Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan partainya mengapresiasi sikap pemerintah baru dalam melihat masalah orang miskin. Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, Indonesia ditargetkan menekan kemiskinan menjadi 7-8 persen.

PKS menyarankan pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada selama ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Netty berharap efektivitas kebijakan terkait pengentasan kemiskinan bisa diperhatikan.

"Fraksi PKS yakin dengan kesungguhan dan keinginan yang kuat untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah baru nantinya bisa menekan angka kemiskinan serendah mungkin," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang matang, anggaran memadai, serta strategi yang berkelanjutan," tegas Netty.

Ia mengingatkan bahwa 2025 adalah tahun dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Di lain sisi, tahun depan juga periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Oleh karena itu, Netty menekankan pentingnya membangun optimisme masyarakat. Ini juga berlaku untuk dunia usaha agar perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat dan bisa menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, maupun ketimpangan.

PKS juga mendorong pemerintahan baru untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Ini perlu dilakukan di tengah target mencapai pertumbuhan tinggi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Keberhasilan memperbaiki struktur ekonomi nasional akan mengeluarkan Indonesia pada jebakan negara-negara berpendapatan menengah atau middle income trap," tutur Netty.

"Fraksi PKS berharap pemerintah baru nantinya bisa memenuhi harapan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain sehingga mampu menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik," tandasnya.

Apa yang diucapkan pada Rapat Paripurna merupakan Pemandangan Umum Fraksi PKS atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya. Nantinya, pemerintah bakal memberikan tanggapan dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Wuling Motors di Indonesia telah memiliki tiga model mobil listrik, Air EV, Binguo EV dan Cloud EV. Namun dari ketiganya yang paling menonjol sepanjang tahun ini adalah Binguo EV yang sekarang posisinya sebagai mobil listrik terlaris di dalam negeri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sedari Januari hingga Juli, penjualan mobil listrik semua merek sebanyak 17.826 unit. Hasil itu naik lebih dari dua kali lipat ketimbang periode sama tahun lalu 6.928 unit.

Dalam periode itu Wuling sudah menjual 7.093 unit atau nyaris 40 persen dari total penjualan mobil listrik. Wuling saat ini merupakan merek mobil listrik terlaris selama tujuh bulan.

Pencapaian Wuling ini sangat terbantu Binguo EV yang terjual 3.743 unit selama Januari-Juli. Dua model lainnya, Air EV laku 1.253 unit dan Cloud EV terjual 2.097 unit.

Pencapaian Binguo EV itu bisa menggambarkan model mobil listrik pilihan apa yang sedang digemari masyarakat sekarang.

Bila merujuk ke data spesifikasi, Binguo EV merupakan hatchback yang panjangnya nyaris 4 meter dengan lebar sekitar 1,7 meter. Walau desainnya hatchback lima penumpang, kabinnya cukup luas menopang kenyamanan.

Hal lain yang mungkin jadi pertimbangan konsumen mobil listrik adalah soal kapasitas baterai dan jarak tempuh. Binguo EV tersedia dua pilihan, yakni 31,9 kWh (333 km) dan 37,9 kWh (410 km).

Lantas yang bisa jadi mendorong keputusan final adalah soal harga. Banderol Binguo EV terbilang cukup terjangkau di level Rp 300 jutaan yang membuatnya bisa bersaing dengan hatchback konvensional seperti Toyota Yaris atau Suzuki Baleno.

Binguo EV dijual tiga varian, yaitu Long Range AC 333 km (Rp317 juta), Long Range AC-DC 333 km (Rp326 juta) dan Premium Range AC/DC 410 km (Rp372 jutaan).

Harga itu bisa dicapai karena Binguo EV diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen sehingga mendapatkan insentif PPN 10 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan insentif pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia sebesar 50 persen karena dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2024.

Jokowi memuji kinerja KPU menggelar lima pemilihan sekaligus dengan total 164,2 juta suara. Meski sudah menjalankan tugas berat, KPU akan kembali dihadapkan dengan tugas lainnya, yakni Pilkada Serentak 2024 dengan total pemilih sekitar 200 juta orang.

"Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf, saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin," ujar Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8).

"Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, hitung, hitung, hitung, kemudian ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen," imbuhnya.

