Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menyelesaikan hambatan dan penguatan perjanjian perdagangan Indonesia berdampak positif pada peringkat perdagangan berkelanjutan Indonesia.

Kemendag menyampaikan peringkat Indonesia naik satu peringkat menjadi posisi ke-18 dalam hal indeks perdagangan berkelanjutan atau Sustainable Trade Index (STI) dari laporan Hinrich Foundation.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengaku pihaknya menyambut baik atas kenaikan peringkat indeks perdagangan berkelanjutan yang diraih Indonesia.

Merujuk laporan Hinrich, Indonesia naik satu peringkat ke posisi 18 dunia dari total 30 negara yang diukur dalam penerbitan Hinrich-IMDI STI 2024.

Adapun, STI diukur dengan tiga pilar, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bahkan, menurutnya, Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada pilar sosial yang naik tiga peringkat dan pilar ekonomi yang naik satu peringkat.

“Dalam hal ini, perdagangan memiliki peran besar dalam menumbuhkan pilar ekonomi, diantaranya melalui upaya-upaya penyelesaian hambatan perdagangan dan perjanjian perdagangan,” kata Dewi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (27/10/2024)..

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa implementasi dan pemanfaatan perjanjian perdagangan tersebut yang mendorong aspek keterbukaan perdagangan dan investasi yang memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan STI.

Berdasarkan laporan Hinrich, Indonesia merengkuh total skor (45,3) di Asia Tenggara, ada di posisi keenam dari 10 negara Asia Tenggara yang masuk dalam penelitian tersebut.

Di samping itu, Indonesia juga berhasil mengungguli India yang ada di peringkat 24 dan Rusia yang ada di posisi buncit (30). Sementara dari negara Asia Tenggara lain, Indonesia lebih unggul dari Kamboja (19), Laos (22), Brunei (24), dan Myanmar (27).

Sementara itu, terdapat lima negara dengan Indeks Perdagangan Keberlanjutan terbaik di kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura berada di peringkat 4 dunia dengan skor 85,7. Meski demikian, Negeri Singa itu harus turun satu peringkat.

Kemudian, Thailand peringkat 12 dunia (skor 55,4), posisinya naik lima peringkat. Lalu, Filipina peringkat 13 (skor 54,8) atau turun satu peringkat.

Laporan Hinrich juga mengungkap bahwa Vietnam berada pada peringkat 14 (skor 54,1), atau turun satu peringkat. Serta, Malaysia dengan peringkat 15 (skor 52,7) turun satu peringkat.

CEO Hinrich Foundation Kathryn Dioth menjelaskan bahwa indeks ini menunjukkan beberapa negara telah berhasil melakukan perdagangan berkelanjutan, yakni dengan mendorong nilai perdagangan, namun tetap membangun ketahanan lingkungan.

Kebijakan Baru Ekspor RI

Dalam hal kebijakan ekspor, Kemendag mengungkap bahwa pemerintah telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Di samping itu, pemerintah juga telah menetapkan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045, yakni integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

Dalam program prioritas 5, yaitu peningkatan perdagangan antar wilayah dan ekspor, serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global, maka salah satu arah kebijakan nasional dalam upaya mendorong ekspor akan diarahkan kepada peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antar daerah dan dengan global.

Arah kebijakan dalam mendorong ekspor juga dilakukan dengan meningkatkan ekspor produk berteknologi menengah tinggi hingga peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam (SDA). Serta, peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif, juga peningkatan ekspor produk UMKM dan integrasi UMKM dalam rantai nilai global.

Dewi menjelaskan, untuk mendukung program pembangunan nasional tersebut, maka program kerja Menteri Perdagangan ke depan akan difokuskan pada tiga program kerja prioritas utama.

Pertama, pengamanan pasar dalam negeri. Kedua, perluasan pasar ekspor. Ketiga, peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, siap Adaptasi) Ekspor.

“Untuk mendukung program tersebut, Kemendag akan fokus pada penguatan regulasi untuk kepastian hukum dan kemudahan berusaha, baik di dalam maupun di luar negeri,” terangnya.

