Bisnis.com, JAKARTA — Nomenklatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) hanya tinggal hitungan hari. Rencananya Kemenkop UKM akan dipecah menjadi dua bagian, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM di era pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, posisi Menteri Koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi yang kini masih bertugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), sedangkan Menteri UKM akan dijabat oleh politikus Golkar, yakni Maman Abdurrahman.

Berdasarkan pantauanBisnis,Menkop UKM Teten Masdukimenerima kunjungan Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Budi Arie dan Maman Abdurrahman telah menyelesaikan pertemuan dengan Menkop UKM Teten Masduki selama lebih dari satu jam di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Saat ditemui awak media, Menteri Teten tidak sengaja membocorkan akan memperlihatkan kantor baru Maman Abdurrahman yang tak lama lagi akan bertugas menjadi Menteri UKM. Teten menyebut bahwa Maman akan berkantor di Smesco Indonesia, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Kita mau lihat kantor Pak Maman di Smesco,” kata Teten singkat saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dengan demikian, Maman Abdurramhan nantinya bakal berkantor di Smesco usai dilantik sebagai Menteri UKM. Sementara itu, Kantor Kemenkop UKM di Jalan Haji R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan bakal ditempati oleh Budi Arie usai dilantik sebagai Menteri Koperasi.

Sebelumnya,Teten menyampaikan tengah berupaya untuk membantu kedua calon menteri. Apalagi di pemerintahan baru, Kemenkop UKM bakal dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Meski kedua sektor itu nantinya dipecah, Teten menilai bahwa kedua kementerian tetap dapat bersinergi. Pasalnya, koperasi kerap digunakan sebagai alat konsolidasi agregasi bagi pelaku usaha, utamanya sektor pertanian.

“Meskipun dipecah, saya kira akan disinergikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Teten juga berencana akan menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan yang terjadi di sektor koperasi dan UKM, kepada kedua calon menteri, termasuk program-program yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pidato penyampaian RUU APBN TA 2025 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 harus semakin memperkokoh lompatan kemajuan Indonesia agar dapat keluar dari middle income trap, dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja.

APBN diharapkan mampu terus menjaga kinerja apik selama sepuluh tahun terakhir, yakni periode 2014-2024, dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian global sepuluh tahun terakhir selalu dihantui oleh berbagai risiko ketidakpastian, baik yang bersumber dari masih tingginya tingkat suku bunga, volatilitas pasar keuangan, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, dampak perubahan iklim, penuaan populasi, digitalisasi, maupun perkembangan kecerdasan buatan.

Di tengah situasi tersebut, APBN selalu hadir sebagai instrumen yang dapat diandalkan sebagai shock absorber serta tumpuan asa untuk menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan akibat ketidakpastian perekonomian global. Alhasil, melalui APBN yang kredibel, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan, perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir dapat terus terjaga.

APBN 2025 dirancang untuk mendukung transisi politik yang smooth dan efektif, mengakomodasi keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto. Kebijakan fiskal 2025 mengambil tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai landasan transformasi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai target tersebut, tentunya perlu ditopang dengan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui collecting more, spending better, dan innovative financing secara prudent. Sebagai strategi jangka pendek dan melanjutkan strategi periode 2014 hingga 2024, pemerintah akan berfokus pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Di sektor pendidikan, APBN pada periode 2014-2024 digunakan untuk peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing guna merespons berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan serta memberi akses yang memadai dan merata terhadap berbagai informasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Anggaran pendidikan selama 10 tahun terakhir digunakan untuk mendukung kemajuan SDM Indonesia, baik melalui bantuan yang langsung diterima peserta didik, maupun dalam bentuk dukungan riset untuk inovasi.

Beberapa capaian penting di bidang pendidikan antara lain, (1) Peningkatan jumlah sasaran Program Indonesia Pintar, dari semula hanya 11,0 juta siswa pada tahun 2014, menjadi 20,3 juta siswa pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 20,8 juta siswa pada tahun 2024; (2) Peningkatan jumlah sasaran KIP Kuliah, dari semula hanya 220 ribu mahasiswa pada tahun 2014, menjadi 1.002,9 ribu mahasiswa pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 1.069,3 mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) Peningkatan Belanja Operasional Sekolah, dari semula hanya 39,6 juta penerima manfaat pada tahun 2014, menjadi 53,17 juta penerima manfaat pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 53,24 juta pada tahun 2024.

Pada sektor kesehatan, anggaran kesehatan selama periode 2014-2024 tumbuh rata-rata sebesar 17,6 persen per tahun dari semula Rp59,7 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp187,5 triliun pada APBN tahun 2024, meningkat signifikan pada saat penanganan pandemi Covid-19.

