Fenomena menurunnya porsi kelas menengah dalam menopang perekonomian Indonesia perlu mendapat perhatian pemerintah.

Dalam laporan World Bank bertajuk 'Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class' kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran sebesar Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita.

Sementara, mereka yang memiliki pengeluaran Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan per kapita tergolong sebagai kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class/AMF) dan masyarakat dengan pengeluaran Rp354 ribu hingga Rp532 ribu per bulan per kapita masuk dalam kelas rentan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui persentase kelas menengah di Indonesia menurun. Namun, ia berpendapat penurunan tak drastis sebab kebanyakan dari mereka beralih profesi jadi pekerja mandiri yang jumlahnya belum terdata.

"Data kita median kita untuk kelas menengah emang turun mediannya," kata dia di Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Suharso, warisan pola kerja work from home (WFH) saat pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor menurunnya kelas menengah. Ia mencontohkan ada anak muda yang memilih jadi freelancer di perusahaan asing karena pekerjaanya bisa dijalankan jarak jauh.

"Nah, mereka (kelas menengah) ini kemudian keluar dari perusahaan-perusahaan konstruksi kita dan sebagainya. Nah, ini kita belum punya data ini," ucap Suharso.

Ia pun mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah kelas menengah menyusut menjadi di bawah 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah pun akan meneliti lebih lanjut terkait ke mana larinya kelas menengah tersebut.

"Itu kami sedang cari ke mana mereka. Jadi, ini nggak teregister saja," katanya.

Klaim Suharso cukup masuk akal, BPS mencatat jumlah pekerja sektor informal cukup tinggi. Per Februari 2024, 59,17 persen pekerja bekerja di sektor informal, sedangkan 40,83 persen bekerja di sektor formal. Jumlah ini turun tipis dari 2023 yakni 60,12 persen pekerja informal dan 39,88 persen pekerja formal.

Sementara pada 2022, pekerja informal tercatat 59,97 persen dan pekerja formal 40,03 persen. Pada 2021, pekerja informal 59,62 persen dan pekerja formal 40,38 persen.

Suharso lantas menilai kelas menengah tak turun kelas jadi miskin. Pasalnya, ia mengklaim jumlah masyarakat miskin turun meski ia tak merinci berapa penurunannya.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen atau 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun 0,33 persen poin atau 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin atau 1,14 juta perseb terhadap September 2022.

Dengan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi, jumlah kelas menengah di Indonesia pun mengalami tren penurunan. Fakta ini sesuai dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024).

Lihat saja, proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.

Penurunan jumlah kelas menengah ini berbanding terbalik dengan kelompok rentan. Dalam periode yang sama jumlah kelompok rentan malah meningkat. Tercatat jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.

Alarm krisis untuk ekonomi RI tak berasal dari daya beli kelas menengah yang terkikis saja. Tapi dari seluruh lapisan masyarakat.

Gejala itu terlihat dari deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi sebesar 0,18 persen pada Juli 2024 dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Sedangkan secara tahunan tercatat inflasi 2,13 persen (year on year/yoy).

Deflasi pada Mei tercatat sebesar 0,03 persen (mtm). Kelompok penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29 persen dan andil 0,08 persen.

Sementara itu, deflasi Juni tercatat 0,08 persen (mtm). Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,49 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,14 persen.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkapkan dampak deflasi yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan berturut-turut tersebut.

Menurut Didik, deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah. Tetapi ini bisa menjadi alarm.

Ia menilai deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya menunda konsumsinya.

"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi di mana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," kata Didik.

Ia menuturkan deflasi yang terjadi sekarang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian jika jika pemerintah terlalu percaya diri dengan kebijakan makro dan kebijakan sektor riil saat ini.

Pria yang juga merupakan guru besar Universitas Paramadina itu mengingatkan gejala penurunan konsumsi masyarakat sudah terjadi di depan mata.

Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan. Sebab, keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur.

Tak hanya itu, Didik menyebut dalam aspek peluang pekerjaan, masalah pengangguran lebih berat. Ini tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak.

Menurutnya, bantuan sosial yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membantu sama sekali memperbaiki keadaan. Bahkan, mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan.

Gabungan masalah industri yang berat, pengangguran, dan deflasi karena konsumsi menurun, maka dunia usaha yang dirasakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) semakin berat.

"Saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin, melihat tidak banyak alternatif kecuali biaya produksi harus dipangkas, yang pada gilirannya memangkas pekerja," imbuh Didik.

Dalam jangka lebih panjang, bisa terjadi stagnasi atau penurunan upah karena pada keadaan seperti ini pengusaha juga dapat memotong gaji. Secara makro ini selanjutnya mengurangi permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian.

Didik pun menilai keadaan ekonomi saat ini akan diwariskan Presiden Jokowi kepada pemerintah selanjutnya.

Ia mengingatkan pemerintah hati-hati terhadap kepala ular resesi bisa menghadang ekonomi Indonesia. Pasalnya, deflasi yang terus-menerus dapat menyebabkan spiral deflasi yang memburuk. Penurunan harga menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan harga semakin jatuh.

"Hal ini dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan. Investasi yang dilakukan dunia usaha tidak akan lebih tinggi, bahkan bisa lebih rendah lagi," tutur Didik.

Pada gilirannya, dunia usaha akan melakukan koreksi perencanaannya dengan menunda atau membatalkan rencana investasi karena ketidakpastian mengenai pendapatan dan keuntungan di masa depan.

"Lupakan mimpi ekonomi tumbuh 8 persen jika masalah konsumsi rendah ini tidak bisa diatasi dengan pengembangan ekonomi di sektor riil, terutama sektor industri," tegas Didik.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.129 pada Selasa (6/8) sore. Indeks saham menguat 69,56 poin atau naik 0,99 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,12 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 12,88 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 370 saham menguat, 208 terkoreksi, dan 206 lainnya stagnan.

Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor infrastruktur, yakni naik 1,61 persen.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 10,23 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,06 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 3,30 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,27 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,29 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,14 persen.

Sementara, bursa saham AS kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 turun 3 persen, indeks NYSE Composite minus 2,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 3,43 persen.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.164 per dolar AS pada Selasa (6/8) sore. Mata uang Garuda menguat 24,5 poin atau 0,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.183 per dolar AS.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona merah. Yen Jepang melemah 0,47 persen, baht Thailand melemah 0,02 persen, yuan China melemah 0,11 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,53 persen.

Dolar Singapura juga melemah 0,06 persen dan dolar Hong Kong terpantau melemah 0,06 persen. Sedangkan, peso Filipina menguat 0,12 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mayoritas mata uang utama negara maju berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 0,26 persen, poundsterling Inggris melemah 0,41 persen, dan franc Swiss melemah 0,26 persen.

Dolar Kanada juga melemah 0,07 persen dan dolar Australia menguat 0,03 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah ditopang oleh meningkatnya risiko di Amerika Serikat akibat data perekonomian yang lebih lemah dari perkiraan.

"Rupiah menguat terhadap dolar AS di tengah sentimen risk on di pasar ekuitas yang rebound oleh aksi bargain hunting. Namun penguatan terbatas karena masih tingginya volatilitas dan ketidakpastian," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyetujui usulan penghapusan pajak tiket pesawat yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Sandi, salah satu penyumbang harga tiket pesawat yang mahal adalah pungutan pajaknya.

"Super setuju (penghapusan pajak). Karena kalau kita lihat penyumbang harga tiket mahal adalah pajaknya. Namun kita harus mencari bagaimana kita bisa, karena ruang pajak kita sangat terbatas, bagaimana mengganti pajak yang hilang dari tiket pesawat itu mungkin bisa disiapkan," ujarnya usai acara peluncuran Artificial Intelligence Institute for Progress (AIIP) di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

Sandi melihat dampak pergerakan wisatawan lokal kepada ekonomi lokal lebih tinggi dari wisatawan mancanegara (wisman).

"Jadi, harus kita cari nanti bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tapi justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut," tutur Sandi.

Sebelumnya, Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat.

Hasilnya, ada empat rekomendasi yang mereka berikan kepada pemerintah agar tiket pesawat lebih murah dari saat ini. Salah satu rekomendasi jangka pendek adalah penghapusan pajak tiket untuk pesawat sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

"Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri," ujar Kepala BKT Robby Kurniawan melalui keterangan, Senin (5/8).