Pemerintah juga memfasilitasi peningkatan kualitas produk dan daya saing pelaku usaha, promosi dan akses pasar, serta integrasi sistem informasi ekspor.

Adapun, lanjut Dewi, untuk meningkatkan akses pasar yang lebih luas, akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan dan penyelesaian perundingan perdagangan.

Namun, khusus untuk dukungan UMKM BISA ekspor, Dewi menjelaskan bahwa Kemendag akan menyiapkan ekosistem untuk mendukung daya saing UMKM ekspor yang memberi akses dan kemudahan bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pembinaan dan pemasaran sehingga menjadi eksportir yang berhasil.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara soal temuan praktik oknum yang menyediakan paket wisata ke IKN secara berbayar. Hal itu disebut melanggar aturan, lantaran hingga saat ini OIKN tak menjalin kerja sama dengan pihak manapun.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw menegaskan kepada para pihak yang mengomersialkan kunjungan masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN dalam bentuk wisata berbayar agar menghentikan kegiatan tersebut.

“Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/10/2024).

Pasalnya, tambah Troy, saat ini proses konstruksi terus berlangsung. Apabila praktik tersebut kian marak, dikhawatirkan bakal mengganggu laju pembangunan di IKN.

Untuk itu Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin turut mengatakan hal demikian. Bahkan, dirinya mengaku sempat menemui poster iklan pengadaan paket wisata berbayar ke IKN.

“Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," pungkasnya.

Untuk diketahui, masyarakat saat ini diperkenankan untuk dapat mengunjungi IKN usai melakukan pendaftaran diri terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW. Di mana, masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09.00 – 17.00 WITA.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) menilai akselerasi transisi energi di Tanah Air menemui sejumlah tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru.

Hal ini yang akan menjadi pemantik dalam seminar bertajuk 'Masa Depan Transisi Energi di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Komunitas KAGAMA PERSMA dengan Bisnis Indonesia pada Minggu, (27/10/2024).

Wakil Ketua Umum I PP Kagama Budi Karya Sumadi mengatakan ada banyak program elektrifikasi yang menjadi salah satu upaya transisi energi namun masih sulit berjalan optimal.

"Tetapi jujur bahwa bagaimana kita merealisasikan satu program yang sudah digodok dengan baik oleh DEN dan disepakati ini tidak mudah," kata Budi usai melantik Kagama Persma di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (27/10/2024)

Budi yang juga merupakan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam 8 tahun terakhir menyebut beberapa program seperti konversi motor listrik dan penggunaan electric vehicle (EV).

Menurut dia, konversi motor listrik merupakan upaya kecil dari masa depan energi Indonesia. Meskipun tampak kecil, namun tak dapat dipungkiri transportasi, termasuk motor merupakan 60% pengguna energi nasional.

"Saya anggota DEN selama 8 tahun terakhir, upaya dari ESDM, universitas, dan banyak tokoh penting disana, apa yang dilakukan rekomendasi-rekomendasi nya sangat luar biasa," ujarnya.

Budi yang juga merupakan mantan Menteri Perhubungan (2019-2024) itu juga melihat penggunaan EV masih minim. Padahal, pemerintah telah dianjurkan menggunakan EV.

"Gak semua kementerian mau menggunakan itu, padahal kalau kementerian kan uang negara, bisa leasing. Tapi komitmen nya tidak ada, jadi saya berpesan kalau rekan-rekan ada yang dalam kapasitas melakukan itu law enforcement tentang apa yang dilakukan terhadap transisi energi ini harus dilakukan," jelasnya.

Menurut Budi, dalam hal ini perlu dilakukan dorongan agar implementasi dapat berjalan serempak sheingga masa depan transisi energi Indonesia dengan berbagai konsep yang telah dirancang dapat terwujud.

"Saya usulkan kita fokus aja, tetapi berjalan kita berpikir besar harus tepat dan fokus karena begitu itu terealisasi itu jadi contoh," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kagama Pers Dia Mawesti menyampaikan diskursus terkait transisi energi harus terus dilakukan lantaran menjadi kunci dari krisis iklim hingga dekarbonisasi.