Peningkatan anggaran kesehatan sejalan dengan perbaikan indikator bidang kesehatan, antara lain: (1) prevalensi stunting yang turun signifikan dari 37,2 persen pada tahun 2013, menjadi 21,5 persen pada tahun 2023; (2) peningkatan akses layanan kesehatan yang diindikasikan melalui peningkatan jumlah RSU dari semula 1.855 unit pada tahun 2014, menjadi 2.636 unit pada tahun 2023 dan peningkatan jumlah Puskesmas dari semula 9.731 unit pada tahun 2014 menjadi 10.416 unit pada tahun 2023 serta; (3) peningkatan Angka Harapan Hidup Saat Lahir sebagai salah satu indikator IPM yang menunjukkan keberhasilan pembangunan SDM dari semula hanya 70,59 tahun pada tahun 2014, menjadi 74,39 tahun pada tahun 2023.

Pemerintah terus berupaya memberikan layanan kesehatan berkualitas mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Program unggulan bidang kesehatan untuk penguatan well-being antara lain peningkatan efektifitas Program JKN, akselerasi penurunan stunting, dan peningkatan gizi anak-ibu hamil.

Untuk strategi jangka menengah dan panjang, diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas). Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan.

Anggaran infrastruktur pada periode 2014-2024 mencapai Rp3.746 triliun atau rata-rata 374,6 triliun pertahun, dan tumbuh rata-rata 12,8 persen pertahun dari semula Rp157,4 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp423,4 triliun pada APBN tahun 2024. Alokasi anggaran infrastuktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, infrastuktur pangan (bendungan, saluran irigasi), infrastruktur TIK (BTS, kapasitas satelit) serta infrastruktur layanan dasar (SPAM, perumahan, dan sanitasi).

Di bidang infrastruktur konektivitas berupa jalan tol selama periode 2015-2023 telah terbangun jalan tol sepanjang 2.050 km atau rata-rata 228 km/tahun. Sebagai perbandingan, pada periode tahun 1978-2014, jalan tol yang terbangun hanya sepanjang 790 km atau rata rata 21,4 km/tahun. Adapun pada tahun 2024, pembangunan jalan tol ditargetkan sepanjang 650 km.

Sementara itu, pembangunan jalan nasional pada periode 2015-2023 mencapai 5.823 km atau rata rata 582 km/tahun. Adapun pada tahun 2024 pembangunan jalan nasional ditargetkan mencapai 583 km.

Selanjutnya, beberapa capaian pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2020-2023 yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR, antara lain sebagai berikut: (1) Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya sebanyak 696.422 unit; (2) Pembangunan rumah susun sebanyak 16.443 unit, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebanyak 101.044 unit; (3) Pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 5.560 liter/detik; (4) Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi prasarana sarana pendidikan, olahraga dan pasar sebanyak 3.876 unit; (5) Pembangunan sistem pengelolaan persampahan untuk 2.246.238 KK; (6) Jalan tol beroperasi 751 km; (7) Pembangunan jalan sepanjang 1.972 km.

Dalam rentang waktu tahun 2014-2024, APBN telah betul-betul bekerja keras menjaga kesinambungan fiskal, yakni tidak hanya menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran semata, namun juga membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Hal ini untuk mendukung target ambisius Indonesia sebagai high income country dan negara ekonomi terbesar kelima dunia pada tahun 2045, yang akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia.

Akhir kata, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pernah berkata: “masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan ”. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan dukungan yang kuat dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bakal ada gelombang demonstrasi besar yang akan dilakukan oleh kalangan buruh seluruh Indonesia pada 24 Oktober 2024 – 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI, Said Iqbal menyebut aksi demo buruh itu dilakukan salah satunya dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8% hingga 10%.

“Tuntutan aksinya hanya dua isu, yaitu yang pertama menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%,” kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Sebagai catatan, Said Iqbal menyebut dalam merumuskan kenaikan upah minimum tersebut, pemerintah diminta untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang upah minimum.

Pasalnya, jelas Iqbal, PP yang merupakan cantolan dari UU Cipta Kerja tersebut saat ini tengah dalam masa gugatan hukum yang masih dalam rahap judicial review atau uji materil. Sehingga, secara hukum PP tersebut tak dapat digunakan.

Kemudian, tuntutan kedua aksi tersebut yakni mendesak pencabutan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Cabut omnibus law UU Ciptaker sekurang-kurangnya pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim MK. Karena sudah tahap putusan hakim, kita minta segera di cabut sesuai uji material yang sedang di riviu di MK, itu dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran,” ujarnya.

Adapun, aksi demo itu disebut bakal diikuti oleh 6 serikat buruh yang membawahi hampir 90% buruh di Indonesia. Di mana, Said menyebut dirinya telah mengantongi kesepakatan dari 350 kabupaten dan kota buruh di seluruh Indonesia.

“Ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan, dari 24 Oktober sampai 31 Oktober 2024 di 38 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten atau Kota,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pengumuman kenaikan UMP 2025 bakal disampaikan pada 21 November 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan. Saat ini, pemerintah akan menentukan besaran upah minimum 2025.

Susi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Pehitungan yang mengacu pada PP 51/2023 berarti akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya. Yang jelas, pemerintah ingin agar penetapan upah minimum 2025 tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi, PP-nya, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan mencari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa comply, tetapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret," ujar Susi di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Setiyanto (37), petani asal Jawa Tengah, mengalami betul pait getir mencari air untuk menopang aktivitas pertaniannya. Air menjadi sumber kehidupan yang paling krusial. Tetapi maraknya privatisasi sumber mata air menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur primer maupun sekunder yang diperuntukkan bagi para petani.

Dulu sebelum adanya proyek revitalisasi irigasi termasuk bendungan hingga embung, petani sangat kesulitan untuk mencari air. Apalagi untuk daerah yang mengandalkan sawah tadah hujan atau daerah yang jauh dari mata air. Semenjak proyek revitalisasi sistem irigasi yang cukup massif dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, petani mulai memiliki harapan untuk memperoleh pasokan air yang ujungnya dapat menggenjot produksi peranian.

Bagi Setiyanto, keberadaan embung, bendungan, atau sistem irigasi pertanian yang lebih modern, menurutnya, memastikan pasokan air tetap terjaga setiap masa tanam tiba. "Selama ini, infrastruktur primer maupun sekunder kita mengalami tantangan kekurangan air," ujarnya kepada Bisnis.

Adapun di Jawa Tengah, pemerintah setidaknya masih mengebut pembangunan proyek Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang dan Bendungan Bener di Purworejo. Kedua bendungan itu nantinya akan memiliki peran penting, selain sebagai pengendali banjir, juga menjamin pasokan air ke sawah-sawah produktif alias lumbung padi di 2 wilayah tersebut.

“Dengan adanya bendungan, diharapkan minimal akses air di musim kering bisa lancar,” ujar Paryanto, warga Jawa Tengah kepada Bisnis belum lama ini.

Pembangunan infrastruktur sektor pertanian menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir. Jokowi begitu getol membangun bendungan, menyediakan embung bagi masyarakat pegunungan, hingga merevitalisasi maupun membuat saluran irigasi baru secara massif untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air sebagai urat nadi pertanian.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa selama 2015-2024, pemerintahan Presiden Jokowi telah membangun 42 atau sekitar 68,8% dari target 61 bendungan. Puluhan proyek bendungan itu mampu menampung 2,7 miliar meter kubik air dan telah mengairi irigasi seluas 285.303 hektare.

Selain sektor pertanian, multiplier effect dari eksistensi bendungan di era Jokowi juga tampak di sektor energi dan pengendalian banjir. Keberadaan 42 bendungan, kalau mengacu data PUPR, berhasil mereduksi banjir sebanyak 8.895 meter kubik air per detik dan telah menghasilkan energi listrik sebanyak 153 megawatt (MW).

Angka ini kemungkinan akan terus bertambah, karena ada sejumlah proyek bendungan yang baru saja diresmikan maupun masih dalam proses penyelesaian. Angka terbaru dari pernyataan Presiden Jokowi, jumlah bendungan yang sudah rampung mencapai 44 atau telah menembus 72% dari target.

Penyelesaian 61 bendungan sampai akhir jabatan Presiden Jokowi setidaknya diproyeksikan akan meningkatkan indeks pertanaman dari 143% menjadi 200% hingga peningkatan layanan air irigasi dari 10,6% atau 761.000 hektare pada 2015 menjadi 19,3% atau sekitar 1,4 juta hektare sawah irigasi pada 2024.

Adapun Presiden Jokowi selama beberapa waktu terakhir sering berkeliling Indonesia untuk sekadar meresmikan atau memastikan proyek bendungan berjalan sesuai ekspektasi. Pada 29 Agustus 2024 lalu, misalnya, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Leuwikeris, di Jawa Barat. Bendungan seluas 243 hektare yang berada di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis itu mampu menampung volume air sebanyak 81 juta meter kubik.

Menariknya, Jokowi tidak hanya fokus membendung air di Jawa. Selama 10 tahun terakhir, Jokowi membangun bendungan-bendungan baru di luar Jawa. Pemerataan proyek pembangunan itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh pemerintahan Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Tidak Jawasentris melainkan Indonesiasentris.