Polemik pengalihan kuota haji 2024 masih terus bergulir. DPR pun membentuk Pansus Angket Haji terkait sengkarut penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengetok palu pembentukan Pansus Haji.

Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Lantas berapa besar potensi cuan dari pengalihan kuota haji reguler menjadi haji khusus?

Melansir laman Bank Mega Syariah, haji khusus atau haji plus merupakan program haji resmi yang termasuk kuota haji pemerintah Indonesia. Haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dan masa tunggu yang lebih singkat dibanding yang biasa.

Biaya haji plus pun jauh lebih besar dibanding haji reguler. Untuk haji khusus, biaya yang disepakati untuk tahun 2023 adalah minimal sebesar US$8.000 atau setara Rp119 juta.

Sementara, haji reguler hanya berkisar antara Rp40 juta hingga Rp50 juta. Biaya ini berbeda-beda bergantung pada embarkasi mana calon jemaah haji akan berangkat.

Dengan asumsi pengalihan 20 ribu kuota haji reguler menjadi haji khusus tadi, tinggal dikalikan saja biaya haji khusus Rp119 juta per orang.

Dengan kata lain, biaya haji khusus untuk 20 ribu orang adalah sekitar Rp2,38 triliun.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan takut mimpi Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen tak tercapai.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu khawatir target tersebut terganjal maraknya impor ilegal. Apalagi, praktik tersebut makin menjamur belakangan ini.

"Yang kami temukan di lapangan ini memang nampaknya sudah melanggar, tapi kok jadi gejala umum? Ini yang memang harus menjadi perhatian kita serius," katanya dalam Konferensi Pers dan Pemusnahan Pakaian Bekas Oleh Satgas Importasi Ilegal di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8).

"Agar industri kita, keinginan kita, apalagi nanti pemerintah baru tumbuh (perekonomian) 8 persen. Kalau ini (impor ilegal) tidak kita bereskan, tentu tidak mudah mencapai 8 persen," ucap Zulhas was-was.

Oleh karena itu, Zulhas dan jajaran Satgas Importasi Ilegal bertekad menyelesaikan masalah impor ilegal tersebut.

Ia mengatakan jika kasus impor ilegal dituntaskan, pusat-pusat perdagangan di Indonesia akan tumbuh. Begitu pula dengan geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita meminta seluruh pihak untuk bekerja sama agar ini bisa kita tertibkan. Sehingga keluhan yang bertubi-tubi datang kepada kami dan Kementerian Perindustrian, banyak industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, keramik, kosmetik, elektronik, dan beauty itu terancam gulung tikar (bisa diselesaikan)," tegasnya.

Di lain sisi, Zulhas mengendus ada warga negara asing (WNA) yang menjadi bandar impor ilegal. Dugaan ini ditemukan usai penindakan di Pantai Indah Kapuk (PIK) beberapa waktu lalu.

Ia menyebut barang-barang tersebut lolos ke pasar dan pusat grosir nasional, seperti Tanah Abang dan Mangga Dua. Bahkan, produk ilegal itu bebas dijual secara online.

"Di pusat-pusat grosir di berbagai tempat kita survei dan riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar. Secara terang-terangan dan gak bisa bahasa Indonesia juga," beber Zulhas.

"Jadi, kalau yang masuk dari Bareskrim (Polri), orang langsung tahu. Kalau yang kami ('tim senyap' Kemendag) riset pelan-pelan, itu tidak begitu anu (ketahuan). Dia bisa secara scientific tergambarkan," tandasnya.

Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto memang sesumbar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya dalam lima tahun. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu sampai taruhan dengan menteri negara lain.

Prabowo mengaku taruhan ini berawal dari tantangan pejabat negara tetangga. Jika berhasil, ia dijanjikan sebuah hadiah.

"'Your excelency, if you can achieve 8 percent growth once, sekali saja dalam 5 tahun saja yang akan datang', mereka akan beli makan malam untuk saya," ucapnya dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

"Saya bilang, 'Kalau kita capai 8 persen, you harus belikan saya makan malam'. Ya, nanti kita lihat saja. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang harus lebih efisien," sambung Prabowo.