"Pemerintah juga punya concern ketahanan energi dan lainnya. Jadi ini penting bagi kami di komunitas untuk berkontribusi atas diskursus terkait transisi energi supaya kita bisa mulai sama-sama merumuskan seperti apa mewujudkan transisi energi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan tinggal di rumah susun (rusun) ASN tetap menanggung sejumlah biaya-biaya kebutuhan hidup.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut salah satu biaya yang bakal dibebankan yakni biaya pengelolaan hingga biaya listrik.

“Ini memang ada biaya-biaya yang harus ditanggung, yang harus dikeluarkan. Seperti biaya listrik, air, gas, pengelolaan bersama gitu ya,” tuturnya dalam akun Instagram resmi Kementerian PKP, dikutip Minggu (27/10/2024).

Akan tetapi hingga saat ini perumusan tanggungan biaya-biaya yang bakal diemban oleh para ASN dan PNS yang nantinya tinggal di rusun ASN itu masih dalam perumusan.

Pasalnya, hingga saat ini pengaturan mengenai proses tinggal ASN di IKN masih belum diatur. Sehingga, detailnya masih akan menunggu ketetapan tersebut terlebih dahulu.

“Ya saat ini pengaturan penghunian ASN ini kan belum dilakukan, belum diatur,” tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya para ASN semulanya bakal mulai dipindah tugaskan ke IKN mulai September 2024. Namun, pelaksanaannya ditunda lantaran masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana terbangun.

Hal itu sebagaimana mandat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sempat memerintahkan pemindahan ASN ke IKN untuk ditunda lantaran masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur.

Di samping itu, dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru tersebut dapat dilaksanakan.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Sementara hingga kini, belum ada informasi lanjutan mengenai kelanjutan pemindahan ASN ke IKN tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam hal perjanjian kemitraan dagang, termasuk dengan perundinganIndonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa perdagangan internasional, baik secara multilateral, regional, dan bilateral, dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.

Dewi mengungkap bahwa saat ini sudah ada 38 perjanjian perdagangan yang ditandatangani dan diimplementasikan, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun, yang masih dalam proses perundingan yakni sebanyak 17 perjanjian perdagangan.

“Beberapa yang sedang berjalan di tahun 2024 adalah perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-Turki CEPA,” kata Dewi kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kami usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kami masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai masa depan pertanian alias lumbung pangan di Papua hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan nasi yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia. Deforestasi menjadi sorotan utama sebagai dampak dari aktivitas pertanian di Negeri Cenderawasih.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai langkah yang diambil pemerintah kontradiktif dengan semangat diversifikasi pangan lokal. Pasalnya, akan timbul konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

“Membangun lumbung padi di papua yang notabene pangan lokalnya sagu, ubi, dan betatas ini seperti mengorbankan kehidupan masyarakat lokal untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan mayoritas makan nasi,” kata Eliza kepadaBisnis.com, belum lama ini.

Eliza juga menyoroti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yangingin mencapai swasembada pangan, serta menjadi lumbung pangan dunia pada 4–5 tahun mendatang.

Mengacu Salinan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024, tepatnya pada Pasal 30, Menko Bidang Pangan akan mengoordinasikan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional, serta instansi lain yang dianggap perlu.

Menurut Eliza, dengan koordinasi tersebut, maka menjadi sinyal bahwa ekspansi lahan pertanian akan terjadi karena Kementerian LHK disatukan dalam klaster pangan. Dia pun memproyeksikan akan adanya konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

Di mana, pemerintah melakukan strategi peningkatan produksi melalui mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

“Maka sudah dapat dipastikan akan ada konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian,” ujarnya.

Mengacu data Forest Watch Indonesia, Eliza mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 jt per tahun. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.

“Terlebih lagi food estate akan tetap dilanjutkan, maka konversi lahan hutan akan terjadi di kawasan Timur Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan.

“Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” imbuhnya,

Lebih lanjut, Eliza juga memadang bahwa pemerintah semestinya menjalankan program sesuai kaidah ilmiah. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisasi trial and error.

