Ahli IPB University Rachmat Pambudy membeberkan urgensi pembentukan Badan Sawit Indonesia oleh presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Orang dekat Prabowo itu mengatakan Badan Sawit Indonesia bisa menjadi strategi membenahi masalah persawitan di Tanah Air. Harapannya, akan lahir produk sawit unggulan yang berdaya saing dan punya keunggulan komparatif hingga kompetitif.

Namun, Rachmat mengatakan harus ada dasar yang kuat mengenai desakan tersebut. Ia lantas menyinggung suara-suara dari petani kelapa sawit.

"Bukan hanya atas dasar aspirasi petani saja, tapi kan nanti pembentukannya berdasarkan apa? Apakah nanti berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden? Nah, ini ada dasar hukumnya," katanya dalam Diskusi Forwatan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Jadi, saya belum bisa mewakili siapa-siapa, kecuali saya sebagai guru besar (IPB) dan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saya merasa ini (pembentukan Badan Sawit Indonesia) menjadi kebutuhan," tegas Rachmat.

Masalah sawit, termasuk urusan birokrasi, juga dikeluhkan oleh pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengklaim selama ini harus bertemu 31 kementerian/lembaga (K/L) hanya untuk mengurus perizinan sawit.

Gapki pun sudah sering menyuarakan pembentukan Badan Sawit Indonesia, misalnya pada April 2024 lalu. Wakil Ketua Umum III Gapki Satrija B. Wibawa menegaskan instansi anyar ini bisa punya peran penting, terutama mengakomodir kebutuhan petani dan pengusaha sawit.

Sementara itu, rencana pembentukan Badan Sawit Indonesia terjadi di tengah desakan peleburan dua kementerian terkait. Isu ini menyangkut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan rencana peleburan dua kementerian tersebut sudah mereka usulkan saat bertemu dengan tim Prabowo Subianto.

Dari hasil pertemuan itu, Apkasindo optimis Prabowo bakal membentuk Badan Sawit Indonesia.

"Sangat optimis," tegas Gulat.

"Kita sudah berdialog dengan tim penyusunan kabinet Prabowo, dan sudah didengar apa yang kita inginkan, termasuk itu kehutanan (KLHK) dengan BPN (Kementerian ATR/BPN) itu digabung. Karena itu salah satu yang banyak teman-teman korporasi terganggu," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pamer prestasi pengelolaan ekonomi RI di era Jokowi. Salah satunya, dalam hal pengendalian inflasi.

Ia mengatakan tingkat inflasi 2023 Indonesia jauh lebih baik dari Rusia hingga Argentina.

Ia menuturkan lebih lanjut inflasi 2023 terkendali di level 2,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,5 persen.

"Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy)," kata Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7).

Ia juga mengatakan kinerja makro fiskal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

Tercatat, rasio perpajakan berhasil dijaga pemerintah di level 10,31 persen dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, keseimbangan primer surplus 0,46 persen PDB.

Menurut Sri Mulyani, ini merupakan posisi surplus pertama kali sejak 2012. Selain itu, defisit fiskal terkendali di kisaran 1,62 persen PDB dan rasio utang secara bertahap turun ke kisaran 39,2 persen PDB.

"Dengan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut pemerintah secara konsisten berupaya memelihara momentum pertumbuhan," kata Sri Mulyani.

"Sekaligus mendorong agar reformasi struktural dapat berjalan optimal untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, akselerasi infrastruktur dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi," imbuhnya.

Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat pada 2023 juga membaik.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86 persen di 2022 menjadi 5,32 persen di 2023.

"Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen dan indeks pembangunan manusia meningkat dari73,77 menjadi 74,39," ujar Sri Mulyani.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan kembali Yayasan BUMN, Jumat (5/7). Ia berkolaborasi dengan sejumlah orang, salah satunya pesohor Prilly Latuconsina dalam peluncuran itu.

Ia pun ingin organisasi nirlaba itu berfokus pada isu lingkungan dan kesehatan.

Yayasan BUMN sendiri berkomitmen untuk memelihara jiwa bangsa dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ia menuturkan keberadaan yayasan itu sebagai bukti bahwa BUMN turut menjadi agen pembangunan. Erick menyebut Yayasan BUMN harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah.

Lantas, Erick pun mengatakan Yayasan BUMN harus berfokus pada isu masa depan.

