evolution Roadmap.

Roadmap atau peta jalan tersebut juga mengatur pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota.

Thomas juga menyatakan dukungan pemerintah terhadap tambahan pendanaan International Development Association 21^st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dalam negeri kembali diterpa badai, kali ini dengan kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia.

Sejak berdiri pada 1961, Sritex berkemsbang dari industri kecil pembuat kain katun hingga menjadi salah satu raksasa tekstil di Asia Tenggara, dengan kapasitas produksi yang mampu mencakup berbagai jenis tekstil, dari pakaian olahraga hingga busana formal.

Sritex bahkan berhasil menembus pasar internasional dengan mengantongi kontrak-kontrak prestisius, termasuk dengan NATO, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi standar kualitas tinggi dan kebutuhan pasar global.

Selain capaian internasionalnya, Sritex juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui salah satu penyumbang ekspor tekstil yang pada tahun 2022 mencapai US$257,86 juta.

Kini, penutupan Sritex menambah panjang daftar pabrik tekstil yang tutup dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang tercatat, ada setidaknya empat perusahaan tekstil lain yang terpaksa gulung tikar, berdampak pada sekitar 6.500 pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Fenomena ini pada akhirnya mengkonfirmasi lemahnya daya saing industri tekstil Indonesia secara keseluruhan.

Meski sektor ini berkontribusi sebesar 6% terhadap industri manufaktur dan 1,2% terhadap PDB pada tahun 2020, performanya mengalami tren penurunan. Pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai 4,7% pada periode 2010–2019 tampaknya belum cukup untuk menahan keterpurukan. Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja signifikan, dengan 2,9 juta orang yang terdiri dari pekerja tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2018, runtuhnya kinerja industri ini berdampak langsung pada ekonomi domestik.

Di tingkat global, daya saing tekstil Indonesia justru terus merosot, dari pangsa pasar 2,1% pada tahun 2001 menjadi hanya sekitar 1,4% pada tahun 2023. Situasi ini diperburuk oleh pertumbuhan ekspor yang melambat, sementara negara pesaing seperti Bangladesh dan Vietnam justru mengalami lonjakan ekspor yang signifikan.

Peningkatan impor produk tekstil kian memperparah kondisi, menyusutkan surplus perdagangan tekstil Indonesia menjadi hanya sekitar US$3,5 miliar pada tahun 2023.

Ironisnya, pangsa pasar domestik untuk produk tekstil dalam negeri juga terus menurun. Menurut data Asosiasi Produsen Tekstil, pangsa konsumsi produk lokal yang pada tahun 2016 mencapai 65% menurun menjadi 56% pada 2019. Menurunnya pangsa pasar ini diiringi oleh meningkatnya peran produk impor terhadap nilai tambah pakaian jadi di dalam negeri, sehingga menambah ketergantungan pada impor yang semakin tinggi.

Langkah penyelamatan

Melihat posisi strategis Sritex dan industri tekstil di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan konkret untuk menyelamatkan sektor ini. Pada level perusahaan, pemerintah bisa membantu Sritex dan perusahaan tekstil yang sedang ‘sekarat’ melalui program restrukturisasi utang yang komprehensif.

Intervensi ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari stakeholder terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Tim ini bertugas merancang skema restrukturisasi yang sesuai, termasuk memberi penjaminan atas sebagian utang Sritex, dengan syarat efisiensi dan perbaikan manajemen perusahaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan likuiditas seperti kredit lunak atau suntikan modal segar dan menawarkan moratorium pembayaran utang untuk sementara waktu agar perusahaan memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja keuangan.

Bagi industri tekstil secara umum, reindustrialisasi perlu didorong dengan kebijakan protektif. Pemerintah bisa mempertimbangkan revisi Permendag 8/2024 agar memberikan perlindungan lebih besar bagi pasar domestik.