“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian existing,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Eliza, perlu dilakukan pengembangan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur mendasar, sehingga tidak harus mengorbankan hutan yang tersisa. Untuk itu, dia mewanti-wanti opsi pembangunan lumbung pangan dengan mengorbankan hutan bukan menjadi opsi utama.

“Food estate ini akan berakhir gagal lagi jika saja masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini seiring dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Pasalnya, Zulhas menyebut bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” jelas Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektar sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” terangnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah enggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sinkronisasi kebijakan dinilai menjadi jalan keluar yang paling manjur untuk menyelamatkan industri tekstil yang sedang tertekan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Sebagaimana diketahui, Permendag 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan PDB nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manuf harus naik, itungan kami kalo mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil menurut Redma yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat, Nandi Herdiaman mengatakan pihaknya berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vocal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap siasat untuk memacu kinerja ekspor Indonesia.Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa langkah memacu ekspor seiring dengan pentingnya peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dewi menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

“Di antara upaya yang telah dilakukan yakni memperluas akses pasar ekspor ke pasar non tradisional dan mengoptimalisasikan pemanfaatan perjanjian perdagangan,” kata Dewi kepada Bisnis.com, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga aktif menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan baru dan penanganan sengketa perdagangan. Serta, intensif dalam upaya promosi perdagangan melalui pelaksanaan misi dagang dan keikutsertaan dalam pameran di luar negari.

Dewi menambahkan Kementerian Perdagangan juga melakukan penguatan pameran internasional di dalam negeri seperti Trade Expo Indonesia, dan pameran sektoral berskala internasional lainnya. Perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan lebih aktif dalam memasarkan produk Indonesia sehingga membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal.

“Dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Perdagangan juga akan mendorong peran UMKM dalam ekspor nasional serta membangun ekosistem perdagangan hijau,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjut Dewi, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas sistem informasi ekspor yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder khususnya eksportir.

Adapun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan produk unggulan daerah, mengembangkan sistem logistik, dan rantai pasok dalam rangka mendukung ekspor.

Serta, sambung Dewi, memberikan fasilitasi dan pembinaan khususnya terhadap UMKM ekspor agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan begitu, produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global dan menjadi eksportir yang berhasil.

“Ke depan, Kemendag juga akan melakukan upaya khusus bagi UMKM yang mendorong terbentuknya ekosistem pro-UMKM dengan program UMKM BISA Ekspor yang memberi akses dan kemudahan bagi UMKM untuk menjadi eksportir yang berhasil,” tandasnya.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada September 2024 mencapai US$22,08 miliar, atau naik 6,44% secara tahunan (year on year/YoY).

Dari sana terungkap bahwa ekspor nonmigas mencapai US$20,91 miliar. Posisinya naik 8,13% jika dibandingkan ekspor nonmigas September tahun lalu.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–September 2024 mencapai US$192,85 miliar atau naik 0,32% dibanding periode yang sama 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$181,15 miliar juga naik 0,39%.

Jika ditinjau dari sisi sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–September 2024 naik 2,52% dibanding periode yang sama 2023. Begitu pula dengan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 17,58%, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,79%.

Bisnis.com, JAKARTA — Dilema meninggalkan dolar Amerika alias dedolarisasi muncul dalam pertemuan BRICS. Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan tingkat tinggi itu justru menyarankan peserta membawa dolar atau euro untuk melakukan transaksi di Kota Kazan, Rusia. Pasalnya, kartu Visa non-Rusia tidak berfungsi di wilayah tersebut.

Melansir Bloomberg, Minggu (27/10/2024), dolar telah mendominasi sistem keuangan global sejak akhir Perang Dunia II. BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan baru-baru ini didukung oleh Uni Emirat Arab bersama dengan tiga negara berkembang lainnya menggalang kekuatan ekonomi tandingan agar pengaruh dolar menjadi lebih berimbang.

Kelompok ekonomi bilateral ini bahkan sempat mewacanakan mata uang pengganti dolar. Akan tetapi sejak pertemuan pertama pada 2009, ide ini tidak berkembang luas.