"Apa sih isu masa depan? Kalau kita lihat ya salah satunya hijau, alam. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi alam kita rusak," ucap Erick di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Ia menilai saat ini masih banyak food waste hingga sampah plastik yang bertebaran. Imbasnya, alam pun rusak.

Oleh karena itu, Yayasan BUMN pun berupaya menanggulangi hal tersebut. Yayasan bakal fokus pada keberlanjutan lingkungan hijau.

Selain itu, isu masa depan lainnya ialah kesehatan. Pasalnya, untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, kesehatan adalah hal penting.

"Nah di situ lah kenapa kami coba melihat kesehatan untuk ibu dan anak. Ya, menjadi salah satu tolak ukur yang kami coba nanti Insya Allah Agustus ini membuat percontohan untuk PAUD tapi di lokasi terjadinya kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin," jelas Erick.

Pemerintah Kota Tangerang mempersiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan anggaran disiapkan karena Kota Tangerang dan Kota Cilegon terpilih menjadi wilayah awal menjadi tempat uji coba program makan siang gratis dan bergizi.

"Pemkot Tangerang pastinya mendukung penuh program ini, karena dapat mengubah paradigma dalam penanganan masalah gizi di Kota Tangerang," katanya di Tangerang pada Jumat (5/7) yang dikutip dari Antara.

Menurutnya, koordinasi dengan Kota Cilegon telah dilakukan melalui kunjungan kerja ke daerah itu dalam rangka persiapan pelaksanaan program uji coba makan gratis tersebut.

"Untuk anggarannya perlu dipersiapkan sebaik mungkin, siapa yang akan melaksanakannya bisa melalui posyandu atau sekolah akan dibahas lebih lanjut atau bisa juga kolaborasi," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Tabiota Bay mengatakan uji coba di kedua daerah akan menjadi langkah awal pelaksanaan program.

"Program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi masalah gizi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun fondasi kesehatan yang kuat bagi generasi mendatang," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 500 juta orang di seluruh dunia berpotensi mengalami bencana kelaparan.

Kondisi tersebut menurutnya bisa terjadi dibarengi dengan menurunnya produktivitas pertanian akibat masalah air.

Jokowi mengingatkan air merupakan sumber kehidupan. Tidak hanya untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, air juga penting untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan dunia yang banyak mengalami penurunan termasuk Indonesia.

"Ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Pamukkulu di Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7).

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya membangun bendungan air sebagai upaya menampung atau menyimpan pasokan air untuk panen.

Bendungan Pamukkulu, kata dia, menghabiskan anggaran sebanyak Rp1,6 triliun dengan masa pembangunan tujuh tahun. Bendungan tersebut memiliki daya tampung 82 juta meter persegi dengan luas genangannya mencapai 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp1,6 triliun. Tetapi nanti kita lihat manfaatnya juga akan sangat besar sekali. Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar," katanya.

Selain membangun bendungan, pemerintah menurutnya juga telah membagikan pompa-pompa air untuk mengairi sawah tadah hujan dan ladang lainnya di tengah ancaman kekeringan dan El Nino.

Ia menjelaskan melalui pompanisasi, air dari berbagai sumber seperti bendungan mampu ditarik untuk mengairi sawah sebelum mengalir ke sungai dan laut.

Misalnya untuk provinsi Sulawesi Selatan, sebaran pompa dari 2019-2024 sejumlah 5.230 unit. Untuk Kabupaten Bantaeng dialokasikan 81 unit pompa di 2024. Sementara jumlah yang dibagikan di seluruh daerah sebanyak 20 ribu pompa dari target 70 ribu pompa.

"Ini untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan hari ini (5/7).

Pembangunannya dimulai sejak 2017 dan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,83 triliun. Ini merupakan bendungan ketiga yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Selatan.

"Bendungan Pamukkulu kita ingin mengelola air. Tidak kita biarkan ke sungai, terus ke laut, tapi kita siapkan Bendungan Pamukkulu yang dibangun sejak tahun 2017, berarti sudah hampir 7 tahun," kata Jokowi di Takalar, Jumat (5/7).

Menurutnya, BendunganPamakkulu ini memiliki daya tampung 82 juta meter kubik, dengan luas genangan 460 hektare.