Harga rumah kontrakan dan kamar kos di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, melejit gara-gara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tingginya permintaan hunian membuat harga rumah kontrakan maupun kos naik tinggi, bahkan hingga Rp125 juta per tahun. Padahal, dulunya menyewa rumah di kawasan tersebut rata-rata Rp5juta sampai Rp15 juta per tahun.

Sudah mahal, sulit pula mencari rumah kontrakan dan kos-kosan menjelang pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN. Berdasarkan laporan Antara, sangat sulit mendapatkan kos-kosan dan rumah kontrakan karena mayoritas sudah terisi.

"Sejak ada pembangunan Kota Nusantara, banyak yang cari rumah kontrakan," ujar warga pemilik kontrakan di Kelurahan Sepaku bernama Rusli kepada Antara, Minggu (5/8).

Harga rata-rata rumah kontrakan di Kecamatan Sepakukini Rp50 juta hingga Rp125 juta per tahun. Nah, Rusli mematok harga Rp75 juta dan Rp85 juta per tahun untuk rumah kontrakannya. 

"Harga sewa rumah kontrakan terus naik sejak ada pembangunan Kota Nusantara, sebelumnya hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp15 juta per tahun," imbuhnya.

Menurutnya, rata-rata rumah milik warga di Kecamatan Sepaku terbuat dari material kayu dan bergaya panggung. Jika rumahnya terbuat dari beton, harganya bisa tembus Rp125 juta per tahun."Kalau rumah beton dan bagus, tarif bisa lebih dari Rp125 juta per tahun, rata-rata rumah kontrakan ditempati orang yang kerja di proyek pembangunan Kota Nusantara," ucapnya lagi.

Adapun untuk kos-kosan, warga menarik sewa rata-rata Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan. Angka ini naik signifikan dari rata-rata harga sewa sebelum ada IKN."Sebelumnya, tarif kamar kos hanya Rp500 ribu sampai Rp1 juta, karena semakin banyak yang cari kos-kosan harga sewa ikut naik," ujar Parini, warga Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku yang berbisnis kos-kosan.

Tak cuma rumah kontrakan dan kamar kos yang 'langka' dan mahal belakangan ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut harga hotel di sekitar IKN juga melonjak jelang pelaksanaan HUT RI di ibu kota baru.

"Harganya (kamar hotel) naik. Room rate naik. Okupansi rate naik. Dan yang lebih kita apresiasi UKM-UKM di IKN tumbuh. Kita juga lagi kembangkan desa wisata kita," ucap Sandi usai acara peluncuran Artificial Intelligence Institute for Progress (AIIP) di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

Di samping itu, ia juga mengungkap tingkat okupansi hotel menjelang Hari Kemerdekaan RI telah meningkat 70 persen. Bahkan, hotel-hotel di Balikpapan sudah penuh dipesan.

"Di IKN naiknya signifikan mencapai 70 persen. Tingkat okupansi rate hotel mencapai 70 persen. Tingkat okupansi rate hotel di Balikpapan sendiri sudah full," imbuhnya lebih lanjut.

Ia pun memprediksi dengan adanya upacara HUT ke-79 RI di IKN, perekonomian di sana akan meningkat sekitar 20 persen-30 persen.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyembunyikan isi 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak tahu secara detail isi kontainer tersebut karena belum mendapat penjelasan dari Kemenkeu. Karena ketidaktahuan itu, pihaknya belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan dari pelabuhan meski kinerja industri manufaktur dalam negeri telah turun pada Juli 2024.

Menurutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sejatinya telah menerima surat balasan Sri Mulyani yang disampaikan dan ditandatangani oleh Dirjen Bea dan Cukai Askolani pada 2 Agustus 2024.

"Sayangnya, data yang disampaikan pada surat tersebut tidak bisa kami gunakan untuk memitigasi dampak pelolosan puluhan ribu kontainer tersebut pada industri karena terlalu makro, tidak detail dan hanya sebagian. Kesannya ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan," ujar Febri dalam keterangan, Selasa (6/8).

Sebelumnya, Agus memang mengirimkan surat pada Menteri Keuangan pada 27 Juni 2024 terkait permohonan data isi 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan. Tapi kata Hendri, lewat surat balasan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan data yang tidak detail dan hanya dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC).

Rincian isi surat yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen). Lebih detail, juga disampaikan data 10 besar jenis barang/kontainer dari masing-masing kelompok tersebut dalam dokumen yang dilampirkan.