Kini, pertumbuhan anggota BRICS membuat bobot ekonomi kawasan ini terus berkembang. Menurut Bloomberg, seperti era perang dingin, keberpihakan yang berlawanan dengan Amerika tetap populer di sebagian besar wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini mendorong minat negara kawasan bergabung ke BRICS sebagai pengelompokan alternatif untuk aliansi pro-Barat.

Asosiasi yang beranggotakan sembilan negara ini juga telah menyampaikan undangan kepada Arab Saudi, namun belum mengumumkan apakah negara tersebut menerimanya. Selain itu, BRICS juga menerima dua permintaan aksesi dari Turki dan Indonesia sebagai negara yang tertarik membuang dolar.

Putin menyampaikan bahwa BRICS memenuhi aspirasi sebagian besar masyarakat internasional dan menunjukkan bahwa proses pembentukan dunia yang multipolar alias tidak berfokus ke Amerika dan sekutunya di Eropa sedang berlangsung. Namun imbauan membawa euro dan dolar menjadi ironi, menurut Bloomberg, ketergantungan dolar akan masih berlangsung dalam waktu ke depan.

Meskipun demikian, dengan anggota kelompok berbeda-beda, pertemuan ini membawa dampak luas bagi anggotanya. Misalnya pertemuan di Kazan menjadi lokasi pertama antara Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk kembali bertemu setelah dua tahun terakhir terlibat ketegangan perbatasan wilayah.

“Tugas utamanya adalah mempromosikan penggunaan mata uang nasional untuk membiayai perdagangan dan investasi,” kata Putin, mengecam penggunaan dolar sebagai senjata politik.

Sebagaimana diketahui, para pejabat dari negara-negara industri terkemuka di dunia sedang berunding di Washington mengenai rincian penggunaan pendapatan yang diperoleh dari aset-aset Rusia yang dibekukan di Barat untuk meningkatkan bantuan kepada Ukraina.

Upaya tersebut, yang dipimpin oleh AS dan sekutu-sekutu Eropa, menggambarkan bagaimana Barat telah mampu menggunakan kerangka kerja keuangan internasional yang sudah mapan untuk menghukum Rusia karena memulai perang terbesar di Eropa sejak 1945.

Tidak mengherankan jika Xi, yang memiliki ketegangan geopolitik dengan Barat, bergabung dengan Putin dalam menyerukan peningkatan konektivitas keuangan di antara anggota-anggota BRICS minggu ini. Xi berbicara mengenai urgensi mereformasi arsitektur keuangan internasional dan menyerukan keamanan keuangan tingkat tinggi.

Xi juga mendorong perluasan dan penguatan lembaga pinjaman multilateral BRICS, Bank Pembangunan Baru (New Development Bank). Sejauh ini, bank tersebut terbukti sebagai pemain yang relatif kecil dalam kancah keuangan multilateral.

Alex Isakov dan Gerard DiPippo dari Bloomberg Economics menyebutkan bahwa BRICS pada dasarnya memiliki tiga opsi untuk memotong dolar dalam pembayaran lintas batas, yakni mata uang lokal, mata uang digital baru, atau yuan China.

Sementara dalam catatan Bloomberg, penyelesaian mata uang lokal biasanya mahal karena likuiditas yang rendah. Sementara mata uang digital terlalu tidak stabil dan umumnya tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menangani arus perdagangan utama.

Hal ini menyisakan yuan, yang ingin diinternasionalisasikan oleh China namun tidak ingin membiarkannya berfluktuasi secara bebas. Ada juga pertanyaan yang belum terjawab apakah, dalam sebuah krisis, China akan bersedia memompa yuan dalam jumlah yang tidak terbatas ke luar ekonominya.

Namun, saat ini China belum siap untuk menyediakan yuan yang cukup bagi mitra utamanya, Rusia. Meski demikian, Yuan bahkan tidak disarankan sebagai alat pembayaran pada KTT BRICS minggu ini, hanya dolar dan euro atau Visa Rusia.

Bisnis.com, MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

Menurut beleid di pasal 5 Ayat 4, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan perumahan menaruh harapan besar kepada Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan, agar permasalahan seputar rumah dapat diselesaikan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan hadirnya Kementerian Perumahan diharapkan dapat menyelesaikan sederet permasalahan pada bidang properti.