Data Sistem Informasi Bendungan dan Waduk Kementerian PUPR, misalnya, mengungkap bahwa selama tahun 2014-2024 bendungan-bendungan di Pulau Sumatra telah menampung 852,13 juta meter kubik air, Kalimantan 172 juta meter kubik, Sulawesi 1,4 miliar meter kubik, Maluku 50 juta meter kubik, dan Bali Nusa Tenggara alias Balinustra 312,4 juta meter kubik air.

Khusus di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, Jokowi telah meresmikan proyek Bendungan Sepaku Semoi, di Penajam Paser Utara. Eksistensi bendungan itu tidak lepas dari mega proyek Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi akan menyediakan air baku bagi IKN hingga tahun 2030 sebesar 2.500 liter per detik, dengan rincian 2.000 liter per detik untuk kebutuhan air baku di IKN dan 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan.

Jokowi, dalam sebuah kesempatan telah mengungkap alasannya begitu getol membangun bendungan selama 10 tahun terakhir. Dia secara implisit menyampaikan bahwa bendungan adalah simboliasi kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani.”

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meresmikan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur yang dibangun oleh swasta yaitu PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) pada hari ini, Jumat (18/10/2024). Peresmian bandara ini dilakukan H-2 menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Peresmian bandara tersebut dihadiri oleh Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah sangat gembira dengan kehadiran Bandara Dhoho yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kediri.

Dia mengungkapkan Bandara Dhoho menjadi bandara pertama yang 100% pembangunannya didanai oleh swasta atau menggunakan dana non-APBN.

"Tadi disampaikan Pak Luhut bahwa bandara ini KPBU atau unsolicited project artinya apa, bandara yang [dibangun] kerja sama pemerintah dan swasta. Bedanya apa? 100% ini dibiayai oleh swasta," ujar Menhub di sela-sela peresmian Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, Jumat (18/10/2024).

Pemerintah, imbuhnya, mengapresiasi pembangunan bandara yang dilakukan oleh PT Surya Dhoho Investama (SDHI), anak usaha dari PT Gudang Garam. Dia berharap agar langkah serupa dapat dilakukan pihak swasta di daerah lainnya.

"Apa yang dilakukan Surya Group ini adalah pertama kalinya swasta menginvestasikan dananya untuk pembangunan proyek infrastruktur. Dananya tidak kecil, mendekati Rp12 triliun," kata Budi.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama Istata T Siddharta saat penerbangan perdana di Kediri pada April 2024 menyebut bahwa operasional bandara ini menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan konektivitas udara dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian selatan, khususnya di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

Dia juga menyebut bahwa bandara ini merupakan sebuah infrastruktur yang akan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk terhubung ke berbagai daerah di Jawa Timur bagian selatan.

Bandara Dhoho Kediri merupakan Bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang pembangunannya dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya PT Surya Dhoho Investama.

Bandara ini memiliki landasan pacu 3.300 x 60 meter, apron commercial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway atau jalur perpindahan pesawat yang membentang sepanjang 306 meter x 32 meter dan 438 meter x 32 meter, dan lahan parkir seluas 37.108 meter persegi.

Pada sisi darat, bandara ini memiliki terminal penumpang seluas 18.224 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun. Bandara ini selain ke depan melayani penerbangan internasional, juga untuk haji dan umroh.

Terminal penumpang yang dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang setiap tahunnya pada tahap awal, dan akan mampu menampung hingga 10 juta penumpang per tahunnya pada tahap ultimatenya, memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang pesawat udara.

Saat ini, sudah ada tiga maskapai yang telah beroperasi di Bandara Dhoho, yaitu Super Air Jet dan Batik Air dengan delapan rute penerbangan serta Citilink. Batik Air untuk rute Kediri-Jakarta (CGK-DHX), Kediri-Bali (DPS-DHX), dan Kediri-Palembang (PLM-DHX). Super Air Jet mendapat persetujuan rute Kediri-Banjarmasin (BDJ-DHX), Kediri-Balikpapan (BPN-DHX), Kediri-Makassar (UPG-DHX), dan Kediri-Bali (DPS-DHX), serta Citilink untuk penerbangan Kediri-Jakarta PP.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua calon pejabat di Kabinet Prabowo-Gibran yaitu Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman mendatangi kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Kedua tokoh tersebut menyambangi kantor Kemenkop UKM di tengah berembusnya kabar pemisahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan posisi menteri koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi, sementara menteri UKM akan dijabat oleh Maman Abdurrahman.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Teten datang lebih dulu menunggu Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Beberapa menit kemudian, Maman Abdurrahman tiba mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamata yang terpatri di wajahnya. Tak lama menyusul Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memakai batik dan kacamatanya sekitar pukul 09.09 WIB.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan bahwa pemecahan nomenklatur Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM akan mempertajam setiap sektor.

Menurutnya, pemecahan nomenklatur ini juga dinilai sebagai sesuatu yang positif dan menjadi lebih baik.