Selain detail isi kontainer yang dinilai tak transparan, Febri juga menyoroti keterlambatan pengiriman surat oleh Ditjen Bea dan Cukai sejak ditandatangani. Sebab, surat ditandatangani pada 17 Juli dan dikirimkan ke Menperin dua pekan kemudian.

Karenanya, Febri menilai hal tersebut perlu mendapat perhatian dari Sri Mulyani terutama terkait sistem administrasi pada Ditjen Bea dan Cukai.

"Kemenperin membutuhkan data yang valid dan dapat diandalkan serta tersedia dengan cepat untuk mengantisipasi penurunan kinerja industri manufaktur dalam negeri saat ini," pungkasnya.

Merespons tuduhan itu, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan sejatinya pihaknya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemenperin. Meskipun demikian, pihaknya siap memberikan data tambahan bila memang diperlukan Kemenperin.

"Komunikasi di tingkat pimpinan juga baik. Dirjen Bea Cukai sudah berkomunikasi dengan Pak Menperin. Kami siap menindaklanjuti di level teknis jika ada data atau informasi lebih detail yang dibutuhkan," katanya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan gara-gara aturan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku pada 10 Maret 2024.

Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

Stasiun pengisian mobil listrik alias SPKLU milik Hyundai tak lagi bisa dipakai oleh mobil listrik merek lain mulai Agustus. SPKLU itu sekarang cuma bisa dipakai konsumen mobil Hyundai dan Genesis saja.

Hal itu diumumkan Hyundai Motors Indonesia (HMID) lewat akun Instagram resmi dan menyinggung terkait aturan Instalasi Listrik Privat (ILP).

"Mulai Agustus 2024, Hyundai akan memberlakukan skema penarikan biaya listrik untuk pengisian daya di Hyundai EV Charging Station dan terbatas hanya untuk mobil dengan merek Hyundai serta afiliasinya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Instalasi Listrik Privat (ILP)," bunyi postingan di akun Instagramnya.

ILP yang termaktub dalam Permen ESDM Nomor 1 tahun 2023 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) merupakan fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pengisian energi listrik KBLBB untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hyundai punya SPKLU di beberapa lokasi di berbagai wilayah. Fasilitas itu juga mendukung pengisian super cepat ultrafast charging seperti yang berada di Plaza Indonesia dengan total daya 240 kW.

SPKLU ultrafast charging bisa mengisi baterai mobil dari 10 persen sampai 80 persen hanya dalam waktu kurang lebih 18 menit.

Fasilitas ultra fast charging Hyundai memenuhi sertifikasi IP54, sehingga diklaim aman terhadap air dari segala arah dan aman digunakan di kondisi hujan.

Di samping itu untuk pembeli baru mobil listrik Hyundai dari periode preebook seperti pada GIIAS 2024, akan tersedia EV Charging Service Program yang dapat diakses gratis melalui aplikasi myHyundai.

"Anda akan mendapatkan notifikasi melalui saluran Whataspp resmi milik Hyundai untuk proses aktivasi dan penggunaannya," tulis Hyundai.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menurunkan 'tim senyap' untuk mencari bandar impor ilegal yang merupakan warga negara asing (WNA).

Ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan tim dari suatu lembaga terpercaya. Sasarannya adalah mal dan pusat grosir besar di Indonesia, termasuk Pasar Tanah Abang di Jakarta.

"Kami kerja serius. Kemendag lagi melakukan riset agar kita punya data yang scientific dan akurat. Kami kerja sama dengan lembaga yang bisa dipercaya, secara diam-diam," ungkap pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam Konferensi Pers dan Pemusnahan Pakaian Bekas Oleh Satgas Importasi Ilegal di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8).

"Bagaimana di mal-mal itu berapa banyak produk lokal dan yang dari luar, bagaimana datanya, cara masuknya, dari mana mereka datang, dokumen lengkap apa tidak. Itu sedang kami riset secara serius, di mal itu berapa persentase yang produk masuk ilegal tidak sesuai dokumen dan yang lengkap dokumennya legal," sambung Zulkifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengklaim menurunkan 'tim senyap' usai penindakan di Pantai Indah Kapuk (PIK) beberapa waktu lalu. Ia menyebut ada fenomena bandar WNA di balik impor ilegal ini.