Tunjangan anggota KPU pusat, provinsi sampai kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 2 beleid itu, diatur fasilitas yang diterima yakni uang kehormatan dan fasilitas. Kemudian Pasal 3 disebutkan ketua dan anggota KPU pusat maupun daerah mendapat uang kehormatan setiap bulan.

Kemudian, Pasal 4 beleid itu mengatur besar uang kehormatan tersebut adalah; untuk KPU pusat, ketua mendapatkan Rp43.110.000, sementara anggota Rp39.985.000.

Sementara untuk ketua KPU provinsi sebesar Rp20.215.000 dan anggota Rp18.565.000. Sedangkan untuk KPU kabupaten/kota, ketua menerima Rp12.823.000 dan anggota menerima Rp11.573.000.

Dengan kenaikan 50 persen, ketua KPU pusat bisa mendapat tunjangan Rp64 juta lebih dan anggota hampir Rp60 juta. Ketua KPU provinsi mendapat sekitar Rp30 juta dan anggota Rp27 juta. Kemudian KPU kabupaten/kota untuk ketua mendapat Rp19 juta dan anggota Rp17 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal anggaran Badan Gizi Nasional. Menurutnya, proses anggaran untuk lembaga itu masih dibuat.

Ia pun menyebut bakal segera bertemu dengan pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dadan Hindayana.

"Nanti juga kami akan bertemu dulu pimpinannya dan kami lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Namun, Sri Mulyani belum bisa mengungkapkan kapan pertemuan itu akan berlangsung. Pasalnya, ia masih disibukkan dengan berbagai urusan.

"Ya nanti kita lihat, aku lagi banyak ke DPR nih," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional sendiri dipatok sebesar Rp71 triliun. Ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Selain untuk anggaran program makan bergizi gratis, dana itu juga termasuk untuk mengongkosi operasional Badan Gizi Nasional.

Dadan pun membenarkan saat ditanya anggaran itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya.

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya," kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Ia mengatakan anggaran Rp71 triliun akan dikelola sendiri oleh Badan Gizi Nasional. Dia memastikan anggaran itu tak dibagi ke kementerian atau lembaga lain.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi S2 Entomologi itu menyebut Badan Gizi Nasional akan menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pekan pertama Desember. Dengan begitu, program ini akan efektif berjalan pekan pertama Januari 2025.

"Insyaallah 2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional yang sebesar Rp71 triliun unggul dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, bahkan mereka berada di urutan kedelapan pemilik pagu terbesar.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Mereka adalah Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus mencari cara agar lepas dari ketergantungan utang.

Pernyataan sang Bendahara Negara merupakan itu bagian dari Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023 alias RUU P2 APBN.

Ia menegaskan kebijakan pengendalian penarikan utang terus dilakukan agar kesinambungan fiskal terjaga. 

"Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menghargai bagaimana para wakil rakyat berpesan agar pemerintah mengelola defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu pula dengan penarikan utang agar tetap hati-hati dan bijaksana.

Ani lantas memamerkan kinerja pemerintah pada tahun lalu. Ia mencatat rasio defisit APBN terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) di 2023 lalu menurun tajam ke level 1,61 persen.

"Ini defisit terendah sejak 2012. Pemerintah menjaga defisit agar tetap aman sesuai amanah dan rambu-rambu UU Keuangan Negara, yaitu tidak melebihi 3 persen dari PDB dan menjaga rasio utang (terhadap) PDB di bawah 60 persen," jelasnya.

Terlepas dari klaim keberhasilan pemerintah di 2023, faktanya utang yang diwariskan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto cukup besar. Presiden Terpilih 2024-2029 itu akan mewarisi beban utang lebih dari Rp8.000 triliun.

Pada Buku APBN KiTa, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.444,87 triliun hingga semester I 2024. Jumlah tersebut setara 39,13 persen dari PDB.

Meski jumlahnya cukup besar, rasio utang pemerintah diklaim masih terbilang aman karena di bawah 60 persen dari PDB.

PDIP mendesak pemerintah menjelaskan berapa kenaikan pendapatan yang bakal dirasakan rakyat dengan target perekonomian di era Prabowo Subianto.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti asumsi dasar makro di RAPBN 2025. Ia mengutip bagaimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,2 persen dan menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen.

Menurutnya, pemerintah ke depan tak cukup mematok sejumlah sasaran dan indikator pembangunan. Adisatrya meminta negara jangan hanya berpaku pada tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, rasio gini, tingkat pengangguran, dan indeks modal manusia.