“Saya melihat langkah yang diambil kenapa sampai dipisahkan [Kemenkop UKM] dalam konteks mempertajam, perlu dipertajam bagaimana koperasi itu bisa berkembang dengan baik, lebih cepat, dan perlu dipertajam bagaimana UMKM bisa tertangani dengan lebih serius untuk menggapai Indonesia Emas 2045,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Jumat (18/10/2024).

Edy juga melihat pemecahan kementerian ini juga tidak menjadi masalah. Namun dengan catatan, langkah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mempercepat pelayanan, khususnya UMKM.

“Harapannya, dengan kementerian yang baru ini benar-benar memfokuskan seluruh aktivitasnya untuk kemajuan UMKM, keberpihakan kepada pelaku UMKM,” ujarnya.

Terlebih, Edy menyampaikan bahwa UMKM berkontribusi tinggi terhadap PDB sekitar 61%. Bukan hanya itu, lanjut dia, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja.

“Kalau UMKM-nya kolaps, UMKM-nya ambruk, kemungkinan ekonomi Indonesia akan ambruk. Dan kita tidak mau itu,” tuturnya.

Terlebih, Edy mengungkap masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Kementerian UMKM, mulai dari pendampingan, keseriusan membuka lapangan usaha, hingga soal perizinan dalam hal ekspor produk.

“Saya berharap pemerintahan yang baru, khususnya Kementerian UMKM yang baru bisa melihat hal itu dan bisa lebih serius,“ tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya aktivitas pencurian pasir laut di wilayah perairan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di tengah sorotan pembukaan keran ekspor pasir berupa sedimentasi di laut oleh pemerintah saat ini, sejumlah modus pencurian pasir laut terungkap ke publik.

Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan penangkapan dua kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mencuri pasir laut tanpa adanya kelengkapan dokumen.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, dua kapal isap pasir laut (dredger) raksasa yang berhasil diamankan itu yakni Yang Cheng 6 dan Zhou Shun 9.

“Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut dan kami sudah lama mantau kapal ini,” kata Pung dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).

Pada 9 Oktober 2024, Pung menuturkan bahwa kapal ini berpapasan dengan kapal Orca 003 yang dipakai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa. Kala itu, KKP tengah melakukan pengawasan di lapangan.

Kemudian, Trenggono menugaskan anak buahnya untuk menghentikan kapal tersebut. Kapal ini, kata Pung, memang sudah dipantau sejak lama oleh KKP karena kerap memasuki perbatasan tanpa izin. Saat diperiksa, Pung mengungkap bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi sang nahkoda.

Selain itu, kapal dengan bobot sekitar 12.000 gross tonnage ini mengangkut sekitar 10.000 meter kubik pasir laut. Ketika diperiksa, nakhoda berkewarganegaraan Indonesia itu mengaku bahwa pasir-pasir tersebut akan dibawa ke Singapura.

Masih menurut keterangan nakhoda itu, Pung menyebut bahwa kapal ini bolak-balik untuk mengambil pasir laut sebanyak 10 kali setiap bulannya. Sekali isap, kapal tersebut membutuhkan waktu 9 jam untuk memenuhi palka.

“Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa,” ujarnya.

KKP masih akan mendalami aktivitas yang dilakukan kedua kapal tersebut dan menerapkan asas praduga tak bersalah. KKP telah mengantongi sejumlah alat bukti, untuk kemudian dikembangkan guna mengetahui sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut.

“Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita,” kata Pung.

Pekan lalu, KKP juga melaporkan adanya dua kapal keruk asing berbendera Singapura yang mengeruk 10.000 meter kubik pasir di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara ilegal.

Pung secara langsung melihat proses penghentian dan pemeriksaan dua kapal asing tersebut, MV YC 6 dan MV ZS 9, saat tengah berada di Kapal Pengawas (KP) Orca 03 yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepri, Rabu (9/10/2024).

“Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Ipunk sapaan akrabnya melalui siaran pers resmi, Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjabarkan bahwa saat pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil penelusuran mendalam yang membuktikan ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

“Menurut pengakuan nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, dalam 1 bulan bisa mencapai 10 kali keluar masuk tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan, tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran,” ujarnya.

Di kapal penghisap pasir yang membawa 10.000 meter kubik pasir itu terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri atas 2 orang WNI, 1 orang warga Malaysia, dan 13 warga negara China.

“Mereka menghisap pasir selama 9 jam dan mendapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam 1 bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya, dalam 1 bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia,” katanya lagi.