Manfaat bendungan ini, kata Jokowi sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Takalar, terutama untuk mengurangi banjir. Selain itu, bendungan juga bisa menjadi pembangkit listrik dan pengairan sawah.

"Baik untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk mereduksi atau mengurangi banjir. Yang paling penting untuk irigasi kita, untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Takalar dan sekitarnya," jelasnya.

Sebelum meresmikan Bendungan Pamukkulu, Jokowi memberikan bantuan pompa sebanyak 80 unit kepada para petani di Kabupaten Bantaeng. Pemberian pompa ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Air sangat penting sekali. Oleh sebab itu, kita tadi pagi bagikan pompa untuk menaikkan air dari sungai ke sawah, agar produksi beras kita tidak jatuh, anjlok, karena ada kemungkinan kekeringan panjang," pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menepis isu penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada perusahaan pelat merah sakit.

Erick menuturkan PMN itu juga digelontorkan karena penugasan.

"Waktu saya ketemu dengan Komisi VI, itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan. Ada juga restrukturisasi," kata Erick di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Selain itu, Erick juga menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait PMN itu. Pasalnya, terdapat beberapa BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Sri Mulyani.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kami dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," kata Erick.

Pemberian PNM untuk BUMN sempat menuai kritik dari Komisi XI DPR RI. Mereka menyebut PNM juga diberikan kepada perusahaan pelat merah yang bermasalah dan terancam gulung tikar.

Adapun BUMN itu seperti PT Varuna Tirta Prakasya (VTP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), hingga PT Bio Farma.

Kendati, Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI sepakat memberikan PMN kepada 17 BUMN dengan total nilai Rp26,79 triliun.

PMN ini diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan anggota dewan telah melakukan pendalaman atas PMN tunai dan non-tunai 2024.

"Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir," ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).

1. PT Sarana Multigriya FInansial Rp1,891 triliun.2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Rp5 triliun.3. PT Kereta Api Indonesia Rp 2 triliun.4. Industri Kereta Api Indonesia (INKA) Rp965 miliar.5. PT Hutama Karya Rp 1 triliun.6. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 1,5 triliun.7. Kewajiban Penjaminan Pemerintah Rp 635 miliar.

1. PT Hutama Karya berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar Rp1,93 triliun.2. PT LEN Industri berupa konversi utang sebesar Rp649,22 miliar.3. PT Bio Farma berupa BMN dengan nilai wajar Rp68 miliar.4. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,22 triliun.5. PT Varuna Tirta Prakasya berupa BMN dengan nilai wajar Rp24,12 miliar.6. PT ASDP Indonesia Ferry berupa BMN dengan nilai wajar Rp367,53 miliar.7. Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar Rp460,72 miliar.8. Perum LPPNPI-Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar Rp301,89 miliar.9. PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp4,18 triliun.10. PT Perkebunan Nusantara III berupa BMN dengan nilai wajar Rp826,36 miliar.11. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,1 triliun.12. PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp3,34 triliun.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) memprediksi bakal banyak toko ritel tutup dan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di akhir tahun jika pemerintah tak serius memberantas impor ilegal.

Sekretaris Jenderal HIPPINDO Haryanto Pratantara mengatakan prediksi dibuat karena sampai dengan saat ini tidak ada langkah kongkret yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah itu.

Pemerintah sejauh memang mengeluarkan rencana soal pengenaan bea masuk hingga 200 persen untuk barang impor salah satunya asal China yang banyak membanjiri Indonesia.

Namun, kebijakan itu tidak tepat sasaran karena menyasar importir resmi.

"Kalau nanti (bea masuk) dinaikkan 200 persen dan sebagainya, ya kita mungkin sampai akhir tahun akan banyak tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya. Karena bagaimana bisa hidup dengan segala kesulitan," katanya dalam bincang media: Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit di Jakarta, Jumat (5/7).

Haryanto mengatakan jika banyak toko tutup maka pemerintah juga akan mendapatkan getahnya. Pasalnya penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor, dan bea masuk akan berkurang.

Di sisi lain, barang impor ilegal yang tidak membayar pajak dan bea masuk katanya akan bebas masuk ke dalam negeri.

"Jadi kalau salah solusi yang dirugikan banyak sekali termasuk pemerintah sendiri, " katanya.