"Pemerintah juga harus dapat menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali pada pendapatan rakyat," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"Berapakah tambahan penghasilan yang diterima oleh rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas?" tanya Adisatrya.

Selain itu, ia mendesak pemerintahan era Prabowo harus menjelaskan berapa tambahan lapangan kerja yang akan muncul. Ini termasuk penguatan lapangan usaha rakyat di seluruh sektor penopang pertumbuhan ekonomi, seperti pertanian hingga konstruksi.

Adisatrya menekankan rakyat ingin tahu dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dalam kehidupan mereka masing-masing.

"Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp15.700. Pemerintah malah menetapkan nilai tukar pada 2025 senilai Rp16.100. Penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter global khususnya The Fed pada 2025," tuturnya.

"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan agar pemerintah kembali pada kesepakatan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yaitu pada rentang nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS," imbuh Adisatrya.

Ia juga menyoroti target pemerintah dalam RAPBN 2025 yang menyebut tax ratio dirancang mencapai 10,2 persen. Menurutnya, ini lebih kecil dari pembahasan KEM-PPKF sebesar 10,5 persen.

Adisatrya mempertanyakan bagaimana kelanjutan rencana pemerintah mengerek rasio pajak. Terlebih, presiden terpilih 2024-2029 Prabowo berencana meningkatkan tax ratio Indonesia ke level 23 persen.

"Bahkan, pemerintah memperkirakan hingga 2029 tax ratio hanya dapat mencapai 11,48 persen dari PDB. Fraksi PDIP mempertanyakan, bagaimana kelanjutan dari rencana untuk mencapai tax ratio 23 persen?" tutupnya.

Sederet kritik tersebut merupakan bagian dari Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel selaku pemimpin sidang mengatakan pemerintah bakal menanggapi pandangan fraksi pada rapat yang akan datang. Rapat Paripurna selanjutnya bakal digelar pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan dana transfer ke daerah (TKD) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan rakyatnya.

Izin itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 51 Tahun 2024 tentang PMK Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 5 Agustus 2024.

"Pembayaran kontribusi iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari transfer ke daerah," bunyi pasal 3 ayat 6 PMK 51/2024.

Adapun iuran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42 ribu per orang per bulan. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat.

Namun, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, pemda berkontribusi dalam membayar iuran bagi PesertaPBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.

"Kontribusi iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah mulai tahun 2021," bunyi pasal 3 ayat 5 PMK 51/2024.

Adapun dana transfer ke daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. TKD merupakan bagian dari belanja negara dan terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Penyesuaian.

TKD digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuan dari pemberian dana itu adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun kesenjangan antara sesama pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani ke Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini (20/8).

Rosan menyebut dirinya diminta lebih aktif menggaet investor asing untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Untuk pembangunan investasi IKN juga diharapkan investor tidak hanya dari lokal, tapi juga investor asing," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).

Jokowi menurutnya juga berpesan agar kementeriannya terus berupaya memenuhi target yang sudah dicanangkan. Target tahun ini sebesar Rp1.650 triliun dan sudah tercapai sekitar 50,3 persen.

"Kemudian melanjutkan hilirisasi, baik di mineral seperti nikel bauksit dan lain-lain, termasuk hilirisasi di pertanian dan perkebunan," imbuhnya.

Selain soal investasi dan hilirisasi, Presiden Jokowi menurutnya berpesab agar beberapa smelter tetap dikembangkan agar nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja terus berjalan.

Rosan mengaku juga diperintah Jokowi untuk menjaring investasi semikonduktor lantaran potensi investasi semikonduktor dianggap besar.

Adapun komoditas ini banyak digunakan sebagai bahan baku cip yang digunakan untuk berbagai barang elektronik, mulai dari smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Amerika menjadi salah satu negara dengan industri semikonduktor yang maju.

Amerika, lanjut Rosan, juga telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari tujuh negara destinasi investasi semikonduktor.

"Jadi investasi di semikonduktor ini selain hilirisasi prioritas juga yang dikasih arahan oleh bapak presiden," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya resmi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Rosan mengisi posisi Menteri Investasi menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser jabatannya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rosan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI), PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) bersama PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) melakukan penanaman 632 bibit terumbu karang.