Ipunk juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

Terkait hal tersebut, Ipunk juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Salah satu ketentuan yang diatur beleid ini yaitu pemanfaatan sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, beleid itu merupakan salah satu landasan hukum dalam pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau pecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan, sampai saat ini, dalam PP No. 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara. Ini baru pasir laut belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait penerbitan PP No. 26/2023. Trenggono mengatakan, ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Efek Minus Ekspor Pasir Laut

Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporannya menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun imbas adanya kebijakan ekspor pasir laut atau hasil sedimentasi laut.

Dari hasil penghitungan dengan model Input-Output, Celios menyebut bahwa dampak negatif justru ditimbulkan akibat adanya ekspor pasir laut.

"Output ekonomi akan berkurang sebesar Rp1,13 triliun dengan penurunan produk domestik bruto mencapai Rp1,22 triliun," tulis Celios dalam laporannya.

Pendapatan masyarakat juga turut terdampak dari adanya kebijakan ini. Celios mengungkap, pendapatan masyarakat secara total mengalami penurunan dengan total sebesar Rp1,21 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya bertambah sekitar Rp170 miliar, apabila menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan.

Kendati eksportir pasir laut dapat meraup keuntungan sebesar Rp502 miliar dengan adanya kebijakan ini, terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan. Pasalnya, produksi perikanan berpotensi menurun hingga Rp1,8 triliun imbas adanya aktivitas penambangan pasir laut.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, permodelan ekonomi yang dilakukan lembaganya memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat. Pasalnya, penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun.

"Jadi studi ini memberikan respons atas berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor pasir laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara. Klaim itu ternyata berlebihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Celios melalui laporannya merekomendasikan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 25/2023 serta aturan turunannya untuk melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan lokal.

Pihaknya juga meminta agar seluruh proses penerbitan izin penambangan pasir laut, baik untuk domestik dan ekspor dihentikan, serta mendorong potensi ekonomi restoratif di pesisir yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, Celios meminta pemerintah agar menyusun program restorasi ekosistem laut yang rusak akibat pencemaran air, penebangan hutan bakau (mangrove), rusaknya terumbu karang, dan reklamasi pantai. (Rifki Setiawan Lubis)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) keramik hingga 5 tahun mendatang. Langkah pemerintah ini diyakini dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Adapun, penerapan BMAD keramik impor dari China ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2024 yang berlaku pada 28 Oktober 2024 hingga 5 tahun ke depan. Tarif BMAD ditetapkan di kisaran 14%–94%.

Dengan diberlakukannya BMAD, keramik asal perusahaan China dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi industri di dalam negeri. Kehadiran BMAD dinilai dapat memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional ke level 67%—68% pada akhir 2024.

Ulasan tentang respons positif industri keramik terkait dengan penerapan BMAD, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (18/10/2024):

Angin Segar Pasar Properti di Balik Rencana Penghapusan PPN dan BPHTB

Rencana Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memangkas pajak sebesar 16% yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% diproyeksikan akan menggairahkan pasar properti.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpendapat, pemangkasan pajak di sektor properti tersebut bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional yang memang belakangan tengah mengalami pelemahan.

“Insentif pajak ini mendorong konsumsi masyarakat di tengah ekonomi yang sedang lesu. Kebijakan ini bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari konsumsi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (17/10/2024).

Namun demikian, pemerintah ke depan sepatutnya tak hanya fokus menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi saja, melainkan perlu juga meningkatkan kinerja investasi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di lain hal, pemerintah juga perlu fokus meningkatkan kinerja ekspor sejumlah komoditas andalan RI untuk dapat mendorong pertumbuhan RI.

Kilau Menarik Industri Keramik

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan bahwa penerapan BMAD dapat menjadi awal kebangkitan bagi industri keramik nasional yang mengalami tekanan 10 tahun terakhir akibat praktik dumping.

“Industri keramik telah tercidera berat hampir 10 tahun terakhir ini akibat praktik dumping dan telah mengakibatkan sejumlah pabrik berhenti produksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan,” kata Edy, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, utilitas kapasitas produksi nasional saat ini masih dalam tren penurunan. Pada semester pertama 2024, utilitas kapasitas produksi di level 63%, turun dari level 2023 sebesar 69% dan 2022 di level 75%.

Namun demikian, dia meyakini diberlakukannya BMAD keramik asal perusahaan China dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi industri di dalam negeri. Kehadiran BMAD dinilai dapat memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional ke level 67%—68% pada akhir 2024.

Investor Asing Serok Saham Astra (ASII) saat Harga Jatuh

Investor asing tercatat memburu saham PT Astra International Tbk. (ASII). Mereka seakan memanfaatkan kinerja jeblok Astra dalam sebulan perdagangan terakhir.

Jika dilihat dari trennya berdasarkan data RTI Business, harga saham ASII turun 0,2% pada perdagangan hari ini, Kamis (17/10/2024) ke level Rp4.950 per saham. Dalam sepekan turun 3,41% dan anjlok 6,16% dalam sebulan perdagangan.

Sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD), saham ASII juga masih di zona merah, yaitu minus 12,39%. Di level harga tersebut, saham ASII diperdagangkan dengan price to earnings ratio (PER) 6,32 kali dan price to book value (PBV) 1,01 kali.

Di tengah koreksi harga dan tingkat valuasi yang atraktif itu, saham ASII masih diborong asing. Dalam 20 hari terakhir, saham ASII mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing paling jumbo di pasar saham.

ASII mencatatkan net buy asing sebesar Rp4,49 miliar pada perdagangan kemarin. Perseroan pun mencatatkan net buy asing Rp419,22 miliar dalam sebulan perdagangan.

Ongkos Mahal Kabinet Gempal

Momen pemanggilan sejumlah nama calon pengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membawa kekhawatiran terhadap beban anggaran gaji ASN dalam APBN.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau D. Muhammad mengatakan bahwa komposisi kabinet yang berisi banyak menteri dan wakil menteri berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tak bisa dimungkiri bahwa makin banyak jumlah institusi yang dibentuk akan berimbas pada naiknya biaya rutin seperti gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Makin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya memperparah kerentanan fiskal Tanah Air. Alasannya, tahun depan terdapat utang jatuh tempo bernilai jumbo. Tercatat, utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Potensi Hermina (HEAL) & Mayapada (SRAJ) Usai Ekspansi di IKN

Dua emiten kesehatan, yaitu PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) dan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) melakukan ekspansi rumah sakit di Ibu Kota Nusantara/IKN. Aksi korporasi yang bisa menjadi katalis positif di pasar saham.

Rumah sakit menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan masyarakat. Senior Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa di daerah, ekspansinya belum semasif kota-kota besar.

Itu sebabnya dia berpandangan ada potensi yang sangat besar ketika emiten memperluas jangkauannya ke daerah. Apalagi IKN bakal menjadi kota baru dan banyak pekerja yang pindah ke sana.

Nafan menjelaskan bahwa keberadaan rumah sakit sangat diperlukan agar fasilitas kesehatan di IKN bisa sangat memadai ke depannya. Terlebih, ekspansi rumah sakit di IKN juga dapat mendukung program target pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Prabowo Subianto sebesar 8%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) akan menambah jumlah Kereta Cepat Whoosh yang beroperasi dan membuka Stasiun Karawang untuk pelayanan penumpang setelah satu tahun beroperasi.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyampaikan Whoosh terus berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanannya.

“Kami berencana menambah jumlah KA menjadi 62 KA per hari, mengubah pola KA komuter dengan headway setiap 30 menit, serta rencana membuka Stasiun Karawang untuk pelayanan penumpang,” kata Dwiyana dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Dwiyana menjelaskan, frekuensi perjalanan Whoosh meningkat dari 4 KA per hari, bertahap menjadi 8 KA sampai dengan saat ini 48 KA perhari. Tren pertumbuhan penumpang pun meningkat dari awalnya hanya 14.000 - 17.000 penumpang per hari, hingga mencapai hingga 24 ribu penumpang per hari.

Dia juga mengatakan selanjutnya Whoosh akan menerapkan strategi peningkatan ridership. Aksesibilitas stasiun Tegalluar Summarecon juga diharapkan akan menambah jumlah penumpang secara signifikan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap infrastruktur kereta api cepat bisa lebih berkembang dan mampu menjangkau lebih luas ke berbagai daerah di Indonesia.

“Ke depan, kita berharap proyek Whoosh tidak hanya sampai di Bandung. Saya berharap makin berkembang dan menjangkau daerah lebih luas, dengan target selanjutnya dapat mencapai Surabaya,” ujar Menhub.

Menhub Budi Karya memberikan apresiasinya atas keberhasilan kerjasama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan PT KCIC dalam merealisasikan salah satu Proyek Strategis Nasional, yakni kereta api cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

“Keberhasilan ini dicapai berkat kolaborasi solid antara pemerintah, melalui DJKA dan PT KCIC. Antusiasme masyarakat terhadap Whoosh terbukti dengan lebih dari 5,3 juta penumpang yang telah menaiki Whoosh di tahun pertama pengoperasiannya. Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan berharap kolaborasi akan semakin kuat,” kata Menhub.

Menhub menilai keberadaan kereta cepat telah meningkatkan daya saing Indonesia menjadi lebih baik di kancah internasional secara umum, dan Asia Tenggara secara khusus.

Bisnis.com, JAKARTA - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Di mana, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak.

Mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” jelasnya.