Kebijakan anti-dumping terhadap produk impor yang dijual di bawah harga wajar juga perlu diperkuat. Dengan standar kualitas ketat bagi produk impor, industri tekstil lokal akan memiliki peluang bersaing lebih adil dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Selain kebijakan protektif, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal yang dapat meringankan biaya produksi industri tekstil. Tax holiday bagi perusahaan yang sedang dalam proses pemulihan serta subsidi energi khusus untuk sektor ini bisa memperkuat daya saing.

Sementara itu, dukungan fasilitas pinjaman berbunga rendah untuk modernisasi mesin akan memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi produksi dan memperbaiki margin keuntungan.

Pemerintah juga perlu berinvestasi dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor tekstil. Program pelatihan yang lebih terstruktur untuk pekerja tekstil, kolaborasi dengan asosiasi industri, serta pembaruan kurikulum baik di lembaga sertifikasi keterampilan maupun sekolah kejuruan menjadi kebutuhan mendesak untuk memenuhi standar industri yang semakin modern. Kebijakan program kartu pra-kerja dapat dimanfaatkan untuk menjadi solusi pada investasi keterampilan ini.

Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah mempromosikan produk tekstil Indonesia di pasar global serta membantu industri dalam mengakses pasar-pasar baru.

Upaya ini bisa dilakukan melalui diplomasi ekonomi yang membuka akses pasar baru, serta dukungan teknis bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam pameran internasional. Fasilitasi sertifikasi internasional serta peran atase perdagangan dapat memperkuat posisi produk tekstil Indonesia di pasar global yang potensial.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan guna menunjang program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan terjadi pada 2029 atau lima tahun mendatang.

"Ya, jadi sudah kami identifikasi. Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita bertambah, tetapi sawah kita enggak pernah bertambah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (28/10/2024).

Lebih lanjut, Sudaryono menaksir bahwa target 3 juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga puluhan tahun ke depan.

Bahkan, dia menilai bahwa 80 tahun ke depan pun kebutuhan pangan akan lebih aman seiring dari terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

"Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan 3 juta itu bisa paling tidak kita save selama 70-80 tahun ke depan," ungkapnya.

Apalagi, kata Sudaryono, untuk mencapai target 3 juta hektare Kementan juga bakal menggunakan sejumlah lahan milik pribadi, perusahaan, hingga lahan negara.

Dalam merealisasi ini, dia melanjutkan bahwa nantinya pemerintah akan diatur skema bisnis hingga bagi hasil.

"Ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan, yang memang, intinya lahan itu adalah milik negara, adalah milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya," tandas Sudaryono.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya adalah untuk mewujudkan harapan swasembada pangan pada akhir periode Prabowo nanti.

“Saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, insyaallah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100% terealisasi.

“Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan raksasa perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.

Artikel bertajuk Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Selasa (29/4/2024):

1. Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL)

Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan off-taker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan masalah perusahaan ini,” jelasnya.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

2. Kondisi Dana Cadangan Penjaminan Efek Pemutihan Utang Nelayan

Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji ketika kebijakan pemutihan utang dari enam juta nelayan dan petani di perbankan pada era Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan.

Program pemutihan utang ini menunggu peraturan presiden (perpres) yang kabarnya segera diterbitkan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya Rp81 miliar.

Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 itu secara year-on-year (YoY) tumbuh 13,51% YoY dibanding dengan periode yang sama pada 2023, atau sebesar Rp1,79 triliun. Kendati secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.

Dari sisi jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.

Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.

Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas Rp3,53 triliun dan ekuitas Rp384 miliar. Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas Rp3,66 triliun dan ekuitas Rp2,57 triliun.

3. Pil Pahit Industri Tekstil Terasa hingga Bursa

Pergerakan harga saham emiten tekstil cenderung stagnan dengan sebagian besar dari total 16 emiten tak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini dan lima di antaranya mendapat sanksi penghentian perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia.

BEI tercatat masih menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lime emiten tekstil. Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).

Saham Sritex, misalnya, disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF). Berdasarkan data RTI, harga saham Sritex tak beranjak dari Rp146 selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Dari 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.

Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 32,14% dalam 1 bulan ke Rp19 hingga penutupan perdagangan Senin (28/10/2024).

Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,37% dalam sebulan ke posisi Rp3.110 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke Rp168.

4. Berstatus Rakitan Lokal, Maxus Mifa 9 Siap Lawan Alphard dkk.

Pasar mobil serbaguna menengah atas berpintu geser meningkat signifikan di tengah pelemahan pasar otomotif. Grup Indomobil menyiapkan Maxus Mifa 9 rakitan lokal untuk melawan Alphard, dkk.

Maxus adalah merek pabrikan asal China yang berfokus pada bisnis mobil komersial hingga penumpang. Merek tersebut berada di bawah bendera SAIC, seperti halnya MG Motor hingga Wuling Motor.

Salah satu model Maxus adalah Mifa 9, yakni mobil berjenis MPV premium bertenaga listrik. Berdimensi 5.270 x 2.000 x 1.840 mm, mobil ini dibekali baterai 90 kWh yang memungkinkan kendaraan mampu menempuh jarak 540 km untuk sekali pengisian. Mobil ini sempat dipamerkan di GIIAS 2024, dengan menyematkan emblem nama MG Maxus 9.

Sejatinya, emiten Grup Salim itu telah mengumumkan menjadi distributor Maxus pada Juni 2024. IMAS melalui anak usahanya, PT Indomobil Energi Baru telah teken perjanjian kerja sama dengan SAIC Maxus Automotive Co Ltd.

Bahkan, Grup Salim, melalui anak usaha emiten PT Indomobil Energi Baru, bakal memproduksi lokal model multi-purpose vehicle (MPV) listrik premium, Maxus Mifa 9 yang digadang-gadang menjadi rival Toyota Alphard.

Nantinya, Maxus Mifa 9 akan resmi melantai secara perdana di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 pada 22 November-1 Desember 2024.

Secara tampilan, Maxus Mifa 9 setipe dengan MPV premium lain yang sudah beredar di Indonesia, seperti Toyota Alphard, Lexus LM, hingga Nissan Elgrand, tetapi dengan garis desain lebih sportif dan tajam. Adapun, Maxus Mifa 9 merupakan mobil listrik berbasis baterai (BEV).

5. Kejar Target BPJS Ketenagakerjaan hingga Siap Investasi ke Luar Negeri

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki pekerjaan rumah mengejar target-target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025 nanti dan target di sisa tahun ini.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menjabarkan target peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 sebanyak 61 juta, sementara iuran ditarget Rp115 triliun. Estimasi jaminan atau klaim yang dibayar Rp69 triliun, dan dana investasi ditargetkan Rp895 triliun dengan hasil investasi ditargetkan Rp61 triliun.

“Kami melihat 2025 ada berbagai tantangan. Tantangan yang jadi concern Dewan Pengawas pertama adalah cakupan kepesertaan sektor informal yang masih harus ditingkatkan,” kata Zuhri saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Tantangan kedua menurutnya adalah kesinambungan program jaminan sosial terutama kaitannya dengan ketahanan dana, khususnya ketahanan dana program jaminan kematian (JKM). “Lalu ketiga tentang penyiapan SDM dan kelembagaan dalam rangka tranformasi digital. Ini terus kita upayakan untuk memastikan transforamsi digital bisa meningkatkan kinerja dan manfaat pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan capaian dan target BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 ini. Peserta aktif per September 2024 mencapai 40,15 juta (74,41%) dari target akhir tahun 53,95 juta. Angka ini turun 0,23%YoY.

Sementara iuran yang sudah terkumpul sebesar Rp78,09 triliun atau 72,40% dari target Rp107,86 triliun. Angka ini tumbuh 8,06% YoY. Kemudian, jaminan atau klaim yang sudah dibayar Rp42,57 triliun (68,15%) dari estimasi Rp62,46 triliun. Klaim ini tumbuh 5,33% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berpeluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

"Ya seperti itu [insentif atau dana talangan], tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih karena kan ini bersama. [Bailout] Kita lihat aja nanti," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Reni menyebut pemerintah tidak akan mengambil kebijakan berupa ambil alih Sritex. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk berkoordinasi dengan empat kementerian tersebut, Reni menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah bertemu dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan S. Lukminto di Kantor Kemenperin hari ini.