Penanaman 632 bibit terumbu karang itu dilakukan di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penanaman dilakukan di area yang rusak akibat aktivitas yang berlebihan oleh manusia di sekitar habitat terumbu karang.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan, konservasi terumbu karang yang dilakukan pihaknya bersama IPC TPK merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Group sebagai bentuk kepedulian lingkungan di sekitar perusahaan.

Langkah ini, kata dia, untuk mengurangi dampak aktivitas hilir mudik kapal dari dan menuju pelabuhan. Menurutnya, Provinsi Lampung dipilih menjadi lokasi konservasi terumbu karang karena terdapat area kerja perusahaan yaitu IPC Terminal Petikemas Area Panjang.

"Kami menanam sebanyak 632 bibit terumbu karang dikemas dalam 79 rak ditanam di area seluas 158 M2, jumlah rak kami sesuaikan dengan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI," kata Widyaswendra dalam keterangannya, Selasa (20/8).

Widyaswendra melanjutkan, dalam menanam terumbu karang pihaknya bekerja sama dengan komunitas pecinta alam. Antara lain Lampung Underwater Community (LUC) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Pahawang.

Kegiatan konservasi ini, kata dia, merupakan penanaman terumbu karang terbanyak di Pulau Pahawang. Adapun Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Lampung dengan luas wilayah sebesar 1.020 hektar yang dihuni oleh 1.837 jiwa dan 447 kepala keluarga.

Bahkan, sebagian besar warga di pulau ini menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Sederet potensi bahari Pulau Pahawang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk kegiatan snorkeling dan diving.

"Konservasi terumbu karang bukan pertama kali dilakukan oleh SPTP, pada 2023 lalu kami melakukan konservasi 1.400 bibit terumbu karang yang ditanam dengan metode rocklife di perairan Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu," jelas Widyaswendra.

Dalam kesempatan ini ia menyampaikan, bibit terumbu karang ditanam menggunakan rangka pipa/paralon yang setelah melalui proses uji coba paling sesuai dengan kondisi laut di Pulau Pahawang. Rencananya akan dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dalam satu hingga tiga bulan setelah penanaman.

Pelindo Lestari Konservasi Terumbu Karang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 14.5.1 tentang Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut.

Sementara Ketua Lampung Underwater Community Kusbiyanti menjelaskan, terdapat empat jenis terumbu karang yang ditanam di area Pulau Pahawang. Antara lain, Acropora Cervicornis, Acropora Carduus, Acropora Formosa dan Psammocora (jahe hijau).

Ia mengapresiasi komitmen SPTP dalam mendorong pelestarian laut. Program konservasi terumbu karang di Pulau Pahawang merupakan program konservasi terumbu karang kedelapan kolaborasi Pelindo Group dan LUC sejak 2017 lalu.

Kepala Desa Pulau Pahawang Salim menyambut baik konservasi terumbu karang yang dilakukan oleh SPTP. Pihaknya berharap konservasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat untuk lingkungan dan masyarakat Pulau Pahawang.

Sebab, kata dia, terumbu karang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi warga setempat.

"Wisatawan datang ke daerah kami karena daya tarik keindahan alam bawah laut, sehingga terumbu karang menjadi hal penting bagi kelangsungan pariwisata yang perlu kita jaga bersama," kata Salim.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menagih keseriusan negara menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota DPR RI Fraksi PPP Muhammad Aras membacakan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya. Salah satu poin yang disorot PPP adalah bagaimana sikap pemerintah untuk menyejahterakan abdi negara.

"Terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, Fraksi PPP menanyakan keseriusan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS, seperti tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Pada salah satu poin pembahasan KEM-PPKF, disebutkan bakal ada penyesuaian upah ASN. Janji kenaikan gaji PNS di 2025 juga sudah dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo sama sekali tak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI. Tindakan Jokowi pada Jumat (16/8) itu jelas menimbulkan tanda tanya besar.

"Namun, dalam RAPBN 2025 tidak disinggung sama sekali. Fraksi PPP mendorong pemerintah menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, serta tenaga kependidikan lainnya," tuntut Aras.

Terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mencoba menjelaskan maksud Pidato Nota Keuangan Jokowi. Isa menegaskan APBN 2025 sudah didesain untuk mengakomodir kenaikan gaji ASN, walau tak diumumkan Presiden Jokowi.