Belum lagi terkait dengan besarnya biaya operasional berupa mahalnya harga avtur, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, hingga biaya layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan pada hari ini, Jumat (18/10/2024) atau H-2 jelang pelantikan Prabowo Subianto mayoritas mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Beberapa komoditas pangan yang harganya naik yaitu beras, telur, bawang, hingga minyak goreng.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (18/10/2024) pukul 07.00 WIB, harga beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,96% menjadi Rp13.700 per kg.

Harga beras SPHP juga naik 0,72% menjadi Rp12.650 per kg dan harga beras premium naik 2,06% dari hari sebelumnya menjadi Rp15.820 per kg.

Sementara, komoditas yang harganya meningkat yaitu bawang putih bonggol naik 0,53% menjadi Rp40.170 per kg, sementara bawang merah naik 0,65% menjadi Rp29.310 per kg.

Tak hanya itu, kedelai biji kering impor juga naik harganya 0,37% menjadi Rp10.790 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 33% menjadi Rp8.060 per kg.

Adapun, harga cabai merah keriting mengalami penurunan 5,21% menjadi Rp29.290 per kg dan harga cabai rawit merah naik 9,20% menjadi Rp50.110 per kg.

Di samping itu, harga daging ayam ras naik 5,64% menjadi Rp37.670 per kg. Sementara, harga telur ayam ras naik 12,65% menjadi Rp32.150 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni naik 0,58% sebesar Rp135.310 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi naik 0,45% menjadi Rp18.040 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.290 per liter atau naik 0,33% dari hari sebelumnya.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah naik 4,43% menjadi Rp10.610 per kg, sedangkan minyak goreng curah turun 0,61% menjadi Rp16.400 per liter.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp37.950 per kg atau naik 1,93% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 5,39% menjadi Rp33.460 per kg dan ikan bandeng naik 9,80% menjadi Rp36.510 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi menyarankan agar pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka bisa meniru kebijakan strategis China hingga Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) FEM IPB University Sahara mengatakan bahwa China dan Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi di rentang 6–9%. Bahkan, dia juga menyebut kedua negara ini bisa menjadi acuan untuk Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk Vietnam, misalnya, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7%. Sementara itu, china juga memilki pertumbuhan ekonomi yang bertahan di angka 8%.

“China, kami jadikan benchmark untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. China itu 9% [pertumbuhan ekonomi] sudah sering, dan 8% pertumbuhan ekonomi relatif lebih stabil di tahun-tahun yang sebelumnya,” kata Sahara dalam acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menariknya, Sahara juga mengungkap bahwa hasil penelitian yang menunjukkan semakin maju suatu negara, maka nilai economic complexity index (ECI) juga akan semakin tinggi.

Perlu diketahui, ECI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas ekonomi suatu negara berdasarkan keragaman dan kecanggihan produk yang dihasilkan. Bahkan, negara berpendapatan tinggi seperti Jepang, Amerika, dan Singapura memiliki nilai ECI yang tinggi.

ECI sendiri mempertimbangkan dua faktor utama.Pertama, keragaman produk (diversity), mengukur seberapa banyak jenis produk yang dihasilkan oleh suatu negara.Kedua, kecanggihan produk (product sophistication) dengan mengukur seberapa rumit atau berteknologi tinggi produk yang dihasilkan oleh suatu negara.

Misalnya saja, pada sektor pertanian, kata Sahara, jika Indonesia hanya sekadar mengekspor biji kopi mentah, maka nilainya akan jauh lebih rendah dibandingkan mengekspor kopi olahan premium. Sahara pun menyebut, ekspor biji kakao nilainya jauh lebih rendah dibandingkan ekspor coklat premium.

“Selama ini kita banyak mengekspor biji kakao dan kita mengkonsumsi coklat premium yang diperoleh dari negara lain,” katanya.

Jika dibandingkan kompleksitas ekspor Indonesia dengan China dan Vietnam, pada 2022, komposisi produksi ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang berbasis pada sumber daya alam, baik sumber energi seperti batu bara dan gas, maupun bahan baku manufaktur seperti bijih besi dan tembaga. Serta, palm oil untuk produk agroindustri.

“Sementara kalau kita bandingkan struktur ekspor China dan Vietnam, mereka sudah berbasiskan pada produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi,” ungkapnya.

Misalnya China, lanjut dia, telah mengekspor broadcasting equipment, integrated circuit elektronik, dan komputer. Sama halnya dengan Vietnam.

Dari sisi struktur impor, dia mengungkap bahwa produk utama yang diimpor Indonesia selain migas terdiri dari produk manufaktur berteknologi tinggi mencakup elektronik, monbil, mesin. Sementara produk agroindustri yang diimpor terdiri dari cereals, oilseed, dan gula.

Sementara itu, produk yang semakin banyak diimpor Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata di antaranya produk plastik, mesin, produk optic, dan fotografi.