Haryanto juga menyinggung prahara yang terjadi di industri tekstil dalam negeri. Ia mengatakan akar masalah dari tumbangnya industri tekstil dalam negeri adalah maraknya produk impor ilegal.

Karena itu, ia menilai kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) tidak akan mengatasi masalah itu.

"Kalau bea masuknya mau dinaikin 1000 persen tapi kalau masalahnya di ilegal impor, maka enggak akan ada impactnya. Yang ada bisnis resminya makin susah," katanya.

Pemerintah berencana membendung banjir produk impor demi melindungi industri dalam negeri, termasuk tekstil yang belakangan ini banyak bertumbangan. Hal itu akan dilakukan dengan mengenakan BMAD dan BMTP.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tujuh komoditas akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Untuk penetapan BMPT katanya akan di dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir.

Sementara untuk BMAD akan ditentukan berdasarkan hasil pantauan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim family office yang dirancang pemerintah Indonesia sudah dilirik investor asing.

Karena itu, ia yakin dan percaya diri konsep family office yang disiapkan pemerintah nanti bisa menarik dana besar dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Family office kita sedang siapkan ini. Itu juga salah satu upaya, sehingga kita juga bisa menarik dana-dana luar untuk memetakan di Indonesia. Dan dari situ bisa melakukan investasi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja dan tentu menguntungkan rakyat Indonesia ke depannya," kata Menteri Luhut, usai menghadiri acara The Global Dialoge On Sustainable Ocean Development, di Sanur, Kota Denpasar, Jumat (5/7).

"Sudah ada beberapa (investor asing), malah luar biasa. Mereka sudah bilang kami yang pertama sudah mendaftar ada beberapa nama mungkin dalam dua dan tiga Minggu ke depan kalau sudah makin ada bentuknya nanti kita akan beritahu," imbuhnya.

Ia juga menyebut family office efektif dalam menarik dana asing. Ia mencontohkan family office di Dubai, Uni Emirat Arab.

Menurut Luhut, di sana ada satu gedung yang berisi 400 family office dan dana yang ditarik bisa mencapai triliunan dolar. Menurutnya, kalau Dubai, Singapura, Hong Kong bisa membuat family office kenapa Indonesia tidak bisa.

"Kita akan lihat seperti di Dubai ada satu gedung itu berisi 400 family office itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyanya kalau bisa di Dubai, bisa di Singapura dan di Hong Kong kenapa tidak bisa di Indonesia, di Bali dan di Jakarta ataupun di IKN tentu bisa tergantung kita semua," katanya.

"Jadi kita harus membuat bahwa kita kompetitif dengan negara-negara lain. Kita jangan takut orang lain untung, iya kalau kita untung dia juga untung, kalau dia tidak untung dia tidak akan datang ke kita," ungkapnya.

Saat ditanya investor yang sudah berminat itu Luhut masih merahasiakannya.

"(Investor yang berminat) dari luar negeri, keluarga kaya luar negeri. (Kalau tim) iya sekarang lagi kerja, nanti kami akan berkunjung ke Dubai, Singapura dan Hong Kong dan untuk melihat bagaimana mereka mengelola, kita kan harus lebih smart dengan negara-negara yang lebih maju dari kita," ujarnya.

Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi.

Luhut menjelaskan saat ini memang ada beberapa negara dunia yang menjadi tuan rumah aset orang kaya tersebut. Adapun dua diantaranya ada di Asia, yakni Singapura dengan 1.500 dan Hong Kong 1.400 family office.

Namun, kata Luhut, akhir-akhir ini kondisi geopolitik Hong Kong tidak stabil. Sementara, Singapura tengah dihadapkan dengan perubahan regulasi investasi.

Menurut Luhut, hal itu meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor di negara tersebut. Karenanya, Indonesia memiliki kesempatan membuat family office guna menampung uang konglomerat.

"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre (WMC), karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," jelas Luhut kelalui akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Senin (1/7).

Guru Besar IPB Rachmat Pambudy mengungkapkan kelapa sawit adalah senjata yang bisa dipakai untuk menyerang dan bertahan.

Saat ini, kelapa sawit Indonesia terus dimusuhi negara luar. Ini terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa.

