Bisnis.com, YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) akan menggelar seminar bertajuk "Masa Depan Transisi Energi di Indonesia" sebagai rangkaian kegiatan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) KAGAMA XIV. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas KAGAMA PERSMA bekerjasama dengan Bisnis Indonesia ini akan berlangsung pada Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 12.00 WIB sampai selesai.

Seminar ini hadir sebagai respon terhadap komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission(NZE) pada 2060. Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi 99,6% pada 2022 dengan sebagian besar pembangkit listrik masih bersumber dari energi fosil. Kapasitas energi terbarukan yang terpasang baru mencapai 15%, padahal Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang melimpah.

Wakil Ketua Umum I PP KAGAMA, Budi Karya Sumadi akan membuka acara dengan Opening Remarks. Dilanjutkan dengan diskusi panel dengan tema Masa Depan Transisi Energi di Indonesia yang dimoderatori oleh Mangivera Tjong akan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Executive Vice President PT PLN Warsono Martono akan berbicara tentang komitmen kebijakan dan implementasi transisi energi untuk mencapai NZE. PLN, memiliki peran krusial dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo akan memaparkan pentingnya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi. Hal ini sejalan dengan proyeksi Institute of Essential Reform yang memperkirakan adanya 3,2 juta lapangan kerja hijau sebagai dampak dari dekarbonisasi sektor energi pada tahun 2050.

Founder and Chairman Biru Peduli Foundation Ahmad Yuniarto akan membahas potensi pengembangan energi terbarukan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Head of International and FI Division BNI Rima Cahyani akan membahas peluang dan tantangan pembiayaan transisi energi di Indonesia. BNI, berperan penting dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan.

Vice President Technology & Engineering PT Pertamina NRE Nanang Kurniawan akan memaparkan pengembangan Bioetanol untuk mendorong energi bersih di sektor transportasi. Pertamina NRE, memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Selain diskusi panel, acara juga akan dimeriahkan dengan prosesi pelantikan pengurus Komunitas KAGAMA PERSMA yang dipimpin oleh Dia Mawesti selaku Ketua Komunitas. Acara akan ditutup dengan sesi doorprize yang menjanjikan hadiah-hadiah menarik bagi para peserta beruntung.

Seminar ini terbuka bagi anggota dan pengurus KAGAMA, alumni UGM lintas fakultas dan angkatan, perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan energi terbarukan. Peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang tantangan dan peluang transisi energi di Indonesia.

Melalui seminar ini, KAGAMA berharap dapat mengkonsolidasikan jejaring alumni UGM untuk berkontribusi aktif dalam diskursus dan praktik transisi energi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan energi yang bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi Indonesia di masa depan.

Dengan dukungan dari sponsor utama PT PLN, BNI, dan Pertamina NRE, seminar ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi percepatan transisi energi di Indonesia. Para peserta diajak untuk bersama-sama memikirkan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin dari komunike KTT ke-16 BRICS yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024), komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut menyatakan negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara Brics dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal,” demikian tulis deklarasi tersebut.

Dorongan penggunaan mata uang lokal ini mengikuti Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS (BCBPI), yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan meminimalkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota.

Sebelumnya, Rusia Vladimir Putin menyerukan sistem pembayaran internasional alternatif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia.

Seruan ini diungkapkan dalam pidato pembukaan KTT pada Selasa (22/10/2024). Penggunaan mata uang bersama ini bertujuan untuk mencegah AS menggunakan dolar sebagai senjata politik.

“Dolar digunakan sebagai senjata. Kami benar-benar melihat hal ini. Saya pikir ini adalah kesalahan besar bagi mereka yang melakukan hal ini,” ungkap Putin seperti dilansir The Guardian, Kamis (24/10/2024).

Putin mengatakan bahwa hampir 95% perdagangan antara Rusia dan China sekarang dilakukan dalam rubel dan yuan.

Para pemimpin negara BRICS lainnya mendukung penciptaan sistem pembayaran lintas batas bersama. Hal ini akan membantu negara-negara BRICS melakukan perdagangan satu sama lain, melewati sistem keuangan global yang didominasi dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melarang adanya proyek mercusuar di periode pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dicanangkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa proyek IKN bakal terus dilanjutkan. Meskipun demikian, dirinya menerangkan bahwa intensitas pembangunannya bakal berkurang.

“IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan,” kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan bakal ada penyesuaian alokasi anggaran ke IKN. Meski tak secara gamblang disampaikan, hal itu menjadi sinyal keras bahwa alokasi anggaran yang bakal diguyur pemerintah untuk IKN tidak akan sebesar di masa kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, AHY menekankan, Prabowo telah mewanti-wanti menterinya untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Dirinya menyebut. pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Prabowo diharapkan tidak bakal menyerap APBN secara berlebihan.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan tidak ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk 10 negara besar eksportir perikanan dunia. Target tersebut, diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menyampaikan saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam masuk dalam top 5 negara eksportir perikanan dunia di 2023. Sementara, Indonesia berada di peringkat 13 dengan kontribusi 3,03% dan total ekspor sebesar US$5,63 miliar pada 2023.

“Ini tentu jadi fokus utama perhatian kita sehingga kita nanti bisa tingkatkan ranking 10 negara besar eksportir di dunia,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Ishartini menuturkan, trout dan salmon menjadi komoditas yang paling diminati pada 2023, baik dalam bentuk segar/dingin, fillet, beku, dan hidup. Diikuti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod.

Meski Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, Ishartini menyebut bahwa pemerintah akan fokus pada komoditas seperti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod, untuk meningkatkan hasil perikanan Indonesia ke pasar global.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ungkapnya.

Kendati begitu, diakuinya banyak tantangan dalam menjadikan Indonesia sebagai top 10 eksportir perikanan di dunia. Di antaranya, hambatan ekspor baik bersifat tarif maupun non tarif.

Dia mencontohkan, Indonesia masih dikenakan tarif ekspor sebesar 20% ke Uni Eropa. Kemudian untuk non tarif, di antaranya mengenai kepatuhan terhadap mutu hingga kepatuhan terhadap pengelolaan perikanan.

“Itu yang jadi tantangan kita sehingga tentu penjaminan mutu harus dimulai sejak hulu,” ungkapnya.

Adapun, tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat, meski terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu tersebut atau 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, yang tercatat tumbuh 6,24%.

Namun, pertumbuhan ekspor perikanan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Merujuk data KKP, ekspor perikanan di 2023 tumbuh sebesar 5,63%. Secara terperinci, top 3 komoditas ekspor Indonesia yakni udang dengan nilai US$1,73 miliar, tuna-cakalang-tongkol US$927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita US$762,58 juta.

Di sisi lain, Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Asean menjadi top 5 pasar perikanan dunia di 2023. Menurutnya, kelima negara tersebut, utamanya Uni Eropa menjadi salah satu pasar yang menjanjikan untuk Indonesia.

“Jadi ini pasar-pasar yang harus kita garap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok BRICS dikabarkan berencana meluncurkan uang kertas yang akan digunakan oleh negara-negara anggota grup tersebut.

Mengutip akun X resmi kantor berita Sputnik, @SputnikInt, pada Kamis (24/10/2024), Presiden Rusia, Vladimir Putin diberikan uang kertas BRICS secara simbolis di sela-sela Penyelenggaraan KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Dalam video yang diunggah pada akun tersebut juga menunjukkan Putin yang tengah memegang uang kertas tersebut sambil berjalan meninggalkan sebuah ruangan. Dia kemudian menunjukkan uang simbolis tersebut kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut.

Adapun pada bagian depan uang kertas tersebut terdapat gambar bendera negara pendiri BRICS (Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan). Uang kertas itu disebut mewakili kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka BRICS.

Perlu diketahui, uang kertas yang ditunjukkan oleh Putin pada unggahan tersebut adalah uang simbolis yang tidak digunakan untuk transaksi umum.

Sputnik melaporkan, negara-negara anggota BRICS akan membahas pembuatan mata uang bersama dalam KTT tersebut.

"Perdebatan tentang pembentukan mata uang bersama BRICS diadakan secara tertutup pada pertemuan puncak hari ini," demikian kutipan unggahan akun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meminta negara-negara anggota blok BRICS untuk melakukan transaksi keuangan mereka menggunakan mata uang lokal untuk menggantikan penggunaan dolar AS.

“Mesir menegaskan pentingnya memajukan kerangka kerja sama di bidang penyelesaian keuangan dengan menggunakan mata uang lokal, dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif negara-negara anggota untuk meluncurkan proyek ekonomi, investasi dan pembangunan bersama,” kata Sisi dikutip dari Kantor Berita Anadolu.

Pemimpin Mesir tersebut menyuarakan dukungan terhadap Dewan Bisnis BRICS, termasuk Aliansi Bisnis Perempuan, untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemilik bisnis di negara-negara anggota sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebsar 3%.

Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%. “Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.

Iqbal pun menyinggung penurunan harga barang dan jasa alias deflasi yang terjadi lima bulan beruntun. Menurutnya, ini akibat upah yang diberikan tidak layak.

“Maka deflasi, uang beredar berkurang. Di kelas bawah, kayak kita, jurnalis, buruh, karyawan, pekerja, dia tidak naik gaji 3 tahun, 0%. 2 tahun, nombok gajinya 1,3%, maka uangnya kurang untuk beli barang,” terangnya.

Lebih lanjut, dia juga tidak sepakat dengan pemerintah dan pengusaha yang menilai kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentunya 0,1–0,3, dengan batas bawah dan batas atas.

Sebelumnya, ekonom memperkirakan pemerintah hanya akan mengerek UMP 2025 di kisaran 2,7%—3,8%, atau dengan rata-rata single digit atau sekitar 3,1%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi pemerintah masih akan menggunakan formula yang sama untuk menghitung UMP 2025 seperti tahun sebelumnya, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien kontribusi tenaga kerja.

Josua memperkirakan ada beberapa daerah tertentu yang kemungkinan mengalami kenaikan UMP yang lebih tinggi, tergantung pada faktor-faktor lokal seperti tingkat inflasi regional, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja.

Sederet daerah yang berpotensi mengalami kenaikan UMP lebih tinggi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, yang diperkirakan memiliki pertumbuhan UMP antara 3,3%—3,7%.

Kemudian, wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami kenaikan yang lebih tinggi antara 5,7%—5,9%. Kenaikan UMP 2025 di wilayah ini didorong oleh pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang solid.

Selain itu, Josua juga memperkirakan Maluku dan Papua berpotensi mengalami kenaikan UMP. Di mana, pertumbuhan UMP dapat mencapai 5,3%—7,8% karena pertumbuhan PDRB di daerah tersebut.

Dia menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP ini termasuk pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, serta tingkat pengangguran dan komposisi tenaga kerja formal di setiap daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK memperkirakan terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah memeriksa pengelolaan kas pemerintah pusat tahun 2021—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pemanfaatan nilai saldo anggaran lebih (SAL) yang belum optimal.

“Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021—2023 sebesar Rp24,14 triliun—Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah,” tulis laporan BPK.

Selain itu, BPK mengungkapkan pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan.

Artinya, dana tersebut hanya tertimbun tanpa dimanfaatkan. BPK pun menyimpulkan bahwa pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.

Oleh sebab itu, BPK memberi rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran pembiayaan APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan.

“Serta menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan fokus utama guna mendukung ambisi kedaulatan energi Presiden Prabowo Subianto.

Yuliot mengatakan, saat ini terdapat dua fokus utama Kementerian ESDM untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pertama, meningkatkan lifting minyak.

"Jadi, lifting saat ini sekitar 600.000 (barel per hari/bopd). Bagaimana kita meningkatkan sesuai dengan target yang ada," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (23/10/2024) malam.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting migas RI terus menurun setiap tahunnya. Tercatat, lifting minyak Indonesia pada 1997 mencapai 1,52 juta bopd. Angka itu anjlok menjadi 606.000 bopd pada 2023.

Sementara itu, kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,6 juta bopd. Karena itu, RI masih harus mengimpor sekitar 1 juta bopd.

Yuliot pun meminta anak buahnya untuk memutar otak agar lifting minyak bisa meningkat. Apalagi, Indonesia memiliki target produksi 1 juta bopd pada 2030.

"Sehingga ketahanan energi kita juga bisa tercapai untuk peningkatan lifting tadi," katanya.

Sementara fokus kedua yakni melakukan konversi energi dari fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT). Dia mencontohkan, konversi itu dengan mendorong ekosistem kendaraan listrik.

Dia berpendapat, jika masyarakat bermigrasi menuju kendaraan listrik, maka konsumsi BBM pun akan turun. Kendati, Yuliot mengaku masih menghitung detail terkait potensi pengurangan konsumsi BBM tersebut.

"Jadi, kita akan melihat target bagi penggunaan kendaraan listrik beberapa tahun ke depan justru bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan konsumsi BBM di dalam negeri," tutur Yuliot.

swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Prabowo pada masa pemerintahannya 5 tahun ke depan. Ambisi itu ditegaskan lagi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai kepala negara dan pemerintahan pada Minggu (20/10/2024) lalu.

Prabowo menekankan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja di pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Grup Sritex (SRIL) mengaku khawatir dengan putusan kepailitan perusahaan di PN Niaga Semarang. Hal ini dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) 15.000 karyawan.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja, sudah berkurang dari sebelumnya 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Pada 2022 lalu, proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah dilakukan. Namun, dia menyebut terdapat salah satu kreditur yang keberatan terhadap proses perdamaian tersebut sehingga berujung gugatan pembatalan perdamaian dan PKPU.

"Kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerjanya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," jelasnya.

Dia menerangkan, dalam 1 tahun terakhir PHK yang terjadi di Sritex merupakan upaya manajemen dalam melakukan efisiensi. Sebab, beban keuangan SRIL harus distabilisasi lantaran adanya pengeluaran atas piutang.

Namun, menurut Slamet, proses efisiensi telah dilakukan dengan lancar dan perusahaan masih mampu mempertahankan 15.000 pekerjanya saat ini. Dia pun berharap dampak sosial atas pailit ini tidak terjadi.

"Harapannya kan dampak sosial terkait dengan pailit yang sampai terjadi PHK pesangon nggak jelas nantinya itu menjadi problem sendiri buat pekerja. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin meminta ke manajemen untuk bagaimana agar menyelesaikan proses agar ini kepailitan bisa tidak terjadi," pungkasnya.

Jika dilihat dari laporan keuangan 2023, Sritex mencatatkan penjualan bersih sebesar US$325,08 juta atau setara dengan Rp5,01 triliun (kurs jisdor Rp15.439). Penjualan ini turun 38,02% dibandingkan dengan 2022 yang sebesar US$524,56 juta.

Penjualan SRIL ditopang oleh penjualan ekspor sebesar US$158,66 juta sementara itu penjualan lokal tercatat sebesar US$166,41 juta. Kedua segmen penjualan ini sama-sama turun sepanjang 2023.

SRIL mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi sebesar US$174,84 juta atau setara Rp2,69 triliun. Rugi SRIL menyusut sebesar 55,79% dibandingkan dengan rugi 2022 yang tercatat sebesar US$395,56 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas manufaktur Jepang mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut per Oktober 2024. Pelemahan aktivitas industri itu seiring anjloknya permintaan dan pesanan.

Mengutip Reuters pada Kamis (24/10/2024), Purchasing Managers Index (PMI) au Jibun Bank flash Jepang turun menjadi 49,0 pada periode Oktober 2024 berbanding dengan posisi 49,7 pada bulan sebelumnya.

Catatan PMI Jepang tetap berada di bawah ambang batas 50,0 yang memisahkan pertumbuhan dan kontraksi. Nilai kontraksi ini telah disandang Jepang selama empat bulan berturut-turut.

Usamah Bhatti, ekonom di S&P Global Market Intelligence, yang menyusun survei tersebut mengatakan, pesanan baru menurun di sektor manufaktur dan jasa.

“Kondisi permintaan yang buruk tidak hanya terbatas pada perekonomian domestik karena pesanan baru dari luar negeri turun pada laju tercepat sejak Februari 2023," katanya.

Subindeks pesanan baru untuk sektor manufaktur semakin menyusut pada bulan Oktober, setelah tetap berada di bawah ambang batas 50,0 sejak Juni tahun lalu. Output mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut di bulan Oktober.

Ekspor Jepang turun untuk pertama kalinya dalam 10 bulan pada September. Kondisi itu berdasarkan data pemerintah pada minggu lalu disebabkan lemahnya permintaan di China dan melambatnya pertumbuhan AS.

Sementara itu, Indeks PMI au Jibun Bank pada sektor jasa merosot ke 49,3 pada Oktober, kontraksi pertama dalam empat bulan dan level terendah sejak Februari 2022. PMI sektor jasa tercatat berada pada 53,1 pada bulan September.

Survei tersebut mencatat, perusahaan-perusahaan di sektor jasa mengatakan pelemahan ekonomi di Jepang dan luar negeri mendorong klien untuk menahan pesanan baru.

Kepercayaan dunia usaha secara keseluruhan untuk 12 bulan ke depan melemah pada bulan Oktober ke level terlemah sejak Agustus 2020, akibat melemahnya perekonomian dan biaya yang terus meningkat, menurut indeks komposit sektor manufaktur dan jasa.

Sementara itu, Indeks PMI gabungan au Jibun Bank Jepang, yang menggabungkan aktivitas sektor manufaktur dan jasa, turun menjadi 49,4 pada bulan Oktober, kontraksi pertama dalam empat bulan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Reuters awal bulan ini menunjukkan suasana bisnis pabrikan Jepang membaik pada bulan Oktober dibandingkan bulan sebelumnya meskipun mereka tetap mengkhawatirkan perekonomian China.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang akan melambat menjadi 0,3% tahun ini dari 1,7% pada tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas manufaktur Jepang mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut per Oktober 2024. Pelemahan aktivitas industri itu seiring anjloknya permintaan dan pesanan.