"Untuk menyelamatkan itu kan Pak Menperin harus tahu dulu kan. Makanya pertemuan hari ini lebih kepada kita tahu kondisi existing itu seperti apa sih untuk itu akan disusun langkah-langkah upaya penyelamatan itu," ujarnya.

Perbesar

Di samping itu, Reni menyebutkan bahwa arahan dari Menperin yakni terkait dengan pengamanan tenaga kerja dan dorongan ekspor. Selain itu, Menperin Agus juga menanyakan terkait utilisasi produksi di empat pabrik Sritex.

Menurut keterangan yang diterima Kemenperin, saat ini utilitas produksi Sritex mencapai 65% atau sudah meningkat dibandingkan masa-masa pandemi di level 40%. Dia pun menegaskan operasional Sritex masih berjalan normal.

"Dengan utilisasi seperti itu kan juga pemerintah juga wajib untuk kalau bahasanya take over atau bahasanya menyelamatkan. Intinya sih ke usaha itu supaya jangan terjadi dengan kasus seperti ini justru kita kehilangan perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan ribuan," jelas Reni.

Berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan empat kementerian, Reni menyampaikan bahwa langkah ini dapat menjadi kepastian terhadap pihak ketiga yang memiliki kontrak dengan Sritex bahwa kondisi usaha tetap aman dengan hadirnya pemerintah.

"Tanpa ada arahan pun sekali lagi karena ini industri, pasti kewajibannya Pak Menteri untuk terus menjaga supaya industri itu tetap beroperasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Opsi Penyelamatan Sritex

Sementara itu, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis.

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan offtaker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada Kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan ini,” jelasnya.

Perbesar

Di sisi lain, dia melihat kondisi industri tekstil saat ini masih diadang badai PHK apabila tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Presiden, saya rasa cukup baik tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana ekosistem dari industri tekstil ini bisa bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” terangnya.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kasus pailit yang dihadapi Sritex akan menambah panjang permasalahan yang dihadapi indsutri padat karya, khususnya industri tekstil.

Menurutnya, permasalahan klasik tahunan itu disebabkan ketidakharmonisan kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik baik terkait akses pasar maupun biaya produksi.

Di sisi lain, sambung Faisal, pemerintah juga harus mengurai permasalahan biaya produksi termasuk ongkos energi yang tinggi bagi industri. Dalam hal ini, penting untuk memberikan insentif untuk mengurangi biaya input.

“Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil termasuk masalah kontrol terhadap impor baik legal maupun ilegal,” ujarnya.

Faisal menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi industri TPT yang merupakan industri padat karya, lantaran efeknya dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan dampak sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempercepat cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi negara mandiri alias swasembada pangan dalam 3 tahun.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa fokus utama yang dikerjakan Kementan adalah mewujudkan swasembada pangan.

“Kalau target Pak Presiden [Prabowo Subianto] 4–5 tahun, arahan Pak Menteri [Amran Sulaiman] agar bisa dicapai dalam 3 tahun. Jadi memang harus kerja keras,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menyampaikan bahwa Kementan akan memacu tingkat produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam hal intensifikasi, dia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementan akan memanfaatkan lahan kering dengan pompanisasi.

Sama halnya dengan menyiapkan benih yang unggul dan pupuk untuk meningkatkan produksi komoditas, terutama di Pulau Jawa, seiring wilayah ini merupakan sentra produksi padi terbesar.

“Di samping itu juga ada ekstensifikasi di beberapa pulau di luar Jawa melalui cetak sawah,” ungkapnya

Adapun, Heru menjelaskan bahwa ekstensifikasi dilakukan dengan menambah luasan areal pertanian. Dia pun memastikan bahwa perluasan lahan pertanian ini tidak akan terjadi deforestasi hutan, melainkan memanfaatkan lahan rawa.