Di sisi lain, kehadiran Kementerian Perumahan juga bakal berdampak positif pada meningkatnya penganggaran dan akomodasi pada Kementerian tersebut.

“Pada akhirnya kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan properti, di mana pertumbuhan [properti] itu akan membawa dampak yang baik untuk ekonomi, pada tenaga kerja, mengatasi stunting, kemiskinan dan seterusnya, kita siap berkolaborasi,” kata Joko kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Joko juga berharap kemajuan di sektor perumahan memberikan efek domino positif pada pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan terhadap puluhan sektor lain.

Diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto dipimpin oleh kader partai hingga pejabat umum partai. Kementerian teknis ini membidik target optimis membangun tiga juta rumah per tahun.

Penunjukan dua kader partai pada tubuh kementerian teknis tersebut lantas memunculkan pertanyaan. Lantaran, Kementerian Perumahan memiliki beban berat untuk merealisasikan program tiga juta rumah Prabowo.

Mengenai hal tersebut, Joko mengaku pihaknya tetap berbaik sangka kepada dua orang yang telah dipercaya Prabowo tersebut. Meskipun, keduanya tak memiliki latar belakang ulung di dunia properti.

“Menterinya Pak Ara dan Wamen-nya Pak Fahri Hamzah kita terima, kita berprasangka baik saja dan positif saja. Kita akan mendorong kerja sama yang baik,” tuturnya

Bisnis.com, JAKARTA - Penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK industri tekstil tak kunjung usai jelang akhir 2024. Terbaru, perusahaan raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) diputus pailit lantaran gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Kepailitan Sritex tercatat lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Jauh sebelum kabar pailit Sritex, tak hanya 1 atau 2 pabrikan tekstil nasional yang tak mampu bertahan hingga memutuskan untuk menutup pabrik dan memicu gelombang PHK tekstil.

Laporan dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) setidaknya tercatat sebanyak 15.500 buruh tekstil yang di PHK sejak awal tahun. Gelombang PHK massal diproyeksi masih akan kembali terjadi di sisa 2024.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan salah satu pabrik kain di wilayah Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, tengah melakukan PHK bertahap.

"Minggu ini saya dapat laporan ada perusahaan yang pekerjanya tersisa 300 pekerja, sebelumnya pabrik ini pekerjanya ribuan dan lakukan PHK bertahap," kata Ristadi kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Perusahaan tersebut merupakan pabrikan kain, termasuk proses pencelupan/printing tekstil. Saat ini, manajemen perusahaan dan buruh masih dalam proses negosiasi pesangon.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK.

Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang.

Berikut daftar pabrik tutup dan PHK massal tekstil dari KSPN:

1.PT S Dupantex di Jawa Tengah tutup dan PHK 700 pekerja

2.PT Alenatex di Jawa Barat tutup dan PHK 700 pekerja

3.PT Kusumahadi Santosa di Jawa Tengah tutup dan PHK 500 pekerja

4.PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah tutup dan PHK 400 pekerja

5.PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah tutup dan PHK 700 pekerja

6.PT Sai Apparel di Jawa Tengah tutup dan PHK 8.000 pekerja (kembali beroperasi menyelesaikan sisa order, kontrak 2.000 pekerja)

7.PT Sinar Panca Jaya di Semarang tutup dan PHK 340 pekerja pada Agustus (total pekerja sebelumya 3.000 PHK bertahap)

Daftar pabrik PHK karyawan:

1.PT Biratex di Semarang PHK 400 pekerja

2.PT Johartex di Magelang PHK 300 pekerja

3.PT Pulomas di Bandung PHK 214 pekerja (bertambah 301 pekerja awal Oktober, total pekerja sebelumnya 1.800 orang sedang negosiasi pesangon karena pabrik akan tutup)

4.PT Daliatex PHK 500 pekerja

5.PT Delta Merlin 1 di Karanganyar PHK 200 pekerja

6.PT Delta Merlin 2 di Karanganyar PHK 50 pekerja

7.PT Agung Tex di Karanganyar PHK 50 pekerja

8.PT Samwon (garmen) di Semarang PHK 350 pekerja