"Food as a weapon. Makanan itu senjata, senjata itu dipakai bertahan dan menyerang. Gunakanlah dengan bijaksana, bahwa sawit bisa dipakai untuk menyerang dan bertahan," pesan Rachmat dalam Diskusi Forwatan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Jadi, kita harus tahu bahwa sawit ini sesuatu yang luar biasa, karena sawit adalah senjata," tegasnya.

Rachmat menegaskan petani sawit di Indonesia jelas unggul dibandingkan orang Eropa. Ia mengatakan petani Eropa tak akan bisa kalaupun disuruh menanam kelapa sawit.

Di lain sisi, negara-negara lain punya produk minyak makan lain yang merupakan kompetitor kelapa sawit.

"Kenapa kok kita dimusuhi? Sawit dimusuhi karena harganya kelewat rendah. Sehingga minyak makan yang lain tidak bisa bersaing," ungkap orang dekat Prabowo itu.

Rachmat adalah wakil ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal HKTI pada periode 2004-2010.

Sejak 2004, HKTI dipimpin oleh Prabowo. Presiden terpilih 2024-2029 itu pernah menjadi ketua umum HKTI selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2010-2015.

Nama Rachmat juga dicatut dalam daftar viral di media sosial, terkait calon menteri di kabinet Prabowo. Walau, ia belum berani mengonfirmasi secara lantang kebenaran menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia.

Terlepas dari kedekatan Rachmat dengan Prabowo, keluhan tentang masalah sawit disampaikan juga oleh para pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan saat ini produk sawit Indonesia dimusuhi India dan Pakistan.

"Jadi, di sana (India) anak mudanya itu mulai anti-sawit karena campaign-campaign yang disebarkan," ungkap Ketua Kompartemen Media Relation Gapki Fenny Sofyan.

"Tren bahwa tidak mau menggunakan kelapa sawit karena bukan green, minyak nabati yang hijau yang sustainable, itu sudah mulai ke anak-anak muda di India dan Pakistan. Karena itu, kita jangan sampai terlena dan membiarkan ini terjadi," pesan pengusaha.

Fenny menyebut kampanye negatif terhadap sawit sudah terasa di India sejak September 2023 lalu. Pengusaha Indonesia mulai menyadarinya ketika hadir dalam gelaran 2nd Sustainable Vegetable Oil Conference di India.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan faktor atau alasan mengapa Indonesia tidak lagi bisa swasembada pangan dan harus mengimpor bahan pangan seperti beras.

Salah satu penyebabnya, kata Jokowi, pengaruh perubahan iklim yang semakin tidak menentu. El Nino dan La Nina membuat produktivitas pertanian berkurang.

"Dulu kan sudah swasembada pangan. Kemudian (produksi) turun lagi karena ada El Nino, La Nina. Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara," kata Jokowi di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7).

Jokowi menyebut dalam dua tahun terakhir ini negara-negara yang biasanya memproduksi bahan pangan berlebih juga mengalami penurunan hasil yang sangat signifikan.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu, tidak hanya.... Kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang tidak menentu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah menargetkan Indonesia bisa swasembada dan menjadi lumbung pangan tercapai dalam waktu cepat. Namun ia tak menyebut kapan persisnya target yang ia canangkan itu.

Untuk mencapai itu, Amran mengklaim fokus kerja Kementerian Pertanian antara lain pompanisasi, mencetak sawah hingga mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern.

"Dulu kita swasembada, 2017, 2019 dan 2020. Dan yang kita kerjakan ini adalah produk kebijakan serta kolaborasi bersama," ujar Amran.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.277 per dolar AS pada Jumat (5/7) sore. Mata uang Garuda menguat 52,5 poin atau 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.312 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,32 persen, baht Thailand menguat 0,19 persen, yuan China menguat 0,01 persen, peso Filipina menguat 0,13 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,05 persen.

Dolar Singapura juga menguat 0,14 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,01 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,11 persen, poundsterling Inggris menguat 0,12 persen, dan franc Swiss menguat 0,17 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,07 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,02 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah ditopang oleh proyeksi pasar atas data ketenagakerjaan AS yang bakal dirilis akan lebih lemah dari perkiraan.

"Rupiah ditutup menguat terhadap karena investor mengantisipasi data pekerjaan NFP malam ini akan lemah menyusul data lemah ADP dan klaim pengangguran yang dirilis sebelumnya," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Di sisi lain, rupiah berkilau karena memang dolar sedang lesu.