“Jadi lahan rawa itu ada yang memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat supaya dioptimalkan melalui optimatisasi lahan. Jadi dibangun jaringan-jaringan pengairan yang bagus supaya bisa meningkat produksinya, menaikkan indeks pertanaman,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, akan tetap memanfaatkan lahan-lahan eksisting. Dia juga menyebut bahwa pembukaan lahan akan dilakukan sesuai prosedur.

“Insya Allah [tidak ada penebangan hutan], pasti semua mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat menyoroti potensi deforestasi hutan yang bisa terjadi jika pemerintah melakukan konversi hutan untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

Mengacu data Forest Watch Indonesia, Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 jt per tahun. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.

Eliza mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan. “Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” kata Eliza kepadaBisnis.

Di samping itu, menurut Elizam semestinya pemerintah menjalankan program sesuai kaidah ilmiah dengan jelas penyusunan teknis sesuai kajian. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisir trial and error.

“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian eksisting,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan kembali membahas usulan sembilan Rancangan Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029. Beberapa rancangan yang membutuhkan kepastian penyusunan seperti RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (28/10/2024), Komisi XI diketahui mengusulkan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2025—2029.

Kendati demikian, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan bahwa sembilan RUU tersebut merupakan usulan dari Komisi XI periode sebelumnya.

Dia menyebutkan, seiring pergantian anggota dan pimpinan maka usulan itu akan dievaluasi kembali sebelum jadi keputusan.

"Nanti Komisi XI yang periode ini akan me-review [mengulas], RUU apa yang akan diusulkan oleh Komisi XI. Jadi nanti akan dibahas lagi oleh Komisi XI," ujar Anis usia rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan, Komisi XI belum sempat rapat karena anggota dan pimpinannya baru disahkan pada pekan lalu. Menurutnya, Komisi XI baru akan rapat pada Selasa (29/10/2024) esok termasuk untuk bahas RUU yang akan diusulkan masuk Prolegnas 2025—2029.

Sementara itu, Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Dalam rapat Baleg, setiap alat kelengkapan dewan DPR periode 2019—2024 mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat Baleg, Senin (28/10/204).

Daftar awal sembilan RUU yang diusulkan masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

2. RUU tentang Statistik

3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara

5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan

6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

7. RUU tentang Keuangan Negara

8. RUU tentang Perbendaharaan Negara

9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI DPR juga mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik (carry over dari periode sebelumnya)

2. RUU tentang Statistik

3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Ekonom berpendapat, pemerintah harus mempunyai strategi mempuni apabila memang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy.

Shadow economy biasanya identik dengan kegiatan illegal dan memiliki perputaran uang yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tingkat shadow economy di Indonesia mencapai 30-40% dari nilai PDB. Jika, mengacu pada PDB tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp20.892,4 triliun , artinya nilai shadow economy mencapai Rp6.000 triliun. Contoh bisnis ini seperti peminjaman uang tanpa melalui bank, judi, hingga prostitusi.

Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai pemerintah perlu mengikis shadow economy dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

"Size dari shadow economy di Indonesia diperkirakan relatif besar. Misal berdasar Medina dan Schneider (2018), shadow economy di Indonesia bisa mencapai 26.6% dari PDB," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, potensi penerima pajak dari shadow economy sangat besar. Kendati demikian, dia menilai pemerintah punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit.

Bawono menilai, pertama-tama pemerintah harus mengidentifikasi berbagai aktivitas shadow economy. Caranya, bisa melalui sistem identitas yang terpadu.

"Adanya pemadanan NIK/NPWP, pertukaran informasi dengan lembaga lain, serta coretax system bisa menjadi peluang integrasi data yang lebih tajam serta memetakan aktivitas-aktivitas yang selama ini belum sepenuhnya terdeteksi dan/atau dilaporkan kepada otoritas," jelasnya.

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.