Isa menekankan pengumuman tersebut akan dilakukan langsung nanti oleh presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Begitu pula dengan berapa besaran kenaikan yang diputuskan.

"Itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu (kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri) dilakukan, tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) itu diserahkan kepada presiden baru," jelas Isa, dikutip dari CNN Indonesia TV.

Bos Bappenas Suharso Monoarfa juga berjanji kenaikan gaji ASN serta TNI/Polri bakal dilakukan secara bertahap. Meski, dirinya tak membocorkan tanggal pasti kapan kenaikan gaji tersebut diumumkan.

Para pemilik di Korea Selatan panik massal menjual mobil listriknya usai insiden Mercedes-Benz EQE terbakar di parkiran bawah tanah yang merembet sampai menghancurkan 140 mobil lainnya.

Menurut The Korea Herald, lebih dari 100 unit EQE sudah masuk dalam daftar jual di platform jual-beli mobil bekas populer di Korea Selatan, SK Encar. Per 16 Agustus lalu total EQE yang ditawarkan jual di platform itu mencapai 115 unit.

Platform jual-beli terbesar kedua di Korea Selatan, K Car, juga mengalami hal yang sama. Penawaran jual mobil listrik meningkat 184 persen pada pekan pertama Agustus ketimbang pekan sebelumnya.

Ramai-ramai panik jual mobil listrik ini menyusul kebakaran EQE 350+ pada 1 Agustus di parkiran bawah tanah yang baru bisa dipadamkan setelah 8 jam penanganan. Peristiwa ini juga membuka mata bahwa kebakaran mobil listrik bisa menimbulkan dampak sangat besar yang tak pernah diprediksi sebelumnya.

Dampak lain dari kekhawatiran publik adalah harga mobil listrik bekas saat ini jatuh di Korea Selatan. Sebelum insiden kebakaran EQE dijual 60 juta won hingga 70 juta won atau sekitar Rp695,5 juta sampai Rp811,4 juta.

Sedangkan usai kejadian beberapa unit EQE 300 tahun 2023 sekarang banderolnya 59 juta won (sekitar Rp683,9 juta), jauh di bawah harga saat baru 92 juta won (sekitar Rp1,06 miliar).

Bukan cuma warga yang panik, produsen mobil listrik nomor satu di Korea Selatan, Hyundai, juga menyadari kepanikan sampai mengeluarkan program khusus berupa diskon 5 juta won buat Kona Electric dan diskon 10 persen untuk Ioniq 5.

Genesis, merek mobil mewah Hyundai, juga memangkas harga sampai 5 persen untuk semua model.

Merek lain yang mengimpor mobil listrik ke Korea Selatan, BMW, juga menawarkan diskon lebih dari 12 persen untuk i7 dan iX. Audi juga melakukan hal serupa, mengumbar diskon nyaris 30 persen untuk model e-tron termasuk varian performa RS.

Dari sisi lain, perusahaan dealer mengatakan sebagian konsumen membatalkan pesanan pembelian mobil listrik baru. Alasannya karena kekhawatiran atas potensi kebijakan baru dari pemerintah yang bakal melarang mobil listrik berada di fasilitas parkir bawah tanah karena khawatir terbakar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus menekan atau mengendalikan kenaikan harga pangan di Indonesia melalui dua strategi.

Hal ini disampaikan dalam Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023 alias RUU P2 APBN.

"Pemerintah mengendalikan harga pangan dengan melakukan stabilisasi pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan kebijakan impor secara terukur," tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menekankan pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi antarstakeholder terkait.

Koordinasi dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI). Ini tercermin dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sang Bendahara Negara menegaskan laju inflasi Indonesia sepanjang 2023 terjaga di 2,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Ani mengklaim ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menembus 5,5 persen yoy.

"Laju inflasi Indonesia jauh lebih rendah dan stabil dibandingkan negara-negara G20, seperti Rusia yang mengalami (inflasi) 7,4 persen dan Turki mencapai 64,8 persen," pamer Ani.

"Dan tentu kalau dibandingkan dengan Argentina yang sedang mengalami krisis, inflasinya mencapai 211,4 persen," tegasnya.

RUU P2 APBN 2023 bakal dibahas kembali pada Sidang Paripurna bulan depan. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel selaku pimpinan sidang menyebut pengambilan keputusan akan diambil pada 3 September 2024.