Mengutip Reuters pada Kamis (24/10/2024), Purchasing Managers Index (PMI) au Jibun Bank flash Jepang turun menjadi 49,0 pada periode Oktober 2024 berbanding dengan posisi 49,7 pada bulan sebelumnya.

Catatan PMI Jepang tetap berada di bawah ambang batas 50,0 yang memisahkan pertumbuhan dan kontraksi. Nilai kontraksi ini telah disandang Jepang selama empat bulan berturut-turut.

Usamah Bhatti, ekonom di S&P Global Market Intelligence, yang menyusun survei tersebut mengatakan, pesanan baru menurun di sektor manufaktur dan jasa.

“Kondisi permintaan yang buruk tidak hanya terbatas pada perekonomian domestik karena pesanan baru dari luar negeri turun pada laju tercepat sejak Februari 2023," katanya.

Subindeks pesanan baru untuk sektor manufaktur semakin menyusut pada bulan Oktober, setelah tetap berada di bawah ambang batas 50,0 sejak Juni tahun lalu. Output mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut di bulan Oktober.

Ekspor Jepang turun untuk pertama kalinya dalam 10 bulan pada September. Kondisi itu berdasarkan data pemerintah pada minggu lalu disebabkan lemahnya permintaan di China dan melambatnya pertumbuhan AS.

Sementara itu, Indeks PMI au Jibun Bank pada sektor jasa merosot ke 49,3 pada Oktober, kontraksi pertama dalam empat bulan dan level terendah sejak Februari 2022. PMI sektor jasa tercatat berada pada 53,1 pada bulan September.

Survei tersebut mencatat, perusahaan-perusahaan di sektor jasa mengatakan pelemahan ekonomi di Jepang dan luar negeri mendorong klien untuk menahan pesanan baru.

Kepercayaan dunia usaha secara keseluruhan untuk 12 bulan ke depan melemah pada bulan Oktober ke level terlemah sejak Agustus 2020, akibat melemahnya perekonomian dan biaya yang terus meningkat, menurut indeks komposit sektor manufaktur dan jasa.

Sementara itu, Indeks PMI gabungan au Jibun Bank Jepang, yang menggabungkan aktivitas sektor manufaktur dan jasa, turun menjadi 49,4 pada bulan Oktober, kontraksi pertama dalam empat bulan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Reuters awal bulan ini menunjukkan suasana bisnis pabrikan Jepang membaik pada bulan Oktober dibandingkan bulan sebelumnya meskipun mereka tetap mengkhawatirkan perekonomian China.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang akan melambat menjadi 0,3% tahun ini dari 1,7% pada tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya memenuhi area Patung Kuda, Jakarta, menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025 hingga pencabutan UU Cipta Kerja.

Meski hujan mengguyur, serikat pekerja uang kompak mengenakan kaos berwarna hitam dan merah tetap bergerak menuju ruas Patung Kuda, Jakarta. Namun tak lama kemudian, hujan mereda.

Berdasarkan pantauan Bisnis, bendera KSPI hingga Partai Buruh mewarnai area Patung Kuda. Para buruh juga membawa spanduk yang memuat tuntutan dalam aksi demo ini.

Terlihat, para buruh membawa spanduk bertuliskan cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Para buruh juga mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Hari ini KSPI bersama partai buruh menuntut kenaikan upah. Kenaikan upah yang layak 8–10% mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh kepemimpinan Presiden baru, Prabowo Subianto,” demikian orasi yang disampaikan.

Dalam orasinya, para buruh juga sepakat akan melakukan mogok nasional pada November 2024.

“Bahkan nanti sampai akhir Oktober kita akan demo terus-menerus di kantor bupati,” tuturnya.

Para buruh juga menggemakan “Hidup buruh, hidup buruh, rakyat Indonesia sejahtera” di sepanjang ruas Patung Kuda.

Sebelumnya, terpantau satu rombongan partai buruh baru mendatangi kawasan sekitar Monas pada pukul 09.37 WIB.

Beberapa menit kemudian, ruas jalan di Patung Kuda, tepatnya di depan Gedung Indosat ditutup dan dialihkan menuju Balai Kota. Rombongan berikutnya juga memasuki kawasan sekitaran Monas.

Sederet polisi terpantau merapatkan barisan di area Bundaran Monas dan Patung Kuda.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Pasalnya, Iqbal menjelaskan bahwa pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Angka ini lebih rendah dari inflasi 2,8%. “Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan,” ujarnya.

Di samping menuntut kenaikan upah, demo ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.