Bahkan, menurutnya barang-barang tersebut lolos ke pasar dan pusat grosir nasional. Selain di Tanah Abang, ia mencontohkan geliat ini terjadi di Mangga Dua.

"Itu yang menarik waktu di Kapuk (PIK) itu barangnya dari negara tertentu, yang mengimpor orang asing, dan yang jual di sini juga orang asing. Ini kami lihat mulai marak," jelasnya.

"Banyak sekali warga negara luar yang beroperasi, berusaha, atau berdagang di distributor-distributor besar, di mal-mal besar, pusat-pusat grosir besar, seperti Tanah Abang dan Mangga Dua kalau di Jakarta," rinci Zulhas.

Zulhas menyebut fenomena ini juga mungkin terjadi di provinsi-provinsi lain. Ia mengatakan banyak warehouse menampung barang-barang impor yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah. Bahkan, barang impor ilegal itu bisa dijual bebas secara online.

"Di pusat-pusat grosir di berbagai tempat kita survei dan riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar. Secara terang-terangan dan gak bisa bahasa Indonesia juga," beber Zulhas.

"Jadi, kalau yang masuk dari Bareskirim (Polri) orang langsung tahu. Kalau yang kami (tim Kemendag) riset pelan-pelan, itu tidak begitu anu (ketahuan). Dia bisa secara scientific tergambarkan," tambahnya.

Meski begitu, Zulhas menegaskan tidak memburu para pedagang kecil. Ia menekankan yang menjadi target Satgas Importasi Ilegal adalah bandar besar.

"Kita kan fokus yang besar-besar, sumbernya. Kalau toko ritelnya satu per satu tentu kita imbau agar mereka bisa jual barang-barang legal, tapi yang kita fokuskan sekarang distributor dan importir besar," tutup Zulhas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total transaksi aset kripto tembus Rp40,85 triliun pada Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan angka tersebut turun dibanding pada Mei 2024 sebesar Rp49,8 triliun.

"Namun demikian, secara akumulatif nilai transaksi aset kripto pada semester I 2024 meningkat signifikan dengan mencapai Rp354,17 triliun atau secara year on year tumbuh lebih dari tiga kali lipat," katanya dalam konferensi pers, Senin (5/8).

Sebaliknya, jumlah investor kripto meningkat dari 19,75 investor pada Mei menjadi 20,24 juta investor. Hasan mengatakan Indonesia berada di posisi ketujuh negara dengan jumlah investor terbesar.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara terbesar kelima yang menunjukkan minat besar terkait akses perdagangan kripto. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pasar kripto Tanah Air dilirik investor.

Pertama, aksesibilitas yang memudahkan investor bertransaksi jual beli kripto melalui penyedia platform elektronik perdagangan aset kripto . Kedua, inovasi di mana kemunculan kripto yang dilakukan dalam ekosistem teknologi baru blokchain dipercaya investor akan mengubah lanskap sektor keuangan Indonesia.

"Lalu potensi profit. Meskipun kita lihat pergerakan harga kripto sangat volatile, tapi beberapa investor mau mengambil risiko karena memandang ada kemungkinan mendapat profit lebih besar dalam jangka pendek," katanya.

Ia mengatakan investor kripto biasanya merupakan investor level awal. Karena itu, ia tidak melihat ada pergeseran investor dari pasar saham ke kripto.

"Untuk setiap pasar dan instrumen baik untuk transaksi maupun investasi sebetulnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerima laporan dari tim peer review Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

"Tadi mendampingi presiden untuk menerima peer review nya BPK gitu ya," kata Sri Mulyani.

Namun, Sri Mulyani tidak membeberkan hasil laporan peer review atau telaah sejawat BPK itu.

Pun saat ditanya terkait isu pemerintah yang melarang penjualan rokok satuan per batang alias eceran hingga penyusunan RAPBN 2025 ia pun enggan menanggapi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2006, peer review atau telaah sejawat BPK dilaksanakan setiap lima tahun.

Adapun peer review merupakan salah satu mekanisme BPK sedunia untuk menjamin pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK telah sesuai dengan standar pengendalian mutu.

Peer review juga dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI).